<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/IMG_1181-3886425255.jpg" alt="Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Nona Pricilia Ohei di Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Nona Pricilia Ohei di Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus video bermuatan asusila yang dilaporkan oknum ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam masih tahap penyelidikan di Subdit Siber Ditreskrimum Polda Kepri. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Kepri Kombespol Nona Pricilia Ohei mengatakan, tim penyidik tengah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait kasus video bermuatan asusila tersebut. &rdquo;Perkembangan kasusnya saat ini masih penyelidikan, sepertinya dari tim penyidik mau melakukan permintaan klarifikasi kepada para pihak,&rdquo; kata Nona di Mapolda Kepri, Kota Batam,seperti dilansir dari Antara. Perwira menengah Polri itu setelah proses klarifikasi dilakukan, penyidik segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor. &rdquo;Nanti penyidik mengirimkan SP2HP kepada pelapor untuk perkembangannya,&rdquo; ujar Nona Pricilia Ohei. Terpisah, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Sasmito Mahari menyebut, pihaknya sudah meminta klarifikasi empat orang pihak pelapor. Termasuk Gustian Riau, mantan Kadisperindag Kota Batam sebagai pelapor. &rdquo;Pelapor sudah kami mintai klarifikasinya pekan lalu,&rdquo; kata Mahari. Terkait apa saja materi pemeriksaan yang ditanyakan, Mahari pihaknya mendalami terkait kebenaran video tersebut. Kasus video bermuatan asusila ini viral di masyarakat, karena pria di dalam video tersebut diduga mirip dengan Kadisperindag Kota Batam Gustian Riau. Gustian Riau telah melayangkan pengaduan ke Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri pada akhir Desember terkait beredarnya video berdurasi 23 detik yang menampilkan video call pria diduga Gustian Riau dengan seorang perempuan. Kasus ini disikapi tegas Pemerintah Kota Batam yang menonaktifkan Gustian Riau dari jabatan Kadisperindag. Selanjutnya melakukan pendalaman oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait kebenaran video tersebut.

Kasus video bermuatan asusila yang dilaporkan oknum ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam masih tahap penyelidikan Polda Kepri

Polda Kepri Selidiki Kasus Video Tak Pantas Oknum ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/IMG_1108-1689672708.jpg" alt="Kabid Propam Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto di Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabid Propam Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto di Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menindaklanjuti laporan yang dilayangkan seorang perempuan melalui layanan Quick Response (QR) Code Yanduan terkait penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota Brimob. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto mengatakan, pengaduan penganiayaan tersebut dilayangkan pelapor pada awal 2026. &rdquo;Awal 2026 ini, kami menerima satu laporan dari masyarakat yang melaporkan anggota Brimob terkait penganiayaan,&rdquo; kata Eddwi seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, pelapor adalah seorang perempuan berinisial RA, sedangkan terlapor adalah seorang anggota Brimob berinisial RC berpangkat tamtama. Dalam laporan ke Polda Kepri tersebut disampaikan bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Desember 2025. &rdquo;Hubungan antara pelapor dan terlapor saling kenal, mereka pasangan kekasih,&rdquo; ujar Eddwi Kurniyanto. Dia menjelaskan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti Bidpropam Polda Kepri yang telah meminta klarifikasi kepada pelapor dan juga terlapor. Bila anggota Brimob tersebut terbukti melakukan tindak penganiayaan dapat dijatuhkan sanksi berupa penetapan khusus (Patsus) selama 30 hari atau demosi minimal satu tahun. &rdquo;Kalau terbukti ya sanksinya bisa dipatsus atau demosi,&rdquo; ujar Eddwi Kurniyanto. Menurut perwira menengah Polri itu, layanan QR Code Yanduan Propam Polri tersebut sangat efektif membantu pihaknya mengawasi perilaku anggota Polri di wilayah hukum Polda Kepri. Dia menyebut selama Oktober hingga Desember 2025, Bidpropam Polda Kepri telah menerima 31 laporan yang dilayangkan melalui layanan QR Code Yanduan Propam Polri. Dari 31 laporan yang diterima, kata dia, sebanyak 23 laporan telah selesai ditangani, sisanya delapan laporan masih berproses. &rdquo;Proses pengaduan melalui QR Code Yanduan ini terbilang cepat tindaklanjutnya,&rdquo; ujar Eddwi Kurniyanto. Menurut Eddwi, laporan terbanyak berasal dari Polda Kepri, menyusul enam pengaduan dari Polresta Barelang, dan masing-masing satu pengaduan di Polres Bintan, Polres Lingga, dan Polres Anambas. Dari 23 pengaduan yang selesai ditangani itu, kata dia, sebanyak empat pengaduan terbukti bersalah, dan enam pengaduan tidak terbukti dan dicabut perkaranya. Adapun bentuk pelanggaran yang dilaporkan, di antaranya penelantaran keluarga, asusila, perselingkuhan, ingkar janji, penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, dan hutang piutang. Eddwi menyebut QR Code Yanduan Propam Polri ini sangat membantu jajarannya dan anggota Polri menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Selain itu, membantu meminimalisir pelanggaran terhadap anggota. &rdquo;Dengan QR Code Yanduan ini meminimalisir anggota melakukan pelanggaran. Masyarakat juga bisa langsung melapor atau mengadukan ke kami tanpa perlu menunggu viral dulu,&rdquo; terang Eddwi Kurniyanto. Dia menegaskan penanganan pengaduan melalui QR Code Yanduan ini diawasi langsung Propam Mabes Polri. Sebab, pengaduan yang dilayangkan masyarakat langsung diterima operator di Mabes Polri. Setelah laporan diterima, kata dia, diteruskan operator ke polda dan polres tempat personel itu bertugas, kemudian ditindaklanjuti oleh Bidpropam masing-masing. &rdquo;Dalam hitungan dua hari pengaduan itu sudah langsung diproses. Bila ada laporan yang belum ditangani, Mabes Polri pasti memonitor, dan mengevaluasi setiap minggu. Ditanyai kenapa belum selesai pengaduannya,&rdquo; kata Eddwi. Selain itu, kata dia, masyarakat pelapor dapat memantau progres laporannya apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak. Masyarakat akan menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) melalui pesan instan atau SMS. Eddwi mengingatkan personel Polda Kepri agar tahun 2026 ini menjaga sikap dan prilaku karena masyarakat dapat cepat melaporkannya melalui QR Code Yanduan Propam Polri. &rdquo;Kami berharap 2026 ini pelanggaran terhadap anggota tidak terjadi lagi, dan masyarakat tidak perlu memviralkan cukup lewat QR Code ini saja,&rdquo; ucap dia.

Polda Kepri menindaklanjuti laporan seorang perempuan melalui QR Code Yanduan terkait penganiayaan yang diduga dilakukan oknum brimob

Polda Kepri Tindak Lanjuti Laporan Perempuan Dianiaya Oknum Brimob

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/IMG_20260105_132833_102-1806543254.jpg" alt="Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Mahari di Mapolda Kepri. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Mahari di Mapolda Kepri. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimsus Polda Kepri) meminta klarifikasi dari Gustian Riau. Dia Adalah ASN di Disperindah Kota Batam selaku pelapor video bermuatan asusila. Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Mahari mengatakan, segera melayangkan surat permintaan klarifikasi terhadap Gustian Riau selaku pelapor. &rdquo;Kami segera mengirimkan surat undangan permintaan klarifikasi kepada yang bersangkutan (Gustian Riau) untuk kami dalami pengaduannya,&rdquo; kata Arif seperti dilansir dari Antara di Polda Kepri, Senin (5/1). Dia menjelaskan, sudah menerima laporan pengaduan masyarakat (LPM) atau Yanduan dari Gustian Riau pada Senin, 29 Desember 2025. Dalam laporan pengaduan itu, Gustian Riau mengadukan terkait video yang tersebar luas di masyarakat dan foto-foto, atau terkait siber. Laporan tersebut masih bersifat pengaduan, sehingga penyidik masih perlu mendalaminya untuk dilakukan penyelidikan. &rdquo;Belum jadi laporan polisi, masih pengaduan, jadi masih pendalaman,&rdquo; ujar Arif Mahari. Dia menyebut, masih melakukan komunikasi intensif dengan pelapor Gustian Riau, untuk mendalami kebenaran video tersebut. Pengaduan ini belum menjadi laporan polisi karena belum lengkap dokumennya, termasuk ponsel yang bersangkutan belum diserahkan untuk dilakukan pendalaman. &rdquo;Yang bersangkutan belum melengkapi laporannya, belum memberikan ponselnya,&rdquo; ungkap Arif Mahari. Arif mengatakan, tidak ingin gegabah dan menerapkan kehati-hatian dalam menangani kasus ini karena menyangkut pejabat pemerintahan. Dia menegaskan, Gustian Riau mengadukan soal video yang diduga dirinya beredar di masyarakat, tidak terkait pemerasan. &rdquo;Karena pengakuannya belum ada menyetorkan uang tersebut,&rdquo; tandas Arif. Terkait video itu adalah hasil rekayasa digital, Arif mengatakan, hal itu perlu diteliti dan memerlukan ponsel dari yang bersangkutan. Namun hingga pengaduan itu dilayangkan, Gustian Riau belum menyerahkan ponselnya. &rdquo;Makanya kami segera minta klarifikasi yang bersangkutan, pekan ini surat undangan kami layangkan,&rdquo; tutur Arif. Sebelumnya diberitakan beredar video bermuatan asusila berdurasi 23 detik yang menampilkan percakapan panggilan video antara Gustian Riau dengan seorang perempuan. Dalam video tersebut, orang yang diduga Gustian Riau menampilkan bagian bawah celanannya kepada perempuan tersebut. Pemerintah Kota Batam telah mengambil sikap tegas terkait beredarnya video bermuatan asusila yang diduga melibatkan Gustian Riau. Dia menonaktifkan dari jabatan sebagai Kepala Disperindag Kota Batam.

Ditreskrimsus Polda Kepri meminta klarifikasi dari ASN di Disperindah Kota Batam selaku pelapor video bermuatan asusila

Polda Kepri Minta Klarifikasi Pelapor Terkait Video Muatan Asusila Kepala Disperindag Kota Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/IMG_9383-2136329881.jpg" alt="Kabidpropam Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidpropam Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Iptu TSH. Anggota polisi itu terlibat penggerebekan narkoba fiktif terhadap seorang pengusaha di Batam. Kepala Bidang Propam Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Eddwi Kurniyanto mengatakan, komisi etik telah dibentuk dan sidang etik terhadap Iptu TSH sudah bergulir. Pihaknya sedang meminta keterangan saksi korban berinisial BJ. &rdquo;Sidang KKEP-nya sudah berjalan, kami sedang meminta keterangan saksi korban untuk dihadirkan di persidangan etik guna didengarkan keterangannya,&rdquo; kata Eddwi seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan dari hasil pemeriksaan, Iptu THS mengaku diajak tujuh anggota TNI AD untuk melakukan penggerebekan fiktif tersebut. Iptu TSH mengaku sudah sering diajak dan menolak, tetapi karena tidak enakan dan alasan hubungan pertemanan, akhirnya dia bersedia diajak pada 16 Oktober 2025. &rdquo;Awalnya diajak, sempat menolak. Dia mengakui kesalahannya,&rdquo; ungkap Eddwi. Iptu TSH merupakan anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri. Selama bertugas, dia tidak memiliki catatan pelanggaran etik. Dalam pemeriksaan kasus ini, Propam Polda Kepri juga sudah memeriksa bentuk pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan Iptu TSH. Menurut Eddwi, hasil pemeriksaan itu telah dijalankan pimpinan setingkat di atas Iptu TSH, baik dalam bentuk imbauan setiap apel maupun disampaikan secara tertulis. &rdquo;Murni ini kesalahan personal,&rdquo; ujar Eddwi Kurniyanto. Perbuatan Iptu TSH memenuhi unsur melanggar aturan dengan penyalahgunaan wewenang dan terancam sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan. &rdquo;Polda Kepri berkomitmen menindak tegas anggota yang terlibat pelanggaran berat dengan sanksi berat. Tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar etik, Propam Polda Kepri akan profesional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran etik ini,&rdquo; ungkap Eddwi. Iptu TSH dilaporkan terlibat dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha di Batam dengan modus penggerebekan narkoba fiktif bersama tujuh anggota TNI AD. Ketujuh anggota TNI itu, yakni Serka Jefri Simanjuntak, Serda Rozi, Pratu Rambe, Pratu Diki, Pratu Jefri Zalman, Pratu Afriansyah, dan Prada Matondang.

Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepri gelar sidang KKEP terhadap satu anggota polisi itu terlibat penggerebekan narkoba fiktif

Polda Kepri Sidang Etik Anggota Polisi Terlibat Penggerebekan Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/1000000776-3240373452.jpg" alt="Kasubdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Ruslaeni. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kasubdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Ruslaeni. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri menyelidiki laporan yang dilayangkan Vidio.com terhadap sejumlah kafe di Kota Batam dan Tanjungpinang. Sebab, menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola tanpa lisensi resmi. Kasubdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Ruslaeni mengatakan, ada tiga kafe di Kota Batam dan satu kafe di Kota Tanjungpinang yang dilaporkan pihak Vidio.com. &rdquo;Kami menerima laporan terkait hak siar dari Vidio.com di Batam, kami masih melakukan penyelidikan,&rdquo; kata Ruslaeni seperti dilansir dari Antara di Batam. Menurut Ruslaeni, pihak pelapor merasa dirugikan atas kegiatan nonton bareng di sejumlah kafe tersebut karena tidak mengantongi lisensi resmi. Kegiatan nobar sepak bola itu, dilakukan pihak kafe untuk tujuan komersialisasi, yakni menarik banyak pengunjung. &rdquo;Jadi tayangan Vidio.com tu sifatnya perorangan, kalau dibuat nonton bareng itu kan jatuhnya komersialisasi,&rdquo; ujar Ruslaeni. Dia menjelaskan, pihak kafe bisa saja menggelar nobar asal mengajukan izin kepada pemegang linsesi. &rdquo;Boleh saja menggelar nobar itu, cuma harus izin kepada pemegang lisensi dulu, yaitu Vidio.com,&rdquo; ungkap Ruslaeni. Ruslaeni menyebut aturan ini sudah ada sejak lama. Dalam setiap penayangan siaran sepak bola, pihak pemegang lisensi selalu menuliskan pesan bahwa tayangan ini tidak boleh disiarkan ulang tanpa lisensi. Sementara itu, penyelidikan kasus ini, penyidik telah meminta keterangan dari saksi-saksi, baik itu saksi pelapor, saksi terlapor hingga saksi ahli. &rdquo;Ada beberapa saksi yang sudah kami mintai keterangan, baik itu pemilik kafe, karyawan kafe, pelapor, dan kini kami sedang meminta keterangan ahli,&rdquo; terang Ruslaeni. Pihak pelapor, yakni Vidio.com merasa dirugikan dengan adanya nobar tanpa izin yang tujuannya untuk komersil. Pelapor belum menyebutkan besaran kerugian yang dialaminya. &rdquo;Besaran kerugian tidak disebutkan, mereka hanya menyebut dirugikan dengan nobar tanpa izin siar,&rdquo; tandas Ruslaeni. Ruslaeni mengimbau para pelaku usaha kafe agar mengurus izin jika ingin melaksanakan kegiatan nobar siaran olahraga, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. &rdquo;Untuk masyarakat pelaku usaha kafe, atau tempat kumpul utamanya menghasilkan jika melakukan nobar silahkan mengurus izin dulu, jadi tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,&rdquo; ucap Ruslaeni.

Polda Kepri selidiki laporan pihak Vidio.com terhadap sejumlah kafe karena menggelar nobar pertandingan sepak bola tanpa lisensi resmi

Polda Kepri Selidiki Sejumlah Kafe Diduga Langgar Hak Siar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/1000000758-2866185270.jpg" alt="Tim Dokkes Polda Kepri memperlihatkan hasil uji narcotest barang bukti narkoba. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim Dokkes Polda Kepri memperlihatkan hasil uji narcotest barang bukti narkoba. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengendus penyelundupan narkotika di dalam tubuh manusia kembali marak dilakukan para pelaku tindak pidana narkoba. Hingga Agustus 2025, sedikitnya sudah 10 kasus penyelundupan narkotika yang disimpan di dalam dubur diungkap Ditresnarkoba Polda Kepri. &rdquo;Ini sebenarnya modus lama, muncul lagi mungkin dianggap bisa mengelabui petugas,&rdquo; kata Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri AKBP Ahmad Suherlan seperti dilansir dari Antara di Batam, Senin (4/8). Perwira menengah Polri itu menjelaskan, salah satu kasus yang diungkap Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri di Bandara Hang Nadim Batam, pelaku telah menyiapkan paket narkoba yang hendak diselundupkan dari Batam ke Lombok ukuran kecil dibungkus latex untuk dimasukkan ke dalam dubur. Selain ke dubur, ada juga yang menempelkan narkoba ke badan, seperti pampers dan lainnya. Dia menjelaskan pelaku narkoba juga menggunakan pola baru dengan memecah narkoba dalam paket ukuran kecil untuk mengelabui petugas. Paket tersebut dikirim kurir, sehingga dalam 28 hari sepanjang Juli, penyidik Ditresnarkoba Polda Kepri mengungkap 24 kasus dengan 37 tersangka. &rdquo;Karena kalau bawa banyak-bisa bisa ketahuan petugas, makanya mereka pecah-pecah dikirim pakai kurir, sehingga dalam satu kasus bisa banyak tersangka,&rdquo; ujar Ahmad Suherlan. Modus serupa juga diendus oleh Bea Cukai Batam sejak berhasil menggagalkan penyelundupan dua ton sabu yang dibawa kapal Sea Dragon Terawa pada Mei 2025. Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengatakan, adanya perubahan ini telah dideteksi oleh jajarannya, dan berhasil menindak penyeludupan narkoba dengan pola baru. &rdquo;Kami sudah mendeteksi dan berhasil melakukan penindakan enam upaya penyeludupan narkoba, tapi jumlahnya kecil-kecil sekarang,&rdquo; ungkap Zaky. Mantan Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta itu mengatakan jika dulu penyeludupan narkoba dalam koper, sekarang modus yang digunakan pelaku adalah memasukkan ke dalam dubur (inserter) dengan jumlah kecil. Selain itu, pelaku tidak lagi mengirim narkoba melalui Bandara Hang Nadim Batam, tetapi melewati Tanjungpinang. &rdquo;Tetapi kami eksis dalam pengawasan narkotika kemudian ada juga perubahan pola, tidak melalui Hang Nadim untuk tujuan Lombok, Kendari, Balikpapan, tapi juga jalur menyeberang ke Tanjungpinang,&rdquo; ujar Zaky. Oleh karena itu, kata Zaky, Bea Cukai memperketat pengawasan di Terminal Ferry Punggur mencegah penyeludupan narkoba. Dari pengawasan ketat ini, pihaknya berhasil ditangkap upaya penyelundupan 75 gram narkoba. Lalu dikembalikan dan kontrol pengiriman barang ditemukan pelaku baru dengan jaringan sama dan barang bukti seberat 1,5 kg. &rdquo;Penumpang ini yang akan berangkat ke daerah lain melalui Tanjungpinang. Ini perubahan-perubahan modus yang harus kami antisipasi,&rdquo; tutur Zaky. Sementara itu, pada semester I 2025, Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan 37 upaya penyelundupan narkoba dengan total barang bukti yang diamankan mencapai 2,1 ton methamphetamine, 1.527 gram ganja, 59 butir obat terlarang, dan 26 liter butanox-aseton.

Polda Kepri mengendus penyelundupan narkotika di dalam tubuh manusia kembali marak dilakukan para pelaku tindak pidana narkoba

Aparat Endus Modus Selundupkan Narkoba Dalam Tubuh Marak di Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/06/1000000397-1742376537.jpg" alt="Kapolresta Tanjungpinang Kombespol Hamam Wahyudi. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Tanjungpinang Kombespol Hamam Wahyudi. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tanjungpinang membuat sarana pengaduan bagi masyarakat. Hal itu sebagai mitigasi agar tak ada lagi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Sebanyak 247 pemohon yang tersebar di Kota Tanjungpinang, Bintan, dan Batam menjadi korban penipuan sertifikat palsu yang diungkap Satgas Antimafia Tanah Polresta Tanjungpinang bersama Polda Kepri. &rdquo;Kami berkolaborasi dengan BPN membuat mitigasi pengaduan masyarakat yang apabila masih ada yang ditipu dan dirugikan, silakan melapor ke kami, Satgas Mafia Tanah, kepolisian, pemerintah daerah juga, kemudian ke BPN,&rdquo; kata Kapolresta Tanjungpinang Kombespol Hamam Wahyudi seperti dilansir dari Antara di Batam, Minggu (6/7). Hamam menyebut, setelah menangkap tujuh pelaku penipuan sertifikat tanah yang korbannya tersebar di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam, pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri pelaku dan korban lainnya. Ketujuh pelaku, yakni ES, RAZ, MR, ZA, LL, KS, dan AY. Pelaku RAZ yang tinggal di Jakarta, berperan sebagai pembuat sertifikat palsu, termasuk aplikasi dan situs palsu menyerupai BPN. Penyidik mendalami, apakah RAZ juga melayani pembuatan sertifikat palsu selain di Kepri. &rdquo;Kemungkinan itu masih terus kami dalami, termasuk korban, apakah ada kemungkinan di daerah lain di luar tiga wilayah tadi,&rdquo; ujar Hamam Wahyudi. Ketujuh pelaku telah menjalani aksinya sejak 2023 hingga Juni 2025, sebanyak 247 pemohon menjadi korban, dengan nilai kerugian mencapai Rp 16,84 miliar. Menurut Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang AKP Agung Tri Poerbowo, ketujuh pelaku tidak memiliki pengalaman bekerja di BPN dan tidak ada keterkaitan dengan internal BPN. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menjaring korban melalui media sosial, dan kenalan ke kenalan. Sehingga korban tidak ke kantor BPN ketika memohon pembuatan sertifikat. Kemudian cara pelaku mendapatkan tanah untuk dijual, yakni memanfaatkan keanggotaan pelaku sebagai organisasi masyarakat (ormas) LKPK, menduduki tanah negara, lalu dikuasai dan diperjualbelikan secara ilegal. &rdquo;Ada beberapa modus yang dilakukan, ada yang menguasai lahan dulu, mengklaim, menyampaikan lahan dalam pengawasan mereka, lalu ditawarkan ke pembeli,&rdquo; terang Agung. Tapi ada juga masyarakat yang memiliki lahan, lalu meminta tolong kepada pelaku untuk dibuatkan sertifikat tanah. Sementara itu, guna mencegah korban berulang, Kanwil BPN Kepri mengimbau masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi pertanahan dengan datang langsung ke kantor BPN terdekat. &rdquo;Kami mengimbau kepada pemohon supaya permohonannya (sertifikat) dilakukan di kantor BPN, jangan melalui yang lain,&rdquo; kata Kepala Kanwil BPN Kepri Nurus Sholichin di Mapolda Kepri, Kamis (3/7). Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti 44 sertifikat dan dokumen lainnya dengan rincian, di Kota Batam sebanyak 10 sertifikat elektronik diduga palsu terdiri atas 2 SHGU elektronik, 1 SHGU analog, 5 SHGB elektronik dan 2 SHGB analog. Selain itu, dua dokumen berupa gambar peta Lokasi, 12 dokumen berupa faktur tagihan uang wajib tahunan (UTW) BP Batam, dua dokumen kop BP Batam, dan tiga lembar kertas kuning seolah-olah bukti pembayaran UWT dari bank. Lalu di Kota Tanjungpinang 17 SHM analog, 47 bundel surat permohonan dengan fotokopi KTP, 18 fotokopi sertifikat hak milik, 20 rangkap formulir kosong perihal permohonan kepada pemilik. Di Kota Bintan, terdapat 3 SHM elektronik, 14 SHM analog.

Polresta Tanjungpinang membuat sarana pengaduan bagi masyarakat sebagai mitigasi agar tak ada lagi warga yang menjadi korban mafia tanah

Polresta Tanjungpinang Buat Sarana Aduan Korban Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/1000000282-2040113677.jpg" alt="Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kepulauan Riau (Polda Kepri) menindak tegas seorang oknum anggota polisi terlibat kasus dugaan penipuan calon Bintara tahun 2024. Penyidik Ditreskrimum Polda Kepri telah menangkap Ipda GP, mantan Subbagrenmin Ditbinmas Polda Kepri yang terlibat dalam kasus tersebut. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Sesuai instruksi Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, tidak ada toleransi terhadap anggota yang mencoreng nama baik institusi Polri,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad seperti dillansir dari Antara di Batam. Dia menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan orang tua korban, yakni Brijen Royjen Siburian, 45, warga Sagulung, Kota Batam, yang merasa dirugikan. Dia dijanjikan kelulusan anaknya dalam seleksi Bintara Polri tahun 2024. &rdquo;Kronologi kejadian berawal saat korban dikenalkan dengan tersangka melalui seorang kenalan bernama Indo Tambun, pemilik warung kopi di kawasan Barelang,&rdquo; terang Zahwani Pandra Arsyad. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, tersangka GP mengaku mampu membantu meluluskan anak korban menjadi anggota Polri asalkan korban menyerahkan sejumlah uang. Korban percaya dengan janji tersangka, kemudian menyerahkan uang secara bertahap, baik melalui transfer maupun tunai. Total kerugian Rp 280 juta. Korban mentransfer uang kepada tersangka mulai 27 November 2023 hingga 17 Mei 2024. Uang diserahkan dalam beberapa tahap, antara lain transfer ke rekening atas nama tersangka dan penyerahan tunai. &rdquo;Namun, setelah dana diserahkan, tidak ada kejelasan terkait proses kelulusan,&rdquo; tandas Zahwani Pandra Arsyad. Bahkan, lanjut dia, sejak akhir September 2024, tersangka tidak dapat lagi dihubungi oleh korban. Atas dasar tersebut, korban lalu melaporkan ke pihak kepolisian. Selain menangkap tersangka, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya satu unit ponsel, satu bundel rekening koran di sejulah bank milik tersangka, serta nomor ujian atas nama Marriot Syahputra. Pandra mengatakan, dari hasil penyidikan, diketahui tersangka sempat menerima uang dari tiga korban lainnya. Namun, dana dari ketiga korban tersebut telah dikembalikan tersangka. &rdquo;Kapolda menegaskan komitmenya dalam menjaga integritas institusi, akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Tidak ada ruang bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan,&rdquo; ucap Pandra. Atas perbuatannya, tersangka GT disangkakan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Perwira menengah Polri menyebut saat ini penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap tersangka guna mengungkap kemungkinan adanya korban lain dalam kasus serupa. Pandra mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan janji-janji kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota Polri. Karena, proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik KKN atau gratis dari pungutan biaya. &rdquo;Bila ada yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, masyarakat diminta segera melaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti,&rdquo; ucap Pandra.

Polda Kepri menindak tegas seorang oknum anggota polisi terlibat kasus dugaan penipuan calon Bintara tahun 2024

Polda Kepri Tindak Tegas Oknum Polisi Terlibat Penipuan Rekrutmen Bintara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/IMG-20250609-WA0016_2-557091124.jpg" alt="Belasan kontainer barang bukti penggelapan yang diduga dilakukan komandan ormas diamankan Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri. (Polda Kepri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Belasan kontainer barang bukti penggelapan yang diduga dilakukan komandan ormas diamankan Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri. (Polda Kepri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sub Direktorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri menangkap MG, komandan satgas ormas di Kota Batam. Dia diduga melakukan tindak pidana penggelapan belasan kontainer dan isinya dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. &rdquo;Tersangka MG diamankan Tim Subdit III Jatanras di wilayah Binjai, Sumatera Utara. Saat ini tersangka telah dibawa ke Batam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,&rdquo; kata Dirreskrimum Polda Kepri Kombespol Ade Mulyana seperti dilansir dari Antara di Batam. Lebih lanjut Kasubdit III Jantanras Ditreskirmum Polda Kepri AKBP Mikael Hutabarat menjelaskan, kasus terjadi pada Oktober 2022. Korban Rita Luxiana Gultom, Direktur PT Shiane Internasional menitipkan sejumlah kontainer kepada MG. Tersangka MG, kata dia, meyakinkan korban bahwa lahan penitipan kontainer di wilayah Sei Lekop adalah miliknya. Atas dasar itu, korban membuat surat perjanjian penitipan barang tertanggal 16 November 2022, dengan masa penitipan enam bulan. &rdquo;Setelah masa penitipan berakhir, korban tidak dapat mengambil kembali kontainer miliknya,&rdquo; ungkap Mikael Hutabarat. Tersangka MG, lanjut dia, justru memberikan berbagai alasan dan bahkan sempat melaporkan korban ke Polsek Sagulung atas dugaan pencurian kontainer. Padahal barang tersebut milik sah korban. Merasa dirugikan, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kepri pada 26 Februari 2025. Dari hasil penyidikan terungkap bahwa MG telah memindahkan 14 kontainer tanpa seizin korban ke lokasi di wilayah Tanjung Gundap. &rdquo;Hasil penyidikan, lahan awal penitipan diklaim milik tersangka ternyata tanah sitaan negara sejak 2016,&rdquo; ujar Mikael Hutabarat. Perwira menengah Polri itu menyebutkan tersangka MG diduga menggunakan pengaruh dalam organisasi masyarakat untuk mengganggu proses hukum dan melindungi diri dari pertanggungjawaban. Setelah ditangkap, MG disangkakan dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau penggelapan dengan ancaman maksimal pidana penjara empat tahun. Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsya menambahkan, Polda Kepri menindak tegas setiap bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Termasuk yang dilakukan oknum yang berlindung di balik organisasi. Dia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oknum ormas. &rdquo;Kepercayaan dan kerja sama dari masyarakat sangat diharapkan demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kepri,&rdquo; tandas Pandra.

Polda Kepri tangkap komandan satgas ormas di Kota Batam yang diduga gelapkan belasan kontainer dan isinya dengan kerugian miliaran rupiah

Polda Kepri Tangkap Pimpinan Ormas Gelapkan Belasan Kontainer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/kapolri-2094024083.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam kegiatan &lsquo;Silaturahmi Kamtibmas&rsquo; yang digelar di Polda Kepulauan Riau (Kepri), Senin (14/4/2025). Acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan silaturahmi yang telah dilakukan sejak Ramadan, dan kini berlanjut sebagai penguatan sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis dalam memperkuat semangat kebersamaan seluruh stakeholder, baik dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, hingga tokoh masyarakat. &ldquo;Dan Alhamdulillah kegiatan ini, tentunya kita harapkan bisa mempersatukan semangat seluruh stakeholder dan juga tentunya masyarakat dan seluruh elemen untuk kita bersatu padu menghadapi dinamika global yang saat ini terjadi,&rdquo; ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari perkembangan global yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan ekonomi nasional. &ldquo;Tentunya ini harus terus kita jaga dan kita dorong, tentunya kita jaga semangat persatuan dan kesatuan ini, untuk terus bisa mendorong mewujudkan Indonesia yang lebih baik,&rdquo; kata Sigit. Kapolri juga mengingatkan bahwa hanya dengan kekompakan dan soliditas antar elemen bangsa, segala bentuk dinamika, baik sosial, ekonomi, maupun kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), dapat dihadapi bersama dengan lebih efektif. &ldquo;Dan ini tentunya hanya bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama menghadapinya dengan kompak, dengan solid, dengan semangat. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang tentunya bisa berdampak terhadap situasi-situasi kamtibmas, terhadap situasi-situasi yang akan menganggu pertumbuhan ekonomi ini kita bisa hadapi,&rdquo; lanjutnya. Di hadapan jajaran Polda Kepri, Kapolri juga menyampaikan optimisme terhadap potensi ekonomi di Batam dan sekitarnya. Ia menyebutkan bahwa program pembangunan seperti hilirisasi industri dan pengembangan sektor pariwisata menjadi motor penggerak ekonomi yang harus dijaga keamanannya. &ldquo;Kita lihat juga program-program pembangunan baik hilirisasi, pariwisata, ini terus berjalan. Dan tentunya kita lihat ini kalau ini berjalan dengan baik, tentunya akan memberikan ruang lapangan kerja yang cukup besar. Di samping itu tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat,&rdquo; tutup Sigit. Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak stabilitas untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Kapolri beri arahan Silaturahmi Kamtibmas di Polda Kepri. Minta semua pihak jaga persatuan demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda kepri

Berita Terkini