<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/kapolri-natal-4162700420.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat perayaan Natal Mabes Polri di Auditorium PTIK, Jakarta, Kamis (11/1)." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat perayaan Natal Mabes Polri di Auditorium PTIK, Jakarta, Kamis (11/1).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kepada semua pihak agar tidak terus terpecah akibat beda pilihan politik. Menurutnya, semua pihak harus segera kembali membangun persatuan dan rekonsiliasi,.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbauan itu diberikan sebagai pencegahan munculnya perpecahan atau polarisasi di masyarakat selama tahapan Pemilu 2024. Pasalnya, sampai saat ini tahapan pemilu masih berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentunya saya ingatkan bahwa kita jangan larut karena adanya perbedaan yang kemudian bisa membuat polarisasi. Namun bagaimana kita kembali bersatu, kita kembali melakukan rekonsiliasi,&rdquo; kata Sigit, Jumat (1/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014389997/intip-hasil-suara-kemenangan-anies-prabowo-dan-ganjar-pada-8-negara-di-luar-negeri">Intip Hasil Suara Kemenangan Anies, Prabowo, dan Ganjar pada 8 Negara di Luar Negeri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sigit menjelaskan, seluruh elemen pemerintahan yang saat ini sedang berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Termasuk Polri yang bertugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya ini harus dilakukan guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, Polri memastikan semuanya terkendali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Walaupun terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Namun tentu bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama,&rdquo; ucap Sigit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Stabilitas keamanan sebagai prasarana utama untuk betul-betul bisa menuju visi indonesia emas 2045 yang saat ini kita rasa kita semua sudah melihat angka-angkanya on the track,&rdquo; tambahnya.</div>

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kepada semua pihak agar tidak terus terpecah akibat beda pilihan politik.

Kapolri Ingatkan Rakyat Cegah Polarisasi akibat beda Pilihan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/19-Desember-2023-Rentan-4278872003.jpg" alt="Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias S.Y. Rumbewas, SH. (papuasatu.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias S.Y. Rumbewas, SH. (papuasatu.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, Zacharias Rumbewas, dengan tulus dan penuh kekhawatiran, mengingatkan peserta pemilihan umum agar berhati-hati terhadap jebakan politik identitas. Dilaporkan dari Antara Selasa (19/12), dalam pernyataannya di Sentani pada hari Selasa, Zakarias menegaskan bahwa politik identitas bukanlah jalan yang baik, karena dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa yang sudah terjalin erat. Dengan suara penuh keprihatinan, Zakarias menyoroti bahaya politik identitas yang, menurut pandangan Profesor Mahfud MD, merupakan suatu cara berpolitik yang cenderung memprioritaskan kelompok-kelompok primordial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013633613/gerakan-perubahan-soroti-bawaslu-terkait-proses-pelanggaran-kampanye-cawapres-nomor-urut-2">Gerakan Perubahan Soroti Bawaslu Terkait Proses Pelanggaran Kampanye Cawapres Nomor Urut 2 </a> Dalam konteks ini, pihak yang berbeda pandangan seringkali dianggap sebagai lawan atau bahkan musuh, yang pada akhirnya dapat memecah belah keharmonisan masyarakat. Dengan penuh semangat, ia menekankan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura seharusnya menyadari bahwa pemilihan umum hanya merupakan sebuah kompetisi, dan dalam kompetisi tersebut, fair play dan sportivitas harus dijunjung tinggi. Ia dengan tegas mengajak semua pihak untuk melihat pemilu sebagai wadah untuk menyuarakan pilihan, tanpa harus melibatkan aspek identitas yang dapat menimbulkan konflik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013611231/baliho-gubernur-giveaway-dicopot-caleg-psi-laporkan-camat-parung-panjang-ke-bawaslu">Baliho Gubernur Giveaway Dicopot, Caleg PSI Laporkan Camat Parung Panjang ke Bawaslu</a> Zakarias juga menyampaikan keprihatinan terhadap politik uang dan politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), yang merupakan penyakit kronis dalam sistem politik. Ia menegaskan perlunya menjauhi kedua bentuk politik tersebut, karena selain dapat merusak integritas pemilu, juga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan suara lembut namun tegas, Zakarias memberikan apresiasi terhadap kegiatan ibadah bersama yang melibatkan kepolisian, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), tokoh agama, masyarakat, dan adat. Menurutnya, kegiatan ini sangat positif untuk mencegah terjadinya gesekan dan konflik yang tidak diinginkan selama pemilu 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013611099/bawaslu-dalami-dugaan-pelanggaran-ajudan-prabowo-mayor-teddy">Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Ajudan Prabowo Mayor Teddy</a> Terakhir, dengan senyum kepedulian, Zakarias berbicara mengenai pemilih pemula di Kabupaten Jayapura yang rentan terhadap politik uang. Dengan kesadaran akan risiko ini, Bawaslu telah melakukan sosialisasi secara intensif, baik melalui pertemuan tatap muka maupun melalui berbagai media. Pesan yang diusung adalah pentingnya menghindari politik identitas demi menciptakan pemilu yang aman dan damai bagi semua warga.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zakarias Rumbewas, dengan kekhawatiran menyampaikan peringatan terhadap politik identitas.

Rentan Terjadi dan Akibatkan Polarisasi Masyarakat, Bawaslu Jayapura Ingatkan Peserta Pemilu Hindari Politik Identitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/Desain-tanpa-judul-6-782621532.jpg" alt="Meta menghapus ribuan akun Facebook palsu. (wbznewsradio.iheart.com)" width="100%">
<figcaption>Meta menghapus ribuan akun Facebook palsu. (wbznewsradio.iheart.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Meta mengumumkan bahwa pihaknya telah menghapus ribuan akun Facebook palsu, lantaran diduga mencemari sistem kampanye politik yang tengah berlangsung di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat. Dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari&nbsp;wbznewsradio.iheart.com, sampai saat ini tercatat sebanyak 4.800 akun Facebook terindikasi palsu yang telah dihapus oleh Meta. Akun-akun Facebook tersebut diduga terkait dengan upaya Tiongkok (China) untuk semakin mempolarisasi perdebatan politik di Amerika Serikat. Akun Facebook sengaja dirancang agar terlihat seperti warga Amerika Serikat pada umumnya. Akun juga dilengkapi dengan foto, nama, dan informasi pribadi, sehingga terlihat seakan-akan asli. Dalam postingan-postingannya, akun palsu tersebut mulai menyebarkan gabungan dari sudut pandang liberal dan konservatif, untuk memperkeruh suasana pemilu. Mereka juga menyebarkan konten politik partisan yang awalnya diposting di X dari berbagai sumber, termasuk politisi, organisasi berita, dan komentator politik. Selain itu, untuk menghindari kecurigaan publik, mereka akan memposting konten lain yang lebih biasa agar terlihat seolah-olah mereka adalah orang sungguhan. Beruntungnya, Meta mengatakan bahwa jaringan akun tersebut telah dihapus oleh pihaknya sebelum dapat mempengaruhi komunitas asli di aplikasi kami. Meta tidak menuduh bahwa upaya tersebut merupakan strategi yang digunakan oleh pemerintah China. Namun, pihaknya mengonfirmasi bahwa akun-akun tersebut memang berasal dari Tiongkok. Ben Nimmo, Pemimpin Global untuk Intelijen Ancaman di Meta, mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan tidak terpengaruh terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya menjelang pemilu tahun depan. "Aktor ancaman asing berupaya menjangkau masyarakat melalui internet menjelang pemilu tahun depan, dan kita harus tetap waspada," jelas Nimmo dalam bahasa Inggris yang dikutip JawaPos.com dari&nbsp;wbznewsradio.iheart.com.

Sampai saat ini tercatat sebanyak 4.800 akun Facebook terindikasi palsu yang telah dihapus oleh Meta.

Meta Lakukan Penghapusan 4.800 Akun Facebook, Ternyata Ini Sebabnya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/unj-480502397.png" alt="DODIK HARNADI" width="100%">
<figcaption>DODIK HARNADI</figcaption>
</figure> MUNCULNYA&nbsp;tiga poros politik dalam kontestasi Pilpres 2024 sejak lama diharapkan bisa mencegah mengerasnya polarisasi. Jejak panasnya Pilpres 2019 masih menyisakan residu politik yang belum hilang. Cebong, kampret, serta simbol insinuasi lain masih belum sepenuhnya sirna. Di media sosial hari-hari ini, kosakata bernada kebencian dan permusuhan masih kerap muncul. Bahkan, aroma kebencian makin mudah ditemui di berbagai grup pertemanan. Jurus-jurus bernuansa agama kembali bangkit untuk meneguhkan kebenaran posisi politik masing-masing. Belum lagi ayat-ayat kebencian yang didalilkan kian menambah panas palagan kontestasi. Ada banyak konten yang alih-alih mengangkat prestasi calon yang dipilih, malah asyik dengan mengumbar aib pilihan yang lain. Gambaran dukung-mendukung dalam arena pilpres tersebut seolah menjustifikasi betapa masih jauhnya kita dari politik yang beradab. Keadaban politik (political civility) muncul dari kegelisahan kontestasi politik yang dipenuhi oleh berbagai bentuk perilaku tidak beradab. Kebencian dan permusuhan menjadi pemandangan yang lebih dominan dalam perbedaan politik. Presiden Barack Obama menjadi salah satu tokoh yang ikut menyuarakan keadaban politik untuk memerangi perilaku niradab akibat perbedaan politik itu. Di Indonesia, frekuensi perilaku niradab dalam politik makin mengemuka sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Meski demikian, jejak ketidakadaban politik ini sejatinya sudah muncul jauh sebelum reformasi 1998. Sebagian pihak melihat keadaban politik sebagai sebuah ilusi. Lebih tepatnya gagasan ideal yang ilusionistik (Zurn, 2013). Sebab, realitasnya, politik selalu berkaitan dengan persaingan dan permusuhan. Meski sebagian melihatnya secara pesimistis, Indonesia sejatinya memiliki modal sosial untuk mewujudkan politik yang beradab. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumber dari jati diri bangsa. Pancasila menjadi pewarna distingtif demokrasi Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia tidak asing dengan aneka nilai keadaban. Sopan santun adalah kekhasan perilaku dan sikap yang bersumber dari nilai kearifan Nusantara. Belum lagi agama menjadi sumber akhlak bangsa Indonesia yang begitu kaya. Karena itulah, untuk menjadi beradab dalam demokrasi, bangsa Indonesia telah memiliki modal sosial yang memadai. Sayangnya, beberapa kali pemilu digelar, modal sosial tersebut seolah tak berbekas. Perilaku politik kita masih jauh dari nilai-nilai keadaban. Kebencian masih menjejali ruang interaksi sosial. Kita perlu menyegarkan kembali berbagai fitur kemuliaan yang melekat pada jati diri bangsa ini. Tentu butuh pemantik untuk menyadarkan semua pihak bahwa politik harus dibangun di atas nilai-nilai keadaban. Bahwa nilai-nilai kearifan Nusantara telah menyediakan modal sosial yang berharga untuk mewujudkannya. Pemantik tersebut perlu diinisiasi oleh setidaknya dua kalangan. Pertama, para politikus yang terlibat langsung dalam kontestasi. Mereka harus mampu mencontohkan model-model berpolitik yang santun dan sejuk. Kampanye negatif boleh dilakukan, yang dibedakan dari kampanye hitam (black campaign). Selama narasi untuk menunjukkan kelemahan lawan dibangun di atas nilai-nilai kompetisi sehat dan data yang valid, dalam ruang demokrasi hal demikian sah untuk dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah narasi penuh kebencian. Apalagi dalam bentuk kampanye hitam yang menyuarakan kebohongan, fitnah, dan permusuhan. Kedua, para intelektual memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam pendidikan politik yang beradab. Intelektual memiliki tanggung jawab moral yang dituntut oleh keluhuran pengetahuan yang dimiliki untuk memastikan bahwa palagan politik tidak terkontaminasi narasi-narasi kebencian. Rakyat harus disadarkan bahwa bersuara dalam politik adalah hak. Sementara menghormati suara orang lain adalah kewajiban. Suara para intelektual harus memenuhi ruang demokrasi dengan gagasan-gagasan yang mendorong pada terciptanya demokrasi sehat. Selah satunya mengenai pentingnya membangun keadaban. Para intelektual yang melibatkan diri secara langsung dalam ruang demokrasi itu sangatlah penting. Sebab, melalui keterlibatan mereka, deliberasi dalam ruang demokrasi dapat terwujud. Ada keprihatinan bahwa demokrasi mengalami defisit deliberasi (Goldfarb, 1998). Bukan karena intelektual menarik diri dari pertukaran diskursus di ruang demokrasi. Tetapi karena informasi yang dipasok oleh gelombang media digital menenggelamkan pesan-pesan kebijaksanaan para intelektual. Bahkan, kalaupun mengemuka, arogansi publik di era &rdquo;matinya kepakaran&rdquo; tidak mengindahkan suara profetik mereka. Demokrasi Hijau Politik yang beradab adalah salah satu faktor penting yang perlu dibangun untuk menciptakan demokrasi hijau. Demokrasi hijau pada awalnya merujuk pada platform politik yang peka terhadap perubahan iklim. Meski demokrasi hijau berakar di dalam paradigma keberpihakan terhadap lingkungan alam, konsep ini juga perlu ditarik ke dalam iklim demokrasi yang sehat dari bentuk-bentuk ketidakberadaban. Sebagaimana lingkungan bumi yang membutuhkan komitmen keberpihakan terhadap kebijakan hijau, alam demokrasi juga membutuhkan komitmen politik hijau. Komitmen politik ini didasarkan atas keadaban dalam berpolitik sehingga ruang politik tidak terkontaminasi oleh polusi yang mengancam substansi demokrasi. Kebencian dan segala bentuk ketidakadaban adalah polusi demokrasi. Polusi ini mengancam terwujudnya demokrasi hijau yang sehat serta bersih dari kebencian dan permusuhan. Demokrasi hijau diharapkan tidak lagi menyisakan residu demokrasi yang baunya masih terus membekas hingga kini.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;DODIK HARNADI, Dosen Sosiologi Fisip Universitas Jember&nbsp;

Munculnya tiga poros politik dalam kontestasi Pilpres 2024 sejak lama diharapkan bisa mencegah mengerasnya polarisasi.

Keadaban Politik dan Demokrasi Hijau

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/JKT-Seminar-Nasional-Kebangsaan-Prabowo-Subianto-SALMAN-TOYIBI-05JPG-3835587629.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan bertema Penguatan Peradaban Menyongsong Indonesia Emas 2045." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan bertema Penguatan Peradaban Menyongsong Indonesia Emas 2045.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ali Munhanif, mengatakan capres Prabowo Subianto merupakan titik tengah, yang bisa menjadi pilihan pendukung Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan.&nbsp; Menanggapi hal itu, Ali mengatakan, skema tersebut sangat logis. Terutama jika Prabowo head to head dengan Ganjar. Maka Prabowo bisa saja unggul. &ldquo;Saya kira hasil riset Poltracking memang benar. Siapapun yang kalah di putaran pertama, maka akan lari ke Prabowo,&rdquo; ungkap Ali, Ahad (8/10). Dari semua capres yang ada, menurut Ali, Prabowo menjadi titik temu dari polarisasi politik yang terjadi di Pemilu 2019 lalu, bahkan Pilkada Jakarta 2017. &ldquo;Harus diakui bahwa Prabowo masih menjadi simbol politik dalam upaya mengakhiri hegemoni PDIP,&rdquo; ungkap Ali. Menurutnya, siapapun yang tidak masuk putaran kedua, maka akan lari ke Prabowo. Tidak mungkin suara pendukung Ganjar lari ke Anies, atau suara Anies ke Ganjar.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013054200/prabowo-kita-tidak-mau-perang-tapi-negara-harus-kuat-agar-tak-diperlakukan-seenaknya">Prabowo: Kita Tidak Mau Perang, tapi Negara Harus Kuat Agar Tak Diperlakukan Seenaknya</a> &ldquo;Konfiguasi pertarungan tiga capes ini, dalam berbagai sisi menguntungkan Prabowo,&rdquo; papar pengamat politik yang mengajar di kampus UIN Jakarta ini. Selain itu, menurut Ali, Peran Jokowi juga ada. Menurut Ali, Tingkat kepercayaan dan kepuasan publk terhadap Jokowi masih kuat. Sehingga jika Jokowi punya preferensi politik terhadap calon tertentu maka juga akan punya efek signifikan.&nbsp; &ldquo;Jokowi tentu punya kepentingan politik khususnya mempertahankan kebijakan-kebijakannya yang belum selesai. Sehingga Jokowi akan memberikan dukungan terhadap capres yang dipercayainya," jelas Ali

Dari semua capres yang ada, menurut Ali, Prabowo menjadi titik temu dari polarisasi politik yang terjadi di Pemilu 2019 lalu.

Pengamat UIN Sebut Prabowo Bisa Menjadi Titik Tengah Polarisasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PKS-Dafar-Pemilu-2024-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bersama sejumlah pengurus menyanyikan mars partai saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). Pada hari pertama pendaftaran, KPU dijadwalk" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bersama sejumlah pengurus menyanyikan mars partai saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). Pada hari pertama pendaftaran, KPU dijadwalk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan, penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah meningkatnya intensitas politik menjelang Pemilu 2024. Menurut Syaikhu, tahun 2023 intensitas politik diprediksi akan semakin tinggi menjelang Pemilu 2024.  Syaikhu lantas menyinggung terjadinya polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat pada Pemilu 2019 lalu. Hal ini terjadi, salah satunya disebabkan karena hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.  "Bangsa ini sudah banyak belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya Pilpres 2019 bahwa kontestasi politik yang seharusnya mengantarkan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, justru malah berujung pada polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat,” kata Syaikhu dalam pidato akhir tahun, Jumat (30/12).  “Salah satu sebab terjadinya polarisasi adalah runcingnya persaingan pada kontestasi Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden,” sambungnya.  Oleh karena itu agar tidak terulang, PKS mendorong terwujudnya tiga pasangan capres dan cawapres. Bahkan, PKS memperjuangkan agar angka Presidential Treshold yang kini 20 persen bisa turun. Sehingga memunculkan lebih dari dua paslon.  “PKS pada Pilpres 2024 menghendaki terbentuknya minimal tiga pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Namun mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Selama ini Presidential Threshol 20 persen amatlah tinggi, sehingga membatasi hak dan peluang partai politik untuk dapat mengusung Capres dan Cawapres,” tutur Syaikhu.  Syaikhu menegaskan, upaya PKS dalam mewujudkan lebih dari tiga paslon, dengan membangun koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat. Ketiga partai itu menggagas Koalisi Perubahan.  “PKS meyakini dengan terbentuknya minimal tiga paslon capres dan cawapres akan mampu memitigasi dan meminimalisasi polarisasi di tengah masyarakat, serta memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi masyarakat,” pungkas Syaikhu.

Cegah Polarisasi, PKS Dorong Hadirnya 3 Paslon pada Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Konferensi-Pers-Terkait-Irjen-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Teddy Minaha" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Teddy Minaha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut siapa pun pemimpin yang terpilih pada Pemilu 2024 akan menghadapi permasalahan berat jika kembali terjadi polarisasi politik.  "Siapa pun yang terpilih akan menghadapi masalah ini. Siapa pun pemimpinnya akan berat," kata Kapolri saat menyampaikan pidato ilmiah dalam Stadium General bertajuk “Anak Muda dan Tantangan Kebangsaan” di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Sabtu.  Menurut dia, Pemilu 2019 menjadi pengalaman dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menuturkan tahapan pemilu sudah mulai berjalan.  Kondisi tersebut, kata dia, tentunya akan memunculkan politik identitas hingga kampanye hitam. Menurut dia, polarisasi masyarakat juga menjadi ancaman di masa depan.  Oleh karena itu, kata dia, persatuan dan kesatuan harus dijaga agar stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta politik juga ikut terjaga.  "Pemilu 2024 harus berkualitas. Jangan mau terprovokasi dan terpolarisasi," katanya. Jangan sampai, lanjut dia, ada saudara atau teman yang bermusuhan hanya gara-gara berbeda pilihan.  &nbsp;

Kapolri: Siapapun Pemimpinnya Akan Berat Jika 2024 Terjadi Polarisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-08-at-17.46.36.jpeg" alt="Ketua DPW PAN Jawa Timur Rizki Sadig. (DOK. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PAN Jawa Timur Rizki Sadig. (DOK. Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca Pemilu 2019, polarisasi masih terjadi di Tanah Air. Situasi itu menurut Anggota Komisi I DPR Rizki Sadig dipicu oleh buzzer. Para buzzer telah memecah belah masyarakat dalam prespektif demokrasi.  Agar polarisasi bisa diredam, Ketua DPW PAN Jawa Timur itu mengajak masyarakat mengedepankan tradisi politik gagasan. "Sudah saatnya semua berkomitmen untuk menertibkan buzzer dan mencegah perpecahan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/6).  "Kami di PAN menawarkan ayo kita hadirkan politik ide dan gagasan. Bukan politik yang saling menjatuhkan," lanjutnya  Rizki Sadig menegaskan bahwa kompetisi Pemilu 2024 harus menggunakan adu ide dan gagasan, bukan perpecahan. "Stigma Cebong-Kadrun tidak selesai-selesai. Berbeda pendapat sedikit langsung dicap cebong atau kadrun. Tak ada ruang untuk adu ide dan gagasan," ungkapnya  Menurut Rizki Sadig, PAN meyakini media sosial adalah ruang terbaik untuk adu ide dan gagasan. Karena, siapa pun bisa terlibat termasuk politisi dan bahkan para kepala daerah.  "Tapi kalau tokoh-tokoh yang ingin mendapatkan keuntungan elektoral ini lebih suka menggunakan buzzer, maka media sosial kita akan terus keruh dengan buzzer," tutup Rizki.

Sentil Buzzer, Politikus PAN Dorong Politik Gagasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/mari-lawan-persekusi_m_135193.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> Munculnya kasus persekusi merupakan fenomena lanjutan terjadinya polarisasi di masyarakat seusai pilkada DKI. Pemerintah dan elite politik gagal merealisasikan rekonsiliasi dua kubu di masyarakat. Kelompok pro dan anti terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seolah menjadi subkultur tersendiri. Sekalipun intensitas pertentangan mereka belakangan mengendur.  Sesuai dengan amanat konstitusi, negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dari segala ketakutan. Nah, maraknya kasus persekusi juga tak terlepas dari lambannya respons negara (baca: pemerintah) dalam mengantisipasi potensi konflik sisa-sisa ketegangan setelah pilkada DKI.  Upaya rekonsiliasi tampaknya hanya terjadi di tingkat elite. Sebaliknya, di tataran akar rumput, sebagian kelompok masih belum lega atas hasil pilkada. Sentimen berlatar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) masih mendominasi motif terjadinya kasus persekusi.  Yang lebih memprihatinkan, ada pihak-pihak tertentu yang &rdquo;menikmati&rdquo; terjadinya kasus persekusi. Mereka seakan memelihara praktik main hakim sendiri ataupun perburuan terhadap sekelompok warga yang berbeda pendapat tersebut.  Isu yang diangkat, pelaku persekusi berhak memburu warga yang jelas-jelas melakukan ujaran kebencian (hate speech) terhadap kelompok atau elitenya. Di satu sisi, memang terjadi praktik tindak pidana. Namun, praktik main hakim sendiri juga tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.  Kita berharap aparat bisa bertindak fair dan transparan dalam menangani kasus persekusi. Sebab, munculnya persekusi juga imbas ketidaktegasan ataupun ketidakadilan aparat dalam menangani sebuah kasus. Warga tertentu tentu tidak akan mengambil alih tindakan aparat dengan melakukan persekusi jika polisi ataupun penegak hukum lainnya tidak tebang pilih. Sekali lagi, kita butuh penegakan hukum yang tidak berat sebelah.  Sebaliknya, warga selayaknya memercayakan penegakan hukum kepada aparat. Membiasakan praktik main hakim sendiri hanya akan memunculkan anarkisme. Kita sudah berkonsensus bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala bentuk pelanggaran hukum sudah sepatutnya ditangani penegak hukum.  Kita juga seharusnya mulai belajar menahan diri dengan tidak melakukan tindakan yang provokatif yang membuka peluang terjadinya persekusi. Kini mari kita cegah munculnya kasus persekusi dari diri kita sendiri. (*)

Mari Lawan Persekusi

polarisasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polarisasi

Berita Terkini