<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/IMG_20230927_165124-2461149380.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (PP POGI) mengeluarkan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pelecehan seksual dalam praktik pelayanan kesehatan terhadap pasien. Belakangan dokter obgyn menjadi sorotan karena ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dr MSF dari Garut, Jawa Tengah.&nbsp; Dalam pernyataan itu Ketua Umum POGI, Yudi M. Hidayat menegaskan bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama. Setiap anggota POGI diwajibkan melindungi pasien dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, sesuai dengan Pasal 5 Pedoman Etik POGI. "Setiap dokter spesialis obstetri dan ginekologi harus menjunjung tinggi integritas, menghormati martabat pasien, dan memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa diskriminasi," ujar Yudi dalam pernyataan itu. Yudi juga menyoroti pentingnya sikap humanistik dalam interaksi antara dokter dan pasien perempuan. Selain itu dia menekankan perlunya lingkungan pelayanan yang aman, menjaga privasi, dan memungkinkan pendampingan tenaga kesehatan yang sesuai. Menurutnya, menanggapi potensi pelanggaran etika POGI menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap laporan pelecehan seksual. Organisasi ini menyatakan tidak akan menoleransi pelanggaran etik dan mendukung proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, POGI menyatakan komitmennya dalam pendidikan berkelanjutan untuk anggotanya, guna memperkuat pemahaman mengenai etika profesi dan perlindungan hak asasi perempuan dalam pelayanan kesehatan. &ldquo;Kami akan selalu menghargai harkat dan martabat setiap perempuan, serta memperjuangkan hak-hak mereka atas pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, sesuai dengan tujuan POGI sebagai advokat kesehatan reproduksi.,&rdquo; tegas Prof. Yudi. &nbsp;

POGI menolak pelecehan seksual dalam pelayanan kesehatan dan menegaskan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

POGI Komitmen Tolak Pelecehan Seksual dalam Pelayanan Kesehatan, Jaga Martabat Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/G54UlGDtqdiQwaGPfRUBVaF8vP9QQohX5Vun2EvQ-3147380576.jpg" alt="Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza)." width="100%">
<figcaption>Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan di Garut dapat atensi dari organisasi kedokteran di tingkat Nasional. Perkumpulan Obsetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menginvestigasi kasus tersebut. Kementerian Kesehatan pun ikut ambil tindakan.&nbsp; Ketua Umum POGI Yudi Mulyana Hidayat menyatakan bahwa kasus yang sudah lama terjadi ini telah ditangani pemerintah daerah. Pihak Dinas Kesehatan setempat bersama IDI dan POGI Jawa Barat telah memeriksa kasus tercela ini. Saat ini, Pengurus Pusat (PP) POGI juga turun tangan. "PP POGI sedang melakukan investigasi dan klarifikasi ulang bentuk pelanggaran yang dilakukan," kata Yudi, Selasa (15/4). Dia menambahkan, jika terbukti ada pelanggaran etika dan disiplin profesi, POGI akan memberikan sanksi tegas.&nbsp; Saat ini PP POGI masih berkoordinasi dengan Ikatan dokter Indonesia (IDI) dan Dinkes Jawa Barat. Tujuannya untuk melakukan pembinaan anggotanya. Oknum dokter tersebut menurut Yudi merupakan anggota baru. Ada kemungkinan POGI memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin praktik. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan bahwa kementeriannya juga sudah bertindak. Mereka telah koordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). "Kami minta menonaktifkan sementara STRnya sambil menunggu investigasi lebih lanjut," tutur Aji. Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi juga turut merespons aksi bejat yang dilakukan oknum dokter kandungan ini. Arifah mengatakan, dukungan pemulihan pada korban akan menjadi prioritas. "Upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya, dan sebagainya," ujarnya usai acara halal bihalal Kementerian PPPA, di rumah dinasnya, Selasa (15/4). Dalam memberikan upaya perlindungan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat. Sehingga dapat diketahui sudah sejauh mana pendampingan yang dilakukan sejak kasus mencuat. "Kalau pun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan. Meski sebetulnya bukan wilayah kami, tapi kami akan bantu," sambungnya. Menurut dia, mencuatnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan ini harus segera ditangani kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi antarkementerian diyakini dapat mengantisipasi dan mengungkap kasus serupa. Karenanya, dalam waktu dekat dia pun berencana untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk membahas hal ini.&nbsp; Seperti diketahui, sebelum kasus Garut ini, ada pula kasus serupa yang dilakukan oleh Dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Priguna Anugerah Pratama, 31. Dia diduga melakukan rudapaksa terhadap tiga orang dengan modus cek alergi hingga transfusi darah. Ia menyuntikkan cairan anestesi kepada para korban, sebelum membawa mereka ke lantai 7 dan melakukan tindakan tak pantas. Sementara, dalam kasus Garut, aksi bejat dokter kandungan terekam dalam CCTV. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @ppdsgramm, terlihat detik-detik sang dokter diduga meraba payudara ibu hamil yang tengah menjalani pemeriksaan USG. Sang ibu hamil pun tampak tak nyaman dan mencoba menghalangi tangan si dokter yang terus berupaya melakukan aksi bejatnya. &nbsp;

Investigasi kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut melibatkan POGI dan Kemenkes untuk memastikan perlindungan  korban.

Kasus Pelecehan oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut, POGI Lakukan Investigasi, Kemenkes Bekukan Sementara STR Pelaku 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/WhatsApp-Image-2023-11-03-at-200350-2888608900.jpg" alt="Gene Solutions (GS) Indonesia berkolaborasi dengan POGI Jaya kembangkan perawatan prenatal di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Gene Solutions (GS) Indonesia berkolaborasi dengan POGI Jaya kembangkan perawatan prenatal di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebagai Ibu hamil, kenyamanan, dan kesehatan janin merupakan prioritas utama. Tidak terkecuali jika berkaitan dengan NIPT (Non-invasive Prenatal Test). Yaitu, tes yang mengidentifikasi kelainan pada janin selama kehamilan, pilihan terbaik bagi mereka yang minim risiko. &rdquo;Demi kenyamanan ibu dan anak, Gene Solutions (GS) Indonesia berkolaborasi dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Jaya memiliki komitmen mengembangkan perawatan prenatal di Indonesia. Melalui peluncuran NIPT triSure sebagai alat pengujian prenatal yang signifikan bagi Ibu dan anak yang belum lahir,&rdquo; ujar Business Head GS Indonesia Dony Hendrawan dalam keterangan resmi. Dony mengatakan, dengan pengujian NIPT triSure, deteksi dini kelainan genetik pada janin seperti down syndrom, sindrom edwards, dan sindrom patau, dapat dipersiapkan dengan perawatan yang tepat bahkan dari sebelum lahir. &rdquo;Sebagai pionir dalam uji genetik prenatal terjangkau di Indonesia, NIPT triSure memungkinkan akses yang lebih luas terhadap tes inovatif ini bagi masyarakat,&rdquo; jelas Dony. Sejalan dengan pernyataan Dony, perwakilan POGI Jaya dr. M. Adya F. Dilmy, BMedSc, Sp.O.G, Subsp. K.Fm mengungkapkan, dengan mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, GS Indonesia telah mengubah cara memahami perawatan prenatal. Hasil dari pengujian itu juga membantu calon orang tua membuat keputusan khusus tentang kehamilan dan perawatan anak yang akan datang. Sehingga, perencanaan masa depan keluarga akan lebih baik. Produk NIPT triSure, lanjut Adya F. Dilmy, tidak hanya mendukung kesejahteraan ibu. Tapi juga memberikan perlindungan dan perawatan yang lebih baik untuk anak yang belum lahir memungkinkan intervensi dini dan perencanaan yang lebih baik untuk masa depan mereka. &rdquo;Dengan berbagai produk inovatif ini, mencerminkan hasil kerja sama dan dedikasi kedua belah pihak yang teguh terhadap inovasi dan keunggulan dalam bidang perawatan kesehatan,&rdquo; tutur Adya F. Dilmy. Ketua POGI JAYA Dr. dr. Didi Danukusumo, Sp.O.G, Subsp.K.Fm, MPH, menyampaikan, pihaknya sebagai organisasi profesi yang mengayomi para dokter spesialis obstetri dan ginekologi di kawasan DKI Jakarta, Depok, dan Bekasi, mengapresiasi kesuksesan acara kolaboratif. Hal itu penting untuk para dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk terus memperbarui dan mengikuti perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi. &rdquo;Sehingga, dalam pelayanan kepada pasien selalu memberikan kualitas terbaik dan praktik berdasar bukti-bukti ilmiah terbaru,&rdquo; papar Didi Danukusumo. Dia menjelaskan, skrining kelainan genetik sejak janin dalam kandungan penting untuk mempersiapkan generasi bangsa Indonesia ke depan yang tangguh dan berkualitas prima. &rdquo;Gene Solution Indonesia telah membantu kita semua dalam upaya mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu membangun SDM unggul Indonesia sejak dari dalam kandungan,&rdquo; ucap Didi Danukusumo.

GS Indonesia berkolaborasi dengan POGI Jaya kembangkan perawatan prenatal. GS Indonesia luncurkan NIPT triSure sebagai alat uji prenatal

Ibu Hamil Penting Ketahui Pemeriksaan NIPT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapan-pasutri-harus-mulai-ikut-program-bayi-tabung-ini-5-kata-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi program bayi tabung." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi program bayi tabung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mereka yang telah menjalani tindakan transfer embrio atau dalam kehamilan tidak disarankan melakukan aktivitas seksual terlebih dulu. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi, dari Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Aida Riyanti.  ”Meski tidak terbukti secara ilmiah bahwa hubungan intim menjadi kontraindikasi pasca tindakan transfer embrio atau dalam kehamilan, kontraksi rahim akibat orgasme bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan,” ujar dokter Aida Riyanti yang praktik di RS Pondok Indah IVF Centre dan RS Pondok Indah, Bintaro Jaya seperti dilansir dari Antara, Jumat (31/12).  Oleh karena itu, Aida mengatakan, aktivitas seksual yang terkait dengan penetrasi penis ke dalam vagina sebaiknya tidak dilakukan dulu.  Lalu bagaimana dengan olahraga, apakah juga tak disarankan? Menurut Aida, pasien program transfer embrio atau salah satu tahap dalam program bayi tabung itu, direkomendasikan untuk menjalani gaya hidup sehari-hari seperti biasa selama periode tunggu setelah tindakan.  Meskipun demikian, olahraga dengan intensitas tinggi seperti aerobik, atau berlari sebaiknya tidak dilakukan dulu hingga mendapatkan konfirmasi kehamilan klinis.  ”Lebih baik, pilih olahraga dengan intensitas rendah seperti jalan kaki, yoga, dan meditasi dengan durasi 30 menit per hari,” papar Aida Riyanti.  Lebih lanjut, menurut dia, ada sejumlah hal yang pasti harus dihindari sama sekali selama periode tunggu itu. Yakni merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol.  Aida mengatakan, setelah transfer embrio, rokok dan alkohol dapat memberikan efek yang sangat merugikan pada perkembangan calon bayi. Setelah embrio transfer, dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi akan meresepkan obat-obatan penunjang untuk meningkatkan kemungkinan embrio untuk terimplantasi atau menempel.  ”Lanjutkan pengobatan suportif seperti yang diinstruksikan dokter,” ucap Aida Riyanti.

Dokter Sarankan Hindari Berhubungan Intim Usai Transfer Embrio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/cakupan_vaksinasi.jpg" alt="TERUS BERJALAN: Vaksinator menyuntikkan vaksin Sinovac kepada peserta di Sentra Vaksinasi Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERUS BERJALAN: Vaksinator menyuntikkan vaksin Sinovac kepada peserta di Sentra Vaksinasi Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan surat edaran untuk petunjuk teknis vaksinasi Covid-19 ibu hamil. Diketahui bahwa ibu hamil merupakan golongan kelompok rentan terpapar Covid-19.  Ketua Umum Perhimpunan Obsterti dan Ginekolog Indonesia (POGI) Ari Kusuma Junuarto pun mengatakan bahwa nantinya juknis vaksinasi untuk ibu hamil akan berbeda dengan kelompok umum, orang tua, dan anak. Dia pun memberikan bocoran terkait hal tersebut.  "Yang pasti ibu hamil suhu sama, hipertensi kita tahu umumnya dibawah 180 boleh, tapi pada ibu hamil ada kondisi yang membuat tensinya tinggi pada saat hamil karena pre-eklamsia. Dengan kehati-hatian, dalam juknis nanti di atas 140/90 tidak dianjurkan," terang Ari dalam telekonferensi pers, Jumat (30/7).  Selain itu, vaksinasi juga akan dipertimbangkan dengan melihat gejala-gejala, sakit kepala, nyeri ulu hati, kondisi penyerta itu pun akan dinilai kembali. Jadi merek diminta untuk melakukan vaksinasi screening dengan suatu checklist melalui Kartu Kendali.  "Untuk vaksin usia kehamilan yang dilakukan itu usia 13 minggu sampai cukup bulan, itu yang kita lakukan, kita anjurkan 33 minggu," ujarnya.  "Kalau ada penyerta lainnya seperti sakit jantung, gula, tapi intinya selama ibu hamil itu terkontrol tidak ada komplikasi akut, maka vaksinasi itu dapat diberikan. Jadi artinya komorbid itu sebagai data penunjang dan suatu kehati-hatian, tapi selama terkontrol ya nggak apa-apa," sambungnya.  Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) POGI Budi Wakeko menambahkan bahwa apabila ibu hamil di vaksinasi pertamanya mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), maka tidak dianjurkan ikut vaksinasi kedua.  "Kalau ada riwayat alergi, apalagi kalau vaksin pertama alergi, vaksin kedua udah pasti tidak direkomendasikan," ungkapnya.

Bocoran Petunjuk Teknis Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil

pogi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pogi

Berita Terkini

POGI Komitmen Tolak Pelecehan Seksual dalam Pelayanan Kesehatan, Jaga Martabat Pasien

Kasus Pelecehan oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut, POGI Lakukan Investigasi, Kemenkes Bekukan Sementara STR Pelaku

Ibu Hamil Penting Ketahui Pemeriksaan NIPT

Dokter Sarankan Hindari Berhubungan Intim Usai Transfer Embrio

Bocoran Petunjuk Teknis Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil

Download Aplikasi JawaPos.com