<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220715-WA0000.jpg" alt="Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drajat Wisnu Setiawan bersaksi di sidang e-KTP di PN Jakarta Pusat, Kamis (14/7). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drajat Wisnu Setiawan bersaksi di sidang e-KTP di PN Jakarta Pusat, Kamis (14/7). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) disebut menang tender proyek e-KTP berdasarkan penilaian objektif. Pernyataan ini disampaikan Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drajat Wisnu Setiawan.  "Nilai teknisnya lebih tinggi PNRI," kata Drajat Wisnu saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/7).  Drajat menjelaskan, hasil proses lelang mengerucut pada tiga konsorsium yang dinyatakan lolos. Ketiga konsorsium itu yakni PNRI, Murakabi, dan Astragraphia.  Saat itu, kata Drajat, tim penitia lelang melakukan proof of concept atau pembuktian konsepnya. Dalam tahapan itu, Murakabi tidak lolos karena ada item-item perangkat e-KTP yang tidak sesuai dengan kualifikasi.  "Ada beberapa hal yang tidak bisa dibuktikan. Output KTP elektronik tidak bisa dimunculkan," ujar Drajat.  Dia pun memastikan, penunjukan PNRI sebagai pemenang e-KTP berdasarkan penilaian objektif. "Ya, pada waktu itu karena penilaian objektif," ungkap Drajat.  Dia mengungkapkan, Astragraphia dan PNRI yang lolos dalam tahap pembuktian konsep dilakukan evaluasi dokumen teknis. Saat itu, ditentukan besaran poin yang diperoleh kedua konsorsium, mulai dari harga penawaran hingga teknisnya.  Menurutnya, pengajuan teknis dan harga yang lebih rendah mendapat skor lebih tinggi dalam proses itu. PNRI disebut Drajat mendapat poin lebih tinggi.  "Di akhir-akhir tanggapan, mengerucut ke dua itu (PNRI dan Astrapraphia). Maka (kemenangan) atas dasar penilaian objektif," pungkas Drajat.  Dalam perkaranya, mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhy Wijaya dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang juga PNS BPPT, Husni Fahmi didakwa mengatur dan mengarahkan proses pengadaan kartu tanda penduduk eletronik (e-KTP).  "Melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung terdakwa I Husni Fahmi dan terdakwa II Isnu Edhi Wijaya telah mengatur dan mengarahkan proses pengadaan barang/ jasa paket pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011- 2013 untuk memenangkan Konsorsium PNRI," kata Jaksa KPK Putra Iskandar membacakan surat dakwaan.  Jaksa menyebut, Husni Fahmi dalam paket pengadaan proyek e-KTP diperkaya sebesar USD 20 ribu. Dugaan korupsi e-KTP ini juga disebut memperkaya (Perum PNRI) dan perusahaan anggota konsorsium PNRI lainnya.  Akibat perbuatannya, keuangan negara dalam kasus e-KTP dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun. Perbuatan ini juga dilakukan bersama-sama dengan Andi Narogong, Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, Wahyudin Bagenda, dan Johanes Marliem.  Isnu Edhy Wijaya dan Husni Fahmi didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Saksi Dugaan Korupsi E-KTP Sebut PNRI Menang Tender secara Objektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/erick-dok-humas.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Percetakan Uang RI (Peruri) bersama dengan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) memperkenalkan AKHLAK sebagai core values yang baru bagi insan klaster percetakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Direktur Utama PNRI Sigit Yanuar Gunarto mengatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menerapkan AKHLAK sebagai core values setiap insan PNRI. Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional.  "Harapan kami melalui keseragaman core values ini dapat membuat sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional sehingga dapat membawa BUMN Indonesia bersaing di kancah internasional," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (10/9).  Sementara, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya juga berharap bahwa pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi ini dapat menjadikan AKHLAK sebagai nilai-nilai yang tertanam dan mengakar sehingga menjadi budaya perusahaan yang mencerminkan tindakan dan perilaku.  "AKHLAK merupakan tata nilai baru yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh insan Peruri dalam berperilaku dan menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari," imbuhnya.  Menurutnya, AKHLAK merupakan pembaruan dari tata nilai Peruri sebelumnya yaitu INSTINK yang bertujuan untuk membentuk karakter yang positif demi mewujudkan perusahaan yang lebih baik. "Meski begitu tata nilai baru tidak mengubah makna yang terkandung pada tata nilai perusahaan sebelumnya namun semakin dioptimalisasi melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya,"ucapnya.  Sebagai wujud keseriusan dalam pengimplementasian AKHLAK, jajaran Direksi dan Pimpinan dari Peruri dan PNRI telah menandatangani komitmen bersama untuk selalu menjalankan nilai-nilai tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.  Deputi Bidang SDM dan TI Kementerian BUMN, Alex Denni mengatakan bahwa BUMN perlu meningkatkan daya saing globalnya. Namun, hal ini mustahil dilakukan apabila setiap BUMN berdiri dengan core value-nya masing masing. Oleh karena itu, AKHLAK dibentuk guna mensinergikan nilai-nilai yang ada di BUMN.  Alex menambahkan bahwa saat ini dunia berada di era yang disruptif dan sedang mencari keseimbangan baru melalui teknologi. Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar global dapat bertahan karena memiliki sistem budaya kerja yang adaptif pada disrupsi.  "Dalam menghadapi perubahan yang cepat dan disruptif, tidak ada cara lain yang harus ditempuh oleh BUMN selain menjalankan transformasi," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=I6T-A3lfAcc  &nbsp;

Peruri dan PNRI Terapkan Akhlak jadi Core Value Percetakan BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/perum-lokananta-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar gembira bagi penggemar rekaman musik berupa piringan hitam (vinyl record). Dalam waktu dekat Perum Percetakan Negara RI (PNRI)-Lokananta akan kembali memproduksi cakram yang sempat booming beberapa dekade lalu itu.  Kepala Perum PNRI Cabang Surakarta-Lokananta Marini menuturkan, mereka menerima banyak permintaan dari masyarakat untuk memproduksi kembali vinyl record. "Dari sisi kajian bisnis saat ini kami dalam tahap feasibility study (studi kelayakan)," katanya dilansir dari Antara, Rabu (11/12).  Marini menuturkan, beberapa bulan lalu pihaknya mengikuti pameran Komunitas Vinyl di Belanda. Dari situ, dia mendapat informasi bahwa banyak anggota komunitas khususnya kolektor yang kesulitan menemukan piringan hitam.  "Mereka ingin cari vinyl vintage. Kami melihat di pasaran masih diminati sehingga saat ini kami masih dalam proses apakah bisa dikomersialkan lagi oleh PNRI," katanya.  Ia mengatakan saat ini Lokananta sedang menginventarisasi jumlah piringan hitam yang sudah menjadi koleksi sejak awal produksi. Sebagaimana diketahui, vinyl record banyak diproduksi pada 1951-1971.  "Dari tahun itu industri sudah beralih ke kaset. Mereka (masyarakat) lebih meminta kaset, akhirnya beralih dari piringan hitam ke kaset," kata Marini.  Bahkan ia mengatakan jumlah kaset yang diproduksi oleh PNRI-Lokananta masih sekitar 2.000 kaset perbulan.  Sementara itu, kata dia, untuk bisa memproduksi kembali piringan hitam, Lokananta perlu dana tambahan. Anggaran tersebut termasuk untuk pengadaan alat pencetak piringan hitam yang memerlukan investasi sebesar Rp 4 miliar.  "Oleh karena itu kami akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk pengadaan alat ini karena masih banyak yang berminat dan bahkan mencari piringan hitam," kata Marini.  Ia mengatakan, langkah tersebut juga untuk memberikan pesan kepada masyarakat luas bahwa Lokananta masih aktif, namun tetap diselaraskan dengan kondisi saat ini.

Banyak Permintaan, Lokananta Berencana Produksi Lagi Piringan Hitam

PNRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PNRI

Berita Terkini

Saksi Dugaan Korupsi E-KTP Sebut PNRI Menang Tender secara Objektif

Peruri dan PNRI Terapkan Akhlak jadi Core Value Percetakan BUMN

Banyak Permintaan, Lokananta Berencana Produksi Lagi Piringan Hitam

Download Aplikasi JawaPos.com