<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/masriah-4-1828242587.png" alt="TAK KAPOK: Masriah saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TAK KAPOK: Masriah saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Besok (15/11) Masriah dijadwalkan akan mengikuti sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Namun, hingga kini dia masih kabur dari rumah. Apabila kembali mangkir, pelaku yang membuang sampah di dekat rumah Wiwik Winarti itu terancam masuk daftar pencarian orang (DPO). Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo Anas Ali Akbar mengatakan, surat pemanggilan Masriah untuk mengikuti sidang sudah dikirimkan Jumat (10/11) lalu. Satpol PP akan menunggu kedatangan Masriah. &rsquo;&rsquo;Kami tunggu Rabu,&rsquo;&rsquo; katanya. Jika Masriah kembali tidak menghadiri persidangan, satpol PP akan bertindak tegas. Anas akan berkirim surat ke polisi. Itu sesuai dengan Pemendagri No 3 Tahun 2019. &rsquo;&rsquo;Setelah surat dikirim ke polisi, kami meminta polisi mengeluarkan surat dan status DPO untuk Masriah. Jadi, tidak perlu sampai tiga kali mangkir sidang,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Kapolsek Sukodono AKP Supriyana menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti surat dari satpol PP untuk mencari Masriah. &rsquo;&rsquo;Kami siap saja mendampingi. Sesuai ketentuan juga jika harus penerbitan DPO, kami juga siap,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Pada bagian lain, hingga kemarin rumah Masriah tampak sepi. Ibu satu anak itu belum kembali dari persembunyiannya. Menurut Wiwik, bila Masriah ada di rumah, dirinya selalu diganggu. Misalnya, saat pulang pengajian, Wiwik kerap dikageti Masriah dengan suara kaleng. &rsquo;&rsquo;Sejak kabur, tidak pernah dikageti,&rsquo;&rsquo; paparnya.Anak Wiwik juga rutin mengecek CCTV untuk memantau Masriah. Namun, warga Jogosatru itu belum juga pulang ke rumah. &rsquo;&rsquo;Dicek terus CCTV sama anak saya, dari kamera belum kelihatan kalau pulang,&rsquo;&rsquo; kata perempuan 65 tahun&nbsp;itu.&nbsp;(eza/c7/aph)

Besok (15/11) Masriah dijadwalkan akan mengikuti sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Namun, hingga kini dia masih kabur.

Besok Dijadwalkan Sidang Tipiring di PN Sidoarjo, Kalau Kembali Mangkir Masriah Terancam Masuk DPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/masriah3-509578671.png" alt="PILIH SAMPAH: Gambar tangkapan layar CCTV yang menunjukkan Masriah sedang membakar sampah kemarin (11/10)" width="100%">
<figcaption>PILIH SAMPAH: Gambar tangkapan layar CCTV yang menunjukkan Masriah sedang membakar sampah kemarin (11/10)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah kabur dari sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo Rabu (8/11) lalu, hingga kini Masriah belum kembali ke rumahnya. Sebagai tindak lanjut, satpol PP akan berkoordinasi dengan korwas dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Lilik Samroatul, warga setempat, mengatakan bahwa Masriah keluar dari gang rumahnya dengan diboncengkan anaknya menuju ke arah timur. &rsquo;&rsquo;Yang jaga warkop di sekitar sini pasti tahu karena sebelum tutup lihat Bu Masriah diboncengkan sama anaknya. Terus anaknya kembali lagi,&rsquo;&rsquo; ujar perempuan 44 tahun itu. Di rumah Masriah, kata Lilik, kini hanya ada anaknya, yaitu Siti Ulfa. Saat didatangi, rumah Masriah tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Beberapa warga menduga Masriah lari ke rumah saudaranya. &rsquo;&rsquo;Nggak tahu pasti, tapi kalau di tetangga sini kemungkinan besar nggak bakal ada yang mau kalau ditinggali Bu Masriah,&rsquo;&rsquo; tutur Lilik. Seperti diberitakan sebelumnya, Masriah kabur sebelum sidang tipiring pada Selasa (7/11) sekitar pukul 23.00. Dalam rekaman CCTV, ibu satu anak itu terlihat diboncengkan anaknya dengan motor tanpa mengenakan helm. Petugas Satpol PP Sidoarjo yang seharusnya menjemput dan datang pada Rabu pagi kaget melihat Masriah tidak ada di rumahnya. Sedangkan Siti, saat ditanya petugas, berdalih tidak mengetahui keberadaan ibunya. Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo Anas Ali Akbar mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah Siti akan diperiksa. Satpol PP harus berkoordinasi dengan korwas serta PPNS satpol PP terkait tindakan yang akan diambil. &rsquo;&rsquo;Sementara ini kami akan ajukan kembali berkas pemanggilan sidang ke PN besok (hari ini, Red),&rsquo;&rsquo; tuturnya. Satpol PP akan mengambil tindakan tegas apabila Masriah mangkir dari persidangan dua kali berturut-turut. Yaitu, pemanggilan paksa. Jadwal sidang tipiring Masriah akan berlangsung pada Rabu (15/11). Sementara itu, Kapolsek Sukodono AKP Supriyana menyatakan bahwa pihaknya belum dimintai bantuan oleh satpol PP. &rsquo;&rsquo;Tapi, jika perlu bantuan, kami siap mendampingi untuk mencari tersangka,&rsquo;&rsquo; ujarnya.&nbsp;(eza/c7/aph)

Setelah kabur dari sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo Rabu (8/11) lalu, hingga kini Masriah belum kembali ke rumahnya.

Masriah Kabur dari Sidang! Hari Ini Satpol PP Sidoarjo Kembali Kirim Berkas Pemanggilannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/masriah-4-1828242587.png" alt="TAK KAPOK: Masriah saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TAK KAPOK: Masriah saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Masriah lagi-lagi berulah. Dia mangkir dalam sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo kemarin (8/11). Warga Jogosatru, Sukodono, itu diduga kabur untuk menghindari hukuman atas kasusnya yang membuang sampah di dekat rumah Wiwik Winarti. Sekitar pukul 05.30, enam petugas satpol PP mendatangi rumah Masriah. Mereka hendak menjemputnya untuk mengikuti persidangan di PN Sidoarjo. Namun, Masriah sudah tidak berada di rumah. Ulfah, anak Masriah, mengatakan bahwa ibunya pergi. &rdquo;Iya benar, tersangka tidak ada saat dijemput pagi tadi untuk menghadiri sidang tipiring,&rdquo; ujar Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo Anas Ali Akbar. Ulfah tidak mengetahui ibunya pergi ke mana. Dia juga tidak bisa menghubungi Masriah. Alhasil, sidang yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 08.30 ditunda sampai 11.30. Penundaan tersebut untuk menunggu kedatangan perempuan 56 tahun itu. Namun, hingga pukul 11.30, Masriah tidak kunjung datang. Anas mengatakan, sidang akan dijadwalkan ulang. &rdquo;Sesuai aturannya jadi dijadwal ulang. Kami buat panggilan baru lagi untuk Rabu depan (8/11),&rdquo; tuturnya. Apabila dalam persidangan selanjutnya Masriah kembali mangkir, pihak Satpol PP Sidoarjo akan berkoordinasi dengan PN Sidoarjo dan polisi untuk pemanggilan paksa. &rdquo;Kami koordinasikan baiknya bagaimana, kalau tambahan pasal nanti bergantung pada hakimnya,&rdquo; terang Anas. Wike, anak Wiwik Winarti, menyayangkan sikap Masriah yang tidak hadir dalam persidangan. Menurut Wike, Masriah pergi dari rumahnya pukul 23.05. &rdquo;Itu terekam kamera CCTV saya,&rdquo; jelasnya. Saat keluar dari rumah, Masriah diboncengkan anaknya tanpa menggunakan helm. Namun, Wike tidak mengetahui ke mana Masriah pergi. &rdquo;Pas anaknya kembali juga nggak kelihatan. Karena lampu sudah mati, gelap juga, anaknya seharusnya tahu ibunya ke mana karena dia yang antar,&rdquo; tutur Wike. Sementara itu, Julian Musnandar, kuasa hukum Wiwik Winarti, berharap Satpol PP Sidoarjo memproses hukum beberapa pihak yang sengaja menghalangi berjalannya sidang tipiring Masriah. &rdquo;Kami berharap ada ketegasan itu agar oknum yang membantu tersangka kabur dihukum,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013263795/ingat-ronaldinho-ternyata-pernah-juara-piala-dunia-u-17">Ingat Ronaldinho? Ternyata Pernah Juara Piala Dunia U-17</a> Masriah memang kerap menghilang. Sebelumnya, pada September lalu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hendak mendamaikan Masriah dengan Wiwik Winarsih. Keduanya dimediasi di Balai Desa Jogosatru. Tapi, Masriah tidak datang. Seperti diberitakan sebelumnya, Masriah diduga melanggar Pasal 8 Perda No 10/2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat karena membuang sampah di dekat rumah Wiwik. Dia terancam hukuman tiga bulan penjara dan denda 50 juta rupiah.&nbsp;(eza/c6/aph)

Masriah lagi-lagi berulah. Dia mangkir dalam sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo kemarin (8/11).

Kelakuan Masriah Makin Ajaib, Hindari Hukuman dengan Kabur sebelum Sidang Tipiring di PN Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/WhatsApp-Image-2023-08-09-at-201555-1635842657.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus kredit macet PT HMU kepada Bank OCBC NISP digelar di PN Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus kredit macet PT HMU kepada Bank OCBC NISP digelar di PN Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perusahaan milik Susilo Wonowidjojo, PT Hari Mahardika Usaha (HMU) dapat dituntut membayar kredit macet PT Hair Star Indonesia (HSI) senilai Rp 232 miliar kepada Bank OCBC NISP. Hal itu seiring kewajiban tanggung renteng antara pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan produsen rambut palsu asal Sidoarjo itu. Kuasa Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, Susilo Wonowidjojo selaku tergugat 1 turut secara tanggung renteng bersama pemegang saham lain termasuk komisaris dan direksi PT HSI wajib membayar utang kredit kepada Bank OCBC NISP. Seluruhnya dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi. &rdquo;Ini sesuai Pasal 3 ayat 2 (b) UU Perseroan Terbatas Tahun 2007. Bahkan, mantan pemegang saham tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya jika sewaktu yang bersangkutan masih sebagai pemegang saham, terbukti melanggar prinsip Piercing the Corporate Veil (PCV),&rdquo; kata Hasbi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu (9/8). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Sidoarjo Moh. Fatkan, menghadirkan guru besar hukum bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S sebagai saksi ahli. Dalam kesaksiannya, Nindyo mengatakan, terkait PCV, ada dua doktrin terkait. Pertama, adanya suatu perbuatan hukum membebankan tanggung jawab pada para pengurus korporasi, para direksi, dan para pemegang saham, yang seharusnya kebal dari tanggung jawab dimaksud. Kedua yaitu adanya perbuatan melawan hukum. &rdquo;Jika dicermati terdapat hubungan sebab akibat yang memicu diterapkannya doktrin PCV. Para pengurus perseroan yang sebenarnya kebal dari tanggung jawab, menjadi tidak kebal dan malah memikul beban tanggung jawab, akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Faktor perbuatan melawan hukum ini dianggap menjadi faktor utama yang memicu diterapkannya doktrin PCV,&rdquo; kata Nindyo. Menurut dia, tindakan pemegang saham melakukan penjualan saham yang dimilikinya pada perseroan ketika mengetahui atau memperkirakan perseroan tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat diduga kuat bahwa pemegang saham tersebut memenuhi unsur pelanggaran pasal 3 ayat 2 (b) UU PT, yaitu baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. &rdquo;Indikasinya adalah bahwa pemegang saham yang bersangkutan patut diduga telah mengetahui atau dapat memperkirakan perseroan tidak dapat membayar/melunasi utang-utangnya,&rdquo; tutur Nindyo. Kuasa hukum tergugat 1, 3, 6, dan 10, Gunadi Wibakso mengatakan, penjelasan saksi ahli di persidangan harus ada pembuktian bahwa tergugat melakukan tindakan melawan hukum. &rdquo;Bagi kami yang dijelaskan saksi ahli, harus ada terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu pemegang saham tersebut harus merupakan pemegang saham mayoritas. Jadi semua kriteria itu tidak ada di Susilo Wonowidjojo,&rdquo; kata Gunadi seusai persidangan. PT Hair Star lndonesia (PT HSI) mengajukan pinjaman kepada Bank OCBC NISP sejak 2016. Yakni berupa kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig yang pabriknya berada di Sidoarjo. Pada saat kredit tersebut diberikan pada Agustus 2016, Meylinda Setyo (istri Susilo Wonowidjojo) berada dalam Susunan Pengurus PT HSI sebagai Presiden Komisaris. Pada tahun yang sama pada Desember, PT HMU milik Susilo Wonowidjojo menjadi pemegang saham pengendali PT HSI bersama PT Surya Multi Flora, dengan masing-masing sebanyak 50 persen saham. Adapun berdasar data AHU, Kementerian Hukum dan HAM, akta Nomor 016 tanggal 28 Juli 2016 dan diperbarui pada 21 Juli 2021, Susilo Wonowidjojo memiliki sebanyak 99,9 persen saham PT HMU senilai Rp 1,93 triliun. Terkait kepemilikan saham, pada 17 Mei 2021, berdasar akta perusahaan Nomor 12, kepemilikan 50 persen saham PT HMU di PT HSI tiba-tiba beralih kepada Hadi Kristianto Niti Santoso. Sementara PT Surya Multi Flora tetap memiliki 50 persen saham. &rdquo;Hilangnya saham PT HMU dari PT HSI itu kemudian diikuti dengan aksi PKPU yang akhirnya berujung pailit terhadap PT HSI di Pengadilan Niaga Surabaya pada 2021. Kami menduga adanya indikasi perbuatan melawan hukum dari PT HMU milik Susilo Wonowidjojo untuk menghindari kewajiban PT HSI kepada para bank,&rdquo; ujar Hasbi. Pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M. A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10), Sundoro Niti Santoso (tergugat 11), serta PT Hair Star Indonesia/PT HSI (turut tergugat 1), Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).

Sidang kasus kredit macet PT HMU kepada Bank OCBC NISP senilai Rp 232 miliar di PN Sidoarjo menghadirkan saksi ahli guru besar dari UGM

Guru Besar UGM Jadi Saksi Ahli di PN Sidoarjo Kasus Kredit Macet PT HMU

PN Sidoarjo jatuhkan vonis penjara selama 3,5 tahun dan 1 tahun 10 bulan kepada 2 oknum karyawan FIF pada kasus penipuan dan pemalsuan data

Oknum Mantan Karyawan FIF Divonis Penjara, Kasus Palsukan Data Nasabah untuk Kredit Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/WhatsApp-Image-2023-07-26-at-174555-2152750964.jpg" alt="Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesaksian pada sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT HSI di PN Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesaksian pada sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT HSI di PN Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI), pengurus perseroan, dan para pemegang sahamnya terus berlanjut di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur.&nbsp; Prof Dr Y. Sogar Simamora, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesaksian menegaskan bahwa pemegang saham dan direksi perseroan wajib bertanggung jawab atas perusahaan yang pailit jika harta perusahaan tidak cukup untuk membayar utang. &rdquo;Sepanjang terbukti ada kesalahan yang dilakukan direksi, komisaris, mereka harus bertanggung jawab. Orang bisa dihukum kalau dia salah. Jika harta perusahaan tidak cukup bayar utang-utangnya, sesuai pasal 104 ayat 2 mengatur bahwa setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak cukup melunasi dari harta pailit tersebut,&rdquo; tegas Sogar Simamora, saksi ahli yang dihadirkan tergugat tersebut di PN Sidoarjo, Rabu (26/7), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Sidoarjo Moh. Fatkan. Sogar menegaskan, para pemegang saham, komisaris dan direksi PT HSI juga dapat dituntut secara pribadi untuk melunasi kredit macet kepada Bank OCBC NISP ketika harta pailit tidak cukup untuk membayar utang. Komisaris yang lalai dalam menjalankan tugas mengontrol kegiatan usaha perusahaan dapat dinyatakan bersalah. Namun peran sentral dalam pengurusan perseroan berada di tangan direksi. &rdquo;Ini sesuai pasal 104 UU Perseroan Terbatas,&rdquo; ujar Sogar Simamora. Sogar melanjutkan, pertanggungjawaban pemegang saham dapat berubah menjadi tidak terbatas, dalam situasi terjadinya piercing the corporate veil. Pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan bisa dituntut aset pribadinya. Dalam UU PT pasal 3 ayat 2, ada empat kriteria pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Di antaranya pemegang saham dengan iktikad buruk memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga merugikan pihak lain. Jika salah satu terbukti, bisa dimintai pertanggungjawabannya. Saksi ahli lainnya, Prof. Dr. M. Hadi Subhan, Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga (Unair) menjelaskan, terkait tanggung jawab pemegang saham dan pengurus, ada beberapa hal yang bisa dimintai pertanggungjawaban, tetapi harus ada bukti kesalahan. &rdquo;Dalam praktiknya ini sangat sulit. Jika asetnya kurang, bisa diajukan melalui mekanisme gugatan hal lain-lain di pengadilan niaga supaya semua kreditur memperoleh keadilan, bukan hanya diterima salah satu kreditur saja. Kalau memang organ perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi,&rdquo; kata Prof Hadi. Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, pada prinsipnya tunggakan utang harus dibayar. Ketika aset PT HSI tidak mencukupi, Bank OCBC NISP dapat menuntut pertanggungjawaban kepada organ perseroan dan pemegang saham. Menurut Hasbi hal itu akan dibuktikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan PT HSI dan organ pengurus perusahaan. Dia menambahkan, Bank OCBC NISP sudah memiliki bukti-bukti kuat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pemegang saham dan pengurus PT HSI. Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan. &rdquo;Yang jelas bagi kami, kalau punya utang ya harus bayar, apalagi PT HSI dimiliki salah satu konglomerat di Tanah Air, masa iya berkelit tidak bayar utang Rp 232 miliar,&rdquo; kata Hasbi. Pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP&nbsp; yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M. A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11) serta PT Hair Star Indonesia (PT HSI) (turut tergugat 1), Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).

Sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT HSI, pengurus perseroan, dan para pemegang sahamnya terus berlanjut di PN Sidoarjo

Dosen Fakultas Hukum Unair Beri Kesaksian Kasus OCBC NISP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pelaku-pencabulan-dibantai-tahanan-lain-di-kantor-polisi-ini-kisahnya_m_166241.jpeg" alt="Ilustrasi tahanan dalam Penjara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahanan dalam Penjara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri Sidoarjo vonis salah satu oknum pelaku pemalsuan data dan penipuan yang merupakan mantan karyawan FIFGROUP, warga Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Hal itu berawal dari laporan yang dilakukan Collection Section Head FIFGROUP Erix Irvan Pamungkas, terhadap temuan tindakan kecurangan yang dilakukan terpidana. Kasus itu bermula dari adanya pengaduan salah satu customer FIFGROUP yang menyebutkan adanya penagihan terhadapnya. Atas pengaduan tersebut, dilakukan penelusuran terhadap kontrak dan proses historis pengajuan kredit tersebut. Pelaku yang diidentifikasi dengan inisial RI ditemukan melakukan manipulasi data pelanggan untuk mengajukan pinjaman motor Honda Vario 150. Selama penyelidikan, terungkap bahwa terpidana melakukan pemalsuan perjanjian pinjaman dengan memanfaatkan data pribadi pelanggan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Atas tindakan tersebut, lanjut Erix Irvan Pamungkas, FIFGROUP sebagai korban mengalami kerugian finansial lebih dari Rp 113 juta. Terkait dengan tindakan pidana tersebut. Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Terpidana terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pemalsuan, berdasar pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai Penyelewengan Hubungan Kerja, dan pasal 378 KUHP mengenai Penipuan. Kepala FIFGROUP Cabang Sidoarjo 2, Felix Hela Praba menyebutkan, perusahaan terus mendorong komunikasi terbuka dan menekankan bahwa kepuasan pelanggan dan kepercayaan merupakan hal yang sangat penting. &rdquo;Kepuasan pelanggan merupakan prioritas. Kami terus terbuka kepada customer dan mengutuk keras segala tindakan yang melanggar hukum,&rdquo; tegas Felix. Sementara itu, Satriyo Budi Utomo, Kepala Cabang FIFGROUP Central Remedial Jatim 1 memastikan, akan bertindak tegas terhadap tindak kejahatan yang merugikan perusahaan meskipun dilakukan internal mereka sendiri. Dia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan data pribadi dan jangan dengan mudah memberikan identitas diri kepada orang lain karena rentan untuk terjadi penyalahgunaan di dunia perbankan. &rdquo;Ini pelajaran bahwa perusahaan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk konsumen. Bentuk tindak kejahatan seperti pemalsuan dokumen pengajuan ini akan kami tindak secara tegas dan maksimal. Masyarakat juga harus lebih aware atas kerahasiaan identitas pribadi karena saat ini banyak terjadi kontrak pembiayaan yang ternyata hanya atas nama saja, ini ada unsur pidananya,&rdquo; ujar Satriyo.

PN Sidoarjo vonis salah satu oknum pelaku pemalsuan data dan penipuan yang merupakan mantan karyawan salah satu perusahaan pembiayaan

Warga Sidoarjo Manipulasi Data Ajukan Kredit Motor Diseret ke Prodeo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/masriah-3314560447.png" alt="HANYA SATU BULAN: Masriah, si pelempar kotoran manusia, menjalani sidang tindak pidana ringan di PN Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>HANYA SATU BULAN: Masriah, si pelempar kotoran manusia, menjalani sidang tindak pidana ringan di PN Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Masriah, warga RT 01, RW 01, Desa Jogosatru, Sukodono, yang melempar kotoran manusia ke rumah tetangganya divonis satu bulan penjara oleh ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Rabu (31/5). Didampingi anaknya, Masriah masuk ke ruang sidang Kartika pada pukul 08.45. Kemudian, disusul pelapor, yaitu Nur Mas&rsquo;ud, 40, dan Wiwik Winarti, 65, bersama kuasa hukumnya. Tepat pukul 09.00 sidang dimulai. RA Didi Ismiatun, ketua majelis hakim, meminta Masriah maju ke depan. Selepas itu penyidik pegawai negeri sipil satpol PP Anas Ali Akbar membacakan dakwaan terhadap Masriah. Anas menyatakan bahwa perempuan 56 tahun itu melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 1 C dan F. &rdquo;Terdakwa melanggar dan mengganggu ketertiban umum,&rdquo; ujarnya. Dalam dakwaan itu juga disebutkan, Masriah melemparkan kotoran ke rumah korban pada 4 Mei sebelum dilaporkan. Didi lantas menanyakan kebenaran tersebut kepada Masriah. &rdquo;Benar, yang mulia,&rdquo; ucap Masriah lirih. Nur Mas&rsquo;ud selaku pelapor lantas memberikan keterangan bersama dengan Ketua RT 01 Jogosatru Suparno. Mas&rsquo;ud menjelaskan bahwa terdakwa sudah berulang-ulang melakukan perbuatannya. Pada 2017, mereka sudah didamaikan, tetapi Masriah mengulanginya lagi dua bulan kemudian. &rdquo;Saya lihat CCTV, sehari bisa tiga sampai empat kali,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, saat ditanyai alasan tidak menegur saat ada laporan tersebut dari keluarga Wiwik, Suparno hanya menjawab takut. Dalam sidang tersebut, Masriah mengakui memang sengaja mewadahi kotoran sendiri dengan bak atau baskom untuk kemudian dilemparkan ke rumah Wiwik. &rdquo;Ya, sedapat-dapatnya itu diwadahi,&rdquo; katanya. Selepas menanyai terdakwa dan saksi, Didi langsung memberikan putusan. &rdquo;Terdakwa diberi hukuman satu bulan pidana dengan biaya perkara Rp 2.500,&rdquo; tuturnya dilanjutkan dengan mengetok palu. Yulian Musnandar, kuasa hukum korban, menyayangkan putusan majelis hakim. &rdquo;Padahal, kami harapkan bisa maksimal tiga bulan,&rdquo; tegasnya. Yulian menegaskan, pihaknya bakal melanjutkan perkara ini. &rdquo;Kami akan cari unsur perdatanya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;(eza/c14/any)

Masriah, warga RT 01, RW 01, Desa Jogosatru, Sukodono, yang melempar kotoran manusia ke rumah tetangganya divonis satu bulan penjara

Masriah, Pelempar Kotoran Manusia di Sidoarjo Divonis Sebulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-05-11-at-205602-661967582.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus gugatan perdata kredit macet di Pengadilan Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus gugatan perdata kredit macet di Pengadilan Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Susilo Wonowidjojo dan para koleganya yang menjadi tergugat dalam kasus kredit macet dari Bank OCBC NISP kepada PT Hair Star Indonesia (PT HSI) terus berusaha melepaskan diri permasalahan. Sebagai pemilik 99,9 persen saham PT Hari Mahardika Utama (PT HMU), yang menguasai 50 persen saham PT HSI, Susilo merupakan tokoh sentral pencairan kredit dari Bank OCBC-NISP senilai Rp 232 miliar kepada PT HSI sejak 2016 dan terus diperpanjang. Dalam lanjutan kasus gugatan perdata di Pengadilan Sidoarjo yang berlangsung secara elektronik (e-court), para pihak tergugat menyampaikan nota jawaban. Dalam dokumen yang dikirimkan secara daring menyatakan penolakannya terhadap seluruh materi gugatan Bank OCBC NISP. Penolakan dari para tergugat disertai dengan berbagai alasan. Contohnya tergugat 1, 2, 6, dan 10, menilai PN Sidoarjo tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu. Pihak Susilo (tergugat 1), PT HMU (tergugat 2), dan lainnya, menganggap domisili persidangan seharusnya berada di Jakarta Selatan. Itu sesuai dengan lokasi Bank OCBC NISP yang telah memberikan kredit kepada PT HSI. Sidoarjo merupakan lokasi pabrik PT HSI yang memproduksi rambut palsu atau wig. &rdquo;Para penggugat terus konsisten untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kredit yang telah diberikan Bank OCBC NISP selama bertahun-tahun yang perjanjiannya selalu diperbarui tiap tahun. Sayang sekali, Pak Susilo yang sebenarnya punya reputasi baik harus berakhir seperti ini. Jawaban para tergugat tidak materiil dan dasar hukumnya juga sangat lemah,&rdquo; ungkap Hasbi Setiawan, kuasa hukum Bank OCBC NISP, Kamis (11/5). Secara faktual, Susilo merupakan faktor utama pencairan kredit Bank OCBC NISP dan 6 bank nasional lain untuk memberikan pinjaman kepada PT HSI senilai lebih dari Rp 1,1 triliun. Dalam perjanjian kredit yang diteken pihak bank dan PT HSI juga tegas dinyatakan bahwa setiap perubahan kepemilikan saham di PT HSI harus mendapat persetujuan bank. &rdquo;Bank OCBC NISP baru mendapat informasi adanya penjualan saham PT HMU di PT HSI setelah ada gugatan PKPU dari kreditur yang punya piutang sekitar Rp 4 miliar. Sampai akhirnya PT HSI pailit akhir 2021 banyak informasi yang tidak jelas terhadap perusahaan ini. Dari prosesnya yang cepat sampai ke putusan pailit, kami menduga memang upaya untuk melepaskan diri dari kewajiban kredit ke sejumlah bank ini sudah didesain secara matang,&rdquo; ungkap Hasbi. Hasbi menyampaikan, para tergugat juga mengungkapkan bahwa kerugian materiil yang didalilkan Bank OCBC NISP merupakan kerugian yang tidak pasti atau tidak nyata atau dalil yang premature sehingga wajib ditolak. Bahkan, tergugat 4 (Hadi Kristanto) yang kemudian menjadi pemegang 50 persen saham PT HSI dalam jawabannya mengatakan, perjanjian pinjaman Bank OCBC NISP kepada PT HSI dilakukan tidak hati-hati dan tidak profesional. Alasan berbeda disampaikan tergugat 3, PT Surya Multi Flora, pemegang 50 persen saham PT HSI. Dalam jawabannya menuliskan kerugian materiil dan immaterial yang diterima penggugat tidak berlandaskan fakta, sehingga tergugat 3 yang hanya pemegang saham turut tergugat 1 (PT HSI) juga ikut memikul kerugian dengan adanya putusan pailit yang menimpa PT HSI. Penggugat tidak dapat meminta uang paksa kepada tergugat 3 ataupun para tergugat. &rdquo;Kami menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan para tergugat. Kami akan buktikan Bank OCBC NISP memiliki dasar dan bukti hukum yang kuat untuk meminta tanggung jawab kepada para pemilik dan pengurus PT HSI yang nyata-nyata sudah menerima pinjaman Rp 232 miliar serta didukung perjanjian kredit yang sah,&rdquo; tegas Hasbi.

Para tergugat kasus kredit macet Bank OCBC NISP menolak seluruh materi gugatan dalam lanjutan sidang kasus gugatan perdata di PN Sidoarjo

Pengusaha Wig Terus Mangkir, OCBC-NISP Tentukan Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertama-kali-bertemu-hakim-sudiwardono-meminta-sgd-100-ribu_m_192324.jpeg" alt="Ilustrasi sidang tipikor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang tipikor</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proses mediasi gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar gagal atau tidak menemukan kesepakatan damai. Para tergugat tidak dapat memenuhi usul damai yang ditawarkan Bank OCBC NISP. Sehingga, proses dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. &rdquo;Di mediasi tidak menemukan kesepakatan damai. Kami sudah menyampaikan resume perkara dengan tawaran sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan, antara lain para tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan pembayaran kerugian materiil sejumlah US$ 16,51 juta atau Rp 232 miliar kepada Bank OCBC NISP,&rdquo; kata Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan sesaat setelah mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Sidang digelar pada Rabu (12/4). Hasbi menambahkan, para tergugat dan turut tergugat beranggapan jika tuntutan Bank OCBC NISP bukan merupakan kewajibannya, sehingga terdapat perbedaan persepsi terkait dengan permasalahan itu yang mengakibatkan mediasi gagal. Bahkan atas ketidakhadiran tergugat 1 (T-1), Susilo Wonowidjojo, dalam agenda mediasi dianggap sebagai suatu itikad tidak baik dalam mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1/2016 tentang Mediasi. Dengan tidak tercapainya perdamaian, proses mediasi antara penggugat dan para tergugat menjadi gagal. Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, agenda selanjutnya adalah pembacaan gugatan dan akan memanggil para pihak melalui panggilan resmi pengadilan untuk melanjutkan persidangan di PN Sidoarjo. Hasbi menjelaskan, pembahasan dalam mediasi terkait perbuatan yang dilakukan para tergugat, dan dampaknya menimbulkan kerugian bagi Bank OCBC NISP. Yakni adanya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham di PT HSI tanpa seizin penggugat. Soal perizinan itu tercantum dalam perjanjian kredit. Setelah perubahan itu, PT HSI diajukan pailit oleh salah satu kreditur dengan nilai yang jauh lebih kecil dari utangnya kepada penggugat. Akibatnya seluruh aset dan bisnis PT HSI berhenti. Sedangkan sebelum dinyatakan pailit, pembayaran kredit dari PT HSI masih berjalan lancar. &rdquo;Inilah yang menjadi perhatian bagi kami agar di kemudian hari tidak ada lagi tindakan-tindakan dari debitur seperti ini yang dapat merugikan perbankan,&rdquo; ucap Hasbi. Nila Prasna Paramitra kuasa hukum dari T-1 (Susilo Wonowidjojo), T-2 (PT HMU), T-6 (Lianawati Setyo), dan T-10 (Daniel Widjaja) mengatakan. kliennya tidak ada sangkut paut dan tidak layak masuk gugatan. Sebab, kliennya tidak ikut menandatangani perjanjian kredit antara PT HSI dan Bank OCBC NISP. &rdquo;Kami sampaikan tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan hukum yang ada adalah antara turut tergugat 1 (PT HSI) dan penggugat, tidak selayaknya kami diturutsertakan dalam gugatan ini,&rdquo; kata Nila. Sementara itu, Hasbi menjelaskan dalam perjanjian kredit kepada PT HSI telah disepakati bahwa segala perubahan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris. diharuskan adanya pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada penggugat (Bank OCBC NISP). Namun faktanya, PT HSI melakukan perubahan susunan pengurus bahkan perubahan pemegang saham tanpa adanya pemberitahuan kepada penggugat. &rdquo;Jadi tidak relevan kalau tergugat menyatakan tidak ada kaitannya dengan gugatan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT HSI yang pada khususnya terkait dengan perubahan susunan pengurus, setiap keputusannya mesti dapat persetujuan dari pemegang saham, komisaris dan direksi. Jadi semua pihak terlibat dalam perubahan susunan pemegang saham ini,&rdquo; terang Hasbi. &nbsp;

Proses mediasi gugatan perdata Bank OCBC NISP terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar gagal atau tidak menemukan kesepakatan damai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn sidoarjo

Berita Terkini