<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/vNzNooWc4ukgM6AP2ULk1VAR3cIGzCED7EvMx1QH-731147092.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyerahkan penghargaan kepada AKBP Teguh Nugroho dari Polda Kalbar. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyerahkan penghargaan kepada AKBP Teguh Nugroho dari Polda Kalbar. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyerahkan penghargaan Apresiasi Kreasi Polri dalam agenda Awarding Day pada Selasa Malam (22/7). Dalam ajang tersebut, Polda Kalimantan Barat sebagai satuan kewilayahan Polri memborong 9 penghargaan. Sementara Polres Bengkayang menjadi juara umum. Penghargaan yang diraih oleh Polda Kalbar dan jajaran dalam Awarding Day terkait dengan sektor pertanian, inovasi sosial, dan pengelolaan komunikasi publik. Mereka meraih penghargaan tersebut lewat kerja-kerja kolektif dan pendekatan inovatif. Tidak sekedar prestasi, penghargaan itu sekaligus menegaskan komitmen Polda Kalbar membantu pelaksanaan program pemerintah. Berikut 9 penghargaan yang diboyong Polda Kalbar: <ol> <li>Juara 1 Inovasi Ketahanan Pangan (Kategori Pascapanen) &ndash; Polres Bengkayang</li> <li>Juara 1 Pemanfaatan Lahan Produktif (Ekosistem Pertanian Jagung) &ndash; Polres Bengkayang</li> <li>Juara 1 Akun Centang Biru &ndash; Polres Sanggau</li> <li>Juara 1 Manajemen Media Sosial &ndash; Polres Bengkayang</li> <li>Juara 2 Inovasi Ketahanan Pangan (Kategori Sarana Produksi) &ndash; Polres Bengkayang</li> <li>Juara 3 Inovasi Ketahanan Pangan (Kategori Tata Kelola) &ndash; Polres Bengkayang</li> <li>Juara 3 Kampung Bebas Narkoba &ndash; Polres Ketapang</li> <li>Juara 3 Manajemen Media Sosial &ndash; Polda Kalbar</li> <li>Juara Umum Tingkat Polres &ndash; Polres Bengkayang</li> </ol> Atas prestasi tersebut, Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel yang sudah bekerja keras dan terlibat dalam pelaksanaan berbagai program. Menurut dia, keberhasilan itu bukan semata soal kompetisi, melainkan refleksi semangat pengabdian dan komitmen untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat. &rdquo;Prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif yang luar biasa. Tidak hanya menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung program nasional, tetapi juga mencerminkan semangat pengabdian anggota kami di lapangan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,&rdquo; kata dia. Jenderal bintang dua Polri itu menegaskan kembali bahwa kehadiran Polri di Kalbar tidak hanya untuk memberikan jaminan keamanan, melainkan juga menjadi solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. Termasuk yang terkait dengan ketahanan pangan. Sebab, ketahanan pangan merupakan kebutuhan fundamental. Sehingga Polri harus mengambil peran. &rdquo;Kami ingin Polri hadir tidak hanya saat terjadi gangguan keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketahanan pangan adalah kebutuhan fundamental, dan Polri harus ikut ambil bagian di dalamnya,&rdquo; kata ujarnya. Di antara 9 penghargaan yang diraih oleh Polda Kalbar, 6 diantaranya dibawa oleh Polres Bengkayang. Mereka sukses memboyong banyak piala yang diserahkan secara langsung oleh kapolri. Hal itu tidak lepas dari peran AKBP Teguh Nugroho yang menerima langsung penghargaan dari Jenderal Sigit. Dia adalah mantan kapolres Bengkayang yang saat ini bertugas sebagai Wadirreskrimsus Polda Kalbar. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit menyampaikan bahwa Awarding Day bertajuk Polri untuk Masyarakat menjadi salah satu cara Polri untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya. Bukan hanya internal kepolisian, melainkan juga masyarakat umum. Sebab, ajang itu juga mencakup berbagai kategori yang diikuti oleh masyarakat. &rdquo;Tentunya kegiatan ini harus dijadikan sebagai pengembangan potensi diri,&rdquo; tegas kapolri.

Polda Kalbar meraih 9 penghargaan dalam Awarding Day Polri 2023, Polres Bengkayang jadi juara umum, Kapolri apresiasi komitmen Polri.

Polda Kalbar Borong 9 Penghargaan Apresiasi Kreasi Polri, Polres Bengkayang Jadi Juara Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/PREMANISME-4258652282.jpg" alt="Puluhan preman dari sejumah tempat di Kabupaten Garut. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Puluhan preman dari sejumah tempat di Kabupaten Garut. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jajaran Polda Kalimantan Barat (Kalbar) sudah melaksanakan Apel Akbar Gabungan pada Rabu (7/5). Melalui apel tersebut, mereka menegaskan komitmen untuk memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya. Dalam keterangan resmi pada Sabtu (10/5) mereka sudah menangani 232 kasus kriminal termasuk premanisme.&nbsp; Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalbar Kombes Bowo Gede Imantio menyampaikan bahwa sasaran mereka adalah berbagai penyakit masyarakat yang meresahkan. Termasuk premanisme, peredaran minuman keras ilegal, perjudian, prostitusi, narkotika, serta kepemilikan senjata api rakitan. Semua ditindak tegas.&nbsp; Bowo mengungkapkan, dari total 232 kasus kriminal yang sudah mereka tangani sejak Apel Besar Gabungan, 25 diantaranya adalah kasus perjudian yang melibatkan 46 tersangka, 39 kasus prostitusi dengan 75 tersangka, 43 kasus premanisme dengan 47 tersangka, 63 kasus peredaran minuman keras ilegal dengan 62 tersangka, 56 kasus narkotika dengan 63 tersangka, dan 1 kasus kepemilikan senjata api. &rdquo;Salah satu kasus menonjol adalah penangkapan seorang tersangka berinisial BA di Pontianak yang kedapatan memiliki senjata api rakitan jenis revolver tanpa izin. Tersangka langsung dikenakan pasal terkait kepemilikan senjata api ilegal sesuai Undang-Undang Darurat Tahun 1951,&rdquo; kata dia.&nbsp; Tidak hanya menangkap ratusan tersangka, mereka juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri atas uang tunai sebesar Rp 33,72 juta, 17 unit telepon genggam, 4 unit senjata api rakitan berikut 5 butir peluru, kemudian 2,5 kilogram narkotika jenis sabu, 857 botol minuman keras ilegal, dan 269 liter minuman keras dalam berbagai kemasan. Barang bukti lain yang juga mereka amankan adalah sepeda motor, pakaian, dan alat isap narkotika. Dalam keterangan yang sama, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Bayu Suseno menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh instansinya merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau (KRYD). Tujuannya dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Berantas Premanisme 2025, khususnya di wilayah hukum Polda Kalbar.&nbsp; &rdquo;Jajaran kepolisian mulai tanggal 14 hingga 25 Mei 2025 mendatang, menggelar Operasi Pekat Kapuas II 2025 secara serentak. Dengan sasaran diantaranya aksi-aksi premanisme seperti pemerasan, pungutan liar, intimidasi, kekerasan dan lainnya, juga senjata tajam serta miras,&rdquo; terang dia.&nbsp;

Melalui apel tersebut, Polda Kalbar menegaskan komitmen untuk memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya.

Berantas Premanisme Sampai ke Akar, Polda Kalbar Sudah Tangani 232 Kasus Kriminal Sejak Apel Akbar Gabungan Tiga Hari Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/ezgifcom-resize1-224270809.jpg" alt="ILUSTRASI. TikTok. (Dado Ruvic/Reuters)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. TikTok. (Dado Ruvic/Reuters)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - TikTokers asal Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Riezky Kabah dijemput oleh personel Polda Kalbar pada Senin (3/3). Sampai hari ini (4/3) yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan atas unggahan yang dia buat pada akun TikTok miliknya. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Bayu Suseno memastikan bahwa Riezky Kabah tidak ditangkap. Petugas menjemput Riezky Kabah dari rumahnya untuk diklarifikasi oleh aparat kepolisian mengenai akun TikTok serta konten pada akun TikTok tersebut. "Bukan ditangkap ya, dijemput oleh penyidik untuk dimintai klarifikasi tentang kepemilikan akun TikTo dan isi kontennya," kata Kombes Bayu saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com pada Selasa (4/3). Bayu memastikan bahwa saat ini Riezky Kabah belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, pihaknya masih harus terus mendalami keterangan para saksi dan saksi ahli berkaitan dengan konten yang dibuat dan diunggah oleh Riezky Kabah pada 9 Februari lalu. "Saat ini penyidik masih koordinasi dengan para saksi ahli terkait konten yang dibuat TikTokers tersebut," imbuhnya. Dalam unggahan yang sempat viral di media sosial dan menuai banyak sorotan, Riezky Kabah melontarkan pernyataan kontroversial. Dia menyebut semua guru jahat dan telah melakukan korupsi. Video tersebut beredar luas di jagat maya dan memantik banyak respons dari warganet. Berdasar pemberitaan dari Pontianak Post pada 26 Februari lalu, beredar kabar bahwa Riezky Kabah sudah dilaporkan kepada Polda Kalbar. Dia nilai telah menghina profesi guru dan menyinggung banyak pihak. Sebab, dalam konten itu, Riezky Kabah melontarkan tudingan kepada para guru.

"Bukan ditangkap ya, dijemput oleh penyidik untuk dimintai klarifikasi tentang kepemilikan akun TikTo dan isi kontennya," kata Kombes Bayu.

Buntut Konten TikTok Singgung Guru, TikTokers Riezky Kabah Dijemput Polda Kalbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/JKT_JPM-Peluang-Usaha-Laundry_Salman-Toyibi-14JPG-3725251930.jpg" alt="Barang bukti uang tunai saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang tunai saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1816334703934162115" data-legacy-message-id="1934eaca3535c4c3"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1tw" class="ii gt"> <div id=":1tv" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya membantah kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Kabupaten Mempawah. Dalam perkara ini ditaksir kerugian negara mencapai Rp 32 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak benar. Tidak ada kesan mempetieskan atau membiarkan kasus ini," kata Petit, Kamis (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, kasus korupsi BP2TD yang menyeret salah satu Cagub Kalbar berinisial RN terus berjalan. Saat ini, sudah ada sembilan tersangka. Beberapa di antaranya sudah divonis pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pengembangan kasus kepada salah satu pasangan calon memang ditunda terlebih dahulu sampai Pilkada selesai. Sebab, ada surat telegram resmi (ST) mengenai aturan penegakan hukum selama proses Pemilu 2024. Yakni ST/1160/V/RES.1.24.2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi saya tegaskan tidak dipetieskan atau dihentikan, tapi ditunda sementara," jelas Petit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi ini. Mereka menemui langsung Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya dan Kasubdit Tipikor Polda Kalbar AKBP Sanny Handityo dan jajaran. Audiensi pun berlangsung di Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Kalbar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendapat informasi bahwa kasus yang menyeret Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan 2014-2018, serta istrinya itu dipetieskan alias dihentikan oleh Polda Kalbar," ungkap Ketua GMP Kalbar Dwi Wahyudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia merasa informasi itu perlu diluruskan dengan meminta penjelasan langsung dari Polda Kalbar. Sebab, dalam direktori putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2024 setebal 231 halaman menyebut adanya keterlibatan salah satu calon gubernur Kalbar atas nama RN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, karena dalam salinan tersebut banyak sekali menyebut nama H Ria Norsan sehingga menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat," kata Dwi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat, sebentar lagi pencoblosan Pilkada serentak, Dwi menyampaikan bahwa masyarakat perlu mengetahui sejauh mana kebenaran informasi yang beredar agar tidak menimbulkan pertanyaan publik. "Apalagi kasus ini sudah cukup lama bergulir. Kenapa sampai hari ini tidak ada titik kejelasannya," pungkas Dwi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, kasus BP2TD mulai dilakukan penyelidikan Polda Kalbar pada tahun 2020. RN termasuk salah satu pihak yang mondar-mandir diperiksa polisi. Walau dalam persidangan nama RN berkali-kali disebut, statusnya hanya sebatas saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalbar, AKBP Sanny Handityo menegaskan, pihaknya telah bekerja profesional dalam menangani kasus korupsi BP2TD Mempawah ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi akan kami tindak, tidak pandang bulu, kita lihat saja nanti. Kasus ini saya pastikan tidak mandeg dan masih terus berjalan," tegas Sanny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, soal penyitaan aset yang menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut yang kabarnya telah dikembalikan. Menurut Sanny, Polda Kalbar telah menyita enam ruko di dua lokasi berbeda dan telah diserahterimakan pihaknya kepada Kejaksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi ketika perkara itu nanti bergulir kembali, dan (ruko) dibutuhkan lagi (disita), apakah akan disita kembali, maka akan kita sita lagi," urai Sanny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 32 miliar memang dirasa janggal, karena negara hanya menerima pengembalian sekitar Rp 700 juta lebih dari total kerugian. Oleh karenanya Sanny memastikan kasus ini akan terus diusut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itulah yang akan kita lakukan, seperti yang saya sampaikan, prosesnya masih belum selesai. Masih tetap berjalan," pungkas Sanny.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Kasus korupsi BP2TD yang menyeret salah satu Cagub Kalbar berinisial RN terus berjalan. Saat ini, sudah ada sembilan tersangka.

Polda Kalbar Tegaskan Kasus Korupsi BP2TD Masih Berjalan, Dihentikan Sementara Karena Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230211-WA0024_1.jpg" alt="Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Asep Safrudin (kiri) dan Pesuruh Jaya Polis Kuching Sarawak oleh YDH CP Dato" width="100%">
<figcaption>Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Asep Safrudin (kiri) dan Pesuruh Jaya Polis Kuching Sarawak oleh YDH CP Dato</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) Kontijen Sarawak Malaysia membahas ancaman kejahatan di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Tepatnya, di wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia, dikutip dari ANTARA.  Komitmen kerjasama dalam meningkatkan pengawasan perbatasan itu dibahas dalam acara silahturahmi Delegasi Polis Kontijen Sarawak Malaysia di Polda Kalimantan Barat, di Pontianak, Sabtu (11/2).  Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Asep Safrudin mengatakan kerjasama antara Polda Kalbar dan PDRM Sarawak perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat wilayah Kalbar dan Sarawak berbatasan secara langsung.  Menurutnya, ada beberapa potensi kerawanan di wilayah perbatasan, yaitu narkotika, ilegal fishing, human trafficking, PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal, terorisme dan ilegal logging.  "Sehingga berbagai ancaman kerawanan yang dapat terjadi di perbatasan dapat kita hindari secara bersama-sama," jelasnya.  Dia menyebutkan Polda Kalbar mencatat selama Tahun 2022 terdapat 53 kasus yang terjadi di perbatasan diantaranya yaitu Karantina ikan, hewan dan tumbuhan, Kepabeanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI, narkotika dan human trafficking.  "Karena wilayah kita saling berbatasan langsung maka komitmen dan kerjasama dalam pengawasan perbatasan perlu ditingkatkan," katanya.  Sementara itu, Pesuruh Jaya Polis Kuching Sarawak oleh YDH CP Dato' Mohd Azman bin Ahmad Sapri juga menambahkan, bahwa kunjungan silturahmi ini mencerminkan kesepakatan dan kesepahaman antara PDRM Kontijen Sarawak dan Polri khsusnya Polda Kalbar yang telah terjalin sejak lama.  Dia juga mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan sedang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mana ibu kota yang mempunyai keluasan yang cukup besar.  "Itu menimbulkan hal yang positif untuk Indonesia dan tentunya akan memberikan impact atau dampak besar kepada Sarawak Bumi Kenyalang," katanya.  Dia pun menyampaikan kunjungan kali ini sudah semestinya akan membincangkan isu-isu yang lebih komprehensif agar dapat menghasilkan satu keputusan yang lebih jelas serta efisien .  Tanpa adanya jalinan kerjasama yang erat serta kesepahaman yang tinggi di antara PDRM Kontijen Sarawak dan Polda Kalbar ini tidak akan berjalan sempurna.  Dia berharap melalui kesepakatan dan kerjasama yang baik akan menghasilkan satu networking yang lebih berkesan dalam memberantas kejahatan di wilayah perbatasan.  "Saya harap kita dapat mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan segala isu-isu tentang wilayah perbatasan ini," ucapnya.  Dalam pertemuan tersebut Polda Kalimantan Barat dan PDRM Sarawak Malaysia juga membahas rencana Rapat koordinasi yang sudah beberapa tahun terakhir tidak bisa dilaksanakan karena terkendala Covid-19.  Diketahui Rapat koordinasi aparat penegak hukum kedua negara itu, terakhir dilaksanakan pada Tahun 2017 lalu di Mess Pegawai Kanan IPK Sarawak di Kuching, Malaysia.

Polda Kalbar dan Kepolisian Malaysia Bahas Kriminalitas di Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/antarafoto-rilis-peluru-nyasar-dpr-polda-metrojaya-161018-rn-2.jpg" alt="Ilustrasi kasus peluru nyasar. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus peluru nyasar. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro sampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas meninggalnya Suhardi akibat peluru nyasar. Peluru nyasar itu dari senjata api seorang anggota Polantas Polresta Pontianak berinisial FM.  ”Dalam kasus ini, kami menyampaikan prihatin atas musibah, untuk anggota tersebut akan dilakukan proses pidana dan kode etik. Kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan akan mengurus biaya rumah sakit hingga pemakaman,” kata Suryanbodo Asmoro seperti dilansir dari Antara di Pontianak.  Dia menjelaskan, kejadian itu pada pukul 11.30 WIB, anggota Pos Lantas FM dan T berada di Pos Garuda. Keduanya telah menjalankan tugasnya mengatur lalu lintas.  ”Saat istirahat setelah menjalankan tugasnya mengatur lalu lintas, pelaku FM membersihkan senjata laras pendeknya karena sebelumnya basah karena air hujan,” ungkap Suryanbodo Asmoro.  Saat dibersihkan terjadi ledakan dan peluru dari senjata itu mengenai dinding tripleks dan peluru itu mantul hingga ke luar ruangan pos itu dan mengenai korban.  ”Ini tidak ada unsur kesengajaan. Atas kejadian itu, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun korban Suhardi meninggal dunia di rumah sakit,” terang Suryanbodo Asmoro.  Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Aman Guntor menyatakan, dari hasil olah TKP diketahui telah terjadi satu kali ledakan/tembakan hingga menembus dinding pos dan mengenai bagian kepala korban. Saat itu, korban berada di dalam mobil yang jaraknya sekitar 15 meter dari pos tersebut.  ”Korban meninggal di rumah sakit. Dalam kasus ini, kami sudah memeriksa beberapa saksi termasuk teman pelaku dan masyarakat di sekitar TKP,” ujar Aman.  Dia menambahkan, pelaku dalam kasus itu diancam pasal 359 KUHP atau kelalaian hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia dan diancam hukuman pidana dan kode etik.  Kabid Propam Polda Kalbar Kombespol Andrea Gamma Putra menambahkan, protap dalam membersihkan senjata api sudah diatur. Yakni di gudang senjata api, lapangan tembak, dan tidak boleh membersihkan sembarangan. Sehingga, apa yang dilakukan pelaku FM sudah menyalahi prosedur dan sangat fatal.  ”Atas kasus ini, pelaku diancam PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas kelalaian pelaku hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia,” papar Andrea Gamma Putra.

Kapolda Kalbar Minta Maaf atas Korban Meninggal Peluru Nyasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220530_083107.jpg" alt="Personel Brimob Kalbar mengamankan warga yang diduga mencuri buah kelapa sawit. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Personel Brimob Kalbar mengamankan warga yang diduga mencuri buah kelapa sawit. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Kalimantan Barat menyatakan ada masyarakat yang terkena tembakan peluru hampa oleh anggota bantuan kendali operasi (BKO) Brimob Polda Kalbar. Warga hanya mengalami luka ruam di kulit.  ”Hingga saat ini, situasi sudah aman terkendali dan warga atas nama Ji'i yang terkena tembakan peluru hampa juga sudah berangsur pulih,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Kombespol Jansen A. Panjaitan seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Senin (30/5).  Dia menjelaskan, masyarakat sekitar mendukung langkah penegakan hukum dari Polri yang tegas dan terukur. Penegakan hukum oleh anggota Brigadir Mobil, karena warga yang diduga mencuri kelapa sawit berusaha merebut senjata anggota Brimob tersebut.  ”Anggota BKO Brimob Polda Kalbar terkena pukulan di bagian kepala sebelah kiri atas nama Briptu Sandy Biantoro untuk selanjutnya dilakukan visum,” ujar Jansen.  Sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara warga dan anggota BKO Brimob Polda Kalbar pada Sabtu (28/5) di kawasan perkebunan sawit milik PT Arrtu Estet Kemuning, Desa Kemuning, Kabupaten Ketapang.  Dalam kejadian itu, anggota Brimob Polda Kalbar juga menangkap Suharjo yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Ketapang, sesuai Nomor 23/IV.RES.1.8/2022/RESKRIM-IV dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/162/IV/2021/ SPKT tanggal 19 April 2021. Suharjo diduga melakukan pelanggaran UU Perkebunan pasal 107 jo pasal pencurian.  Kabidhumas Polda Kalbar menjelaskan, kejadian perselisihan itu pada Sabtu (28/5) sekitar pukul 12.00 WIB. Personel Yankam PT Arrtu Estate Kemuning berjumlah 17 personel yang dipimpin Aipda Wawan Widianto bergerak menuju lahan (blok K/L 42.43) yang diklaim sepihak oleh Suharjo alias Ujang Halus, DPO Polres Ketapang kasus 363 KUHP. Tiba di lokasi pukul 12.30 WIB, sekitar 40 orang warga dipimpin Suharjo sedang melakukan aktivitas pemanenan tanda buah segar (TBS) di lahan tersebut.  ”Anggota Brimob sudah memberikan imbauan agar jangan melakukan pemanenan TBS di wilayah perkebunan PT Arrtu dan mengimbau agar Suharjo menyerahkan diri. Namun tidak diindahkan, sehingga dilakukan penangkapan,” ungkap Jansen.  Pada saat dilakukan penangkapan dengan persuasif keluarga Suharjo tidak bisa menerima keadaan tersebut. Kemudian saat Suharjo akan dibawa, salah satu warga Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, bernama Ji’i mengeluarkan parang dan mengejar Bripka Sahad Parlindungan Siahaan dan Bharatu Hadianto.  ”Anggota Brimob sudah mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, tetapi pelaku tidak mengindahkan hal itu, sehingga dilakukan tembakan dengan peluru hampa ke arah warga tersebut dan mengenai bagian punggung,” terang Jansen.

Polda Kalbar Sebut Warga Terkena Peluru Hampa Hanya Luka Ruam Kulit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220408-WA0143.jpg" alt="Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro. Septian/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro. Septian/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro menyatakan, sedang menelusuri indikasi pencucian uang atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka petinggi Kamar Dagang dan Industri, berinisial JI.  ”Untuk indikasi ke TPPU juga ada arahnya, sehingga tim penyidik kami terus melakukan pengembangan dan penyidikan dalam hal ini,” kata Asmoro seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Sabtu (9/4).  Dia menjelaskan, saat ini JI masih dalam proses penyidikan sejak ditahan di sel Markas Polda Kalimantan Barat pada 29 Maret. Proses kasusnya memerlukan waktu. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari tim ahli, termasuk juga dari BPK.  ”Sekarang tinggal menunggu dari pihak kejaksaan sebagai JPU, dalam hal menggambarkan bahwa dalam kasus ini masuk tindak pidana korupsi (tipikor) atau mau ke tindak pidana lain, salah satunya TPPU itu,” terang Suryanbodo Asmoro.  Dia menilai, tersangka juga termasuk menyulitkan penyidik dan tidak kooperatif. Sebelumnya, JI ditangkap di Jakarta Barat, sekitar pukul 19.00 WIB Senin (28/3) malam di suatu kafe. Namanya sempat dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).  Polda Kalimantan Barat memasukkan namanya ke dalam daftar itu atas kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tebas, Kabupaten Sambas, pada 2019. Saat itu, dia menjadi direktur PT BAB, pelaksana proyek pembangunan jalan tersebut.  JI sempat beberapa kali mangkir ketika dipanggil polisi sehingga dinilai tidak kooperatif dan mempersulit proses penyidikan. ”Hal itulah yang membuat Polda Kalbar menerbitkan status DPO terhadap JI,” ucap Suryanbodo Asmoro.  Kasus dugaan korupsi itu mulai terkuak saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat menggeledah satu ruangan di Dinas PUPR Kalimantan Barat pada 30 September 2020. Hingga kini Polda Kalimantan Barat sudah menahan empat tersangka termasuk JI dengan kerugian negara sekitar Rp 8,7 miliar.

Polda Kalimantan Barat Telusuri Indikasi Kasus Cuci Uang Ketua Kadin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211123-WA0019-1.jpg" alt="Anggota Satlantas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, dipecat (pemberhentian tidak dengan hormat) karena kasus pencabulan anak di bawah umur. Humas Polresta Pontianak/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Satlantas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, dipecat (pemberhentian tidak dengan hormat) karena kasus pencabulan anak di bawah umur. Humas Polresta Pontianak/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pecat seorang anggota Satlantas Polresta Pontianak, Brigadir Dwi Yandi. Dia dipecat karena kasus pencabulan anak di bawah umur.  Kapolresta Pontianak Kota Kombespol Andi Herindra mengatakan, upacara pemberhentian tidak hormat (PTDH) dilakukan pada Senin (22/11) menindaklanjuti Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor Kep/523/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap personel Polresta Pontianak Kota atas nama Brigadir Dwi Yandi.  ”Diberhentikannya personel Polresta Pontianak Kota tersebut sudah melalui proses cukup panjang melalui sidang kode etik profesi Polri dengan keputusan PTDH,” ujar Andi Herindra.  Dia menjelaskan, Brigadir Dwi Yandi dipecat karena telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf B, pasal 10 huruf (F), dan pasal 11 huruf C Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jo pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat 1 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.  Dia juga menyampaikan bahwa tidak ada pimpinan yang menginginkan kehilangan anggotanya apalagi melalui proses PTDH. Namun karena pertimbangan dan keputusan pimpinan, serta sebagai langkah konkret komitmen Polri untuk menegakkan hukum kepada siapa saja termasuk kepada anggota yang melakukan tindak pidana.  ”Tindakan tegas ini harus dilakukan,” ujar Andi Herindra.  Sebagai pimpinan tertinggi di Polresta Pontianak Kota, Andi mengingatkan, kepada semua personel Polresta Pontianak untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.  ”Ini saya harap adalah kejadian terakhir, jangan sampai ada lagi anggota yang di-PTDH. Sebagai insan penegak hukum, kita dituntut untuk selalu berbuat yang terbaik kepada masyarakat, menjadi teladan, memberikan contoh yang baik, bukan sebagai pelaku pelanggaran, bahkan tindak pidana,” ucap Andi Herindra.  Kasus pencabulan oleh Dwi Yandi berawal dari salah seorang pelanggar lalu lintas (perempuan melanggar lalu lintas), kemudian dibawa ke pos polisi. Kemudian korban dibawa ke hotel dan terjadilah pencabulan. Korban belakangan diketahui masih status anak di bawah umur.

Polda Kalbar Pecat Polisi di Pontianak karena Kasus Pencabulan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211020-WA0010-1.jpg" alt="Polda Kalimantan Barat memeriksa perlengkapan kantor PT Sumber Rejeki Digital di Pontianak, Kalimantan Barat. Humas Polda Kalimantan Barat" width="100%">
<figcaption>Polda Kalimantan Barat memeriksa perlengkapan kantor PT Sumber Rejeki Digital di Pontianak, Kalimantan Barat. Humas Polda Kalimantan Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Kalimantan Barat hingga saat ini, menetapkan 14 orang karyawan PT Sumber Rejeki Digital (SRD) yang diduga sebagai tempat praktik pinjaman online (pinjol) ilegal di Pontianak, sebagai saksi.  Kabidhumas Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Donny Charles Go menjelaskan, perkembangan hasil pemeriksaan PT SRD tidak menyelenggarakan pinjaman online. PT SRD lebih fokus melaksanakan penagihan jarak jauh alias desk collection.  ”Desk collection itu hampir sama seperti debt collector. Di dunia nyata disebutnya debt collector, kalau di dunia maya disebutnya desk collection,” kata Donny Charles Go seperti dilansir dari Antara, Rabu (20/10).  Dia menjelaskan, tugas mereka melakukan penagihan terhadap nasabah yang bekerja sama atau melakukan peminjaman dengan 14 aplikasi pinjol yang posisinya tidak berada di Pontianak. Ada sekitar 22.530 orang yang menjadi nasabah di perusahaan itu.  ”Setelah kami telusuri ternyata 14 aplikasi pinjaman online ini memang tidak memiliki izin yang sah, minimal memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” terang Go.  Jumlah karyawan di perusahaan itu beserta pimpinannya sebanyak 65 orang. ”Kemarin yang kami tahan baru 14 orang dengan berbagai posisi masing-masing, yang kini statusnya sebagai saksi,” ujar Donny Charles Go.  Sebelum bekerja, mereka akan diberi akses berupa username dan password yang digunakan untuk melihat data nasabah yang melakukan pinjaman dari 14 aplikasi pinjaman online. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, HRD dan assiten HRD bertugas melakukan perekrutan karyawan, kapten bertugas melakukan pengawasan kepada desk collection, dan desk collection  bertugas menagih kepada nasabah yang menunggak pembayaran.  Dia mengatakan, ada beberapa cara desk collection melakukan penagihan terhadap nasabahnya. Yakni pengingat 2 (mengingatkan nasabah tahap 1). Yakni melakukan penagihan dengan cara menelepon langsung dan mengirimkan pesan salinan di WA yang isinya hanya mengingatkan.  Kemudian pengingat (reminder 1, mengingatkan nasabah tahap 2). Yakni menghubungi nasabah dengan cara menelepon langsung dan mengirimkan pesan salinan WhatsApp yang isinya penekanan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran.  ”Dan yang ketiga, S0 (jatuh tempo). Yakni menghubungi nasabah dengan menelepon langsung dan mengirimkan pesan yang sifatnya lebih mengarah kepada ancaman seperti mengirimkan foto KTP dan selfie bahkan sampai memaki dan mengancam agar nasabah menjadi malu dan kemudian melakukan pembayaran,” papar Donny Charles Go.  Menurut dia, hingga saat ini, untuk peminjaman online tidak ditemukan di Pontianak. Posisinya berada di luar Pontianak. Yang ditemukan hanya badan hukum yang bergerak sebagai penagih jarak jauh.  Dia menyebutkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan gelar perkara karena baru pertama menangani kasus seperti itu, setelah dilihat ternyata versi hukumnya terjerat pasal pidana. Pasal 45B juncto (jo) pasal 29 dan/atau pasal 48 ayat 2 jo pasal 32 ayat 2 UU Nomor 19/2016 atas perubahan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp 750 juta.  ”Ada ancaman pidananya maka itu yang kami pedomani untuk ditindaklanjuti, sebelum sampai ke sana kami perlu beberapa keterangan para ahli sambil mencoba menelusurinya,” ucap Donny Charles Go.  Sehingga, dia menambahkan, butuh waktu untuk mengungkap kasus tersebut sejelas-jelasnya. Missal, dengan pera masing-masing orang. Untuk penegakan hukum pihaknya harus mendengarkan keterangan saksi ahli untuk menguatkanya dan butuh waktu untuk mendapat keterangan saksi ahli guna menguatkan konsumsi hukum yang akan diterapkan.  ”Pastinya ini tetap kami tindak lanjuti walaupun bukan pinjaman online tanpa izin, tapi ini desk collection yang mereka gunakan untuk melakukan penagihan utang terhadap nasabah yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, kadang sampai mempermalukan para nasabah,” papar Go.

Polda Kalbar Tetapkan 14 Karyawan Pinjaman Online Ilegal Sebagai Saksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda kalbar

Berita Terkini