<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/aniaya-2174518047.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Langkah tegas diambil oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kasus penganiayaan 2 siswa Sekolah Polisi Negara (SPN). Usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), 1 pelaku dipecat dari dinas kepolisian sementara 1 polisi lainnya mendapat sanksi demosi.&nbsp; Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dijatuhkan kepada Bripda Torino Tobo Dara. Yang bersangkutan terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 siswa. Tindakan itu bahkan viral di media sosial.&nbsp; &rdquo;Tidak hanya melanggar aturan, tapi juga mencederai nilai-nilai dasar kepolisian. PTDH adalah bentuk keseriusan Polri menjaga marwah institusi,&rdquo; ungkap Kombes Henry.&nbsp; Selain Bripda Torino Tobo Dara, sanksi tegas berupa demosi juga diberikan kepada Bripda Gilberth Hein De Reynald Puling. Dia terbukti tidak menghentikan penganiayaan dan dengan sadar merekam penganiayaan yang terjadi. Putusan KKEP menyebut perilaku polisi itu sebagai perbuatan tercela. Menurut Henry, Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko sudah menekankan bahwa kekerasan dalam proses pendidikan atau kedinasan tidak boleh terjadi. Polri berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang humanis, disiplin, dan jauh dari praktik kekerasan. &rdquo;Setiap pelanggaran akan diproses secara transparan. Tidak ada ruang bagi perilaku yang mencederai nama baik institusi,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, viral di media sosial seorang polisi memukul 2 siswa di SPN Polda NTT. Video itu beredar luas sejak Jumat pekan lalu (14/11). Dalam video itu terdengar suara polisi yang memberikan aba-aba untuk memukul. Selain itu, terdengar pula suara korban yang menolak namun tetap dipukul dan ditendang.&nbsp; Belakangan diketahui bahwa kedua korban berinisial KLK dan JSU. Sementara pelaku adalah polisi bernama Bripda Torino Tobo Dara dan Bripda Gilberth Hein De Reynald Puling. Keduanya sudah mendapat sanksi tegas melalui sidang KKEP yang sudah dilaksanakan oleh Polda NTB.

Polda NTT ambil langkah tegas, pecat polisi penganiaya siswa SPN, sanksi demosi untuk pelaku lainnya.

Aniaya Siswa Sekolah Polisi Negara NTT, 2 Anggota Polri Dipecat dan Demosi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/IMG-20250725-WA0001-4032692318.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melaksanakan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, Sahroni bersama&nbsp;Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mendengar aspirasi beberapa Bhabinkamtibmas yang menjaga wilayah terluar melalui sambungan virtual. Salah seorang Bhabinkamtibmas, Aipda I Wayan Adi Putra dari Polsek Rote Barat, melaporkan bahwa medan patroli yang terjal kerap menjadi tantangan, terutama di lokasi terpencil dan pesisir. Terlebih Polsek-nya bertanggungjawab atas 2 kecamatan, yang satunya merupakan kepulauan. Melihat kesulitan tersebut, Sahroni memutuskan memberikan bantuan berupa 20 unit motor trail. Kendaraan ini dibeli menggunakan dana pribadi, untuk operasional Polres dan Polsek terluar. &ldquo;Saya hari ini mengadakan kunjungan kerja ke Polda NTT dan mendengar langsung betapa sulitnya menjalankan tugas di pemukiman yang terpencil dan terluar dengan fasilitas terbatas. Karenanya, saya merasa terpanggil untuk membantu dan menyumbangkan 20 unit motor trail untuk kawan-kawan Bhabinkamtibnas di dua polres, yakni Polres Rote Ndao dan Polres Sabu Raijua," kata Sahroni, Jumat (25/7). Politikus Partai NasDem ini mengatakan, bantuan diberikan karena kesulitan yang dialami oleh para anggota polisi. Terlebih, selama ini mereka banyak bertugas menggunakan kendaraan pribadi di medan terjal. "Dalam forum, kedua bercerita masih harus menggunakan motor pribadi untuk menjalankan tugas, makanya saya sediakan motor khusus trail yang lebih cocok untuk menghadapi jalanan yang sulit untuk para polisi tersebut,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Sahroni melihat bahwa Polda NTT memiliki tantangan wilayah dan cakupan kerja yang cukup rumit. Sehingga hal tersebut akan menjadi perhatian dan dukungan bersama, agar banyaknya masalah yang terjadi di NTT bisa tertangani secara maksimal. &ldquo;Selanjutnya, perlu diketahui memang Polda NTT ini punya tantangan yang sangat kompleks di mana mereka memiliki beberapa wilayah terluar dan kondisi sosio ekonomi masyarakat yang sangat menantang. Akibatnya, kondisi ini juga memunculkan berbagai masalah soaial seperti tindak perdana perdagangan orang (TPPO) hingga kekerasan seksual," kata dia. "Ini harus segera dikoreksi dan mendapat perhatian. Wilayah seperti NTT harus menjadi prioritas dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum,&rdquo; pungkas Sahroni.

Sahroni memutuskan memberikan bantuan berupa 20 unit motor trail. Kendaraan ini dibeli menggunakan dana pribadi.

Polisi di Perbatasan NTT Kesulitan Bertugas, Sahroni Langsung Belikan 20 Motor Trail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/IMG_20241028_154943-2451962290.jpg" alt="Kapolda NTT Daniel Silitonga (kiri) berbincang dengan Ipda Rudy Soik (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda NTT Daniel Silitonga (kiri) berbincang dengan Ipda Rudy Soik (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota Ipda Rudy Soik masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding terhadap putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). &rdquo;Pada sidang awal komisi kode etik bahwa hakim komisi kode etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH, tetapi masih ada waktu untuk banding,&rdquo; kata Daniel Tahi Monang Silitonga dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, seperti dilansir dari Antara, Senin (28/10). Dia juga menyebut, Polda NTT masih memiliki waktu 30 hari untuk menyusun hakim-hakim yang akan memutuskan sidang banding kelak. &rdquo;Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori-memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan keputusan pertama, menguatkan atau membebaskan,&rdquo; ujar Daniel Tahi Monang Silitonga. Dia mengatakan, posisi keanggotaan Ipda Rudy Soik di Polri akan tergantung dari sikap Rudy secara personal. &rdquo;Silakan seperti yang saya katakan tadi itu kalau Anda mau lanjut atau tidak di anggota kepolisian ini itu tergantung kepada Anda. Saya sampaikan kepada nanti hakim sidang, silakan pertimbangan dengan baik,&rdquo; ujar Daniel Tahi Monang Silitonga. Dia lantas menganalogikan dengan tebak-tebakan anak ayam yang digenggam di tangan seorang siswa dengan gurunya. &rdquo;Ada satu anak kecil bilang kepada gurunya Pak guru ini anak ayam yang di tangan saya ini hidup atau mati? Nanti kalau gurunya bilang mati, dibuka begini (tangannya) hidup ternyata, tapi kalau gurunya bilang itu hidup, (anak ayamnya) dimatikan sama dia,&rdquo; tutur Daniel Tahi Monang Silitonga. Dia menambahkan, pihaknya sesungguhnya berat untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang anggota polisi. Sebab personel di Polda NTT terbilang kurang sehingga apabila keputusan tersebut diberlakukan pasti telah melalui tahap yang panjang. &rdquo;Kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri, tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang,&rdquo; ucap Daniel Tahi Monang Silitonga. Ipda Rudy Soik dipecat Polda NTT atas pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lain. Seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.

Kapolda NTT mengatakan, mantan Ipda Rudy Soik masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding terhadap putusan pemecatan atau PTDH

Kapolda NTT Sebut Ipda Rudy Soik Masih Punya Waktu Banding atas PTDH

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mabes Polri turun tangan terkait pemecatan terhadap Ipda Rudi Soik di Nusa Tenggara Timur (NTT). Polri akan memberikan asistensi agar kasus ini semuanya dijalankan sesuai aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu wewenang Polda. Kita asistensi saja," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polri akan terlebih dahulu mempelajari putusan tersebut. Oleh karena itu, dia belum bisa banyak memberikan banyak komentar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita cek lagi karena hasilnya masih di Propam," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebulumnya, Ipda Rudi Soik dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH). Pemecatan ini berdasarkan Putusan Sidang KKEP Nomor: PUT/38/X/2024 yang digelar pada 11 Oktober 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemecatan terjadi berselang beberapa waktu setelah Ipda Soik mengungkap penyelundupan BBM ilegal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015194676/ipda-rudi-soik-yang-bongkar-kasus-bbm-ilegal-di-ntt-dipecat-polda-ntt-berdalih-tak-ada-intervensi-pihak-luar">Ipda Rudi Soik yang Bongkar Kasus BBM Ilegal di NTT Dipecat, Polda NTT Berdalih Tak Ada Intervensi Pihak Luar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Propam Polda NTT, Kombes Pol Robert A. Sormin mengatakan, PTDH kepada Soik merupakan kasus berbeda dari yang sebelumnya, terutama karena adanya pemberitaan di media sosial yang menyoroti penanganan kasus oleh oknum tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar. Hasil audit menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam mekanisme penanganan yang dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menemukan bahwa prosedur yang seharusnya diikuti tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar Robert dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Itu wewenang Polda. Kita asistensi saja," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (15/10).

Ipda Rudi Soik Dipecat Usai Bongkar BBM Ilegal, Polri Beri Asistensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-165835-369627364.jpg" alt="Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mengamankan seorang warga negara Bangladesh diduga pelaku penyelundupan manusia." width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mengamankan seorang warga negara Bangladesh diduga pelaku penyelundupan manusia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mengamankan seorang warga negara Bangladesh yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP). Pria berinisial HR itu diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya Ramdhani mengatakan, HR mulanya dilaporkan istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), S, pada 9 Januari 2024. Kala itu S mengaku bahwa suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya. &rdquo;Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia,&rdquo; tutur Ramdhani. Atas laporan tersebut, pada 12 Januari dan 1 Maret, S bekerja sama dengan petugas imigrasi memancing HR keluar dari persembunyian. Selanjutnya, pada 2 April Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia. Petugas imigrasi berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP pada 24-25 April dalam mencari titik terang keberadaan HR. Pada 26 April, petugas memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketahui menjadi perwakilan HR. Dia membantu HR dalam rangka memproses layanan keimigrasian. Petugas meminta mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian. Pada 28 April, petugas berkoordinasi dengan Polda NTT dan dinyatakan bahwa HR adalah DPO Polda NTT. &rdquo;8 Mei, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya. Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain. Pada tanggal 11 Mei petugas memeriksa S, M, (teman perempuan HR), dan Sl (warga negara Bangladesh lain yang tinggal di persembunyian HR) dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti,&rdquo; tambah Ramdhani. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam menerangkan, pada 13 Mei, petugas imigrasi melimpahkan HR ke Polda NTT. &rdquo;Karena HR ini merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT, kami limpahkan kepada Polda NTT selaku instansi yang berwenang memproses pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal keimigrasian, dia melanggar pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,&rdquo; ujar Saffar Muhammad Godam. Sementara itu, pada konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (17/5), Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mengatakan, HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi TikTok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korban. Salah satu korban WN India dimintai uang sejumlah 2.000 Dollar Australia. Sementara itu tiga orang korban WN Bangladesh dan satu orang WN Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia. &rdquo;Mereka melanggar pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar,&rdquo; ujar Awi Setiyono.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya amankan warga negara Bangladesh yang masuk DPO Polda NTT dan Australia Federal Police (AFP)

Imigrasi Surabaya Amankan WNA yang Diduga Pelaku Penyelundupan Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/WhatsApp-Image-2024-05-04-at-233252-459958476.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombespol Ariasandy." width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombespol Ariasandy.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengirimkan tim ke Polres Belu. Tim akan mengecek kebenaran soal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Kapolres Belu AKBP Simanjuntak. &rdquo;Tim sudah diturunkan untuk mengecek informasi yang beredar,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombespol Ariasandy seperti dilansir dari Antara di Kupang. Sebelumnya, kata&nbsp;Ariasandy, pihaknya menerima&nbsp;surat kaleng yang berisi laporan soal dugaan pelanggaran yang dibuat Kapolres Belu. Namun, surat kaleng yang dikirim pengadu tanpa menyebut&nbsp;siapa pengirim itu menunjukkan kurangnya kejelasan dan keabsahan informasi yang disampaikan. &rdquo;Berdasar data, petunjuk, informasi saksi-saksi, dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, belum ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan Kapolres Belu seperti dilaporkan itu,&rdquo; ujar Ariasandy. Namun, pihaknya akan terus menyelidiki laporan tersebut dan tetap akan melakukan pengawasan dan penanganan secara transparan dan berkeadilan. Selain menghormati prinsip praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum yang berlangsung. Terkait isu pemerasan oleh Kapolres Belu yang beredar di media/medsos, Polda NTT menyarankan bagi korban pemerasan untuk melapor ke Propam Polda NTT. Yakni dengan menyertakan bukti-bukti yang jelas. Sebab, hingga saat ini belum ada laporan dari pengusaha atau masyarakat terkait kasus pemerasan itu. Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS) itu menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran, Polda NTT tidak akan menolerir segala bentuk pelanggaran hukum oleh anggotanya. Polda akan mengambil tindakan tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polda NTT mengirimkan tim ke Polres Belu mengecek kebenaran soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Kapolres Belu AKBP Simanjuntak

Polda NTT Kirim Tim Cek Kebenaran Dugaan Pelanggaran Kapolres Belu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pasukan-gabungan-kontra-kKB.jpg" alt="Ilustrasi: Pasukan gabungan TNI-Polri kontak senjata dengan KKB Papua" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pasukan gabungan TNI-Polri kontak senjata dengan KKB Papua</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol&nbsp;Johanis Asadoma, memastikan seorang personel brimob yang ditugaskan dalam bawah kendali operasi (BKO) ke Papua dan tertembak pada 24 April 2023 lalu berada dalam kondisi sehat. "Sampai informasi ini saya berikan, dia dalam kondisi sehat. Dia tertembak di kepala, tapi helm yang digunakan kualitas bagus, sehingga peluru tidak tembus sampai kepala," kata Irjen Pol Johanis Asadoma dalam Konferensi Pers Pengamanan ASEAN&nbsp;Summit,&nbsp;di Labuan Bajo, dikutip dari Antara Jumat (28/4). Polda NTT telah mengirimkan 100 anggota brimob untuk BKO ke Papua pada tanggal 26 Desember 2022. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01567946/akademisi-uncen-sebut-kkb-jadikan-masyarakat-sipil-tameng">Akademisi Uncen Sebut KKB Jadikan Masyarakat Sipil Tameng</a> Mereka menjalani BKO pada Polda Papua dan ditempatkan di Kabupaten Intan Jaya sejak saat itu. Namun, telah terjadi baku tembak antara polisi dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pos Brimob tersebut pada tanggal 24 April 2023 pukul 10.30 WIT. Johanis menyebut, kejadian tembak-menembak lebih kurang berlangsung selama 20 menit, dan salah seorang personel BKO dari Polda NTT mendapatkan tembakan di bagian kepala. Beruntung peluru tidak mengenai kepala personel tersebut karena terlindungi oleh helm. "Anggota tidak jadi korban. Anggota berhasil memukul mundur KKB, sehingga situasi di seputaran pos dapat dikendalikan," ujar&nbsp;Johanis&nbsp;pula.

Dia tertembak di kepala, tapi helm yang digunakan kualitas bagus, sehingga peluru tidak tembus sampai kepala

Tertembak di Kepala oleh KKB, Personel Brimob Polda NTT Ini Selamat karena Mengenai Helm Bajanya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/APEL-PASUKAN-OPERASI-LILIN-2022_MIFTAHUL-HAYAT-4.jpg" alt="Anggota Kepolisian mengikuti apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (22/12/2022). Apel yang diikuti oleh 2.195 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait tersebut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023.FO" width="100%">
<figcaption>Anggota Kepolisian mengikuti apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (22/12/2022). Apel yang diikuti oleh 2.195 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait tersebut dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023.FO</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengimbau masyarakat atau orang tua untuk tidak percaya dengan berbagai janji oknum yang menjanjikan kelulusan bagi siswa yang mengikuti tes masuk Polri. &ldquo;Saat ini pendaftaran bagi calon siswa Bintara dan lainnya sudah dibuka, bagi masyarakat NTT yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Bintara Polri agar memenuhi seluruh syarat pendaftaran,&rdquo; kata Kepala Ombusdman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton di Kupang, Kamis, (13/4). Untuk diketahui pelaksanaan penerimaan tes masuk Bintara Polri telah dibuka kembali bahkan waktu pendaftaran diperpanjang sampai Senin (17/4) pekan depan. Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergoda oleh tawaran orang baik masyarakat umum maupun anggota Polri yang bersedia meluluskan menjadi anggota Polri dengan bayaran sejumlah uang dengan nominal tertentu. Darius meminta agar jika ada janji meluluskan dengan membayar sejumlah uang agar dilaporkan ke bidang Propam Polda NTT dan tidak melakukan kesepakatan bersama untuk membayar jika dinyatakan lulus. &ldquo;Sebab bisa saja yang lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan dinyatakan lulus, bukan karena membayar sejumlah uang ke oknum polisi,&rdquo; ujar dia. Dia sudah bertemu dengan Kabid Propam Polda NTT Kombes Pol Dominicus Savio Yempormase beberapa waktu lalu di ruang kerjanya. Dalam pertemuan juga juga Darius mengaku kedua berdiskusi terkait penegakan disiplin Polri terhadap anggota yang dilaporkan sebagai calo penerimaan calon siswa Polri. Mereka menerima uang dalam jumlah tertentu dari para orang tua calon siswa Bintara Polri dengan janji meluluskan, namun ternyata para peserta dinyatakan tidak lulus dan meminta uangnya dikembalikan. &ldquo;Saya antusias mendengar semua upaya penegakan disiplin yang sudah dilakukan Kabid Propam Polda NTT bagi anggota yang terbukti bersalah. Bahkan beberapa diantaranya tertangkap tangan oleh tim Propam Polda NTT,&rdquo; ujar dia. Hal tersebut lanjut dia menjadi bukti keseriusan bidang Propam membersihkan anggota yang nakal. Darius juga yakin penegakan disiplin yang keras tersebut akan berdampak pada perbaikan layanan institusi Polri dan bermuara pada peningkatan kepercayaan publik pada Polri. &ldquo;Saya selalu berpesan, perubahan belum tentu membawa perbaikan, tetapi dapat dipastikan bahwa untuk menjadi lebih baik, segala sesuatu harus berubah,&rdquo; tambah dia.

masyarakat agar tidak tergoda oleh tawaran orang baik masyarakat umum maupun anggota yang bersedia meluluskan menjadi bintara Polri

Jangan Percaya Orang yang Janjikan Kelulusan Tes Masuk Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kemendagri-telusuri-dugaan-penganiayaan-yang-dialami-pegawai-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penganiayaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penganiayaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bripka RS, seorang anggota Polisi Resor (Polres) Manggarai Barat diduga dianiaya Kapolres Manggarai Barat AKBP Felli Hermanto, di Labuan Bajo. Atas dugaan pemukulan dan tendangan yang dilakukan Kapolres tersebut, Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan penyelidikan.  "Kami akan selidiki lebih dalam mengapa ini bisa terjadi," kata Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma saat ditemui wartawan, di Polres Manggarai Barat, dikutip dari Antara Kamis (26/1).  Sebelumnya, seorang anggota polisi berpangkat bripka berinisial SR tengah mendapatkan perawatan di RS Siloam Labuan Bajo, setelah diduga mendapatkan pukulan dan tendangan dari Kapolres Manggarai Barat di Pos Jaga Markas Polres Manggarai Barat.  Menurut Johanis, kejadian tersebut merupakan urusan internal kapolres dan bawahan, sehingga perlu diselesaikan secara kekeluargaan antarkedua belah pihak, agar situasi menjadi kondusif dan nyaman.  Namun, dia membantah bahwa pemukulan terhadap bawahan adalah bagian dari standar operasional prosedur (SOP) yang berjalan di dalam tubuh Polri.  "SOP tidaklah," katanya menjawab pertanyaan wartawan.  Johanis berharap masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik antara kapolres dan anggota polisi yang bersangkutan dengan melihat fakta yang terjadi.  "Diselesaikan sehingga hal tersebut tidak terulang lagi," kata Johanis.  Kapolda NTT itu telah menjenguk korban di RS Siloam Labuan Bajo. Korban mengeluh rasa sakit kepala dan nyeri dada akibat pukulan dan tendangan pada tubuh korban.  "Saya sudah serahkan ke pimpinan (Kapolda)," kata SR, usai dijenguk oleh Kapolda NTT Irjen Pol Asadoma.

Kapolres Manggarai Barat Aniaya Anak Buah, Kapolda NTT: Kami Selidiki!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/1603791205232_copy_800x450_1.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Benyamin Anamesa, anggota Kepolisian Sektor Wewewa Timur di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, terkena tembakan dari senjata milik rekannya. Korban mengalami luka serius.  Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah NTT Komisaris Polisi Ariasandy mengatakan, tembakan tersebut mengenai pinggang bagian belakang Benyamin. ”Jadi, tembakan itu berasal dari senjata api milik Aipda BBA yang merupakan rekan dari korban saat keduanya berada dalam satu mobil,” kata Ariasandy seperti dilansir dari Antara.  Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan itu mengatakan, kejadian tersebut bermula saat keduanya mendapatkan laporan dari warga mengenai aksi meresahkan orang tidak dikenal dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman keras. Keduanya kemudian menuju ke lokasi yang dilaporkan.  Namun, setibanya di lokasi, orang tak dikenal itu sudah melarikan diri dan polisi mendapatkan laporan lagi bahwa orang itu sudah pindah ke tempat lain. ”Orang tak dikenal itu menggunakan kendaraan sendiri sehingga polisi sulit untuk menangkapnya,” ujar Ariasandy.  Petugas, lanjut dia, tetap berusaha mengejar. Saat tiba di depan SMA Kanelu, kedua anggota polisi melihat orang tak dikenal itu melempari kendaraan yang lewat.  ”Polisi kemudian melakukan tembakan peringatan karena saat hendak diamankan justru melakukan perlawanan. Namun, saat mendengar tembakan peringatan OTK tersebut melarikan diri,” terang Ariasandy.  Dia menjelaskan, kedua anggota polisi kemudian masuk mobil untuk melakukan pengejaran. Pada saat mobil melaju, Aipda BBA membuka magasin karena ingin mengosongkan senjata.  ”Setelah magasin dilepas, Aipda BBA menarik pelatuk dan saat itu juga senjata meletus dan tembakannya kena ke pinggang korban,” ujar Kabidhumas Ariasandy.  Hingga saat ini, menurut Ariasandy, Aipda Benyamin Anamesa masih ditangani dokter di RSUD Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. ”Penanganan pihak dokter RSUD Waikabubak dilakukan rontgen proyektil, namun tidak terlihat sehingga dirujuk ke RSUD Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,” papar Ariasandy.  ”Namun, karena luka serius dan perlu penanganan lanjutan, korban dirujuk ke RSUD Umbu Rarameha Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Rencananya korban dirujuk ke Denpasar, Bali,” tambah dia.  Sedangkan Aipda BBA, menurut dia, saat ini sedang menjalani pemeriksaan petugas Propam Polres Sumba Barat Daya.

Kejar Orang Mabuk, Polisi di NTT Tertembak Senjata Rekannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda ntt

Berita Terkini