<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/30/WhatsApp-Image-2026-01-30-at-155038-1088552336.jpg" alt="Lahan warga diduga disewakan secara ilegal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lahan warga diduga disewakan secara ilegal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus sengketa lahan di Tangerang Selatan memasuki babak baru. Meski pengadilan telah menetapkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), lahan milik Herman Darman diduga justru disewakan secara sepihak oleh pihak tergugat, Irvan Muliana Nugraha. Hal itu disampiakan Madsanih Manong, kuasa hukum Herman Darman. Padahal menurut dia, secara hukum Herman Darman adalah pemilik sah atas lahan seluas 804 meter persegi tersebut. Hal ini tertuang dalam Putusan PN Tangerang Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Tng yang diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 134/PDT/2024/PT.BTN. Ironisnya, lanjut dia, dugaan penyewaan lahan kepada pihak ketiga ini terungkap justru saat proses eksekusi sedang diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Pihaknya menilai tindakan ini sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi peradilan. &rdquo;Ini bukan sekadar pelanggaran hukum perdata. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang sudah inkrah. Negara tidak boleh kalah oleh pihak yang secara sadar mengabaikan hukum,&rdquo; ujar Madsanih Manong, Jumat (20/1). Tak hanya masalah kepemilikan, dia menjelaskan, tim kuasa hukum juga menemukan adanya aktivitas konstruksi yang mencurigakan. Di atas lahan sengketa tersebut, berdiri bangunan yang diduga kuat tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Merespons temuan ini, laporan resmi telah dilayangkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata). Madsanih mendesak agar pemerintah daerah tidak menutup mata. &rdquo;Satpol PP adalah penegak perda. Jika bangunan itu ilegal dan berdiri di atas lahan bermasalah secara hukum, maka wajib disegel. Bila perlu, bongkar paksa. Jangan biarkan hukum dipermainkan,&rdquo; tandas Madsanih Manong. Langkah hukum Herman Darman tidak berhenti di urusan perdata. Masalah ini kini merembet ke ranah pidana. Laporan polisi terhadap Irvan Muliana Nugraha dikabarkan telah menyelesaikan tahap penyelidikan di Polres Tangerang Selatan. Kuasa hukum memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas agar tidak ada preseden buruk terkait kepastian hukum di Tangerang Selatan. "Kami tidak ingin ada kesan hukum tumpul ke atas. Semua proses hukum sedang berjalan, perdata sudah inkrah, eksekusi sedang diproses, pidana menunggu gelar perkara. Kami akan kawal sampai ada kepastian hukum,&rdquo; ucap Madsanih.

Lahan warga di Tangsel diduga disewakan ilegal meski putusan sudah inkrah. Kuasa hukum lapor, dorong Satpol PP bongkar bangunan ilegal

Lahan Warga Tangsel Diduga Disewakan Ilegal, Kuasa Hukum: Negara Jangan Kalah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/sidang-1962316525.jpg" alt="Sidang gugatan warga Karelia Village Gading Serpong, Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang, digelar di PN Tangerang, Selasa (10/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sidang gugatan warga Karelia Village Gading Serpong, Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang, digelar di PN Tangerang, Selasa (10/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang gugatan warga Karelia Village Gading Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Selasa (10/9). Sidang mengagendakan keterangan saksi dari pihak penggugat.&nbsp; &rdquo;Sidang menghadirkan dua saksi warga Karelia Village terkait mosi tidak percaya warga terhadap kepengurusan RW/RT Karelia,&rdquo; jelas Airlangga Dwi Nugraha, kuasa hukum dari warga Karelia Villaga, di PN Tangerang, Selasa (10/9). Dia menjelaskan, gugatan perdata warga yang teregister 507/Pdt.G/2024) PN Tng&nbsp;terkait konflik warga dan RT/RW dalam pengelolaan klaster mandiri yang dikelola RT/RW secara semena-mena. Tidak ada transparansi keuangan yang jelas dalam mengelola klaster. Dalam materi gugatan, kata Airlangga perbuatan para tergugat menyalahi ketentuan pasal ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf (f) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. &rdquo;Ini menyangkut legal standing RT/RW yang membentuk kepengurusan pengelolaan IPKL yang tidak tepat. Ini menyalahi aturan, di mana Lurah Medang sudah merekomendasikan warga untuk mengelola secara mandiri dengan membentuk paguyuban warga,&rdquo; jelas Airlangga. Dalam materi gugataan Airlangga menjelaskan, perbuatan para tergugat masing-masing tergugat 1 ketua RW 029, tergugat 2 ketua RT 001, tergugat 3 ketua RT 002, dan tergugat 4 ketua RT 003, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedanagan, Kabupaten Tangerang, secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi dan aspirasi para penggugat sebagai warga klaster Karelia Village dan warga lain.&nbsp;Kemudian, lanjut Airlangga, dalam mendirikan badan hukum dan Perkumpulan Karelia Gading Serpong merupakan&nbsp;perbuatan melawan hukum. &rdquo;Menyatakan perbuatan para tergugat masing-masing tergugat&nbsp; yang secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi dan aspirasi para penggugat sebagai warga klaster Karelia dan warga lain. Menyuruh atau meminta para penggugat (dan semua warga Karelia) agar membayar iuran IPKL ke rekening atas Nama Karelia Gading Serpong dengan pengelolaan dana IKPL tidak transparan dan akuntabel,&rdquo; papar Airlangga di persidangan.&nbsp; Perselisihan warga di Perumahan Klaster Karelia Village dan Ketua RT/RW sudah lama terjadi. Warga merasa geram dengan kepemimpinan RT dan RW di lingkungannya. Konflik itu sebenarnya sudah dimediasi kelurahan dan kecamatan. Namun,&nbsp;konflik belum usai. Kasus itu akhirnya bergulir di persidangan.

Sidang gugatan warga Karelia Village Gading Serpong, Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang, digelar di PN Tangerang, Selasa (10/9)

PN Tangerang Gelar Sidang Mosi Tidak Percaya Warga Karelia Gading Serpong yang Viral karena Dugaan RW Arogan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/rumah-eksekusi-514534414.png" alt="SENGKETA KEDUA: Rumah di Jalan Nginden Intan Timur VI/31 yang akan dieksekusi Pengadilan Negeri Surabaya." width="100%">
<figcaption>SENGKETA KEDUA: Rumah di Jalan Nginden Intan Timur VI/31 yang akan dieksekusi Pengadilan Negeri Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Witjaksono dan Rina Gunarni Faisah baru saja memiliki rumah di Jalan Nginden Intan Timur VI/31. Keduanya mendapatkannya berdasar eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 16 Desember 2022. Namun, kini mereka terancam angkat kaki dari rumah tersebut. Juru sita PN Surabaya akan mengeksekusi rumah itu lagi berdasar permohonan pihak lain besok (26/9). Pengacara Witjaksono dan Rina, Odie Hudiyanto, mengatakan, kedua kliennya awalnya bersengketa dengan pemilik lama rumah tersebut di PN Tangerang. Sengketa itu terkait investasi proyek pemasangan iklan. Namun, ternyata proyek itu fiktif. Majelis hakim mengabulkan gugatan kliennya atas pemilik rumah. Pemilik rumah tidak dapat mengembalikan uang yang diinvestasikan Witjaksono dan Rina senilai Rp 2,5 miliar. Hingga kemudian juru sita PN Surabaya mengeksekusi rumah itu atas permohonan Witjaksono dan Rina berdasar putusan PN Tangerang. Namun, keduanya dikejutkan dengan panggilan dari PN Surabaya untuk mengosongkan rumah tersebut atas permohonan eksekusi dari pihak lain. Kini Witjaksono dan Rina telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap rencana eksekusi tersebut. &rsquo;&rsquo;Pemohon eksekusi ini nama yang baru muncul tiba-tiba dan mengaku sebagai pemenang lelang rumah di Nginden Intan Timur tersebut. Dia mengaku membeli lelang dari KPKNL Surabaya pada Desember 2022,&rsquo;&rsquo; ungkap Odie. Odie keberatan. Menurut dia, rumah itu sudah dikuasai kliennya sejak 2019 sejak belum dieksekusi. Dia juga sudah memasang plang besar di depan rumah bahwa rumah itu milik Witjaksono. Odie yakin pemohon eksekusi tahu rumah tersebut telah dikuasai kliennya saat membelinya. Karena itu, pemohon eksekusi bukan sebagai pembeli yang beriktikad baik. Humas PN Surabaya AA Gede Agung Parnata menyatakan, eksekusi terhadap rumah tersebut tetap akan dilaksanakan meski masih ada gugatan perlawanan. &rsquo;&rsquo;Sudah menjadi kebijakan pimpinan dan sudah ditelaah sebelum diputuskan untuk eksekusi. Kami bisa eksekusi tanpa harus menunggu inkracht,&rsquo;&rsquo; tutur Agung.&nbsp;(gas/c17/eko)

Witjaksono dan Rina Gunarni Faisah baru saja memiliki rumah di Jalan Nginden Intan Timur VI/31. dari eksekusi juru sita PN Surabaya.

Witjaksono dan Rina Punya Rumah dari Eksekusi, Kini Terancam Dieksekusi Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Sidang-Vonis-Skema-Ponzi-Emas-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim PN Tangerang mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Korban Skema Ponzi Rp1 Triliun. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan menjatuhkan pidana selama 13 tahun, dan denda Rp2 Miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim menolak seluruh eksepsi pihak tergugat.  “Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan Majelis Hakim menghukum tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp53 Miliar pada 8 orang korban yang menggugat,” kata Managing Partner VISI LAW OFFICE, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (20/7) malam.  Selain memerintahkan agar tergugat membayar ganti rugi, majelis hakim juga memerintahkan agar barang bukti aset yang disita dari nomor 265 sampai dengan 287 dikembalikan pada 22 orang korban secara proporsional. Rincianya: 22 orang korban ini terdiri dari 16 korban yang masuk dalam berkas perkara dan 6 korban tambahan yang diajukan menggunakan Gugatan Pasal 98 KUHAP.  "Penegasan pada pertimbangan hakim dan amar putusan tersebut kami sambut baik. Kami di VISI LAW OFFICE berharap putusan menjadi inspirasi bagi seluruh penegak hukum untuk lebih serius memperhatikan hak para korban kejahatan,” tambah Febri Diansyah.  Putusan yang menggabungkan perkara perdata dan pidana tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pk15.00 WIB hari ini (20/7) dengan majelis Hakim FATHUL MUJIB, S.H., M.H. (Ketua), RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum. (Anggota I), ARIF BUDI CAHYONO, SH. (Anggota II).  Sebelumnya penggabungan gugatan menggunakan Pasal 98 KUHAP ini diajukan oleh 8 orang korban yang didampingi oleh Kantor Hukum VISI LAW OFFICE. Gugatan ini diajukan dengan tujuan, agar proses peradilan pidana lebih serius memperhatikan nasib korban kejahatan.  Dalam amar putusannya, selain mempertimbangkan pembuktian Dakwaan JPU, sesuai Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim membuat uraian terpisah secara rinci sebelum mengabulkan Gugatan Pasal 98 KUHAP.  Dalam salah satu pertimbangannya, hakim menegaskan pemahaman frase "orang lain" pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP, berarti membuka ruang bagi siapa saja yang merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa untuk mengajukan gugatan sebelum JPU mengajukan Tuntutan. Namun jika ada korban yang tidak ikut menggugat tentu saja hal itu merupakan pilihan masing-masing korban.  "Kami sambut baik putusan tersebut, semoga ini menjadi terobosan penting di praktik peradilan kita agar posisi korban lebih diperhatikan dan kerugian korban dipulihkan dari aset yang disita," tandas Febri Diansyah.  Di lain pihak, sesuai Hukum Acara (KUHAP) yang berlaku, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada pihak JPU dan Terdakwa/Kuasa Hukum untuk melakukan upaya hukum banding atau menerima putusan tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat (1) KUHP, maka penggabungan perkara pidana dan perdata tersebut juga akan berlangsung dalam tingkat banding.  "Kami akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut dan melihat potensi langkah hukum lanjutan yang perlu dilakukan agar pemulihan kerugian korban kejahatan dalam kasus ini bisa secara maksimal dilakukan. Kami harap Mahkamah Agung juga memperhatikan terobosan penting ini agar dapat menjadi sikap bersama lembaga peradilan ke depan", tutup Febri Diansyah.

Gugatan Skema Ponzi Rp 1 T Dikabulkan, Aset 22 Korban Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Febri-dan-Rasamala-di-Sidang-Skema-Ponzi-Visi-Law-Office.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus skema ponzi emas Rp 1 Triliun kembali dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Dalam sidang yang digelar pada Senin (4/4) kemarin, saksi M Ibadi yang tak lain merupakan kuasa hukum terdakwa sebelumnya, mengatakan bahwa sekitar Maret - April 2021, dirinya pernah membuat daftar aset terdakwa. Saat itu kata saksi, banyak korban sedang menuntut kerugian pada terdakwa. Hal itu dikatakan saksi M Ibadi, saat dicecar kuasa hukum 8 orang korban, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang.  Dalam sidang tersebut, saksi M Ibadi juga mengaku pernah mendatangi toko emas terdakwa yang berlokasi di BSD, bersama terdakwa dan 2 orang lainnya. Pada saat itu saksi melihat emas ditimbang dengan total 40 kg dan diserahkan pada Zam dan Buyung. Namun Saksi mengakui tidak mengikuti ke mana emas dibawa. Hal ini karena saksi diturunkan di tengah jalan dekat Cilandak Town Square (Citos) sekitar pukul 03.00 dini hari. Saksi menyebut ada 20 kg emas yang lebih lanjut diserahkan pada Ali Boy yang juga masih keluarga terdakwa.  “Dalam persidangan ini mulai terungkap ada 40 kg emas yang belum disita dan seharusnya digunakan untuk mengganti kerugian korban,” ujar Rasamala Aritonang Selasa (5/4). Namun tetap menjadi pertanyaan, kemana aset terdakwa yang lain, padahal seharusnya berjumlah lebih banyak agar dapat mengganti kerugian seluruh korban.  Selain terungkapnya fakta baru keberadaan emas 40 kg tersebut, Rasamala mengatakan, Visi Law Office juga mengapresiasi majelis hakim yang telah membuka ruang yang luas bagi para korban , dalam persidangan perkara penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Harapannya memang sikap majelis hakim seperti ini dapat memperkuat semangat untuk bisa memulihkan kerugian korban secara adil.  Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum korban diberikan kesempatan menggali secara mendalam fakta-fakta melalui keterangan saksi dan melakukan pengecekan bukti-bukti yang diajukan terdakwa.  Mengacu pada Hukum Acara Perdata, kuasa hukum korban juga mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset terdakwa yang sebelumnya diduga dialihkan pada pihak lain. “Mohon izin yang mulia, kami ajukan sita jaminan untuk emas 40 kg yang telah terungkap sebagai fakta hukum di persidangan ini,”pinta Febri Diansyah menyampaikan secara lisan di persidangan.  Pengajuan tersebut mengacu pada Pasal 227 HIR, karena dalam sidang penggabungan gugatan ganti kerugian ini, Pasal 101 KUHAP mengatur ketentuan hukum acara perdata berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam KUHAP.  Sidang dengan agedan pemeriksaan saksi ini, akan dilanjutkan pada Rabu, (6/4) dengan agenda keterangan terdakwa.  Untuk diketahui, kasus ini bermula saat terdakwa Budi Hermanto sejak Januari 2018 membeli emas sejumlah korban dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Adapun mekanisme pembayarannya menggunakan bilyet giro atau cek, yang pencairannya akan dilakukan pada saat jatuh tempo.  Adanya penawaran tinggi ini, membuat para korban tertarik, sehingga berlomba-lomba menjual emasnya ke terdakwa. Ini karena semakin lama jangka waktu pembayaran bilyet giro-nya, semakin tinggi bunga yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban.  Awalnya, pembayaran tersebut berjalan mulus. Namun lama-lama terdakwa tak menepati janjinya. Sehingga para korban mengalami kerugian yang besar. Bahkan ditaksir ratusan korban yang telah tertipu, jika ditotal mengalami kerugian lebih dari Rp 1 trilun.

Fakta Pengambilan Emas 40 KG Terungkap di Sidang Skema Ponzi Rp 1 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-27-at-10.15.09-1.jpeg" alt="Timothy Tandiokusuma (baju putih) didampingi kuasa hukumnya, Sumarso saat di PN Tangerang, Rabu (23/6). (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Timothy Tandiokusuma (baju putih) didampingi kuasa hukumnya, Sumarso saat di PN Tangerang, Rabu (23/6). (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - SF menjadi korban dugaan penipuan dari sebuah investasi senilai Rp 20 miliar. Dia berharap sang pelaku, Timothy Tandiokusuma, mendapat hukuman setimpal dari majelis hakim.  SF menyebut kerugian atas perbuatan dari CEO Black Boulder Capital tidaklah sedikit. Hasil dari upaya investasi itu belum sempat pula dinikmati.  "Dia (kuasa hukum terdakwa) sudah mengakui kalau yang didakwakan JPU sudah terbukti, berarti memang ada tindak pidananya kan," ujar SF kepada wartawan, Minggu (27/6).  Kekesalan warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu karena bunga atau dividen dari investasi yang dilakukan dengan Timothy Tandiokusuma belum sempat dinikmati. Bahkan SF dirayu Timothy Tandiokusuma agar memutarkan lagi bunga dari investasi tersebut dengan dalih bakal mendapat bunga lebih besar lagi.  “Kalau cek penjamin itu bisa dicairkan, tentu saya tidak akan melaporkan perkara ini ke ranah pidana," imbuh SF. Setelah cek penjamin  tidak bisa dicairkan, SF tidak bisa lagi menghubungi Timothy Tandiokusuma. Kelanjutan dari investasi pun semakin tidak jelas.  Adapun perkara yang menyeret Timothy Tandiokusuma disidangkan di PN Tangerang. Sebelumnya, Timothy Tandiokusuma, pengusaha yang mengaku berasal dari Surabaya itu dilaporkan oleh  SF ke Polresta Tangerang Selatan atas dugaan penipuan dari sebuah perjanjian investasi.  Sebelumnya dalam sidang di PN Tangerang pada Rabu (23/6), Sumarso selaku kuasa hukum Timothy Tandiokusuma mengakui dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya memang terbukti. Tetapi Sumarso berdalih perkara Timothy Tandiokusuma dengan SF bukanlah ranah pidana. Oleh karena itu, dia meminta hakim melepaskan terdakwa dari dakwaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/11/06/2021/pandemi-jadi-alasan-timothy-tak-bayarkan-dividen-investasi-rp-20-m/">Pandemi Jadi Alasan Timothy Tak Bayarkan Dividen Investasi Rp 20 M</a>  "Dalam persidangan telah terbukti fakta-fakta adanya perjanjian, adanya sebagian prestasi, dan dalam perjanjian tidak dijelaskan secara jelas soal detail investasi," kata Sumarso. Dia mengklaim, jika SF mendapat bunga atau bagi hasil (dividen), maka itu bukan pidana.

Dividen Tidak Bisa Dicairkan, Rekan Bisnis Menghilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-17-at-15.18.29.jpeg" alt="Suasana persidangan perkara dugaan TPPU di PN Tangerang, Rabu (16/6). (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan perkara dugaan TPPU di PN Tangerang, Rabu (16/6). (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta pihak terdakwa Timothy Tandiokusuma tidak mencampuradukkan antara perkara pidana dengan perdata.  Respons dari dari Desti Novita, JPU pada perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa CEO Black Boulder Capital Timothy Tandiokusuma.  Desti Novita menuturkan, penasihat hukum terdakwa berupaya untuk mencampuradukkan permasalahan perkara pidana dengan perkara perdata. Hal itu membuat fakta-fakta persidangan yang membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara itu terlihat kabur.  Lebih jauh dikatakan Desti, menurut hukum pidana, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.  Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.  "Perbuatan terdakwa Timothy dapat dikatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang karena telah memenuhi semua unsur," ujar JPU di sela-sela sidang replik di PN Tangerang pada Rabu (16/6).  Jaksa menyebut bahwa niat terdakwa untuk menyelesaikan kewajibannya kepada saksi korban SF tidak sesuai dengan kerugian yang diderita SF. Secara hukum, permohonan maaf dengan menyelesaikan kewajiban tidak bisa menghapuskan dan atau menggugurkan perbuatan pidana yang telah dilakukan.  “Niat baik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan menghapuskan pidana. Karena, yang dilihat bukan pengembalian kerugian dengan bentuk asset yang ditawarkan terdakwa tapi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa,” terang Desti.  Adapun nilai kerugian korban atas dugaan penipuan atau TPPU Timothy Tandiokusuma sebesar Rp 20 miliar.  Usai sidang, Sumarso selaku penasihat hukum Timothy mengklaim ada perbedaan pandangan antara JPU dan pihaknya dalam menilai perbuatan yang dituntut di persidangan.  "Kami tetap pada pembelaan kami bahwa ini tidak masuk ke ranah pidana, tapi masuk ke ranah perdata. Perjanjiannya jelas kok. Kalau memang tindak pidananya penggelapan, itu bukan uang dititipkan. Ini investasi. Makanya kita buktikanlah nanti,” jelas Sumarso kepada wartawan.  Di pihak lain, SF selaku saksi korban menegaskan, perjanjian yang dibuatnya dengan Timothy adalah perjanjian pengelolaan dana. Timothy yang menginvestasikan dana dari dirinya ke berbagai bidang usaha. Karena itu SF menilai risiko pemilihan investasi itu yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan Timothy.  “Perjanjiannya pengelolaan dana. Saya menitipkan dana untuk dikelola Timothy, dengan cek senilai dana yang saya keluarkan sebagai penjaminnya," tandasnya.

Jaksa Minta Pihak Timothy Tidak Campur Adukkan Pidana dengan Perdata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-11-at-10.54.35.jpeg" alt="Timothy Tandiokusuma (baju hitam) didampingi penasihat hukumnya Sumarso usai sidang di PN Tangerang, Rabu (9/6). (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Timothy Tandiokusuma (baju hitam) didampingi penasihat hukumnya Sumarso usai sidang di PN Tangerang, Rabu (9/6). (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi covid-19 memang menjadi alasan bagi pengusaha mengalami goncangan. Ada juga menjadikan alasan yang dicari-cari jika terseret hukum.  Seperti halnya Timothy Tandiokusuma, terdakwa kasus dugaan penipuan dana investasi sebesar Rp 20 miliar. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Rabu (9/6), Timothy dalam pleidoinya mengaku terdampak pandemi dalam menjalankan bisnis investasi kripto.  Timothy mengaku dirinya tidak bisa menjalankan kewajibannya membayar dividen dan mengembalikan investasi kepada mitra bisnisnya karena terdampak pandemi. Para rekan bisnisnya adalah korban dari Timothy.  "Saya mulai terdampak pandemi itu di bulan Februari atau Maret 2020. Berhentinya (pembayaran) bunga juga di tanggal tersebut. Tapi memang dari November (2019) ada satu, dua, kontrak yang memang tidak terbayar sampai bulan Februari-Maret (2020),” terang Timothy persidangan.  SF, korban atas dugaan penipuan investasi membantah pembelaan Timothy. Korban yang hadir di dalam ruang persidangan itu menegaskan, pihaknya melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian karena merasa ditipu dengan janji-janji Timothy.  Sejak November 2019, jauh sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi situasi pandemi covid-19, Timothy sudah tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak yang disepakati. Hal itu yang kemudian membuat SF terpaksa lapor polisi dengan dugaan pelanggaran pidana. Ketika itucek penjamin yang seharusnya menjamin uang investasinya, justru tidak bisa dicairkan.  “Selain tidak bayar kewajibannya, saya juga ditipu dengan cek jaminan yang diberikan. Cek itu tidak bisa dicairkan karena rekening terlapor ternyata sudah diblokir," ujar SF usai persidangan.  Menurut dia, jaminan seharusnya menjamin uang investasi agar aman, jika suatu saat kondisi yang tidak diinginkan terjadi. "Kalau ternyata tidak bisa menjamin apa-apa, untuk apa cek jaminan itu ada? Kalau jaminan yang dijanjikan ternyata tidak bisa menjadi penjamin uang saya kembali itu kan sudah menipu artinya,” terang SF.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/08/06/2021/diduga-gelapkan-dana-rp-20-m-timothy-dituntut-8-tahun-penjara/">Diduga Gelapkan Dana Rp 20 M, Timothy Dituntut 8 Tahun Penjara</a>  SF meyakini jaksa penuntut umum (JPU) dapat membuktikan adanya pelanggaran pidana dalam kasus yang menimpanya. Dia berharap hakim dapat menilai dengan bijak adanya unsur pidana sesuai dakwaan yang dilayangkan. Karena, tuntutan pidana yang dilayangkan sudah memiliki bukti kuat yang akan disertakan dalam sidang berikutnya.  “Bukti-bukti saya lengkap. Tunggu saja sidang selanjutnya. Jaksa pasti membeberkan semua faktanya,” tandas SF.

Pandemi Jadi Alasan Timothy Tak Bayarkan Dividen Investasi Rp 20 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkuak-ternyata-hakim-cantik-yang-di-ott-kpk-tengah-dipantau-ky_c_195670.jpeg" alt="Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Timothy Tandiokusuma menjadi perbincangan belakangan ini. Pengusaha asal Surabaya itu terseret ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Dia diduga melakukan penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Sidangnya sudah sampai tahap tuntutan pada Kamis (3/6). Terseretnya Timothy Tandiokusuma ke meja hijau setelah dilaporkan seorang warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berinisial SF ke Polres Tangerang Selatan. SF mengaku menderita kerugian hingga mencapai Rp 20 miliar. Akibat laporan itu, dalam sidangnya, Timothy Tandiokusuma dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan delapan tahun penjara.  Kepada wartawan, SF mengaku tergiur menginvestasikan dananya dengan Timothy karena mendapat banyak testimoni soal kiprah pengusaha muda itu dalam mengelola uang kripto. Dari cerita itu, SF percaya dan menginvestasikan uang hingga Rp 13,2 miliar kepada Timothy.  Namun, kini Timothy sudah jadi terdakwa di PN Tangerang. Mengutip surat dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-24/M.6.16/Eoh.2/02/2021, SF mengenal Timothy sejak 2018. SF mengenal Timothy secara pribadi, maupun selaku CEO di perusahaan private equity, Black Boulder Capital (BBC).  “Saya sudah lama mengelola mata uang kripto. Selama ini saya pribadi satu tahun terakhir saya untung. Saya saat ini punya perusahaan H.O.P di Jakarta. Saya mengelola dana dari teman-teman untuk usaha uang kripto,” papar Timothy kepada SF seperti dikutip dari surat dakwaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/26/08/2020/aurelia-divonis-55-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa/">Aurelia Divonis 5,5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa</a>  Hal lain yang membuat SF percaya dengan Timothy, rekan-rekan SF mengenali Timothy sebagai putra dari Tan Aditya Tandiokusuma, pengusaha properti. Tan Aditya telah sukses membangun beberapa perumahan kelas atas di Surabaya.

Diduga Gelapkan Dana Rp 20 M, Timothy Dituntut 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/modernland.jpg" alt="Gerbang Modernland Cilejit yang langsung terhubung dengan stasiun kereta kommuter. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gerbang Modernland Cilejit yang langsung terhubung dengan stasiun kereta kommuter. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengembangan hunian skala kota (town ship) oleh PT Griya Sukamanah Permai (GSP), anak usaha PT Modernland Tbk, berujung di meja hijau. Sebagian pembangunan perumahan yang dikenal dengan nama Moderland Cilejit di Desa Sukamanah, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, itu diduga dilakukan di atas lahan ilegal. PT GSP diduga melakukan penyerobotan lahan milik PT Bumi Mahkota Pesona (BMP) yang kemudian memperkarakannya ke jalur hukum. Perkara yang telah berjalan sejak setahun lalu tersebut kini tengah bergulir di meja persidangan Pengadilan Negeri (PN) Klas I Tangerang, Kota Tangerang.         Dalam perkara tersebut, Ahmad Gozali dari pihak PT GSP, telah duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus perusakan dan penyerobotan lahan PT BMP. Kemarin (29/4), persidangan masuk dalam agenda tuntutan. Terdakwa dituntut hukuman tiga tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di PN Klas I Tangerang, Kota Tangerang, kemarin. ”Sidang terdakwa H Ahmad Gozali hari ini masuk dituntutan tiga tahun tahanan dengan dipotong masa tahanan,” ujar Kuasa Hukum PT BMP Hartono Tanuwidjaja saat dikonfirmasi kemarin. Hartono menuturkan, kliennya memiliki tanah seluas 115 hektar di Desa Sukamanah, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Mulanya, tanah milik kliennya hendak dibeli oleh Ahmad Gozali selaku Direktur Utama PT. Banten Berlian Indonesia (BBI). BBI telah membayar uang muka sebanyak Rp 10 miliar dengan dua kali pembayaran. Pembayaran sendiri dilakukan oleh sepupu sekaligus Kepala Desa Daru, Suharyo Suharsoyo. Setelah transaksi itu, Gozali diduga meng-copy surat milik PT BMP untuk dipalsukan. ”Mereka ambil, mereka copy, mereka cloning, jual belinya tidak dilanjut, makanya mau kita batalin jual belinya. Logikanya jika tanah tidak jadi dibeli berarti tanahnya tetap milik kami dong," tegasnya. Belakangan diketahui bahwa PT BBI merupakan rekanan PT Griya Sukamanah Permai (GSP). ”Lah ini saja beli tidak jadi kok, tiba-tiba bisa punya tanah. Itu yang disinyalir terjadi kasus mafia tanah," ungkapnya. Menurut Hartono, Notaris Mohamad Abror SH MKn yang saat itu digunakan tidak akan mengeluarkan surat jual beli jika kliennya tidak memiliki keabsahan terhadap tanah yang dijual. ”Mungkin tidak notaris mau buat surat kalau surat milik kita palsu. Notari berani keluarkan surat kesepakatan jual beli antara A dan B karena dia sudah periksa bahwa dia benar-benar pemilik," terangnya. PT GSP yang merupakan anak perusahaan dari Modernland Group. Perusahaan itu merupakan pengembang perumahan Modernland Cilejit. Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/27/04/2021/jelang-lebaran-pengawasan-kampung-di-surabaya-diperketat/">Jelang Lebaran, Pengawasan Kampung di Surabaya Diperketat</a> Sementara itu, kuasa hukum Ahmad Gozali dari lembaga bantuan hukum BJMHP Budi Widarto  enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi Jawa Pos melalui pesan WhatsApp. ”Nanti tanggapan akan kami sampaikan dalam pembelaan ya mas,” ujar Budi. Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u_CVVy_Uh_I

Proyek Township Modernland Cilejit Bersengketa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn tangerang

Berita Terkini