<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/f11ffb08-dcc0-4277-8df6-a4ffa8f6dd93-2959156188.jpg" alt="Bangkai seekor anak gajah liar ditemukan di Resort Lancang Kuning, Seksi PTN Wilayah I, Kamis (26/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bangkai seekor anak gajah liar ditemukan di Resort Lancang Kuning, Seksi PTN Wilayah I, Kamis (26/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Kerja keras Polda Riau dalam mengungkap kasus kematian gajah Sumatera di Blok C99, Kawasan Konsesi PT RAPP, Kabupaten Pelalawan berbuah hasil. Sebanyak 15 orang tersangka berhasil ditangkap. Namun, masih ada tiga orang yang masih buron.
Berdasar pendalaman, polisi mendapatkan informasi bahwa belasan tersangka tersebut beroperasi di bawah jaringan perburuan satwa liar. Gajah Sumatera adalah salah satu satwa liar yang menjadi target jaringan lintas provinsi tersebut. Awal bulan lalu, mereka beraksi di Pelalawan.
&rsquo;Setelah bangkai gajah ditemukan pada 2 Februari 2026, tim gabungan langsung melakukan olah TKP. Pada 4 Februari dilakukan nekropsi oleh dokter hewan BBKSDA Wilayah Riau dan ditemukan serpihan tembaga di tengkorak kepala yang menguatkan kematian akibat luka tembak,&rdquo; kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada Selasa (3/3).
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/berita-daerah/2603040016/berjuang-usai-kecelakaan-bos-rokok-hs-tanggung-seluruh-biaya-korban-dan-beri-beasiswa">Berjuang Usai Kecelakaan, Bos Rokok HS Tanggung Seluruh Biaya Korban dan Beri Beasiswa</a>
Jenderal bintang dua Polri itu mengungkapkan bahwa penyidikan kasus tersebut menggabungkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), analisis balistik, digital forensik, analisis GPS collar, serta pemetaan jaringan pelaku perburuan satwa liar di Sumatera.
&rdquo;Kami memastikan konstruksi perkara kuat secara hukum dan berbasis bukti ilmiah,&rdquo; imbuhnya.
Secara tegas Isir menyampaikan bahwa kini kejahatan terhadap satwa liar dilindungi berkembang menjadi jaringan terstruktur. Para tersangka berorganisasi dan membagi peran secara sistematis. Mulai dari eksekutor, pemodal, perantara, kurir, hingga penadah.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/zodiak/2603040015/ramalan-zodiak-aquarius-4-maret-2026-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Aquarius 4 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan</a>
&ldquo;Dengan 15 tersangka yang telah diamankan dan tiga DPO yang masih diburu, negara menegaskan komitmennya untuk hadir, menindak, dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dari praktik ilegal yang merusak masa depan,&rdquo; tegas Isir.
Berdasar aturan dan ketentuan dalam undang-undang, para tersangka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, peristiwa yang terjadi di Riau bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari pola perburuan terorganisir.
&rdquo;Gajah Sumatera bukan sekadar satwa liar. Dia penjaga ekosistem. Ketika dia dibunuh demi keuntungan ekonomi sesaat, maka yang rusak bukan hanya satu individu, tetapi keseimbangan alam,&rdquo; ucap dia.
Menurut Herry, perburuan gajah Sumatera di Riau sudah terjadi sejak 2024. Secara keseluruhan sudah ada sembilan lokasi perburuan gajah Sumatera di wilayah Ukui dan sekitarnya. Untuk itu, Polda Riau bekerja sangat serius untuk menghentikan perburuan tersebut.
&rdquo;Kami memperkuat patroli terpadu dan patroli sapu jerat di kawasan rawan,&rdquo; tegasnya.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro menyampaikan bahwa penembakan gajah Sumatera terjadi pada 25 Januari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Pelaku berinisial AN yang kini masih buron menembak gajah dua kali pada bagian kepala.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/sepak-bola-dunia/2603040013/pemilihan-presiden-barcelona-memasuki-babak-akhir-tiga-nama-resmi-bertarung-meski-joan-laporta-tetap-favorit">Pemilihan Presiden Barcelona Memasuki Babak Akhir, Tiga Nama Resmi Bertarung Meski Joan Laporta Tetap Favorit</a>
Bersama tersangka RA, AN kemudian memotong kepala gajah untuk mengambil gading dengan berat lebih kurang 7,6 kilogram. Gading tersebut dijual seharga Rp 30 juta dan berpindah tangan hingga ke Sumatera Barat (Sumbar) dan dikirim melalui kargo udara ke Jakarta untuk diteruskan ke Surabaya.
Gading itu tiba dikirim ke Surabaya menggunakan jasa kargo kereta Polisi mendeteksi bahwa nilai transaksinya terus meningkat hingga mencapai Rp 125 juta. Selain dijual, sebagian gading diolah menjadi pipa rokok dan diperjualbelikan kembali.
Menurut Kombes Ade, rangkaian distribusi gading gajah dari hutan di Pelalawan sampai menjadi produk jadi berlangsung kurang dari dua minggu. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menyita dua pucuk senjata api rakitan, 798 butir amunisi berbagai kaliber, serta 63 pipa rokok berbahan gading.
Selain itu, polisi juga menemukan 140 kilogram sisik trenggiling, 12 taring harimau, dan perlengkapan perburuan berikut dengan dokumen pengiriman. Kini para tersangka dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf d dan huruf f UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE.
&rdquo;Kami pastikan pengembangan perkara terus berjalan, termasuk pengejaran terhadap tiga DPO,&rdquo; tegas Ade.

Kerja keras Polda Riau dalam mengungkap kasus kematian gajah Sumatera di Blok C99, Kawasan Konsesi PT RAPP, Kabupaten Pelalawan berbuah hasil.

Tangkap 15 Tersangka Jaringan Perburuan Gajah Sumatera, Polda Riau Masih Buru Tiga DPO

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/03/polda-riau-berhasil-mengungkap-kasus-kematian-seekor-gajah-sumatera-di-blok-c99-kawasan-konsesi-pt-rapp-desa-lubuk-kembang-bunga-kecamatan-ukui-kabupaten-pelalawan-pada-2-februari-2026-istimewa-RGhc8.webp" alt="Polda Riau berhasil mengungkap kasus kematian seekor gajah Sumatera di Blok C99 kawasan konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada 2 Februari 2026. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polda Riau berhasil mengungkap kasus kematian seekor gajah Sumatera di Blok C99 kawasan konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada 2 Februari 2026. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Polda Riau berhasil mengungkap kasus kematian seekor gajah Sumatera di Blok C99 kawasan konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada 2 Februari 2026.
Saat ditemukan, kondisi bangkai gajah sudah membusuk dengan kepala terpisah dan gading hilang.
Dalam pengungkapan perkara ini, polisi menetapkan 15 orang sebagai tersangka, sementara tiga lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO).
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Isi, menyatakan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan berbasis pembuktian ilmiah.
&ldquo;Setelah bangkai gajah ditemukan pada 2 Februari 2026, tim gabungan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Pada 4 Februari dilakukan nekropsi oleh dokter hewan BBKSDA Wilayah Riau dan ditemukan serpihan tembaga di tengkorak kepala yang menguatkan kematian akibat luka tembak,&rdquo; kata Johnny dalam jumpa pers di Mapolda Riau, Selasa (3/3).
Penyidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation yang menggabungkan olah TKP, analisis balistik, digital forensik, analisis GPS collar, serta pemetaan jaringan pelaku.
Johnny menambahkan, kejahatan terhadap satwa dilindungi kini bukan lagi kasus sporadis, melainkan jaringan terstruktur dengan pembagian peran dan jalur distribusi sistematis.
&ldquo;Ini bukan penanganan biasa. Kami memastikan konstruksi perkara kuat secara hukum dan berbasis bukti ilmiah,&rdquo; tegasnya.
Sementara, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan duka mendalam atas kematian gajah tersebut dan menegaskan praktik perburuan ilegal tidak boleh lagi terjadi.
&ldquo;Kami kembali berduka atas kematian gajah liar Sumatera. Praktik brutal dan ilegal ini sangat disayangkan masih terjadi,&rdquo; ujarnya.
Ia menyebut sejak awal pihaknya berkoordinasi dengan Balai KSDA Riau dan Kapolda Riau untuk memastikan pelaku ditangkap dan diproses hukum.
Raja Juli mengingatkan, ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan satwa dilindungi bisa mencapai 15 tahun penjara sesuai ketentuan undang-undang kehutanan dan KUHP.
&ldquo;Alhamdulillah, telah ditetapkan 15 tersangka dan tiga masih dalam pengejaran. Negara hadir untuk satwa liar kita,&rdquo; tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyebut peristiwa ini sebagai peringatan serius.
&ldquo;Gajah Sumatera bukan sekadar satwa liar. Ia penjaga ekosistem. Ketika dibunuh demi keuntungan ekonomi sesaat, yang rusak bukan hanya satu individu, tetapi keseimbangan alam,&rdquo; ucapnya.
Hasil penyidikan mengungkap bahwa sejak 2024 hingga 2026 terdapat sembilan lokasi perburuan gajah di wilayah Ukui dan sekitarnya.
Dirreskrimsus Polda Riau Ade Kuncoro memaparkan, penembakan terjadi pada 25 Januari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Tersangka AN (DPO) menembak gajah dua kali di bagian kepala. Bersama RA, pelaku kemudian memotong kepala gajah untuk mengambil gading.
Gading seberat sekitar 7,6 kilogram dijual seharga Rp30 juta, lalu berpindah tangan hingga nilainya meningkat menjadi Rp 125.235.000 setelah melalui sejumlah perantara dan pengiriman lintas daerah, dari Sumatera Barat, Jakarta, Surabaya, Kudus, hingga Sukoharjo.
Sebagian gading diolah menjadi pipa rokok sebelum diperjualbelikan kembali.
&ldquo;Rantai pergerakan dari hutan Pelalawan hingga menjadi produk jadi berlangsung kurang dari dua minggu. Ini menunjukkan struktur jaringan yang rapi, mulai dari eksekutor lapangan hingga penadah dan pengolah,&rdquo; jelas Ade.
Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita dua pucuk senjata api rakitan, 798 butir amunisi berbagai kaliber, 63 pipa rokok berbahan gading, 140 kilogram sisik trenggiling, 12 taring harimau, serta perlengkapan perburuan dan dokumen pengiriman.
Para tersangka dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf d dan huruf f UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE), dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar, serta ketentuan pidana lainnya dalam KUHP.
&ldquo;Kami pastikan pengembangan perkara terus berjalan, termasuk pengejaran terhadap tiga DPO,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;

Polri melalui Polda Riau berhasil mengungkap kasus kematian seekor gajah Sumatera di Blok C99 kawasan konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang.

Polri Bekuk 15 Tersangka Jaringan Perburuan Gajah Sumatera di Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/06/ac2e98e3-e94b-4092-a718-2df3d0d2e473-432618029.jpg" alt="BBKSDA &amp;amp; Polda Riau selidiki kasus Gajah Sumatera ditemukan mati tanpa kepala di Pelalawan, Riau. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BBKSDA &amp;amp; Polda Riau selidiki kasus Gajah Sumatera ditemukan mati tanpa kepala di Pelalawan, Riau. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 15 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus sindikat perburuan gajah liar yang ditemukan mati dengan kepala terpotong di Kabupaten Pelalawan. Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga orang yang berperan dari eksekutor hingga perantara ditetapkan menjadi buron. Kapolda Riau Inspektur Jenderal&nbsp;Polisi Herry Heryawan, mengatakan pihaknya melakukan kolaborasi pengungkapan dengan memburu tersangka dari tempat kejadian perkara di Kecamatan Ukui, Pelalawan, hingga Padang, Sumatera Barat, Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Solo dan Kudus (Jawa Tengah). "Ada 15 tersangka dan tiga masih dikejar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus membongkar jaringan dan mengejar tersangka sampai ke Padang, Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo. Semua rangkaian diungkap sejak olah TKP dan nekropsi," katanya dilansir dari Antara, Selasa (3/3). Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 saksi dan analisa intelijen. Hingga akhirnya membuahkan hasil atas pengungkapan kejahatan luar biasa yang akan dituntut dengan setinggi-tingginya. Direktur Reskrimsus Polda Riau&nbsp;Komisaris Besar Polisi Ade Kuncoro menyampaikan pihaknya mengamankan belasan tersangka mulai dari eksekutor sampai perantara atau mediator. Pertama, RA (31) sebagai eksekutor memotong kepala gajah setelah ditembak. "Kita amankan pada 18 Februari di Ukui. Kita kembangkan dan menangkap JM (44) yang berperan sebagai penembak, ditangkap 19 Februari 2026. Lalu SM ditangkap di Bagan Limau 19 Februari," ujarnya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap FA (62) yang merupakan residivis perburuan gajah untuk TKP 2015 di Jambi Pelalawan dan Bengkalis. Perannya cukup signifikan, yakni selaku penadah gading dan sebagai penyuplai amunisi peluru senjata api pemburu gajah liar, logistik dan orang yang mengajari pelaku jadi pemburu gajah liar. Penangkapan berlanjut pada AY yang merupakan penadah gading di Padang Panjang , Sumatera Barat, pada 19 Februari. Gading dikirim melalui Bandara Internasional Minangkabau ke Jakarta dan diterima NK yang juga penjual senjata api. "Tersangka lain SL perantara jual beli senjata api. Kemudian dilakukan pengembangan ke Jakarta terhadap para perantara AR di Surabaya yang ditangkap pada 22 Februari. Lalu AC di Surabaya perantara transaksi gading hingga ke FS bos dan pemodal gading gajah dan dari FS turut disita 140 kilogram sisik trenggiling," katanya mengungkapkan.\ Penyidikan kembali ke Jakarta yang berujung kepada SA (39) di Kudus, yang ditangkap pada 23 Februari, 2026. Dilakukan pengembangan ke Solo dengan JS dan HA berperan sebagai perantara transaksi gading dan penadah pipa rokok. "AN dan GL sekaligus orang mengajarkan masyarakat menembak serta RG perantara gading masih dilakukan perburuan," katanya. &nbsp; &nbsp;

Sebanyak 15 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus sindikat perburuan gajah liar yang ditemukan mati dengan kepala terpotong di Riau

15 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kematian Gajah Kepala Terpotong di Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/emas-ilegal-2944997542.jpg" alt="Polda Riau Bongkar Penampungan dan Pengolahan Emas Ilegal di Kuansing" width="100%">
<figcaption>Polda Riau Bongkar Penampungan dan Pengolahan Emas Ilegal di Kuansing</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melalui Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) berhasil mengungkap praktik penampungan dan pengolahan emas ilegal yang bersumber dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Benai Kecil, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat melalui layanan Call Center Polri 110 terkait adanya aktivitas pembakaran dan penampungan emas ilegal di wilayah tersebut. &ldquo;Menindaklanjuti informasi itu, tim Subdit IV Tipidter melakukan penyelidikan dan pada Minggu, 2 Februari 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, dilakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi pengolahan dan pemurnian emas,&rdquo; kata Ade kepada wartawan, Senin (2/2). Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan lima orang. Satu orang berinisial HM yang berperan sebagai pembakar emas ditetapkan sebagai tersangka, sementara empat lainnya berinisial NP, HL, RO, dan PR yang merupakan pendulang tradisional berstatus sebagai saksi. Dalam pengungkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa butiran emas, alat pembakaran, serta perlengkapan lain yang digunakan dalam proses pemurnian emas ilegal. Berdasarkan hasil pengembangan, tim kemudian mengamankan tersangka lain berinisial US yang diduga berperan sebagai pengepul sekaligus pengendali aktivitas penampungan emas hasil PETI. Penggeledahan dilakukan di kediaman tersangka US yang berjarak sekitar 120 meter dari lokasi pembakaran emas. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas penampungan emas ilegal, di antaranya uang tunai sebesar Rp 66.580.000. &ldquo;Selain barang bukti terkait PETI, kami juga menemukan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi beserta alat hisap yang disimpan oleh tersangka US,&rdquo; ucap Ade. Menindaklanjuti temuan narkotika tersebut, Ditreskrimsus Polda Riau berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan melakukan serah terima barang bukti pada Senin (2/2), untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan. Lebih lanjut, Ade yang merupakan lulusan Akpol 2000 itu mengungkapkan bahwa tersangka US memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan aktivitas PETI di wilayah Danau Boton, Desa Benai Kecil. Menurutnya, tersangka diduga mengelola kegiatan penambangan emas tanpa izin, mulai dari penyediaan lokasi pembakaran, pengaturan harga pembelian emas dari pendulang, hingga pembagian hasil dengan berbagai potongan untuk kebutuhan operasional, lahan, dan biaya desa. Dalam praktiknya, tersangka juga diketahui menerima aliran dana dari pihak pemodal dengan nilai ratusan juta rupiah, baik secara tunai maupun transfer, serta mengoordinir sekitar 25 rakit penambang emas di kawasan tersebut. &ldquo;Penindakan ini merupakan komitmen Polda Riau dalam menegakkan hukum secara tegas dan profesional terhadap praktik PETI yang merusak lingkungan, merugikan negara, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial,&rdquo; tegas Ade. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.

Polda Riau bongkar penampungan dan pengolahan emas ilegal Kuansing. Amankan tersangka serta barang bukti penting dari aktivitas PETI ilegal.

Polda Riau Bongkar Penampungan dan Pengolahan Emas Ilegal di Kuansing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/1afdf8b0-e579-42b9-9351-07ad04efea28-111541564.jpg" alt="Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Riau menutup 2025 dengan catatan kinerja positif. Itu ditandai dengan penurunan angka kriminalitas, peningkatan penyelesaian perkara, serta penguatan pendekatan keberlanjutan lingkungan melalui konsep Green Policing. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengungkapkan, sepanjang 2025 jumlah tindak pidana di wilayah hukum Polda Riau tercatat sebanyak 11.651 perkara. Angka tersebut menurun 2.548 perkara atau sekitar 17 persen dibandingkan pada 2024 yang mencapai 14.199 perkara. Di sisi lain, tingkat penyelesaian perkara justru meningkat signifikan. Dari total kasus yang ditangani, sebanyak 9.398 perkara atau 81 persen berhasil diselesaikan, naik dari capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 70 persen. &ldquo;Penurunan kejahatan dan peningkatan penyelesaian perkara ini mencerminkan konsistensi kerja personel serta kepercayaan publik yang terus kami jaga,&rdquo; kata Herry Heryawan kepada wartawan, Minggu (28/12). Dalam pemberantasan narkotika, Polda Riau mencatat pengungkapan 2.487 perkara dengan 3.618 tersangka sepanjang 2025. Nilai barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp 892,8 miliar, yang diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 4,5 juta jiwa dari ancaman narkoba. Barang bukti tersebut meliputi 808,88 kilogram sabu, 258.565 butir ekstasi, 76,39 kilogram ganja, serta sejumlah heroin dan ketamin. &ldquo;Ini bukan sekadar angka. Di balik setiap pengungkapan ada generasi yang kita selamatkan,&rdquo; ujar Herry Heryawan. Polda Riau juga berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan narkotika internasional dengan estimasi nilai aset mencapai Rp 15,26 miliar. Sementara itu, di sektor tindak pidana korupsi, Polda Riau menangani 22 perkara sepanjang 2025, dengan 18 perkara atau 81 persen telah diselesaikan.&nbsp; Yang paling menonjol, nilai asset recovery mengalami lonjakan signifikan. Dari total kerugian negara sebesar Rp 23,47 miliar, Polda Riau berhasil memulihkan aset senilai Rp 16,67 miliar atau sekitar 71 persen. &ldquo;Kami ingin penegakan hukum korupsi berdampak nyata, bukan hanya menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan kerugian negara,&rdquo; tegas Herry Heryawan. <h3>Green Policing dan Kejahatan Lingkungan&nbsp;</h3> Kapolda yang akrab disapa Herimen itu menegaskan bahwa 2025 menjadi momentum penting penguatan Green Policing, seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan lingkungan di Provinsi Riau.&nbsp; Sepanjang tahun ini, Polda Riau menangani 148 perkara kejahatan sumber daya alam dan ekosistem, termasuk karhutla, illegal logging, illegal mining, kehutanan, migas, hingga karantina.&nbsp; Khusus kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tercatat 61 perkara dengan 70 tersangka. Upaya mitigasi juga dilakukan secara masif, mulai dari lebih dari 1,2 juta patroli karhutla, pembangunan 904 sekat kanal, 953 embung, 214 menara pantau, hingga pemasangan 242 plang peringatan karhutla.&nbsp; &ldquo;Green Policing adalah jalan tengah antara penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan. Riau membutuhkan pendekatan ini,&rdquo; tegas Herimen. <h3>TPPO dan Keselamatan Lalu Lintas</h3> Dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Polda Riau mencatat 20 perkara sepanjang 2025, dengan 21 perkara berhasil diselesaikan. Sebanyak 34 tersangka diamankan dan 185 korban berhasil diidentifikasi serta dilindungi. Modus paling dominan tahun ini adalah PMI dan PRT. &ldquo;TPPO adalah kejahatan kemanusiaan. Fokus kami bukan hanya menghukum pelaku, tetapi menyelamatkan korban dan memutus jaringan,&rdquo; tutur Herry Heryawan. Sementara di bidang lalu lintas, jumlah pelanggaran mencapai 190.767 perkara, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kasus kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 2.454 perkara atau naik 17 persen. Meski demikian, angka korban meninggal dunia justru menurun dari 557 orang pada 2024 menjadi 550 orang pada 2025. &ldquo;Penurunan fatalitas ini menunjukkan bahwa edukasi dan kehadiran polisi di jalan memberi dampak nyata,&rdquo; urai Herry Heryawan. Upaya preemtif dan preventif terus dilakukan melalui program Police Go To School, Polisi Sahabat Anak, Safety Riding dan Driving, kampanye keselamatan berlalu lintas, hingga penyelenggaraan Drag Bike Polda Riau sebagai sarana pembinaan bakat dan penekan balap liar. Lebih lanjut, Herimen menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel, masyarakat, Forkopimda, pemangku kepentingan, dan media atas dukungan selama 2025. &ldquo;Semua capaian ini adalah kerja kolektif. Jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita,&rdquo; ucap Herry Heryawan.

Polda Riau ungkap penurunan kejahatan sepanjang 2025 dan penguatan green policing. Simak data kinerja dan strategi keberlanjutan lingkungan

Terungkap, Polda Riau Sukses Turunkan Kejahatan dan Perkuat Green Policing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/07/Screenshot_2025-12-07-14-22-25-713_comandroidchrome-edit-1571853382.jpg" alt="Dokumentasi kayu olahan tanpa izin yang diangkut dua tersangka di Rokan Hulu Riau diduga dari perambahan hutan. (ANTARA/Polda Riau)" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi kayu olahan tanpa izin yang diangkut dua tersangka di Rokan Hulu Riau diduga dari perambahan hutan. (ANTARA/Polda Riau)</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> JawaPos.com-Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menangkap dua tersangka dugaan tindak pidana perambahan hutan yang kedapatan membawa sekitar 255 keping atau lebih kurang 10 kubik kayu olahan. Direktur Ditreskrimsus Polda Riau, Kombes Polisi&nbsp;Ade Kuncoro, menjelaskan, kedua tersangka, Muhammad Riski Novelindri (19) dan Ujang S (55). Keduanya ditetapkan sebagai pelaku setelah menggunakan truk tanpa surat keterangan sah hasil hutan di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Jumat (5/11). &ldquo;Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas ilegal logging di wilayah Rokan IV Koto. Tim Subdit IV kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menghentikan truk pengangkut kayu tersebut,&rdquo; kata dia, di Pekanbaru, Riau, Minggu. Setelah diperiksa, kayu-kayu tersebut diketahui merupakan jenis meranti merah, medang, dan balam yang berasal dari kawasan hutan Desa Cipang Kiri, Kecamatan Rokan IV Koto. Berdasarkan keterangan tersangka, kayu itu dipesan oleh Tuk Rum dan akan dibawa ke gudang perabot milik Gitok di Ujung Batu Timur&ndash;Ngaso. Kedua nama yang disebutkan ini hingga kini masih dalam daftar pencarian orang. "Kedua tersangka mengaku menerima upah sebesar Rp1 juta termasuk biaya minyak Rp300 ribu dan uang makan Rp200 ribu untuk membawa kayu olahan tersebut," papar dia.&nbsp; Ia menegaskan, perbuatan kedua tersangka memenuhi unsur tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18! 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6/2023, jo Pasal 88 ayat (1) huruf a UU yang sama. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana penjara minimal satu tahun serta denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar.&ldquo;Kedua DPO, yakni Tuk Rum dan Gitok, saat ini masuk dalam daftar pencarian orang,&rdquo; ujar dia. (*)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menangkap dua tersangka dugaan tindak pidana perambahan hutan

Polda Riau Tangkap Perambah Hutan Bawa 10 Kubik Kayu Olahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/dpZxJqaVh7E6lxsr3IjCePcbYMLL4BQltW9KjYiu-2985466940.jpg" alt="Karo Ops Polda Riau, Kombes Ino Harianto melepas bantuan peralatan pemulihan bagi terdampak bencana di Sumatera. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Karo Ops Polda Riau, Kombes Ino Harianto melepas bantuan peralatan pemulihan bagi terdampak bencana di Sumatera. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menunjukkan komitmennya dalam misi kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan gelombang keempat bagi wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut dilepas secara resmi oleh Karo Ops Polda Riau, Kombes Ino Harianto.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Kombes Ino menegaskan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan berkelanjutan yang dilakukan Polda Riau untuk mempercepat pemulihan di daerah bencana.&nbsp; &ldquo;Dalam pelepasan kali ini, Polda Riau mengirimkan 3.459 unit peralatan pemulihan berupa 945 angkong, 1.256 cangkul, dan 1.258 sekop,&rdquo; kata Kombes Ino Harianto kepada wartawan, Jumat (5/12). Ia menjelaskan, peralatan tersebut disiapkan sesuai kebutuhan mendesak dari posko-posko bencana, terutama untuk mempercepat proses pembersihan material lumpur, kayu, dan puing sisa banjir bandang serta longsor. &ldquo;Tim bantuan juga dibagi ke dua provinsi tujuan, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Khusus untuk penyaluran ke Sumatera Barat, Polda Riau menugaskan Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki untuk mengantarkan langsung bantuan Polda Riau ke lokasi terdampak,&rdquo; ujarnya. Kombes Ino menambahkan, setiap gelombang bantuan yang dikirim adalah wujud nyata kehadiran negara melalui Polri, sekaligus bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.&nbsp; &ldquo;Ketika saudara-saudara kita tertimpa musibah, negara harus hadir. Kita ingin memastikan bahwa mereka tidak menghadapi bencana ini sendirian,&rdquo; tuturnya. Menurutnya, keseluruhan rangkaian dukungan yang sudah dikirimkan menunjukkan bahwa operasi kemanusiaan ini menjadi yang terbesar dilakukan Polda Riau sepanjang tahun 2025.&nbsp; Dari aspek personel, Polda Riau telah mengerahkan lebih dari 290 personel BKO ke Sumatera Barat, melibatkan unsur Brimob, Samapta, Polair, K-9, SAR, Polwan, hingga unit pendukung lainnya untuk membantu evakuasi, membuka akses jalan, mendistribusikan logistik, mendirikan tenda, hingga mencari korban hilang. Selain bantuan personel, dukungan logistik lintas provinsi juga berlangsung masif. Enam truk besar berisi kebutuhan dasar seperti sembako, air mineral, makanan bayi, selimut, dan pakaian telah dikirim.&nbsp; Khusus Aceh, tercatat tambahan sekitar 10 ton bantuan logistik. Sementara itu, untuk Sumatera Barat, Ditlantas Polda Riau mengirim 560 kardus mi instan, 842 helai pakaian layak pakai, 450 kilogram beras, 40 liter minyak goreng, dan 30 kardus pembalut wanita. Polda Riau juga mengerahkan dukungan psikososial melalui 42 psikolog dan personel trauma healing. Dapur lapangan turut beroperasi setiap hari menyediakan ribuan porsi makanan bagi para pengungsi.&nbsp; Sarana prasarana penanganan bencana diperkuat dengan tiga hingga empat unit alat berat seperti bulldozer, water tank, tandon air, toilet portabel, kontainer pendingin jenazah, serta perangkat Starlink untuk memastikan komunikasi tetap berjalan di lokasi terdampak. Lebih lanjut, Kombes Ino menegaskan bahwa bantuan gelombang keempat ini menunjukkan konsistensi Polda Riau dalam mendampingi masyarakat yang tengah berupaya bangkit dari bencana.&nbsp; &ldquo;Bencana bukan hanya tentang apa yang hilang hari ini, tetapi tentang bagaimana kita saling menopang untuk bangkit kembali. Dan Polda Riau akan terus menjadi bagian dari upaya pemulihan itu,&rdquo; pungkasnya.

Polda Riau mengirimkan 3.459 peralatan pemulihan bagi korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Polda Riau Salurkan Peralatan 3.459 Pemulihan Bagi Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/e97d616c-f8ae-409b-9e68-4ce6b8ef64a4-2147766683.jpeg" alt="Alat berat yang disiapkan Polda Riau untuk penulihan bencana Sumatera. (Polda Riau)" width="100%">
<figcaption>Alat berat yang disiapkan Polda Riau untuk penulihan bencana Sumatera. (Polda Riau)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya percepatan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera Barat mendapat dukungan tambahan dari Polda Riau. Ribuan peralatan kerja diberangkatkan dari Mapolda Riau, Pekanbaru, sebagai langkah mempercepat proses pembersihan di wilayah terdampak. Pengiriman dilakukan pada Jumat sore sekitar pukul 14.00 WIB dan dipusatkan di Halaman Mapolda Riau. Seluruh logistik diberangkatkan melalui jalur darat menuju dua provinsi yang mengalami kerusakan cukup berat akibat bencana. Sebanyak 3.459 unit peralatan dikirimkan dan seluruhnya ditujukan untuk mendukung kerja manual di titik-titik yang sulit dijangkau alat berat. Bantuan tersebut terdiri dari 945 gerobak angkong, 1.256 cangkul, dan 1.258 sekop yang menjadi kebutuhan penting dalam pembersihan permukiman warga. Sebelumnya, Polda Riau juga telah mengirimkan ekskavator, dozer, toilet portable, serta personel yang diperkuat tim trauma healing. Seluruh dukungan ini dirancang berjenjang agar penanganan di lapangan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran. &ldquo;Kami mengirimkan peralatan yang bisa dibawa langsung oleh personel sampai ke sasaran-sasaran yang tidak bisa dimasuki alat berat. Fokusnya untuk pencarian dan pembersihan di permukiman masyarakat terdampak,&rdquo; ujar Karo Ops Polda Riau. Pengiriman bantuan berada di bawah koordinasi Kapolresta Pekanbaru beserta jajarannya. Mereka akan memastikan pendistribusian peralatan tiba tepat waktu serta sesuai kebutuhan setiap kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Pemantauan lapangan juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang dikirim selaras dengan perkembangan kondisi terbaru. Peralatan tersebut diharapkan dapat mempercepat aktivitas warga kembali normal setelah proses pembersihan selesai dilakukan. Seluruh kegiatan pelepasan bantuan di Mapolda Riau pada Jumat siang berlangsung aman dan tertib. Dukungan ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Riau untuk terus hadir dalam operasi kemanusiaan, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Polda Riau kirim 3.459 peralatan kerja ke Aceh dan Sumbar untuk percepat pembersihan wilayah dan pemulihan pascabencana.

Polda Riau Kirim Ribuan Peralatan Kerja, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh dan Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/media-asing-beritakan-60-penambang-indonesia-terjebak-tanah-longsor_m_.jpg" alt="ILUSTRASI TAMBANG EMAS. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI TAMBANG EMAS. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Riau sedang marak. Keberadaan pertambangan ilegal itu meresahkan masyarakat setempat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan penindakan.&nbsp; Alhasil, Ditreskrimsus Polda Riau berhasil&nbsp;mengungkap praktik penampungan, pemurnian, dan penjualan emas tanpa izin di Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, pada Rabu (5/11) malam. Dalam pengungkapan itu, dua pelaku diamankan. Mereka adalah Rody Nasri dan Sihar Saputra Silalahi. Keduanya ditangkap saat melakukan transaksi penjualan logam mineral yang diduga emas di lokasi pemurnian di Dusun II Kelapa Gading. Selain menangkap pelaku, aparat kepolisian dalam pengungkapan itu turut mengamankan&nbsp;sejumlah barang bukti. Mulai dari dua butir pentolan logam mineral emas, satu botol kecil berisi cairan merkuri, dua tabung gas oksigen, tiga puluh keramik tembikar, dan satu unit timbangan digital. Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pemurnian dan penjualan emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin resmi lainnya. &ldquo;Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti pada 3 November 2025. Setelah penyelidikan, kami memastikan adanya kegiatan pemurnian dan transaksi emas ilegal. Pada 5 November pukul 19.00 WIB, personel langsung melakukan penindakan di lokasi,&rdquo; kata Ade kepada wartawan, Kamis (6/11). Ia menyebut kedua pelaku mengaku menambang emas di kawasan HGU PT Karya Tama Bakti Mulya menggunakan mesin setingkai (alat robin). Kemudian menjual hasil tambang kepada seseorang bernama Fauzi seharga Rp 1.920.000 per gram. Harga penjualan menyesuaikan harga emas harian. Ade menegaskan aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan lingkungan dan masyarakat, terutama karena penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.&nbsp;"Penggunaan merkuri dapat mencemari tanah dan sumber air, serta berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat dalam jangka panjang,&rdquo; tegasnya. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolda Riau untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar. Ade mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin. Jika mengetahui ada praktik ilegal yang berpotensi merusak lingkungan, segera melapor."Penegakan hukum akan terus kami lakukan tanpa toleransi bagi siapa pun yang merusak lingkungan serta merugikan negara,&rdquo; pungkasnya.

Polisi tangkap pelaku penampungan dan pemurnian emas ilegal di Riau, ancaman denda hingga Rp 100 miliar menanti.

Polisi Tangkap Penambang Emas Ilegal di Riau, Selama Hasil Ini Tambang Dijual Sesuai Harga Harian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/tpf4es6UYYWCe8ZoNVth8odOuMmQ1S2iDi4kdCtj-463250053.jpg" alt="Polda Riau bersama TNI, Basarnas, BPBD, dan sejumlah instansi terkait menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Mapolda Riau, Rabu (5/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polda Riau bersama TNI, Basarnas, BPBD, dan sejumlah instansi terkait menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Mapolda Riau, Rabu (5/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Polda Riau bersama TNI, Basarnas, BPBD, dan sejumlah instansi terkait, menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Rabu (5/11). Kegiatan ini digelar untuk menghadapi potensi bencana banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem, yang diperkirakan meningkat pada November 2025 hingga Februari 2026. Sebanyak 31.000 personel gabungan TNI&ndash;Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, dan instansi lain, disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana. Kapolda bersama Pangdam melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari drone pemantau, rubber boat, pompa air, rescue truck, peralatan selam, kendaraan taktis, water treatment unit, hingga ambulans dan perlengkapan medis. Seluruh peralatan itu disiapkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi bencana alam. &ldquo;Ini menguatkan komitmen dan menentukan langkah ke depan menghadapi situasi tanggap bencana hidrometeorologi, yang menurut laporan BMKG meningkat pada November 2025 sampai Februari 2026,&rdquo; kata Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Rabu (5/11). Selain gelar pasukan, Polda Riau juga melaksanakan simulasi penanganan bencana untuk menguji respons cepat lintas instansi. Simulasi meliputi mobilisasi personel, pengaturan lalu lintas, hingga penyelamatan korban di air, termasuk di wilayah pesisir prioritas Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti yang rawan gelombang tinggi. Herry mengingatkan, meski curah hujan meningkat, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tetap harus diwaspadai. Dia mencontohkan keberhasilan penanganan cepat kebakaran di Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu yang dipadamkan dalam dua jam berkat kolaborasi lintas instansi. &ldquo;Kita harus mampu menunjukkan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi rakyat dalam situasi apa pun, terutama pada masa-masa sulit,&rdquo; tegas Herry Heryawan. Apel turut dihadiri Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris, Kepala BNNP Brigjen Christ Reinhard Pusung, Kajati Riau Sutikno, Kepala Basarnas Riau Budi Cahyadi, dan Kepala BMKG Riau.

Polda Riau bersama TNI dan instansi terkait siapkan 31 ribu personel hadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana alam di wilayah setempat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda riau

Berita Terkini