<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Bupati-Pemalang-Mukti-Agung-Wibowo-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo usai diperiksa usai OTT KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo usai diperiksa usai OTT KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Selain Mukti, KPK juga melimpahkan berkas tersangka pihak swasta atau Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo (AJW).  "Jaksa KPK Ikhsan Fernandi telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa MAW dan AJW ke Pengadilan Tipikor pada PN Semarang, Jawa Tengah," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Rabu (21/12) dikutip dari Antara.  Ia mengatakan, usai berkasnya dilimpahkan ke pengadilan, maka status penahanan dua terdakwa itu pada saat ini menjadi wewenang Pengadilan Tipikor Semarang. Kendati demikian, tempat penahanan sementara masih dititipkan pada Rutan KPK.  Mukti Agung Wibowo ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Jakarta, dan Adi Jumal Widodo ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, Jakarta.  "Untuk agenda sidang perdana, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa akan dilaksanakan pada 27 Desember 2022," ujarnya.  KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut. Selain penerima suap, yakni MAW dan AJW, empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap.  Mereka adalah Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang Sugiyanto (SG), Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuaris Nitbani (YN), dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang Mohammad Saleh (MS).  KPK menjelaskan, tersangka MAW, setelah beberapa bulan dilantik menjadi Bupati Pemalang, merombak dan mengatur ulang posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.  Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Pemalang.  Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, KPK menduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW yang meminta agar para calon peserta menyiapkan sejumlah uang jika ingin diluluskan. Selanjutnya, AJW selaku orang kepercayaan MAW memasukkan uang yang diberikan secara tunai itu ke dalam rekening bank miliknya untuk keperluan MAW.  Besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi sesuai dengan level jenjang dan eselon, berkisar antara Rp60 juta sampai Rp350 juta.  Pejabat yang memberi uang suap untuk jabatan di Pemkab Pemalang ialah SM untuk posisi penjabat Sekda, SG untuk kepala BPBD, YN untuk kadis Kominfo, dan MS untuk kadis PUPR.  Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, MAW melalui AJW diduga telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain, dengan jumlah sekitar Rp4 miliar.  KPK juga menduga MAW telah menerima uang dari pihak swasta lain terkait jabatannya selaku Bupati sekitar Rp2,1 miliar, dan hal itu akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK.

Berkas Bupati nonaktif Pemalang Dilimpahkan ke PN Tipikor Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BANK-JATENG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-  Tiga terdakwa korupsi Bank Jateng Cabang Blora telah divonis majelis hakim Tipikor Semarang. Hukuman penjara paling tinggi diterima Ubaydillah Rouf. Yakni, selama 16 tahun kurungan dan pidana denda Rp 800 juta serta membayar uang pengganti Rp 71 miliar.  Sejauh ini, putusan pada Ubaydillah yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blora itu termasuk rekor tersendiri di Blora. Sebetulmnya, jaksa menuntut hukuman selama 18 tahun penjara.  Meski telah divonis, Ubaydillah masih belum dicopot sebagai ASN. Statusnya baru diberhentikan sementara.  ’’Untuk ASN tersandung kasus dugaan korupsi Bank Jateng itu kami masih menunggu keputusan hakim, sampai inkracht baru bisa mengeluarkan surat pemberhentian,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono seperti dikutip Jawa Pos Radar Bojonegoro, Minggu (17/7).  Heru menjelaskan, walaupun sudah ada putusan dari majelis hakim kepada terdakwa, masih ada hak Ubaydillah untuk mengajukan banding.Yaang bersangkutan masih bisa melakukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) hingga Peninjauan Kembali (PK). Karena diberhentikan sementara, Ubaydillah masih mendapat setengah gaji. ’’Sampai putusan keluar,’’ ungkapnya.  Menurut Heru, ASN yang terjerat pidana korupsi nanti bisa berdampak pada sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Untuk itu, pihaknya berharap kepada ASN lain untuk menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi. Dengan demikian, kejadian serupa tidak berulang.  Putusan kasus korupsi di Bank Jateng Cabang Blora tersebut sudah keluar pada website SiPP Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Sidang putusan digelar Kamis (14/7) lalu. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.  Humas Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang Kukuh Subiyakto membenarkan jika tiga terdakwa dugaan korupsi penyalahgunaan pinjaman properti di Bank Jateng itu telah disidang majelis hakim. Tiga terdakwa itu adalah Direktur PT Gading Mas Properti Blora Ubaydillah Rouf, mantan Kepala Bank Jateng Cabang Blora Rudatin Pamungkas, dan Teguh, salah seorang kontraktor.  Untuk mantan Kepala Bank Jateng Cabang Blora Rudatin Pamungkas divonis pidana penjara selama 13 tahun. Soal upaya banding yang kemungkinan akan dilakukan oleh para terdakwa, Kukuh mengaku belum mengetahui. ’’Akan dipastikan dulu ada upaya banding atau tidak dari terdakwa,” jelasnya.  Aset Tersebar di Wilayah Pati dan Blora  Sementara itu, berdasar putusan majelis hakim, juga mengungkap beberapa aset milik Ubaydillah. Aset tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda itu dapat disita dan dilelang. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun.  Beberapa aset yang disebutkan dalam putusan majelis hakim antara lain sebidang tanah dan bangunan seluas 1.300 meter persegi beserta Sertifkat Hak Milik (SHM) No. 309/Tempelan dan Sertifikat Hak Tanggungan terletak di Tawangrejo Kecamatan Tunjungan, Blora.  Selain itu, sebidang tanah seluas 735 meter persegi beserta SHM dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1239/Sendangharjo yang terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora.  Lalu, sebidang tanah dan bangunan seluas 3.410 meter persegi beserta SHM No. 61/Widorokandang dan Sertifikat Hak Tanggungan terletak di Desa Widorokandang, Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Sebidang tanah dan bangunan seluas 370 meter persegi beserta SHM No. 904/Widorokandang di Desa Widorokandang, Kabupaten Pati.  Sebelumnya, Bareskrim Polri melihat ada dugaan korupsi dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) dan pinjaman rekening koran di Bank Jateng cabang Blora pada periode 2018 - 2019. Saat itu, proses pengajuan dan penggunaan kredit tidak sesuai peruntukan. Namun, bank milik Pemprov Jateng itu justru kembali menyalurkan kredit.  Dari keterangan yang dihimpun, Rudatin justru menutupi masalah kredit macet di tahap awal. Adapun Ubaydillah sebagai pengembang perumahan turut diduga bersekongkol merekayasa persyaratan calon debitur KPR bagi 140 orang.  Akibat kasus ini, kerugian negara dari kantor Bank Jateng Cabang Blora itu mencapai Rp 115,58 miliar. Berkas perkara dilimpahkan kepada PN Tipikor Semarang pada 24 Februari 2022 lalu.

Pembobol Bank Jateng Divonis 16 Tahun, Masih Dapat Gaji sebagai ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani menjalani sidang perdana perkara dugaan korupsi yang melilitnya. Dalam sidang yang digelar di PN Tipikor Semarang, sepasang suami istri anggota Polres Blora, Jawa Tengah, ini didakwa melakukan korupsi uang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora yang merugikan negara sebesar Rp3,049 miliar.  Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Darwadi, mengatakan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2021 tersebut, terungkap saat dilakukan pengecekan tutup buku akhir tahun pada Januari 2022.  Dalam pengecekan tersebut, diketahui ada bukti setor yang dananya belum terbayarkan oleh terdakwa Eka Maryani yang menjabat sebagai bendahara penerima di Satlantas Polres Blora itu.  Dari penelusuran, ternyata uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara itu digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa.  Terdakwa Etana Fani Jatnika memasukkan uang yang merupakan dana PNBP tersebut ke akun Paypal miliknya dalam beberapa tahap dengan besaran yang bervariasi.  Uang yang dimasukkan dalam akun Paypal tersebut akan diendapkan dan diharapkan akan memperoleh bonus.  Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara atas penyalahgunaan dana PNBP tersebut mencapai Rp3,049 miliar.  Dari kerugian sebesar itu, kedua terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp1,3 miliar.  "Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp1,3 miliar, sehingga kerugian negara sejumlah Rp1,65 miliar," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad tersebut.  Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.  Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Pasutri Anggota Polres Blora Didakwa Korupsi Duit Setoran PNBP Rp 3 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-belum-temukan-sosok-wakil-ketua_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kades Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Zaenal Arifin, 40, dituntut lima tahun enam bulan penjara di PN Tipikor Semarang. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi uang hasil penjualan tanah aset desa (bengkok).  Sebelumnya Zaenal arifin sempat mangkir dari tugas-tugasnya sebagai kepala desa beberapa bulan, dan akhirnya diberhentikan. Dia membawa kabur uang ganti rugi penjualan tanah bengkok desa yang terdampak proyek jalan Tol Trans Jawa.  "Di persidangan PN Tipikor yang diketuai Casmaya SH MH dengan anggota Dr Robert Pasaribu SH dan Agoes Prijadi SH. Kami mengajukan tuntutan penjara 5 tahun 6 bulan penjara pada terdakwa," ujarnya seperti dikutip Radar Tegal (Jawa Pos Group), Senin (15/2).  Ditegaskan, terdakwa terbukti sempat menggunakan ganti rugi tanah bengkok yang terimbas proyek jalan tol senilai Rp 800 juta. Dari uang sejumlah itu hanya tersisa Rp 200 juta dan berhasil disita penyidik sebagai barang bukti.  Aksi ini dilakukan terdakwa di tahun 2018 silam. Sisa uang ganti rugi tersebut berhasil diamankan penyidik dari tangan terdakwa lantaran masih tersimpan di buku tabungan BRI.  “Terdakwa sempat menguasai tanah bengkok desa seluas 3.000 meter persegi dan mendapatkan ganti rugi kurang lebih Rp 800 juta akibat proyek jalan tol," cetusnya.  Uang ganti rugi tersebut digunakan oleh terdakwa sekitar Rp 500 juta untuk berbisnis dengan rekannya. Dan dari pengakuan terdakwa, pihaknya tertipu dari bisnis yang sempat dijalaninya. "Terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi, " ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/cETo1scIGws

Bawa Uang Ganti Rugi Rp 800 Juta, Eks Kades Malah Ditipu Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bobol-bank-jateng-hingga-rp-447-miliar-husni-divonis-65-tahun_m_.jpg" alt="Sidang putusan kasus pembobolan Bank Jateng di Pengadilan Tipikor, Semarang, Selasa (19/2)." width="100%">
<figcaption>Sidang putusan kasus pembobolan Bank Jateng di Pengadilan Tipikor, Semarang, Selasa (19/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Terdakwa pembobol Bank Jateng cabang Pekalongan senilai Rp 4,47 miliar, Moh Fredian Husni divonis 6,5 tahun penjara, Selasa (19/2). Lelaki 27 tahun itu juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara jika tidak mau harta bendanya disita untuk dilelang. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang&nbsp;itu, Hakim Aloysius Prihananto Bayuaji menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar aturan tentang upaya pemberantasan korupsi. Seperti tercantum pada Pasal 3 subsider Pasal 3 juncto 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 atau diubah sebagaimana Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. "Menjatuhkan pidana penjara enam tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 200 juta. Apabila denda tak dibayarkan maka akan diganti kurungan tiga bulan," kata Aloysius dalam amar putusannya. Selain itu, terdakwa juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 4,47 miliar. Apabila tidak dibayarkan, maka Husni harus merelakan harta bendanya disita untuk kemudian dilelang dan penambahan kurungan tiga tahun. Kasus ini diketahui bermula saat terdakwa bekerja menjadi teller kantor kas mobil Bank Jateng. Kala itu, dia bertugas membantu proses pengisian uang di enam mesin ATM di Bank Jateng Cabang Pekalongan. Namun pada pelaksanaannya, terdakwa malah mengurangi atau mengambil uang yang seharusnya disetor ke mesin ATM. Perbuatannya ini berlangsung sejak Mei 2017 sampai Mei 2018. Total tindakan terdakwa selama setahun itu adalah 304 kali. Dengan besaran uang yang ia ambil sekitar Rp 4,47 miliar. Vonis tersebut&nbsp;lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa. Pasalnya, Hakim tak sependapat akan tuntutan jaksa yang menilai terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. Mengingat kedudukan terdakwa sebagai teller sekaligus person in charge dalam proses pengisian mesin ATM milik Bank Jateng,"&nbsp;tambah Aloysius "Perbuatan terdakwa telah merusak citra perbankan. Namun terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan telah membayar kerugian negara atau menyetorkan Rp 75 juta,"&nbsp;lanjutnya. Atas vonis tersebut, baik jaksa maupun kuasa hukum Husni menyatakan pikir-pikir.

Bobol Bank Jateng Hingga Rp 4,47 Miliar, Husni Divonis 6,5 Tahun