<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/bayi-2187746117.jpg" alt="Ilustrasi bayi. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bayi. (Pixabay)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ditreskrimum Polda DIJ dengan cepat menindaklanjuti temuan adanya dugaan tindak pidana jual beli bayi yang dilakukan 2 bidan yang berlangsung selama kurang lebih 14 tahun terhitung sejak tahun 2010 silam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah melakukan penangkapan terhadap dua bidan tersebut, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Keduanya juga dikenakan penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka JE merupakan residivis dalam kasus yang sama pada 2020 dengan putusan 10 bulan penjara," kata Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi dilansir dari Rada Jogja (Jawa Pos Grup), Sabtu (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015423233/penyerang-persib-dan-eks-persebaya-jadi-pemain-pertama-yang-cetak-100-gol-david-da-silva-saya-bahkan-tidak-tahu">Penyerang Persib dan Eks Persebaya Jadi Pemain Pertama yang Cetak 100 Gol, David da Silva: Saya Bahkan Tidak Tahu!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua bidan yang memperjual belikan bayi berinisial JE berusia 44 tahun dan DM berusia 77 tahun. Keduanya merupakan warga Tegalrejo, Kota Jogja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JE merupakan salah satu pegawai di Rumah Bersalin Sarbini Dewi yang terletak di Tegalrejo, Kota Jogja. Sedangkan DM adalah pemilik dari rumah bersalin tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kombes Pol FX Endriadi mengatakan, dua tersangka biasanya memanfaatkan bayi yang tidak diinginkan oleh orang tuanya karena lahir di luar pernikahan untuk diperjual belikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modus yang dilakukan 2 bidan dengan dalih untuk diadopsi. Namun proses adopsinya dipastikan tidak sah atau proses adopsinya dilakukan secara ilegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Modusnya adalah mencari para adopter atau orang yang akan mengadopsi, para pasangan yang akan mengadopsi ke yang bersangkutan," ujar Kombes Pol FX Endriadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015423215/lebih-mengandalkan-perasaan-4-zodiak-yang-dikenal-memiliki-intuisi-terkuat-menurut-astrologi">Lebih Mengandalkan Perasaan: 4 Zodiak yang Dikenal Memiliki Intuisi Terkuat, Menurut Astrologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan temuan hasil penyelidikan, 2 bidan tersebut sudah menjual 66 bayi terhitung sejak 2015 hingga 2024 dengan rincian 28 bayi laki-laki dan 36 bayi perempuan. Selain itu, ada juga&nbsp; dua bayi dijual tanpa ada keterangan jenis kelamin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka menjual bayi kepada orang yang akan mengadopsi dengan harga berkisar antara Rp 55 Juta hingga Rp 85 Juta. Untuk bayi perempuan harganya dipatok antara Rp 55 Juta hingga Rp 65 Juta. Sedangkan bayi laki-laki dijual di harga Rp 65 Juta hingga Rp 85 Juta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk orang yang membeli bayi melalui proses adopsi bayi secara ilegal lewat rumah bersalin yang dikelola 2 bidan tersebut berasal dari berbagai daerah. Seperti dari Jogjakarta, Surabaya, Bali, NTT, hingga Papua.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Setelah melakukan penangkapan terhadap dua bidan tersebut, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup.

Jual Bayi Sejak 2010, 2 Bidan Ditetapkan jadi Tersangka dan Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Polda-DIJ-1823352686.jpg" alt="Suasana pelaporan kasus pernyataan Ade Armando oleh Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa di Polda DIJ, Rabu (6/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana pelaporan kasus pernyataan Ade Armando oleh Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa di Polda DIJ, Rabu (6/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan politikus PSI Ade Armando soal politik dinasti di Jogjakarta berbuntut laporan pidana. Sebelumnya masyarakat Jogja juga menyikapi pernyataan Ade Armando dengan aksi unjuk rasa dan laku budaya melarung sukerta. Terbaru, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan Ade Armando ke Polda DIJ pada Rabu (6/12). Surat tanda penerimaan laporan telah diterbitkan oleh Polda DIJ. Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa Prihadi Beni Waluyo mengatakan, pihaknya bersama rombongan melaporkan Ade Armando terkait ujaran kebencian kepada Raja Keraton yang juga Gubernur DIJ Sri Sultan HB X yang berdampak pada masyarakat Jogjakarta. Ujaran kebencian itu terkait video pernyataan Ade Armando yang mengatakan tentang politik dinasti di Jogjakarta. "Padahal kita ketahui, Jogjakarta merupakan daerah istimewa yang memang dalam tatanan pemerintahannya sejak dulu merupakan kerajaan. Kemudian baru bergabung ke Indonesia pasca kemerdekaan. Jogja sudah berdiri jauh sebelum Indonesia ada," ungkap Prihadi kepada Radar Jogja (Jawa Pos Group). Menurutnya membandingkan Jogjakarta dengan NKRI dalam konteks politik dinasti, tidak apple to to apple. Jogjakarta merupakan kerajaan, sedangkan NKRI negara republik. "Kita sebagai warga Jogja yang sudah hidup tenteram dengan sistem yang ada, jelas merasa tersinggung. Seharusnya kita saling menjaga Indonesia dengan demokrasinya, Jogja dengan sistemnya (kerajaan). Oleh sebab itu, jika ini kemudian diotak-atik lagi, tentu menjadi masalah bagi masyarakat Jogja," beber Prihadi. Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi masyarakat di Jogja. Organisasi yang tergabung di antaranya Paguyuban PKL Kawasan Malioboro, Barisan Relawan Indonesia, dan Nasionalis Siber Indonesia. "Ini murni organisasi masyarakat dan relawan. Tidak terafiliasi partai politik manapun," tandas Prihadi. Sementara itu, perwakilan Paguyuban PKL Kawasan Malioboro Slamet Santoso menambahkan, selaku masyarakat Jogja sangat prihatin atas pernyataan Ade Armando. Pernyataan itu telah menyakiti perasaan dan menganggu kedaulatan harkat dan martabat DIJ. Terkait permintaan maaf Ade Armando, Slamet mengatakan itu memang pernyataan pribadi dia, tapi secara hukum tetap harus diproses. "Kami selaku masyarakat Jogja akan menuntut Ade Armando agar bisa diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia," ujar Slamet. Setelah beberapa jam menunggu proses laporan, tim pengacara dari Kantor Hukum Hillarius dan Rekan (HAN) yang mewakili pelapor, Hillarius NG Merro menyampaikan hasil laporan. Di dalam surat tanda penerimaan laporan yang telah diterbitkan Polda DIJ, pelapor atas nama Prihadi Beni Waluyo. Laporan itu segera diproses di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIJ atas dugaan tindakan pidana Ade Armando. "Peristiwa itu terjadi di Jakarta dan terlapor juga berada di Jakarta. Karena merasa mempunyai kepentingan terhadap pernyataan Ade Armando, jadi teman-teman Aliansi Jogja Istimewa melaporkanya," jelas Hillarius. Hillarius menambahkan semestinya Ade Armando tahu bahwa dalam UUD 45 Pasal 18B memberikan tempat bagi daerah khusus dan daerah istimewa. Dalam UU Keistimewaan DIJ Nomor 13 Tahun 2012 juga telah mengatur tentang keistimewaan. "Jadi tidak ada yang salah dengan dinasti di Jogjakarta. Karena itu bukan kemauan Sultan atau Ngarsa Dalem, tapi karena telah diatur oleh undang-undang," pungkas Hillarius.

Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan Ade Armando ke Polda DIJ pada Rabu (6/12).

Dinilai Sebarkan Ujaran Kebencian terhadap Sri Sultan HB X dan Masyarakat Jogja, Ade Armando Dilaporkan ke Polda DIJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/IMG_20230626_143702-3487558628.jpg" alt="Anggota Kepolisian Resor (Polres) Bantul melakukan uji coba praktik SIM roda dua di satpas polres, Senin (26/6), yang telah diubah dan disesuaikan dengan ujian teori." width="100%">
<figcaption>Anggota Kepolisian Resor (Polres) Bantul melakukan uji coba praktik SIM roda dua di satpas polres, Senin (26/6), yang telah diubah dan disesuaikan dengan ujian teori.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Jogjakarta akan mengajukan konsep baru uji praktik surat izin mengemudi (SIM) untuk roda dua ke Markas Besar (Mabes) Polri agar pemberlakuan secara nasional. Itu merupakan ide dari Kepolisian Resor (Polres) Bantul. &rdquo;Ini baru konsep, kami ajukan dahulu mudah-mudahan dalam waktu yang singkat dan dalam tempo yang secepat-cepatnya itu bisa berlaku di seluruh nasional,&rdquo; kata Wakil Kepala Polda (Wakapolda) DIJ Brigjen Pol Slamet Santoso seperti dilansir dari Antara di Polres Bantul, Senin (26/6). Menurut dia, dalam konsep baru uji praktik SIM roda dua tersebut terdapat perubahan. Salah satunya yang paling menonjol adalah tidak adanya jalur zigzag dan angka delapan seperti pada uji praktik sebelumnya. Sementara itu, pada ujian teori dalam pembuatan SIM roda dua di Satpas Polres Bantul tetap sama. &rdquo;Nanti kami kembangkan di tingkat Polda DIJ dan mudah-mudahan ide dari Bantul itu bisa disampaikan ke tingkat Mabes Polri. Kalau cocok, bisa diberlakukan secara nasional, itu harapannya,&rdquo; ujar Slamet Santoso. Wakapolda DIY mengatakan, konsepsi uji praktik roda dua di Polres Bantul itu dasarnya adalah dari anev (analisis dan evaluasi) kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Paling banyak terjadi adalah kendaraan roda dua. Brigjen Pol Slamet Santoso menyebutkan, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu kebanyakan hampir 51 persen faktor manusia. &rdquo;Entah dari segi knowledge-nya, skill, maupun&nbsp;attitude. Kami tadi sudah diskusi tentang konsep ini dengan para ahli yang ada di wilayah DIJ,&rdquo; papar Slamet Santoso. Wakapolda menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu untuk pelaksanaan ujian teori SIM itu sudah berubah dari yang tadinya textbook menjadi e-Avis (electronic audio video integrated system). Selanjutnya itu disinkronkan di Polres Bantul antara pelaksanaan ujian teori dan ujian praktik. &rdquo;Materinya yang banyak dikeluhkan dari masyarakat itu 'kan terkait dengan&nbsp; zigzag dan angka delapan. Ujian teori itu sudah disinkronkan dengan ujian praktik di sini sehingga ada beberapa hal yang kami tidak berlakukan dan tidak laksanakan pada ujian teori,&rdquo; papar Slamet Santoso. &rdquo;Di konsep uji praktik ini (zigzag dan angka delapan) di-skip, kemudian&nbsp;diubah dengan yang lain. Di antaranya itu, sudah mewakili dari uji keseimbangan reaksi dan perilaku pengendara,&rdquo; ucap Slamet Santoso.

Polda DIJ akan ajukan konsep baru uji praktik surat izin mengemudi (SIM) untuk roda dua ke Mabes Polri agar pemberlakuan secara nasional

Polda DIJ Ajukan Konsep Baru Uji Praktik SIM Roda Dua ke Mabes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230605_051004-4123145793.jpg" alt="Situasi di Jalan Taman Siswa, Kota Jogjakarta, usai tawuran dua kelompok massa di kawasan itu pada Minggu (4/6) malam. Kerusuhan disebut buntut dari peristiwa penganiayaan terhadap anggota PSHT." width="100%">
<figcaption>Situasi di Jalan Taman Siswa, Kota Jogjakarta, usai tawuran dua kelompok massa di kawasan itu pada Minggu (4/6) malam. Kerusuhan disebut buntut dari peristiwa penganiayaan terhadap anggota PSHT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Irjen Pol Suwondo Nainggolan memastikan kondisi di sejumlah sudut Kota Jogja berangsur kondusif. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi berupa penyiagaan dan patroli di wilayah Kota Jogja dan kabupaten di sekitarnya. Langkah ini guna mencegah munculnya kerusuhan susulan. Berawal dari kerusuhan yang terjadi di kawasan Jalan Kusumanegara, Jalan Kenari, dan Jalan Tamansiswa. Tepatnya antara satu kelompok dengan warga Kota Jogja. &ldquo;Kami terapkan penjagaan satu kompi. Selain itu patroli juga ada di sini dan seluruh wilayah Polres koordinasi. Juga dengan Polres Klaten Polda Jateng lakukan koordinasi sehingga bisa lakukan amankan situasi di Jogjakarta,&rdquo; jelas Suwondo saat berada di Pendopo Tamansiswa, Kota Jogja, Senin (5/6) dini hari, seperti dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group). Suwondo meminta warga Jogjakarta tidak terpancing upaya provokasi. Terutama yang berujung pada kerusuhan dengan kelompok lainnya. Dia meminta agar tetap menahan diri agar penanganan langsung oleh Kepolisian. Pihaknya juga telah mengevakuasi ratusan anggota kelompok ke Mapolda DIJ. Total dibawa dengan 16 truk milik polisi. Seluruhnya telah diamankan agar situasi kondusif. &ldquo;Proses evakuasi sudah lakukan. Dibawa ke Mapolda menggunakan kendaraan Polri, 16 truk yang dibawa ratusan (orang),&rdquo; kata Suwondo. Awal mula kasus ini adalah penganiayaan di kawasan Pantai Parangtritis. Korban adalah anggota kelompok silat PSHT yang juga anggota SAR inisial AS, 48. Sementara, tersangka dari kelompok suporter sepak bola Jogjakarta. Atas kejadian tersebut, Polres Bantul telah menetapkan tiga tersangka. Di antaranya inisial DP, 27, warga Gedongtengen Kota Jogja; HA, 27, warga Bekasi yang tinggal di Gamping Sleman; dan ketiga adalah BA, 31, warga Jogjakarta. &ldquo;Kasus Bantul sudah proses, ditangkap 3 orang sudah proses dan segera limpahkan ke Kejaksaan,&rdquo; ujar Suwondo. Atas kejadian awal tersebut, Suwondo memastikan pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak yang bertikai. Hasilnya adalah menyerahkan sepenuhnya kasus kepada Polisi. Selain itu juga meredam gejolak yang terjadi. &ldquo;Komunikasi sudah baik dengan berbagai pihak. Situasi ini di luar daripada pihak yang sudah komunikasi dengan kami,&rdquo; pungkas Suwondo.

Awal mula kasus ini adalah penganiayaan di kawasan Pantai Parangtritis. Korban adalah anggota kelompok silat PSHT yang juga anggota SAR.

Kerusuhan di Jogjakarta Disebut Buntut Peristiwa Penganiayaan terhadap Anggota PSHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/tawuran-jogja-412437637.jpg" alt="Bentrok antarkelompok di Jogjakarta, Minggu (4/6) petang." width="100%">
<figcaption>Bentrok antarkelompok di Jogjakarta, Minggu (4/6) petang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda DIJ Irjen Pol Suwondo Nainggolan memastikan situasi di Jalan Taman Siswa, Kota Jogjakarta telah terkendali pascatawuran dua kelompok massa di kawasan itu pada Minggu (4/6) malam. "Situasi sudah bisa kami kendalikan, namun demikian kami tetap melakukan penjagaan dan juga kami akan melakukan patroli," ujar Suwondo seusai kericuhan. Menurut Suwondo, patroli di seluruh wilayah DIJ juga dilakukan untuk memastikan tidak ada orang dari luar wilayah yang membuat situasi Jogjakarta tidak kondusif. "Patroli di seluruh wilayah, Polres-polres berkoordinasi dengan Polres Klaten dan Polda Jawa Tengah juga lakukan koordinasi sehingga bisa mengamankan di wilayah Jogjakarta," kata Suwondo. Suwondo mengimbau warga Jogjakarta tidak ikut terpancing terkait kericuhan yang melibatkan dua kelompok massa itu. "Jangan terpancing isu atau ajakan melakukan kegiatan yang mengakibatkan tindakan kriminal yang menambah situasi keamanan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah, baik di Jogjakarta maupun sekitarnya sehingga kita harapkan situasi tetap kondusif," ujar Suwondo. Personel Polda DIJ telah mengevakuasi para pelaku tawuran ke Mapolda DIJ menggunakan kendaraan Polri. "Sudah kami lakukan evakuasi ke Polda DIJ," imbuhnya. Suwondo juga memastikan kasus penganiayaan terhadap anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Jalan Parangtritis, Bantul, beberapa waktu lalu yang diduga menjadi pemicu tawuran telah diproses oleh kepolisian. Dalam kasus di Bantul itu, Suwondo mengatakan polisi telah menangkap tiga orang dan sudah diproses. "Segera akan kita limpahkan kejaksaan," kata Suwondo.

"Situasi sudah bisa kami kendalikan, namun demikian kami tetap melakukan penjagaan dan juga kami akan melakukan patroli," ujar Suwondo.

Kapolda DIJ Pastikan Situasi di Jogjakarta Terkendali Usai Tawuran Dua Kelompok Massa, Patroli Diintensifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/IMG_20230515_143730-2310532919.jpg" alt="Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena SW." width="100%">
<figcaption>Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena SW.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta memastikan proses hukum terhadap oknum polisi terkait kasus tewasnya seorang warga tetap berlanjut. Seorang warga diduga tertembak saat acara pentas musik di Dusun Wuni, Nglindur, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, pada Minggu (14/5) malam. &rdquo;Untuk saat ini kasus ditangani Polda DIJ, baik itu penegakan hukum secara internal maupun pidana umum,&rdquo; kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIJ AKBP Verena SW seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (15/5). Verena menjelaskan, insiden tertembaknya seorang warga atas nama Aldi Aprianto, 19, bermula saat berlangsung pentas musik. Acara itu digelar dalam rangka bersih dusun di Padukuhan Wuni, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul, pada Minggu (14/5) sekitar pukul 20.30 WIB. Sekitar pukul 22.30 WIB, lanjut Verena, terjadi keributan antar penonton pentas musik itu. Di tengah keributan itu, terdengar ledakan yang bersumber dari senjata api yang dibawa anggota polisi berinisial Briptu MK yang kemudian mengenai Aldi dan mengakibatkan korban meninggal dunia. &rdquo;Sekitar pukul 23.00 WIB terdengar ledakan senjata api yang disandang Briptu MK, yang mengenai Aldi Aprianto, sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia,&rdquo; ujar Verena. Polda DIJ kemudian menyampaikan belasungkawa atas kejadian itu. &rdquo;Kami Polda DIJ mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Aldi Aprianto,&rdquo; tutur Verena.

Polda DIJ pastikan proses hukum terhadap oknum polisi terkait kasus tewasnya seorang warga yang diduga tertembak saat acara pentas musik

Polda DIJ Pastikan Proses Hukum Tertembaknya Warga di Gunungkidul Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/IMG-20230515-WA0023-824526047.jpg" alt="Lokasi penembakan di Desa Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul." width="100%">
<figcaption>Lokasi penembakan di Desa Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Resor Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, memastikan polisi pelaku penembakan Aldi Aprianto warga Desa/Kalurahan Nglindur dalam acara hiburan pada Minggu (14/5) malam telah diamankan Polda DIJ. Kapolres Gunungkidul AKBP Edy Bagus Sumantri di Gunungkidul, Senin (15/5), mengatakan pelaku penembakan yakni Briptu MK merupakan anggota Polsek Girisubo yang saat ini ditahan di Polda DIJ. "Sudah ditahan di Polda DIJ dari semalam," kata Edy. Edy mengatakan saat ini proses hukum sedang dilaksanakan, baik eksternal dan internal untuk mengusut tuntas kejadian penembakan tersebut. Kasus penembakan sudah diambil alih oleh Polda DIJ. "Untuk proses hukum sudah kita lakukan baik proses secara eksternal maupun internal. Nanti proses hukum yang menangani semua Polda," kata Edy. Terkait senjata diamankan di Polda DIJ, Edy mengatakan semua akan disampaikan kepada penyidik. "Nanti biar penyidik yang menyampaikan," kata dia. Lebih lanjut, ia menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. "Saya ikut berduka, kepada korban, kepada keluarga korban," kata Edy. Salah seorang sepupu korban, Totok Wahyudi mengatakan keluarga berharap ada proses hukum dari pelaku. "Harapan kami dari keluarga tentunya karena ini kelalaian dari oknum polisi itu jadi proses hukum tetap berlanjut. Dan, bisa mendapatkan hukum sesuai dengan yang dilakukan oleh oknum tersebut," kata Totok. Ia mengatakan pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan polisi. "Saat ini, kami terus berkomunikasi dengan Polsek dan Polres. Dibantu teman-teman dari ormas atau PSHT untuk mengawal proses hukum," kata Totok.

Pelaku penembakan yakni Briptu MK merupakan anggota Polsek Girisubo yang saat ini ditahan di Polda DIJ.

Polres Gunungkidul Sebut Oknum Polisi Pelaku Penembakan di Konser Dangdut Ditahan Polda DIJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG_20230406_154750-573143557.jpg" alt="Sterilisasi gereja di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta untuk ciptakan suasana perayaan Paskah yang aman dan kondusif." width="100%">
<figcaption>Sterilisasi gereja di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta untuk ciptakan suasana perayaan Paskah yang aman dan kondusif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Bantul, bersama Tim Penjinak Bom Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta (Polda DIJ) sterilisasi lima gereja di wilayahnya jelang perayaan Paskah. &rdquo;Sterilisasi dilakukan untuk memastikan lokasi gereja yang akan digunakan untuk pelaksanaan ibadah dan perayaan Paskah terjamin keamanannya,&rdquo; kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bantul AKBP Ihsan seperti dilansir dari Antara di Bantul, Kamis (6/4). Lima gereja di Bantul yang disterilisasi Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan Banguntapan, Gereja Katolik Santo Yakobus Klodran Bantul, Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Bambanglipuro, Gereja Katolik Salib Suci Gunung Sempu Kasihan, dan Gereja Santa Theresia Sedayu. Dalam sterilisasi gereja, Polres Bantul menerjunkan sejumlah personel berkolaborasi dengan Tim Penjinak Bom Polda DIJ. Dengan sterilisasi dan pengamanan di gereja-gereja diharapkan memberi keamanan dan kenyamanan bagi umat kristiani dalam menjalankan ibadah Paskah. Dia mengatakan, untuk mewujudkan keamanan dalam pelaksanaan Paskah, Polres Bantul mengerahkan 875 personel. Baik dari polres dan polsek yang tergelar di seluruh gereja yang digunakan perayaan Paskah sejak 6 sampai 9 April. &rdquo;Pengamanan bersifat terbuka dan tertutup. Kami berharap perayaan Paskah berlangsung damai dan lancar,&rdquo; ujar Ihsan. Lebih lanjut, Kapolres Bantul mengatakan, petugas akan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan yang mencoba mengganggu jalannya perayaan Paskah di Bantul. Pihaknya meminta jemaat dan warga untuk tetap tenang dan melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. &rdquo;Penjagaan terhadap rumah ibadah gereja akan dilaksanakan selama 24 jam. Dan telah disiapkan beberapa strategi pengamanan,&rdquo; terang Ihsan. Meski begitu, Kapolres Bantul meminta pihak gereja untuk membentuk pengamanan secara internal, untuk menyaring kedatangan jemaat yang datang. Apakah merupakan jemaat gereja tersebut atau bukan. Sementara itu, Kasi Humas Polres Bantul Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menambahkan, sterilisasi gereja tersebut karena merupakan gereja besar dengan jumlah jemaat banyak. Namun demikian, gereja lain tetap mendapatkan perhatian dengan menempatkan personel berseragam ataupun tidak. &rdquo;Dengan sterilisasi gereja di Bantul itu diharapkan dapat memberikan jaminan rasa aman kepada jemaat dalam merayakan Paskah. Kami berharap pelaksanaan Paskah di Bantul berjalan aman, damai dan tertib,&rdquo; tutur I Nengah Jeffry Prana Widnyana.

Polres Bantul bersama Tim Penjinak Bom Polda DIJ sterilisasi lima gereja di Kabupaten Bantul jelang perayaan Paskah

Polres Bantul Sterilisasi Lima Gereja Jelang Perayaan Paskah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230329_235755.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta (Polda DIJ) menyebut mutasi jabatan Kapolres Kulon Progo AKBP Muharomah Fajarini menjadi perwira menengah (pamen) Polda DIJ merupakan hal biasa untuk penyegaran di institusi Polri.  "Ya tentunya untuk mutasi jabatan di institusi Polri adalah suatu sistem ya, jadi pergantian itu memang suatu hal yang biasa. Pada saat kita sudah menjabat kemudian ada pergantian rolling itu fungsinya adalah untuk penyegaran," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIJ AKBP Verena SW di Sleman, Rabu (29/3).  Berdasarkan surat telegram bernomor ST/714/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023, jabatan Kapolres Kulon Progo AKBP Muharomah Fajarini digantikan oleh AKBP Ninuk Setiyowati yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Binsatpam Ditbinmas Polda Jateng.  Mutasi Kapolres Kulon Progo AKBP Muharomah Fajarini tersebut berlangsung, setelah beberapa hari sebelumnya berkenaan dengan isu penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo.  Saat dikonfirmasi apakah ada keterkaitan antara kasus itu dengan mutasi tersebut, Verena hanya menyebut pergantian jabatan itu hanya rotasi saja. "Kalau kita melihat itu rotasi saja," kata Verena.  Verena menuturkan selain Kapolres Kulon Progo, ada dua pejabat lain di lingkungan Polda DIJ yang dimutasi, yakni Kepala Bidang Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri, dalam rangka pendidikan Sespim.  Jabatan lama Yuliyanto digantikan Kombes Nugroho Ariyanto yang sebelumnya menjabat Kapolresta Serang Kota Polda Banten. Selain itu Kapolresta Sleman Kombes Aris Supriyono dimutasi menjadi Kabid Propam Polda Jateng.  Jabatan Kapolresta Sleman yang baru diisi oleh AKBP Yuswanto Ardi yang sebelumnya menjabat Wakapolrestabes Semarang Polda Jateng.

Polda DIJ Sebut Mutasi Jabatan Kapolres Kulon Progo untuk Penyegaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230306_180001.jpg" alt="Tersangka AS dihadirkan saat konferensi pers kasus dugaan korupsi di RSUD Wonosari di Mapolda DIJ, Sleman, Senin (6/3). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka AS dihadirkan saat konferensi pers kasus dugaan korupsi di RSUD Wonosari di Mapolda DIJ, Sleman, Senin (6/3). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta menangkap AS, 50, mantan Kepala Bidang Medik dan Non-Medik RSUD Wonosari Gunungkidul. AS ditangkap terkait dugaan korupsi pembayaran jasa dokter laboratorium di rumah sakit itu.  Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda DIJ Kompol Indra Waspada Yuda mengatakan, tersangka AS ditangkap di kediamannya di wilayah Gunungkidul pada Sabtu (4/3).  ”Kami melakukan proses penangkapan Sabtu (4/3) sekitar pukul 12.00 WIB di kediaman tersangka AS,” ujar Indra Waspada Yuda seperti dilansir dari Antara.  Indra menuturkan, penangkapan tersangka AS berdasar Laporan Polisi (LP) Nomor 0792 pada 19 November 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, polisi menetapkan dua tersangka, yakni mantan Direktur RSUD Wonosari berinisial II, 63, dan AS.  ”Untuk Saudara II yang waktu itu menjabat Direktur RSUD Wonosari kasusnya sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) divonis dan mendapatkan hukuman satu tahun 6 bulan,” kata Indra Waspada Yuda.  Sedangkan berkas perkara AS, kata Indra, baru dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DIJ pada 27 Februari. ”Oleh karena itu, kami sebagai penyidik wajib melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU). Besok (7/3) rencana kami limpahkan barang bukti dan tersangka ke JPU,” tutur Indra Waspada Yuda.  Indra menjelaskan, kasus korupsi itu bermula dari munculnya kesalahan bayar atas uang jasa pelayanan dokter laboratorium kepada para dokter dan petugas kesehatan di RSUD Wonosari dalam rentang 2009 hingga 2012. Sebab salah bayar, pada 2015 tersangka II yang masih menjabat direktur saat itu memerintahkan untuk mengumpulkan kembali uang salah bayar tersebut sehingga terkumpul sejumlah Rp 646.384.618. Dari sejumlah uang yang terkumpul tersebut sebesar Rp 158.349.990 telah dimasukkan dalam Kas RSUD Wonosari.  ”Setelah uang terkumpul, uang itu diserahkan ke Kas RSUD, bukan dikembalikan ke kas daerah atau kas negara,” papar Indra.  Sedangkan uang Rp 488.034.628 sisanya, kata dia, tidak dimasukkan dan dicatat dalam Pembukuan Kas RSUD Wonosari. Selanjutnya uang Rp 470 juta secara berturut-turut digunakan untuk kepentingan pribadi II bersama tersangka AS.  Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, AS dengan persetujuan II membuat kuitansi yang isinya seolah-olah di RSUD Wonosari pada 2016 melakukan beberapa kegiatan pekerjaan menggunakan dana RSUD, namun hanya sebagian, yaitu sebesar Rp 230 juta.  Kegiatan pekerjaan itu, antara lain rehabilitasi ruang laundri RSUD Wonosari, sewa seng pembatas areal pembangunan Gedung IGD dan Radiologi RSUD Wonosari, rehabilitasi ruang tunggu laboratorium, gedung satpam, bangsal Dahlia RSUD Wonosari, dan pengecatan gedung dan pagar RSUD Wonosari.  ”Berdasar hasil audit, total kerugian negara mencapai Rp 470 juta," terang Indra.  Atas perbuatannya, AS dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polda DIJ Tangkap Mantan Pejabat RSUD Wonosari Terkait Kasus Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda dij

Berita Terkini