<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/ruang-rupatama-polda-kaltara-4100721783.jpeg" alt="ILUSTRASI: RUANG RUPATAMA POLDA KALTARA" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: RUANG RUPATAMA POLDA KALTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabidhumas Polda Kalimantan Utara (Kaltara) Kombespol Budi Rachmat mengatakan, sejauh ini belum ditemukan unsur tindak pidana dalam kematian Briptu Setyo Herlambang (SH), pengawal pribadi Kapolda Kaltara Irjen Daniel Ditya Jaya. Tapi, proses penyelidikan masih terus berjalan. &rdquo;Jadi, proses penyelidikan akan terus berkembang,&rdquo; kata Budi kepada Radar Tarakan di sela gelar perkara di Mapolda Kaltara di Tanjung Selor kemarin (25/9). Saat ini, kata dia, sebanyak 14 orang telah diperiksa sebagai saksi. Penyidik juga melakukan penilaian terhadap rekaman closed circuit television (CCTV). &rdquo;Ada dua rekaman CCTV. Pertama, rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas SH dari pagi sampai akhirnya meninggal dunia,&rdquo; ungkapnya. Kemudian, dalam rekaman CCTV kedua, terlihat proyektil peluru keluar dari jendela pada pukul 12.39 Wita. Pihaknya juga memastikan di dalam kamar tidak ada orang lain selain SH. &rdquo;Untuk proyektil peluru sampai (kemarin, Red) belum ditemukan. Sementara, untuk rekaman CCTV ini akan kita serahkan ke ahli forensik,&rdquo; ujarnya. Penilaian dari ahli forensik, jelas Budi, akan menjadi dasar untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. &rdquo;Sekarang ini kan masih ada barang bukti (BB) yang belum diperiksa,&rdquo; bebernya. Selanjutnya, mereka yang akan menyampaikan lebih lanjut terkait hasil penilaian rekaman CCTV tersebut. Itu akan menjadi petunjuk untuk memperkuat proses penyelidikan. &rdquo;SH ini pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya berinisial Briptu K,&rdquo; ujarnya. Sebelum insiden berdarah pada Jumat (22/9) siang lalu itu terjadi, K sempat berniat memotret makanan yang dimasak untuk dikirimkan ke SH. Namun, niat itu diurungkan dan memilih untuk memanggil SH yang berada di dalam kamar untuk makan bersama. &rdquo;Nah, waktu membuka kamar itu K kaget, karena SH dalam kondisi berdarah dan telentang di kasur,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, semua proses penyelidikan terhadap tewasnya Briptu Setyo Herlambang harus dilakukan secara transparan. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi yang liar di publik. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, jangan sampai kasus tewasnya Briptu Setyo Herlambang terulang lagi seperti kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat. &rdquo;Dalam perkara tersebut pemeriksaan dari Divpropam Polri perlu segera dilakukan untuk memberikan kejelasan sebab dan latar belakang kematian walpri Kapolda itu,&rdquo; jelasnya. (jai/zar/lim/idr/syn/c17/ttg)

Kabidhumas Polda Kalimantan Utara (Kaltara) Kombespol Budi Rachmat mengatakan, sejauh ini belum ditemukan unsur tindak pidana dalam kematian

Polda Kaltara Sebut Proyektil yang Tewaskan Walpri Kapolda Belum Ditemukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/IMG_20230923_100151-2690222069.jpg" alt="Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9)." width="100%">
<figcaption>Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jenazah Brigadir Polisi (Brigpol) Setyo Herlambang (SH) telah diotopsi di RS Bhayangkara Semarang, Sabtu (23/9) siang. "Jenazah dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilaksanakan otopsi, dari jam 13.00 sampai jam 15.00," kata Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Satake Bayu Setiawan kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin (24/9). Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah duka di RT 01, RW 04, Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Kakak ipar korban, Agus Dwi Jatmiko, mengatakan, jenazah almarhum diotopsi di RS Bhayangkara Semarang atas permintaan istri korban, Wahyu Devi Fatmasari. Pihak keluarga juga berharap penanganan kasusnya transparan. "Harapan keluarga supaya dibuka, kenapa ada kejadian seperti itu. Saya kasihan sama adik saya (istri SH) yang mau melahirkan," katanya. Agus menambahkan, almarhum dan istrinya masih saling berkomunikasi sebelum kejadian maut Jumat (22/9) lalu. Pukul 10.44, almarhum juga masih mengirim kabar lewat aplikasi WhatsApp. Dia meminta istrinya makan yang banyak untuk menjaga kandungan dan persiapan melahirkan. "Jam itu masih WA-nan sama adik saya (istri almarhum). WA-nan suruh makan yang banyak karena adik saya kan sedang hamil. Terus lost contact," jelasnya. Kemudian, sebelum waktu salat Jumat di Semarang, keluarga mendapat kabar bahwa SH meninggal akibat kecelakaan, sekitar pukul 11.15. Menurut Agus, awalnya belum diketahui secara pasti kecelakaan yang dimaksud. "Kayaknya dari teman almarhum. Ditelepon dari temannya, (meninggal) karena kecelakaan," ujarnya. Saat jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Semarang, Agus sempat melihat luka di tubuh korban. Dia juga menyebutkan ada luka tembus dari dada kiri ke punggung kiri. Brigpol Setyo Herlambang diketahui menjabat Banit II Subdetasemen Gegana Satbrimob Polda Kaltara. Sebelumnya, dia bertugas di Polda Kaltim. Setelah Polda Kaltara dibentuk, korban berpindah tugas di sana menjadi Walpri Kapolda Kaltara. Sementara itu, Ahmad Asrori, mertua Brigpol Setyo, mengatakan bahwa menantunya tersebut masih sempat video call-an dengan istri dan anaknya. Almarhum sempat meminta orang tua membersihkan kamarnya. Brigpol Setyo juga meminta sang istri menjalani operasi Caesar pada 23 Oktober untuk kelahiran anak keduanya. "Dia (Brigpol SH) suruh nyarikan hari. Lalu, saya carikan Senin Pahing. Dia setuju dan nanti dia pulang hari Sabtu sebelum kelahiran anaknya itu. Lah, ternyata pulangnya Sabtu (23/9) ini," jelasnya. (mha/dev/c7/oni)

Jenazah Brigadir Polisi (Brigpol) Setyo Herlambang (SH) telah diotopsi di RS Bhayangkara Semarang, Sabtu (23/9) siang.

Brigadir Setyo Herlambang Sempat Minta Istri Melahirkan dengan Operasi Caesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/IMG_20230923_100151-2690222069.jpg" alt="Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9)." width="100%">
<figcaption>Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Insiden kembali terjadi pada pengawal pribadi petinggi Polri. Kali ini, pengawal pribadi (walpri) Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya bernama Brigpol Setyo Herlambang tewas di rumah jabatan (rumjab) Jumat (22/9) siang. Herlambang ditemukan bersimbah darah di kamarnya. Di samping tubuhnya tergeletak senjata organik Polri jenis HS-9. Awalnya, beredar kabar bahwa Herlambang bunuh diri. Namun, kabar tersebut dibantah Kabidhumas Polda Kaltara Kombespol Budi Rachmat. Menurut dia, dugaan sementara, korban lalai saat membersihkan senjatanya. Tanpa sengaja, senjata itu meletus dan mengenai korban. &rdquo;Bukan bunuh diri,&rdquo; katanya. Terkait dengan kronologi pasti, hingga kemarin polisi masih mendalami. Sebab, Herlambang diketahui sendirian di dalam salah satu kamar di rumah dinas itu. &rdquo;Kejadian pukul 13.10, sehabis orang-orang Jumatan,&rdquo; ujarnya. Dia juga belum menyebut bagian tubuh korban yang tertembus peluru. Alasannya, polisi masih menunggu hasil otopsi. &rdquo;Otopsinya sesuai permintaan keluarga dilakukan di Semarang. Jadi, baru dilakukan visum luar saja. Rencana juga dikebumikan di Semarang,&rdquo; terangnya. Dia menerangkan, saat ini Ditreskrimum dan Bidpropam Polda Kaltara telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). &rdquo;Semua masih didalami untuk memastikan penyebab sebenarnya,&rdquo; jelasnya kepada Jawa Pos. Brigpol Herlambang saat ini menjabat Banit 3 Subden 1 Den Gegana Satbrimob Polda Kaltara. Dia diperbantukan menjadi walpri Kapolda Kaltara. &rdquo;Saya mengenal secara pribadi Brigpol Herlambang. Kami berduka atas meninggalnya rekan tersebut,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya menyatakan ikut berdukacita atas meninggalnya almarhum. &rdquo;Saya dan jajaran Polda Kaltara sangat berduka,&rdquo; tuturnya kemarin. Menurut dia, tim gabungan dari Ditreskrimum, Bidpropam, dan Biddokkes Polda Kaltara tengah melakukan penyelidikan mendalam. &rdquo;Untuk mengungkap penyebab kematian almarhum,&rdquo; kata jenderal bintang dua tersebut. Pada bagian lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, seharusnya kasus tewasnya walpri itu ditangani Divisi Propam (Divpropam) Polri. Apalagi meninggalnya di rumah jabatan. &rdquo;Pemeriksaan Propam Polri diperlukan untuk memberikan kejelasan sebab dan latar belakang kematiannya,&rdquo; jelasnya. Penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi spekulasi di publik. Apalagi, sebelumnya ada kematian Brigadir Yosua yang ditembak atasannya. &rdquo;Yang juga penting, sekarang ini terjadi fenomena anggota Polri yang bunuh diri. Ini perlu ditangani,&rdquo; jelasnya. Dia lantas menyebut tewasnya Bripka AS, anggota Polres Samosir, pada Januari 2023. Bripka AS diduga meminum racun sianida. Lalu, Maret 2023, Briptu RF yang menjabat staf pribadi pimpinan Polda Gorontalo ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobil dinasnya. &rdquo;Diduga bunuh diri karena jelaga atau bekas mesiu di jarinya,&rdquo; urainya. Pada bulan yang sama, anggota Samapta Polda Banten Bripka DK ditemukan meninggal di kamar rumahnya. Lalu, ada pula Bripda IDF yang tewas di tangan rekannya, Bripda IMS dan Bripka IG. &rdquo;Dari semua peristiwa itu, perlu dikaji problem psikologis sekaligus keteladanan atasan membina bawahan,&rdquo; tegasnya. (idr/c19/oni)

Insiden kembali terjadi pada pengawal pribadi petinggi Polri. Kali ini, pengawal pribadi (walpri) Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya.

Polda Kaltara Sebut Walpri Yang Tewas di Rumjab Kapolda karena Kelalaian saat Membersihkan Senjata Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/1C0BAC65-0108-46C3-8D79-AF7C5BF9F405-2617258196.jpeg" alt="Brigpol HS semasa hidup." width="100%">
<figcaption>Brigpol HS semasa hidup.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden berdarah di internal kepolisian kembali terjadi. pada Jumat&nbsp;(22/9), seorang ajudan Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya bernama Briptu SH meninggal dunia di rumah jabatan. Dugaan awal,&nbsp;ajudan tersebut lalai saat membersihkan senapan sehingga mencelakakan dirinya sendiri. Kabidhumas Polda Kaltara Kombespol Budi Rachmat membenarkan tewasnya Briptu SH di rumah jabatan&nbsp;Kapolda Kaltra. Menurutnya, penyebab kematiannya masih dalam penyelidikan. &rdquo;Jenazah masih diotopsi,&rdquo; ujarnya saat dihubungi Jawa Pos. Untuk kronologi kematiannya hingga saat ini belum diketahui. Namun, Briptu SH&nbsp;diketahui sedang sendirian di salah satu kamar di rumah jabatan. &rdquo;Saat itu orang-orang sedang salat&nbsp;Jumat,&rdquo; terangnya. Apakah ada luka di tubuh Briptu SH? Dia membenarkan. Namun, belum diketahui penyebab luka tersebut. Apakah luka tembak atau luka lainnya. &rdquo;Memang ada luka, tapi pastinya belum diketahui. Masih menunggu hasil otopsi,&rdquo; urainya. Saat ini, tim dari Dirreskrimum, Propam, dan Laboratorium Forensik tengah bekerja. Olah tempat kejadian perkara (olah TKP) juga telah dilakukan. &rdquo;Sudah pasti olah TKP sudah. Tapi saya sedang di Jakarta, sedang Sespimti,&rdquo; jelasnya. Dia mengatakan, pihaknya mengenal secara pribadi Briptu&nbsp;SH, memiliki istri dan anak satu. &rdquo;Kami sedang berduka atas meninggalnya rekan kami,&rdquo; paparnya.

Insiden berdarah di internal kepolisian kembali terjadi. pada Jumat (22/9), seorang ajudan Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya meninggal

Briptu HS, Ajudan Kapolda Kaltara Meninggal di Rumah Jabatan dengan Luka di Badan 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/23/ac3e5bb4-c5c3-4867-b2d0-f6a1e69880a7-2043015282.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat koordinasi." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat koordinasi.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai, langkah Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol Daniel Adityajaya yang mencopot Kabid Propam Kombes Teguh Triwantoro merupakan bagian dari perbaikan internal. Anggota Kompolnas Muhammad Dawam menghormati keputusan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hemat saya langkah Kapolda adalah dalam rangka perbaikan internal dan sekaligus tour of duty bagi anggotanya," kata Dawam kepada wartawan, Rabu (26/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dawam mengatakan, alasan pencopotan Kombes Teguh sepenuhnya kebijakan Kapolda Kaltara. Namun, pihaknya akan melakukan klarifikasi langsung ke Polda Kaltara agar mendapatkan infornasi masalah tersebut secara komprehensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Klarifikasi kasus hukum yang menjadi perhatian publik menjadi penting dilakukan agar Kompolnas mendapat gambaran utuh sehingga dalam pemberian saran dan rekomendasinya nanti dapat memberikan solusi Kepolisian dalam hal profesionalisme dan kemandirian Polri di jajaran Kaltara," ungkap Dawam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dawam menyebut rekannya di Kompolnas Poengky Indarti akan melakukan klarifikasi kasus tersebut dalam rangka pengumpulan data, baik Sarana Prasaran, Sumber Daya Manusia dan Anggaran Polda Kaltara. Menurutnya, Polda Kaltara memang masih membutuhkan penguatan terutama pada bidang Sarpras dalam rangka kebutuhan sarana dan prasarana Polairud yang masih minim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini penting mengingat Kaltara adalah Polda yang terkategori terluar Indonesia yang rawan atas potensi modus kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam teritorial NKRI maupun kejahatan peredaran Narkotika. Untuk itulah penguatan Sarpras diwilayah perbatasan menjadi penting untuk disikapi menjadi sebuah kebijakan dalam jangka panjangnya," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya mencopot Kabid Propam Kombes Teguh Triwantoro dari jabatannya. Kombes Teguh kini menjadi Pamen Polda Kaltara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rachmad mengatakan, pencopotan tersebut dilakukan karena Teguh tidak menyelesaikan perintah dari Kapolda untuk mengusut kasus hilangnya barang bukti BBM ilegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait kasus pelanggaran tidak melaksanakan perintah Kapolda Kaltara untuk melakukan pemeriksaan hilangnya barang bukti BBM ilegal yang ditangani mereka sekitar bulan April 2022," ujar Budi, Senin (17/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi memastikan, pencopotan terhadap Teguh sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2015. Selain itu, pencopotan juga dilakukan sesuai rekomendasi dari hasil sidang Dewan Pertimbangan Karir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga diterbitkan Surat Perintah Kapolda Kaltara Nomor 522/IV/KEP/ 2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pemberhentian sementara Kombes Teguh Triwantoro dari Jabatan Kabid Propam Polda Kaltara," pungkasnya.</div>

Kompolnas memastikan pencopotan terhadap Teguh sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2015.

Kompolnas Yakin Pencopotan Kabid Propam Polda Kaltara Bagian dari Perbaikan Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/Screenshot_2023-04-16-18-51-05-35-3121242728.jpg" alt="Kombespol Teguh Triwantoro." width="100%">
<figcaption>Kombespol Teguh Triwantoro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemberhentian sementara Kombespol Teguh Triwantoro dari jabatan Kepala Bidang (Kabid) Profesi dan Pengamanan (Propam) pada Polda Kalimantan Utara per&nbsp;10 April sudah sesuai prosedur. &rdquo;Pemberhentian sementara Kombespol Teguh Triwantoro dari jabatan Kabid Propam&nbsp;pada Polda Kalimantan Utara per 10 April 2023 sudah sesuai prosedur,&rdquo; kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltara Kombespol Budi Rachmat seperti dilansir dari Antara. Hal itu menanggapi simpang siur pemberitaan mengenai hal itu, kata dia, sekaligus mengklarifikasi atas simpang siur pemberitaan di media. &rdquo;Pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan kepolisian merupakan hal biasa yang menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan organisasi,&rdquo; ujar Budi Rachmat. Dia mengatakan, pemberhentian sementara Teguh Triwantoro dari jabatannya sudah sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal ayat 4 ayat (2), disebutkan jika anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas dalam hal tindakan bersangkutan berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan/atau keluhuran harkat dan martabat institusi serta profesionalisme Polri. &rdquo;Pemberhentian sementara tersebut sudah sesuai mekanisme, yaitu atas rekomendasi sidang Dewan Pertimbangan Karir. Sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Kapolda Kaltara Nomor: 522/IV/KEP./2023,&rdquo; papar Budi. Adapun, pemberhentian sementara itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Kaltara. &rdquo;Pemberhentian sementara Teguh Triwantoro dari Kabid Propam Polda Kaltara sudah dikoordinasikan dan dilaporkan ke Mabes Polri,&rdquo; terang Budi Rachmat. Hal itu terkait kasus pencurian BBM ilegal yang sudah ditangani, berdasar hasil audit penyidikan ternyata masih ada barang bukti BBM yang hilang belum dapat dipertanggungjawabkan penyidik saat gelar perkara di ruangan Kapolda Irjen Pol Daniel Adityajaya. &rdquo;Inilah yang akan kami dalami melalui audit dengan tujuan tertentu (ADTT) yang dilakukan Itwasda Polda Kaltara, agar tidak mengganggu proses tersebut, Kombespol Teguh Triwantoro sementara kami non aktifkan dari jabatan Kabid Propam Polda Kaltara,&rdquo; ucap Budi.

Pemberhentian sementara Kombespol Teguh Triwantoro dari jabatan Kabid Propam Polda Kalimantan Utara per 10 April sesuai prosedur

Polda Sebut Pemberhentian Sementara Kabid Propam Kaltara Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220808-WA0044.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) melakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada tiga personelnya yang melakukan pelanggaran.  "Terkait pemberhentian dengan tidak hormat terhadap tiga personel, agar personel yang lain dapat mengambil pelajaran dan contoh karena bagi Polda Kaltara ini adalah pertama kalinya," kata Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Kasmudi saat memimpin pelaksanaan upacara PTDH, di Lapangan Mapolda Kaltara, di Tanjung Selor, Bulungan, Senin (8/8).  Upacara pemecatan dilakukan tidak dihadiri tiga anggota polisi yang dipecat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Kaltara dan seluruh personel di Mapolda Kaltara.  Ketiga personel yang dipecat yakni Aipda Edy Suriadi merupakan anggota Kompi 1 Batalion A Satuan Brimob Polda Kaltara. Dengan pelanggaran terbukti meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.  Kemudian Bripka Akhmad Adi Pradana merupakan Pamin Urkeu Subbagrenmin Ditpolairud Polda Kaltara. Dengan pelanggaran terbukti norma kesusilaan, norma agama, dan nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.  Selanjutnya Brigpol Ilham adalah Brigadir Bidkum Polda Kaltara. Dengan pelanggaran terbukti norma kesusilaan, norma agama, dan nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum, dan meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.  "Pemberhentian secara tidak hormat kepada tiga personel Polda Kaltara dikarenakan desersi atau tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Polri," kata Kasmudi.  Upacara PTDH ini dilakukan berdasarkan Keputusan Kapolda Kaltara Nomor: Kep/65/Il/2022, tanggal 08/08/2022.  Brigjen Pol Kasmudi berharap, untuk ke depan tidak lagi ada personel yang membuat pelanggaran yang sama, karena setiap pelanggaran pasti ada sanksi atau hukuman, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan kode etik profesi Polri. Wakapolda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang sudah memberikan tampilan yang baik dalam bertugas.  "Seluruh personel Polda Kaltara untuk menjadi polisi yang baik dan disiplin dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun serta senantiasa menjadi polisi yang profesional dan dicintai masyarakat," kata Wakapolda.

Lakukan Pelanggaran, 3 Polisi Polda Kaltara Resmi Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Polisi-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) melakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada tiga personelnya yang melakukan pelanggaran.  "Terkait pemberhentian dengan tidak hormat terhadap tiga personel, agar personel yang lain dapat mengambil pelajaran dan contoh karena bagi Polda Kaltara ini adalah pertama kalinya," kata Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Kasmudi saat memimpin pelaksanaan upacara PTDH, di Lapangan Mapolda Kaltara, di Tanjung Selor, Bulungan, Senin (8/8) dikutip dari Antara.  Upacara pemecatan dilakukan tidak dihadiri tiga anggota polisi yang dipecat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh, Pejabat Utama Polda Kaltara dan seluruh personel di Mapolda Kaltara.  Ketiga personel yang dipecat, yakni Aipda Edy Suriadi merupakan anggota Kompi 1 Batalion A Satuan Brimob Polda Kaltara. Dengan pelanggaran terbukti meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.  Kemudian Bripka Akhmad Adi Pradana merupakan Pamin Urkeu Subbagrenmin Ditpolairud Polda Kaltara. Dengan pelanggaran terbukti norma kesusilaan, norma agama dan nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.  Selanjutnya Brigpol Ilham adalah Brigadir Bidkum Polda Kaltara. Dengan pelanggaran terbukti norma kesusilaan, norma agama dan nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum dan meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.  "Pemberhentian secara tidak hormat kepada tiga personel Polda Kaltara itu, dikarenakan desersi atau tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Polri," kata Kasmudi.  Upacara PTDH ini dilakukan berdasarkan Keputusan Kapolda Kaltara Nomor: Kep/65/Il/2022,tanggal 08/08/2022.  Dia berharap, untuk ke depan tidak lagi ada personel yang membuat pelanggaran yang sama, karena setiap pelanggaran pasti ada sanksi atau hukuman, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan kode etik profesi Polri.  Wakapolda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang sudah memberikan tampilan yang baik dalam bertugas.  "Seluruh personel Polda Kaltara untuk menjadi polisi yang baik dan disiplin dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun serta senantiasa menjadi polisi yang profesional dan dicintai masyarakat," kata Wakapolda.

3 Polisi Dipecat karena Berbuat Asusila Hingga Bolos Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629361092484.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) sudah melakukan koordinasi untuk mengusut kasus kepemilikan tambang emas dan bisnis ilegal lainnya yang menjerat Briptu Hasbudi. Dia menyebut, koordinasi dilakukan melalui asset tracing atau pelacakan aset.  “Informasi yang kami terima, benar Polda Kaltara sudah ada koordinasi dengan KPK. Koordinasi terkait asset tracing yang akan dilakukan,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (9/5).  Ali memastikan, KPK siap membantu dan berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Kaltara untuk mengusut kasus tersebut. Termasuk salah satunya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK dalam perkara Briptu Hasbudi.  “Termasuk mengkaji apakah ada dugaan tindak pidana korupsinya pada kasus dimaksud,” ujar Ali.  Sementara itu, Penyidik Polda Kalimantan Utara menyita 15 rekening bank terkait dengan kasus yang menjerat polisi tajir, Briptu Hasbudi. Dia terkait kasus dugaan penambangan emas liar di Sekatak, Bulungan, Kaltara.  ”Rekening semua yang kita temukan, rekening di rumahnya, baik itu istri, ibu, dan semuanya. Karena kita kemarin menjerat dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). (Rekening) kita amankan,” kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Adityajaya di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5).  Selain rekening HSB dan keluarganya, penyidik juga mengamankan rekening atas nama orang lain dan beberapa catatan alat bukti transfer uang. ”Itu kami amankan juga untuk dianalisis alasan atau modus pemberian tersebut,” ujar Daniel Adityajaya.  Jika ada indikasi uang turut mengalir kepada pejabat tertentu yang berkaitan dengan wewenang dan jabatannya, polisi juga akan menggelar perkara. ”Tujuannya untuk melihat apakah itu masuk ranah korupsi atau tidak,” tutur Daniel Adityajaya.  Terhadap 15 rekening yang diamankan, Polda belum menyimpulkan nilai total dana yang tersimpan di dalamnya. ”Nilainya belum bisa kita buka karena kami harus menggunakan otoritas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki kewenangan. Kami juga sudah mengajukan untuk dapat mengakses terkait dengan isi rekening tersebut,” terang Daniel Adityajaya.  Berdasar penyelidikan dan penyidikan Polda Kalimantan Utara, HSB yang berpangkat Briptu dan bertugas di Ditpolair Polda Kalimantan Utara, diduga memiliki penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Dari proses penyidikan, penyidik menyangkakan pasal 158 juncto pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.  Briptu HSB diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar. Dia juga diduga terlibat kepemilikan bisnis ilegal, seperti baju bekas dan narkotika. Yang di kemudian hari ditemukan 17 kontainer berisi pakaian bekas.  Atas kegiatan ilegal itu, HSB juga dijerat pasal 112 juncto pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Termasuk pasal 51 ayat (2) juncto pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dari Barang Dilarang Impor, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.  Dia juga dijerat pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Polda Kaltara Gandeng KPK untuk Lacak Aset Polisi Tajir Briptu Hasbudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-09-at-11.31.49.jpg" alt="Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya merilis kasus polisi tajir Briptu HSB di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5). Ayu Prameswari/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya merilis kasus polisi tajir Briptu HSB di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5). Ayu Prameswari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Kalimantan Utara menyita 15 rekening bank terkait dengan kasus yang menjerat polisi tajir, Briptu HSB. Salah satunya dugaan penambangan emas liar di Sekatak, Bulungan, Kaltara.  "Rekening semua yang kita temukan, rekening di rumahnya, baik itu istri, ibu, dan semuanya karena kita kemarin menjerat dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). (Rekening) kita amankan," kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Daniel Adityajaya didampingi Dirreskrimsus AKBP Hendy Febrianto Kurniawan, di sela konferensi pers di Mapolda Kalimantan Utara, Senin (9/5) dikutip dari Antara.  Selain rekening HSB dan keluarganya, penyidik juga mengamankan rekening atas nama orang lain dan beberapa catatan alat bukti transfer uang.  "Itu kami amankan juga untuk dianalisis alasan atau modus pemberian tersebut," ujarnya.  Jika ada indikasi uang turut mengalir kepada pejabat tertentu yang berkaitan dengan wewenang dan jabatannya, polisi juga akan menggelar perkara.  "Tujuannya untuk melihat apakah itu masuk ranah korupsi atau tidak," ujarnya.  Terhadap 15 rekening yang diamankan, Polda belum menyimpulkan nilai total dana yang tersimpan di dalamnya.  "Nilainya belum bisa kita buka karena kami harus menggunakan otoritas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang memiliki kewenangan. Dan kami juga sudah mengajukan untuk dapat mengakses terkait dengan isi rekening tersebut," ujarnya.  Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Kalimantan Utara, HSB yang notabene berpangkat Briptu dan bertugas di Ditpolair Polda Kalimantan Utara diduga memiliki penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan.  Dari proses penyidikan, penyidik menyangkakan Pasal 158 juncto Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Ia diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.  Briptu HSB juga diduga terlibat kepemilikan bisnis ilegal, seperti baju bekas dan narkotika. Yang di kemudian hari ditemukan 17 kontainer berisi pakaian bekas.  Atas kegiatan ilegal itu, HSB juga dijerat Pasal 112 juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Termasuk Pasal 51 ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dari Barang Dilarang Impor, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.  Ia juga dijerat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.  "Berdasarkan analisis dan informasi bahwa terdapat upaya nyata dari HSB menghilangkan barang bukti sehingga kami melakukan penangkapan pada 4 Mei di Bandara Juwata Tarakan," ujar AKBP Hendy.  Atas kasus tambang emas ilegal milik HSB sebelumnya pada 30 April 2022, penyidik telah menangkap lima orang lain yakni MI (koordinator), HS alias Eca (mandor), M alias Maco (penjaga bak), BU (sopir), dan I (sopir truk sewaan).  Adapun alat bukti yang sudah diamankan mencakup 3 ekskavator, 2 truk, 4 drum sianida, dan 5 karbon perendaman.

Penyidik Polda Sita Rekening Istri Hingga Ibu Polisi Tajir di Kaltara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda kaltara

Berita Terkini