<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/Kabid-Humas-Polda-Malut-Kombes-Polisi-Bambang-Suharyono-2190953941.jpg" alt="Kabid Humas Polda Malut Kombes Polisi Bambang Suharyono. (Abdul Fatah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Malut Kombes Polisi Bambang Suharyono. (Abdul Fatah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Maluku Utara menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) atau penahanan terhadap Wakil Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu Kompol S terkait kasus dugaan perselingkuhan. &rdquo;Wakapolres sudah menjalani patsus (penempatan khusus), jadi sudah ditahan sambil menunggu proses selanjutnya,&rdquo; kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Utara (Malut) Komisaris Besar Polisi Bambang Suharyono seperti dilansir dari Antara, Kamis (27/2). Informasi yang diperoleh menyebutkan, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Pulau Taliabu Kompos S dijatuhi sanksi patsus usai menjalani pemeriksaan. Wakapolres diperiksa dalam kasus dugaan selingkuh dengan seorang anggota DPRD Provinsi Malut berinisial AYM. Bambang menjelaskan, dalam kasus dugaan perselingkuhan itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Malut telah memeriksa sejumlah saksi. &rdquo;Jadi, penanganan internal sudah lakukan. Pemeriksaan saksi sudah. Saat ini patsus, baru menunggu jadwal persidangan,&rdquo; jelas Bambang. Kasus dugaan perselingkuhan Wakapolres Pulau Taliabu Kompol S dengan seorang anggota DPRD Provinsi Malut inisial AYM mencuat melalui unggahan rekaman percakapan mesra oleh akun media sosial @dinyapriliani. Itu tidak lain adalah anak dari Kompol S. Sebelumnya, Kepala Polda Malut Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko meminta Bidang Propam untuk menyelidiki kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Wakapolres Pulau Taliabu. &rdquo;Soal dugaan obrolan mesra anggota DPRD, saya telah memerintahkan Bidang Propam untuk menyelidiki hal tersebut dan semua pelanggaran akan kita tindak tegas,&rdquo; kata Kapolda Midi Siswoko. Kapolda mengatakan, apabila dalam penyelidikan itu ditemukan bukti pelanggaran, Kompol S akan dijatuhi sanksi sesuai aturan. &rdquo;Kalau dipecat dan tidak dipecat, itu dari hasil sidang, kapolda tidak bisa intervensi di persidangan. Semua tergantung hasil dari penemuan fakta oleh perangkat sidangnya,&rdquo; ungkap Kapolda Midi Siswoko.

Polda Malut menjatuhkan sanksi penempatan khusus atau penahanan terhadap Wakapolres Pulau Taliabu terkait kasus dugaan perselingkuhan

Polda Malut Tahan Wakapolres Pulau Taliabu Terkait Dugaan Selingkuh dengan Anggota DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-tahan-dicabuli-terus-na-akhirnya-ngadu-ke-ayah-kandungnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pencabulan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pencabulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pencabulan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Halmahera Tengah dengan inisial AG, diambil alih Kepolisian Daerah (Poda) Maluku Utara (Malut). Pengambil alihan kasus ini dilakukan, usai penyidik Dit Reskrimum bersama dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Halmahera Utara melakukan gelar perkara terhadap kasus ini pada hari Rabu (30/6) kemarin.  "Dari hasil gelar perkara, kasus ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan penanganan kasus diambilalih oleh Dit Reskrimum Polda Malut terhitung hari ini," kata Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol Adip Rojikan di Ternate, Kamis (1/7) dikutip dari Antara.  Dari data yang diterima terdapat dua laporan Polisi, yakni LP/115/V/2021/PMU/Polres Halut/SPKT dan LP/116/V//2021/PMU/Polres Halut/SPKT pada 10 Mei 2021, dengan terlapor inisial AG yang diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terhadap JJL yang merupakan anak angkat dari istri terlapor, serta diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap LL yang merupakan adik kandung istri terlapor.  Menindaklanjuti laporan tersebut, kata Adip, penyidik Polres Halmahera Utara sudah melakukan upaya penegakan hukum dengan memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dan terlapor.  "Tentunya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan sebanyak delapan orang saksi dan satu orang terlapor dalam kasus ini," kata Adip.  Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik dalam kasus LP/115/V/2021/PMU/Polres Halut/SPKT, kasus dugaan pencabulan terjadi pada tanggal 02 Mei 2021 bertempat di Pantai Gerebong Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara.  Sementara itu untuk kasus LP/116/V//2021/PMU/Polres Halut/SPKT, terjadi pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2020 yang berlokasi di Pantai Gerebong Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara.  "Tempat kejadian sama-sama di Pantai Gerebong tetapi waktu kejadian berbeda, dimana salah satunya dilakukan pada tahun 2020," ujarnya.  Kabid Humas menyebut bahwa Polda Malut tidak akan mentolerir terhadap tindak kejahatan, baik itu yang dilakukan masyarakat maupun aparat penegak hukum akan ditindak tegas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/06/2021/oknum-polisi-diduga-setubuhi-anak-di-bawah-umur-di-kantor-polsek/">Oknum Polisi Diduga Setubuhi Anak di Bawah Umur di Kantor Polsek</a>  "Apabila oknum tersebut terbukti bersalah dan melanggar hukum, kami akan tindak tegas melalui peradilan umum dan Kode etik profesi Polri dengan ancaman yang terberat," katanya.  Olehnya itu, dirinya meminta kasus ini diserahkan kepada penyidik dan Polda Malut akan bersikap terbuka dan transparan kepada publik terkait dengan perkembangan dalam penanganan kasus tersebut.

Polda Maluku Utara Ambil Alih Kasus Pencabulan yang Libatkan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Apel-Operasi-Lilin-Jaya-2020-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, meninjau pasukan disela Apel Operasi Lilin Jaya 2020 di Silang Monas, Jakarta, Senin (21/12/2020). Apel diikuti gabungan anggota TNI-Polri serta Pemerintah Provinsi" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, meninjau pasukan disela Apel Operasi Lilin Jaya 2020 di Silang Monas, Jakarta, Senin (21/12/2020). Apel diikuti gabungan anggota TNI-Polri serta Pemerintah Provinsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polda Maluku Utara (Malut) resmi menetapkan Briptu II alias Ikmal sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap remaja berusia 16 tahun.  Ulah biadab itu dilakukan di kantor Polsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).  Kabidhumas Polda Kombespol Adip Rojikan saat dikonfirmasi mengatakan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Briptu II ditahan. "Penyidikan sudah sampai tahap rekonstruksi. Sembilan saksi sudah diperiksa, termasuk korban. Polisi juga sudah meminta visum ahli kesehatan,” kata Adip kepada Malut Post kemarin (23/6).  Ulah yang sangat mencoreng Korps Bhayangkara itu terjadi pada Minggu dini hari (13/6) (kronologi kasus lihat grafis). Korban remaja putri berusia 16 tahun yang dibawa ke kantor polisi dari tempat dia menginap bersama seorang kawan perempuan yang berusia sama. Di depan hukum, 16 tahun masih tergolong di bawah umur alias masih usia anak.  Keduanya kini sudah didampingi LSM Daurmala Maluku Utara yang berfokus pada perlindungan anak dan perempuan. Direktur Daurmala Nurdewa Syafar mengatakan, Mawar dan Bunga (bukan nama sebenarnya dua remaja putri itu) sempat diminta untuk membuat pernyataan dengan bukti tumpahan sperma di kertas HVS yang sudah lebih dulu dipegang oknum provos bernama Radja. Berdasar pengakuan Bunga, di kertas HVS itulah Briptu Ikmal menumpahkan sperma setelah memerkosanya.  Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, Briptu Ikmal dijerat pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun. Selain pidana umum, lanjut Adip, tersangka akan dibawa ke persidangan internal, yaitu sidang kode etik Polri dengan ancaman maksimal pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).  Kasus tersebut juga mendapat perhatian dari Mabes Polri. ”Propam Polda Maluku Utara yang melakukan penyidikan,” terang Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.  Dihubungi terpisah, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan bahwa kejadian pemerkosaan di kantor polsek tersebut sangat keterlaluan. Karena itu, polisi harus mengusut dengan tuntas. ”Pelaku harus mendapatkan sanksi berat. Setidaknya pelaku harus diberhentikan dengan tidak hormat dan dipidana,” paparnya.  Kantor kepolisian, kata Bambang, seharusnya menjadi tempat paling aman bagi masyarakat. Namun, yang terjadi di Jailolo Selatan itu justru sebaliknya. ”Menurut saya, Kapolsek-nya juga harus bertanggung jawab dan dibebastugaskan dari jabatan,” katanya.  Kasus di Jailolo Selatan itu, menurut sejumlah kalangan masyarakat sipil, adalah bukti urgensi bagi DPR RI segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi undang-undang. ’’Hal itu didasari maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan,’’ terang juru bicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Minaria Chrystin.  Komnas Perempuan mencatat, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020. Angka tersebut memang menurun jika dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 431.471 kasus. Tapi, jumlah tersebut tetap saja tinggi.  Untuk itu, lanjut Minaria, pihaknya mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU PKS. Draf RUU yang ada sudah tepat dan tinggal menunggu pengesahan. Dalam perlindungan perempuan, dibutuhkan integrasi pelayanan untuk memastikan korban mendapatkan layanan pemulihan fisik, psikologis, materiil, hingga hukum secara bersamaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/06/2021/polisi-perkosa-abg-16-tahun-di-polsek-komisi-iii-dpr-bilang-begini/">Polisi Perkosa ABG 16 Tahun di Polsek, Komisi III DPR Bilang Begini</a>  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, RUU PKS masih dalam penyusunan draf. Sebelumnya, RUU PKS diusulkan komisi VIII, tapi kemudian dikeluarkan dari usulan tersebut. Namun, setelah itu diusulkan lagi masuk Prolegnas Prioritas 2021. ’’Sekarang jadi usul inisiatif baleg setelah dikeluarkan dari komisi VIII,’’ paparnya.

Polisi Pemerkosa Remaja di Polsek Jadi Tersangka dan Terancam Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kabid-Humas-Polda-Malut-Kombes-Pol-Adip-Rodjikan-S.Ik-MH.jpg" alt="Kabidhumas Polda Malut Kombespol Adip Rodjikan. Abdul Fatah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Malut Kombespol Adip Rodjikan. Abdul Fatah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Maluku Utara (Malut) akan mengajukan sidang internal kode etik untuk memecat anggota Polri, Briptu NE alias N, yang diduga memperkosa remaja usia 16 tahun di Mapolsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).  ”Berdasar tindakan pelaku itu, Polda Malut akan memproses pelaku dengan ancaman hukum pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dan semuanya akan berproses. Polri tetap transparan kepada publik dalam kasus ini. Polda Malut tidak akan memberi toleransi kepada seluruh anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana,” kata Kabidhumas Polda Malut Kombespol Adip Rodjikan seperti dilansir dari Antara di Ternate, Kamis (24/6).  Dia menyatakan, sesuai pemeriksaan, oknum anggota Polsek Jailolo Selatan itu telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan pada 14 Juni sekitar pukul 03.00 WIT. Kronologis, awalnya diminta untuk melakukan monitoring dua gadis yang menginap di salah satu penginapan di Sidangoli dan membawanya ke Kantor Polsek Jailolo Selatan.  ”Korban berinisial IN bersama temannya berinisial AC berusia 19 tahun berangkat dengan tujuan Bacan ke Ternate melalui Saketa. Tiba di Sidangoli dalam kondisi sudah malam dan tidak mendapatkan angkutan pelayaran kapal feri sehingga menginap di Sidangoli,” ujar Adip Rodjikan.  Menurut Kabidhumas, pelaku Briptu NE berdinas di kepolisian telah tujuh tahun. Oknum pelaku itu melakukan perkosaan itu dalam kondisi sehat dan sadar. Saat ini, penyidik Diskrimum Polda Malut telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi serta meminta surat visum et repertum kepada dokter dan menetapkan tersangka kepada oknum tersebut.  Dia menyebutkan, terhitung 18 Juni yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Polres Ternate dalam kasus itu. Polda Malut tidak akan memberikan toleransi kepada bersangkutan serta akan menempuh jalur dua peradilan, yakni peradilan umum dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 melalui pasal 80 dan pasal 81 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.  ”Polda Malut juga akan ajukan sidang internal kode etik anggota Polri, dalam proses dengan ancaman hukum pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). Polri tetap transparan kepada publik dalam kasus ini,” terang Adip Rodjikan.  Selain itu, lanjut dia, Polda Malut tidak akan memberi toleransi kepada seluruh anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana. Dalam memberikan keadilan, Polda Malut tidak berpedoman dalam satu pendapat. Oknum Briptu NE sebagai pelaku, sedangkan pihak lainnya yang melakukan pelanggaran tengah didalami.  Sejauh ini, kata Kabidhumas, untuk Kapolsek Jailolo Selatan akan menjadi bahan evaluasi dan akan melakukan pemeriksaan sejauh mana bersangkutan melakukan fungsinya sebagai pimpinan di tingkat polsek terkait dengan kasus yang dilakukan bawahan.

Polda Malut Bakal Pecat Oknum Anggotanya Perkosa Anak di Bawah Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/fildan_rahayu.jpg" alt="Foto dokumentasi Fildan Rahayu dinobatkan sebagai juara satu pada grand final Dangdut Academi Asia (DAA" width="100%">
<figcaption>Foto dokumentasi Fildan Rahayu dinobatkan sebagai juara satu pada grand final Dangdut Academi Asia (DAA</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polsek Taliabu Barat telah memeriksa 10 orang sebagai saksi terkait konser dangdut yang mengakibatkan kerumunan di Pulau Taliabu, beberapa hari lalu. Salah satu yang diperiksa Fildan Rahayu penyanyi dangdut Alumnus D'Star 2019.  ”Mereka diperiksa sebagai saksi karena diduga ikut terlibat dalam pagelaran konser yang kemudian diduga melanggar instruksi Kapolri karena menimbulkan kerumunan saat konser berlangsung,” kata Kabidhumas Polda Malut AKBP Adip Rodjikan seperti dilansir dari Antara di Ternate, Selasa (15/12).  Adip menyatakan, dari 10 orang saksi yang diperiksa termasuk satu manajemen penyanyi dangdut serta juara D'Star 2019 Fildan Rahayu serta penyelenggara. Selain itu, penyidik telah memanggil Camat Pulau Taliabu Barat, dua anggota polisi, dua orang masyarakat sipil, dua orang penyelenggara, satu orang tamu undangan, satu orang manajemen penyanyi, dan penyanyi dangdut Fildan Rahayu.  Dia menyebut, meski polisi telah memeriksa 10 orang saksi, hingga kini belum mengambil kesimpulan terhadap pemeriksaan orang-orang yang dianggap kelalaian bertanggung jawab atas konser tersebut untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  Konser yang menghadirkan juara D'Star 2019 di Kabupaten Pulau Taliabu, diduga melanggar protokol kesehatan. Sebab, selain tidak menaati instruksi Kapolri, konser tersebut juga melanggar protokol Covid-19, karena membuat kerumunan. Sedangkan, terkait dengan kehadiran Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus dalam konser artis Fildan Rahayu itu, Kabidhumas mengakui kalau bupati saat konser statusnya orang yang diundang penyelenggara, sehingga belum ada rencana untuk diperiksa.  ”Untuk Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus belum ada agenda untuk diperiksa, karena konser yang digelar oleh penyelenggara itu, kapasitas bupati sebagai undangan dan tidak terkait dengan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan orang tersebut,” ujar Adip Rodjikan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Or8yuOqZmno

Ikut Konser yang Bikin Kerumunan, Penyanyi Juara D'Star 2019 Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68097_87272_Cina-makar-3.jpg" alt="Bendera Cina yang berkibar sejajar dengan bendera Merah Putih di lokasi peresmian Smelter PT Wanatiara Persada" width="100%">
<figcaption>Bendera Cina yang berkibar sejajar dengan bendera Merah Putih di lokasi peresmian Smelter PT Wanatiara Persada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut masih terus mendalami kasus pengibaran bendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT) saat peresmian Smelter PT Wanatiara Persada di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada Jumat (25/11) lalu. Dilansir dari Malut Post (Jawa Pos Group), Direktur Reskrimum Polda Malut Kombes (Pol) Dian Hariyanto mengatakan hingga kini, sudah dua belas saksi yang diperiksa penyidik Direskrimum Polda Malut. Saksi yang diperiksa, Rabu (30/11) merupakan saksi dari pihak perusahaan PT Wanatiara Persada. &ldquo;Sebelumnya sudah 5 saksi yang diperiksa, hari ini (Rabu,red) tambah tujuh saksi. Jadi, sudah 12 saksi yang diperiksa,&rdquo; ungkapnya saat ditemui di Hotel Amara, Rabu (30/11). Terpisah, pemeriksaan saksi tersebut juga dibenarkan Kasubdit I Ditreskrimum AKBP Hengki Setiawan. Menurut Hengki, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk dua security perusahaan PT Wanatiara Persada yang merupakan oknum yang mengibarkan bendera Tiongkok tersebut. Mereka adalah Sardi Sedek alias Aldo dan Nikson. Hengki mengungkapkan dari keterangan dua security perusahaan PT Wanatiara itu, menyatakan keduanya diperintahkan langsung oleh General&nbsp; perusahaan Yhy Thy Chang untuk mengibarkan bendera Tiongkok. &ldquo;Tapi dua orang saksi ini mengaku tidak tahu apakah sudah ada izin dari Bupati atau belum,&rdquo; katanya. Untuk itu, lanjut Hengki dalam waktu dekat pihaknya berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba dan General perusahaan PT Wanatiara Persada Yhy Thy Chang terkait pemberian izin pengibaran bendera RRC di Obi. &ldquo;Untuk Bupati kami sudah konfirmasi terkait pemeriksaan, apakah dia mau diperiksa di Polda atau diperiksa di Halsel. Dan, untuk Yhy Thy Chang ini segera kami kirim surat panggilan pemeriksaan,&rdquo; tukasnya. Sedangkan pemeriksaan terhadap salah satu pemilik saham yakni Herman akan dilakukan setelah pemeriksaan Bupati dan Manager perusahaan. &ldquo;Untuk Herman akan kita periksa setelah pemeriksaan dua security tersebut,&rdquo; katanya. (tr-04/jfr/sad/JPG)

Sudah 12 Saksi Diperiksa di Kasus Pengibaran Bendera Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11679_29388_CABUL-Malut-Post_Ikram-Salim_Malut-Pos.jpg" alt="Nifran menutup wajahnya saat digiring aparat Polda Maluku Utara, Selasa (24/11)" width="100%">
<figcaption>Nifran menutup wajahnya saat digiring aparat Polda Maluku Utara, Selasa (24/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tindakan asusila&nbsp; yang dilakukan NJ alias Nifran oknum anggota Brimob Polda Maluku Utara sangat memalukan korps kepolisian. Duda ini tanpa ada rasa malu merusak masa depan Wangi, siswa kelas III SMP, hingga perutnya buncit. Lalu bagaimana kisah pertemuan Wangi dan Nifran? Ceritanya, antar pelaku dan korban kenalan dan saling bertukar nomor. Bermodal anggota polisi, jaminan bagi Nifran menggaet target. Maklum anggota polisi di mata remaja kampung adalah profesi terhormat dan membanggakan. Keduanya pun janjian bertemu sekitar Maret 2015. Pelaku mengirim pesan singkat via handphone kepada korban lalu meminta bertemu. Tanpa curiga karena merasa sekampung korban pun mengiyakan. Mereka bertemu pukul 20.00 WIT di samping rumah Wangi. Saat malam makin larut, korban dirayu dan dipaksa oleh pelaku. Entah bagaimana pelaku sukses melampiaskan nafsunya dan merebut kesucian korban. Usai melampiaskan hasrat, pelaku mengancam korban jangan bocorkan ke orang lain. Karena ketakutan Wangi tidak melawan. Berselang dua minggu kemudian pelaku ketagihan. Ia meminta bertemu kembali di lokasi yang sama. Korban langsung digiring ke dalam selokan tepat di belakang rumah korban. Dalam pertemuan waktu itu pelaku masih mengenakan seragam dan dalam kondisi mabuk. Usai beradegan mesum, pelaku memotret tubuh korban tiga kali dan mengancam menyebarkan jika mengadu ke orang tuanya. Pertemuan pertama dan kedua membuat pelaku kecanduan dan terus melakukan hubungan hingga tujuh kali di beberapa lokasi. Seingat korban, korban sempat digagahi di kawasan wisata Batu Angus Ternate. Usai memuaskan nafsu bejatnya pelaku memotret kelamin korban.&nbsp; Peristiwa akhirnya terbongkar Oktober lalu, dan ketahuan korban telah berbadan dua. Kapolda Malut Brigjen (Pol) Zulkarnaen terlihat marah dengan perbuatan anak buahnya. Ia menegaskan akan memproses anggota yang melanggar kode etik apalagi melakukan perbuatan asusila. Jenderal bintang satu itu menganggap perbuatan pelaku mencoreng citra institusi. &rdquo;Harus diproses tegas, jika terbukti bersalah maka bisa dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),&rdquo; tegas Zulkarnaen.(ici/ham/JPG)

Bejat Benar Oknum Brimob Ini, Ngebor Perawan Pakai Seragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11673_29380_CABUL-NifranMalut-Post_Ikram-Salim_Malut-Pos1.jpg" alt="Nifran, oknum Brimob Polda Maluku Utara digiring ke tahanan Kejaksaan Tinggi Malut, Selasa (24/11)" width="100%">
<figcaption>Nifran, oknum Brimob Polda Maluku Utara digiring ke tahanan Kejaksaan Tinggi Malut, Selasa (24/11)</figcaption>
</figure>&nbsp; JawaPos.com &ndash; Perbuatan &nbsp;oknum anggota satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Maluku Utara pantas dihukum berat. Sebagai aparat negara, NJ alias Nifran melakukan perbuatan asusila disertai kejahatan seksual. Polisi berpangkat Briptu ini diduga mengancam dan mengoyak mahkota seorang anak remaja di bawah umur sebut saja wangi (15 tahun) hingga hamil. Lebih memiriskan, Nifran menjadikan Wangi yang masih duduk di kelas III SMP sebagai budak nafsunya. Lebih bejat lagi, usai menyalurkan hasrat birahi, duda berusia 28 tahun itu&nbsp; memotret anunya korban. Penuturan korban kepada orang tuanya, aksi layak sensor ini berlangsung sejak Maret hingga April 2015 di Kecamatan Pulau, Kota Ternate. Kasus ini terbongkar Oktober lalu, lantaran kakak ipar korban bernama Tini kebetulan melihat pelaku membawa korban malam hari. Tini melaporkan kepada Nursinta ibu korban. Di depan ibunya, korban menolak menceritakan peristiwa yang dialaminya. Nursinta lalu meminta Tini membujuk korban. Awalnya korban menolak, namun akhirnya mengakui. Orang tua korban yang tidak menerima lalu melaporkan ke Polda Malut. Selasa (24/11) kemarin berkas perkaranya masuk tahap II dari Polda Malut ke Kejari Ternate. Pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 subsider pasal 82 ayat 1 dan 2 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juncto pasal 64 KUHP. Kasipidum Kejari Ternate Windra mengatakan, pihaknya tinggal melengkapi dokumen dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate. &rdquo;Tinggal kita limpahkan dalam waktu dekat, &rdquo;kata Windra. Sementara kedua tangan pelaku diborgol saat digiring ke Rutan Kelas IIB Ternate.(cr-02/ici/ham/JPG)

Sinting Oknum Brimob Ini, Hamili Perawan, Anunya Direkam Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda malut

Berita Terkini