<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/IMG_20231011_191425-1486267789.jpg" alt="Sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan korupsi Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebelas orang dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti&nbsp;Muhammad Adil, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Rabu (11/10). Para saksi mengaku memberikan sejumlah uang yang dipotong 10 persen dari pencarian uang persediaan (UP). Salah satunya Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Meranti Eko Mahendra. Dia mengaku, memberikan Rp 70 juta di rumah dinas Adil, yang dikatakan untuk keberangkatan Adil. Selain itu diserahkan pula Rp 30 juta melalui ajudan Adil. Selanjutnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengembangan Desa Sukirno juga mengaku di awal masa jabatannya diberikan amplop yang berisi Rp 50 juta untuk diserahkan kepada Adil. &rdquo;Uang itu dalam amplop. Katanya Rp 50 juta dan tidak saya hitung lagi. Langsung saya berikan ke Pak Bupati di rumah dinasnya tanpa saya bawa pulang,&rdquo; terang Sukirno. Tak hanya itu, Bendahara Dinas Perpustakaan Kepulauan Meranti Tengku&nbsp;Ahmad juga mengaku memberikan Rp 40 juta. Dia yang juga berada di jabatan yang sama saat ini menyebutkan memberikan Rp 20 juta pada 2022. &rdquo;Saat itu saya bingung surat pertanggungjawaban (SPJ) bagaimana? Dikatakan Pak Sukirno pandai-pandailah buat SPJ. Mainkan saja,&rdquo; ujar Tengku Ahmad. Diketahui Adil didakwa jaksa penuntut KPK atas tiga kasus korupsi pada 2022 hingga 2023. Perbuatan itu bekerja sama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, dan audit Badan Pemeriksaan Riau, M. Fahmi Aressa. Tiga kasus itu adalah pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakili tahun anggaran 2022 sampai 2023. Total yang diterima terdakwa sebesar Rp 17.280.222.003,8. Kemudian TPK penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Sebelas orang bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil, di PN Pekanbaru

Sebelas Orang Bersaksi Dalam Sidang Korupsi Bupati Nonaktif Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230118_153504_11.jpg" alt="Suasana jalan sidang putusan mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin. Annisa Firdausi/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana jalan sidang putusan mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin. Annisa Firdausi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Akhmad Mujahidin divonis hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan. Dia dinilai terbukti melakukan kolusi pengadaan jaringan internet 2020-2021 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (18/1).  Amar putusan dibacakan hakim ketua Salomo Ginting. Mujahidin didampingi kuasa hukum mengikuti jalannya sidang putusan secara teleconference.  ”Terdakwa terbukti bersalah melakukan kolusi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 10 bulan dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan,” kata hakim Salomo Ginting seperti dilansir dari Antara.  Vonis yang diputuskan majelis hakim lebih ringan 2 bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni selama 3 tahun kurungan. Adapun yang meringankan perkara terhadap Mujahidin adalah terdakwa dinilai bersikap kooperatif mengikuti jalannya proses hukum dan tidak pernah dihukum sebelumnya.  Terhadap putusan tersebut, Akhmad Mujahidin dan kuasa hukumnya mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu. ”Sudah paham, Yang Mulia. Kami ambil langkah pikir-pikir dulu,” ujar Mujahidin.  Serupa dengan terdakwa, tim JPU juga mengambil langkah pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim. Baik pihak terdakwa maupun jaksa diberi waktu selama 7 hari sebelum putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.  Akhmad Mujahidin tersandung kasus korupsi pengadaan jaringan internet di kampus Islam yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaannya, terdakwa Mujahidin seolah-olah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan layanan internet. Padahal Mujahidin telah menunjuk Safarin selaku PPK untuk kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau pada 2020. Namun terdakwa mengambil semua tanggung jawab PPK.  Seharusnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pengadaan internet dilakukan dengan metode e-Purchasing atau tender. Namun terdakwa malah melanggar prosedur dan melakukan pengadaan internet dengan MoU atau kerja sama dengan PT Telkom.  Selain Akhmad Mujahidin, perkara itu juga menjerat seorang tersangka lain, yakni Benny Sukma Negara selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Suska Riau. Saat ini, Benny belum ditahan dan masih dalam proses penyidikan. Benny dikabarkan mengalami depresi dan sempat menjalani observasi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Kota Pekanbaru.

Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Syafri Harto, terdakwa kasus dugaan pencabulan yang juga Dekan Nonaktif FISIP Unri, divonis bebas oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (30/3) siang.  Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Estiono menilai, Syafri Harto tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 289 KUHP seperti tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  ''Menyatakan terdakwa Syafri Harto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer dan subsider. Membebaskan terdakwa, memerintahkan penuntut umum mengeluarkan dari tahanan. Memberikan hak terdakwa memulihkan hak dan martabatnya,'' ucap majelis hakim dala sidang putusan yang sempat tertunda itu, dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group).  Selain itu, atas putusan bebas tersebut, Syafri Harto berhak atas pemulihan namanya, termasuk jabatannya sebagai Dekan FISIP Unri.  Terkait putusan bebas ini, penasihat hukumnya, Dodi Fernando mengatakan, putusan hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. ''Kami bersyukur karena putusan bebas ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah SWT. Tentu putusan bebas ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah ada,'' ungkap Dodi.  Dodi meminta semua pihak, sebelum berkomentar untuk membaca saja putusan hakim, agar tidak timbul fitnah baru. Ketika ditanya soal peluang tuntutan balik kliennya yang sempat membuat laporan ke Polda Riau, Dodi juga enggan berkomentar banyak. Dia ingin fokus membebaskan Syafri Harto terlebih dahulu. ''Kami tidak bahas itu terlebih dahulu. Intinya pascaputusan ini Pak Syafri Harto mau pulang kampung halaman dulu, untuk menemui orang tua dan minta maaf,'' ungkap Dodi.  Putusan hakim ini sendiri menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa. Puluhan mahasiswa yang sudah berada di seberang PN Pekanbaru, beberapa  menit usai putusan, langsung membentuk barisan dan mengeluarkan pengeras suara.

Dekan Fisip Unri yang jadi Terdakwa Kasus Pencabulan Divonis Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan, lambatnya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memberikan salinan putusan Legal Manager PT Duta Palma Suheri Terta. Sebab sudah satu minggu, terdakwa kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau itu divonis bebas.  Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) belum juga menerima salinan putusan tersebut, untuk dipelajari lebih lanjut. Sebab, untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyikapi putusan tersebut.  "Hari ini tepat seminggu majelis hakim membacakan putusan, namun sangat disayangkan sampai dengan saat ini JPU KPK belum juga menerima salinan putusannya untuk dipelajari lebih lanjut," kata Ali dikonfirmasi, Rabu (16/9).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/09/2020/kpk-kecewa-ma-sunat-hukuman-eks-bupati-talaud-sri-wahyumi/">KPK Kecewa MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi</a>  Karenanya, KPK belum menentukan sikap untuk menempuh upaya hukum kasasi atas vonis bebas yang divonis PN Pekanbaru. Sebab, hingga kini Jaksa KPK masih menyatakan pikir-pikir atas vonis bebas tersebut.  "Sejauh ini JPU masih bersikap pikir-pikir dengan batas waktu sesuai KUHAP adalah 14 hari setelah putusan dibacakan," pungkasnya.  Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memvonis bebas terdakwa Legal Manager PT Duta Palma, Suheri Terta. Majelis hakim tidak sepakat dengan tuntutan Jaksa KPK yang menuntut hukuman empat tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan.  Majelis hakim menegaskan, Suheri Terta tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan kesatu dan kedua yakni Pasal 5 ayat 1 a dan Pasal 13 UU Tipikor.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM

KPK Sesalkan Belum Diberi Salinan Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bupati-kendal-akan-jadi-saksi-pada-sidang-korupsi-mading-elektronik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Dumai, Muhammad Nasir, dan Direktur PT Mawatindo Road Construction (PT MRC), Hobby Siregar, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (22/4). Mereka diduga terlibat dalam korups proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis.  Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Roy Riyadi dan Feby Dwi Andospendi, di hadapan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Pasaribu disebutkan bahwa, kerugian negara yang dihasilkan dalam kasus itu mencapai Rp 105.881.991.970,63. Di mana uang tersebut dinikmati beberapa nama pejabat yang masih menjabat di Kabupaten Bengkalis saat itu.  Dalam dakwaan itu, disebutkan Muhammad Nasir dan Hobby pada Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 melakukan beberapa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  Muhammad Nasir, memperkaya diri sebesar Rp 2 miliar. Hobby Siregar Rp 40.876.991.970.63, sedangkan mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh Rp 1.3 miliar. H Syarifuddin alias H Katan Rp 292 juta, Adi Zulhalmi Rp 55 juta.  Selain itu, keuntungan juga dinikmati Rozali Rp 3 juta; Maliki Rp 16 juta; Tarmizi Rp 20 juta; Syafirzan Rp 80 juta; M Nasir Rp 40 juta; M Iqbal Rp 10 juta; Muslim Rp 15 juta; Asrul Rp 24 juta; dan Harry Agustinus Rp 650.  "Total kerugian negara Rp 105.881.991.970,63," ucap JPU.  Perbuatan itu, berawal ketika Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis melaksanakan pekerjaan proyek sejumlah jalan poros tahun 2013-2015 dengan anggaran Rp 2.5 triliun. Di proyek ini, Muhammad Nasir yang menjabat Kepala Dinas PU Bengkalis sesuai SK Bupati Bengkalis menjabat Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).  Makmur dan Ismail Ibrahim dari PT Merangin Karya Sejati dan Jeffri Ronald Situmorang dari PT Multi Structure menemui Ribut Susanto yang merupakan orang dekat Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh.  Mereka menyampaikan keinginan mendapatkan salah satu proyek itu. Lalu, Ribut menyampaikan keinginan itu kepada Herliyan Saleh dan Muhammad Nasir. Kedua pejabat tersebut, ingin peusahaan yang mengerjakan proyek-proyek ini harus bersedia memberikan sejumlah uang sebagai fee.  Pihak kontraktor bersama Herliyan dan Muhammad Nasir melakukan pertemuan. Usai pertemuan, Ribut menyampaikan kepada Ismail Kalau Herliyan membutuhkan uang Rp 300 juta. Uang itu, diserahkan beberapa hari kemudian melalui Ribut di Hotel Peninsula Jakarta.  Pemberian tersebut, merupakan kesepakatan antara Makmur dan Ismail apabila mendapatkan salah satu proyek miltiyears di Bengkalis. Selanjutnya, Jeffey Ronald dan Viktor Sitorus memberikan uang untuk Jamal Abdillah Rp4 miliar.  Sementara Makmur dan Ismail memberi uang Rp 1 miliar kepada Herliyan Saleh yang digunakan untuk membeli satu unit apartemen Tower 2 nomor 1702, Apartemen Permata Hijau Residence. Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multiyears dengan dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tahun Jamak TA 2012-2015 Nomor 09/MoU-HK/X/2012 dan Nomor: 06/DPRD/PB/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani Herliyan Saleh dan Jamal Abdillah.  Dalam nota itu disebutkan, kegiatan fisik tahun jamak. Salah satunya peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih) dengan anggaran Rp 528.073.384.162,48. Untuk mengerjakan proyek itu, PT Merangin Karya Sejati milik Ismail dan Makmur tidak mencukupi Kemampuan Dasarnya (KD) atas nilai anggaran proyek multi years dalam DPA TA 2013-2015.  Keduanya, meminjam PT MRC untuk mengerjakan proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih. Saat pertemuan di Jakarta, Herliyan dan Muhammad Nasir menunjuk perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan paket-paket proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis. Padahal proses lelang belum dilaksanakan.  PT MRC ditunjuk mengerjakan proyek peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih). Dalam pertemuan itu, Muhammad Nasie juga mengatakan akan memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada masing-masing kontraktor yang telah ditunjuk untuk panduan membuat dokumen penawaran lelang.  Hal ini, melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk melaksanakan proses lelang proyek poros peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Herliyan membentuk Pokja ULP. Didalamnya ada Syarifuddin, Adi Zulhalmi, Rozali, M Rasyidin dan lainnya.  Pada tanggal 9 Januari 2013 tim Pokja ULP mengumumkan lelang proyek tersebut melalui website LPSE. Tercatat ada 18 perusahaan yang mendaftar diantaranya PT MRC, PT Citra Gading Asritama, PT Multi Structure dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk. Muhammad Nasir mengarahkan anggota Pokja ULP memenangkan perusahaan yang telah ditunjuk oleh Herliyan Saleh dan ditetapkan PT MRC sebagai pemenang.  "M Nasir mengetahui bahwa proses lelang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan karena telah diarahkan sebelumnya. Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," beber jaksa.  Makmur dan Ibrahim tidak punya keahlian melaksanakan proyek. Selain itu, Muhmmad Nasir juga menunjuk Mslim dan Asrul sebagai pengawas lapangan dari Dinas PU Bengkalis, yang juga tidak punya keterampilan dan pengetahuan terkait dengan konstruksi jalan. Proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya.  PT MRC tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progress yang ditetapkan dalam kontrak, bahkan Hobby Siregar mengajukan 4 kali adendum kontrak yang disetujui oleh Muhammad Nasir. Progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT MRC baru mencapai 7,26 % atau tidak mencapai 10 %, sehingga pada bulan Desember 2014, Muhammad Nasir menerima laporan adanya deviasi (keterlambatan progress pekerjaan) setiap bulannya.  Hal itu dilaporkan ke Herliyan tapi Herliyan menyarankan agar PT MRC tetap mengerjakan pekerjaannya sampai masa berakhir kontrak. Pada akhirnya, Hobby Siregar menyampaikan kalau pihak PT MRC hanya mampu melaksanakan penyelesaian pekerjaan maksimal 70% dari total pekerjaan pada saat jatuh tempo kontrak nanti.  Namun Muhammad Nasir meminta agar twrqp diselesaikan hingga 80%. "Dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis telah menerima pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp310.487.904.272,73. Uang itu hanya digunakan Hobby untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek Rp204.605.912.302,10. Akibatnya terdapat selisih Rp105.881.991.970,63.  "Ini yang merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Dalam Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013-2015," kata JPU.  Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pejabat di Bengkalis Nikmati Uang Proyek Senilai Rp 105 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sidang-Palu-Vonis-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus korupsi proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (11/4). Ada dua berkas tersangka yakni Muhammad Nasir dan Hobby Siregar.  Muhammad Nasir merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai. Dalam proyek yang menelan anggaran hingga Rp 495 miliar, Nasir menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis sekaligus Kuasa Pengguna Anggara (KPA) saat itu.  Sedangkan Hobby Siregar, merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Mawatindo Road Construction (MRC). Perusahaan ini merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek yang dikerjakan 2013-2015 lalu itu.  "Benar, Jaksa KPK tadi melimpahkan berkas kedua tersangka itu ke kami" ucap Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rosdiana Sitorus.  Dengan diterimanya kedua berkas tersangka tersebut, maka ini PN Pekanbaru sedang menunggu penunjukan majelis hakim yang akan mengadili perkara itu.  "Berkas kedua tersangka sudah di meja Ketua Pengadilan (Bambang Myanto), untuk penunjukan majelis hakim yang akan mengadili kedua tersangka nantinya. Untuk jadwal sidang, nanti setelah ditunjuk majelis hakimnya baru kita tahu jadwal sidang perdananya," sebutnya.‎  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPN Roy Riyadi membenarkan bahwa pihaknya sudah melimpahkan berkas perkara itu ke PN Pekanbaru. "Ya tadi," ujarnya.  Nantinya, ada 6 orang jaksa yang dipersiapkan oleh lembaga antirasuah untuk menghadapi perkara ini di persidangan. "Dalam surat perintah ada 6 orang JPU (yang ditunjuk)," kata dia.  Untuk diketahui, dalam penyidikan perkara ini, KPK telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Mulai dari Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, Mereka adalah Direktur PT Liwaus Sabena, Hendri Sukardi, pemilik PT Everest Internasional, Romi Robindi Lie, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang aktif, maupun yang sudah tidak aktif lagi.  Nama Amril Mukminin sebelumnya disebut-sebut diduga terlibat dalam perkara tersebut. Keterlibatan Amril saat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014.  Hal itu dikuatkan dengan adanya penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang Rp1,9 miliar. KPK juga membawa beberapa koper yang diduga berisi dokumen terkait proyek jalan yang bermasalah itu.  Tidak sampai di situ, Amril Mukminin juga dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. KPK telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada 2018 lalu.  Masih dalam proses penyidikan, selain saksi-saksi, penyidik KPK juga melakukan pengumpulan alat bukti, dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Provinsi Riau.  Di antaranya di Pekanbaru menggeledah rumah mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan rumah tersangka Muhammad Nasir. Di Kabupaten Bengkalis, KPK menggeledah Kantor Dinas PU, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kantor LPSE, dan rumah milik saksi Hurry Agustianri.  Selanjutnya, di Kota Dumai KPK menggeledah rumah saksi, yaitu Hermanto sebagai subkontraktor, dan penyegelan ruangan di rumah dinas Sekda Kota Dumai. Lalu, di Pulau Rupat digeledah Kantor PT MRC dan rumah atau kantor saksi Hasyim sebagai subkontraktor.  Dari penggeledahan yang dilakukan KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik seperti handphone dan harddisk dan dua sepeda motor dari PT MRC.‎  Nasir dan Hobby sudah dilakukan tindakan penahanan sejak 5 Desember 2018 lalu. Untuk M Nasir ditahan di Rutan Guntur sedangkan Hobby Siregar ditahan di Rutan Salemba.‎  Terkait dua tersangka, mereka diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter.  Akibat perbuatan kedua tersangka, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp80 miliar dari anggaran yang disebut menelan sekitar Rp495 miliar. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Eks Sekda Dumai dan Dirut PT MRC Segera Disidang di Pekanbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wabup-bengkalis-jadi-saksi-kasus-korupsi_m_.jpg" alt="Wakil Bupati Bengkalis Muhammad saat diambil sumpah sebelum memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang dugaan korupsi pipa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Selasa (26/3)." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Bengkalis Muhammad saat diambil sumpah sebelum memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang dugaan korupsi pipa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Selasa (26/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad menjadi saksi pada sidang dugaan korupsi pipa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Selasa (26/3). Dalam kesaksiannya, dia banyak mengaku lupa dan tidak tahu. Dalam proyek pembuatan pipa transmisi ini, Muhammad berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sebelumnya, dia sudah dua kali mangkir dari panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keterangannya, dibutuhkan untuk terdakwa Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Sabar Stevanus P Simalong sebagai Direktur PT Panatori Raja; dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas proyek. Selain sebagai KPA, Muhammad saat itu menjabat sebagai Kabid Sumber Daya Air di Dimas PU Riau. Majelis hakim yang dipimpin Mahyudin, mempertanyakan penunjukkan Muhammad sebagai KPA. "Itu (KPA) saya, berdasarkan SK Gubernur. PA (Pengguna Anggaran)-nya Kadis PU, SF Harianto; PPK dan PPTK Edi Mufti (terdakwa)," ungkap Muhammad. Saat proses lelang di tahun 2013 itu, kata Muhammad, dirinya memang belum menjabat sebagai kepala bidang. Namun, kontrak proyek diteken olehnya senilai Rp 3.8 miliar."Itu (kontrak) saya yang tandatangani," sebutnya. Ketika ditanya JPU terkait progres proyek dan waktu pengerjaan proyek apakah tepat waktu atau tidak, Muhammad mengaku lupa. "Saya lupa, apakah proyek ini tepat waktu sesuai kontrak. Tapi ada laporannya," kata dia. Muhammad juga mengatakan, awalnya tidak mengetahui tentang pipa yang digunakan. Apakah sesuai spesifikasi di dalam kontrak atau tidak. Menurutnya, dia baru tahu kalau pipa tak sesuai kontrak setelah diperiksa di Polda Riau. ‎ Muhammad mengaku dua kali turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan proyek pipa. Namun, dia tidak melihat kedalaman pipa dan melakukan pengukuran pipa. "Hanya melihat visual saja," ungkapnya. Anggota Hakim Dahlia Panjaitan juga mempertanyakan tentang pencairan anggaran proyek. Padahal tidak ada laporan. "Kenapa bisa cair," tegas hakim. Mendengar pertanyaan itu, Muhammad terdiam. Sesaat kemudian, dia menjawab singkat."Saya hanya terima laporan lisan," jawab Muhammad. Majelis hakim terus mencecar Muhammad terkait proyek. Termasuk tentang perusahaan yang mengerjakan proyek. "Apakah sebelumnya PPK pernah melapor kepada saksi kalau perusahaan yang mengerjakan proyek tidak pemenang lelang?" tanya hakim Suryadi. Muhammad mengaku tidak pernah. Namun, hakim kembali mengingatkan keterangan Muhammad di BAP yang mengaku mengetahui perusahaan tersebut."Lupa pak," jawab Muhammad.‎ Sementara itu, dugaan korupsi pipa transmisi PDAM terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 mm dengan anggaran sebesar Rp3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau. Pada saat lelang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 hingga 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp3.828.770.000. Saat lelang dimulai, Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT Cipta Karya Bangun Nusa mengaku sebagai supplier pipa dari Medan dan memakai tiga perusahaan untuk mengikuti lelang. Tiga perusahaan itu yakni, PT Panotari Raja; PT Harry Graha Karya; dan PT Andry Karya Cipta. Dalam pelaksanaannya, terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang/spesifikasi teknik yang ditawarkan antara dokumen ketiga perusahaan fiktif. Terdakwa Sabar bersama Harris Anggara secara leluasa melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 secara tidak benar. Pipa transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu. Pengujian terhadap tebal dinding pipa, hasilnya menunjukan ketebalan minimum 23.79 mm sampai dengan maksimum 27.08 mm. Padahal, syarat mutunya adalah minimum 29.7 mm sampai maksimum 32.8 mm. Pengujian terhadap kekuatan hidrostatik pipa, dilakukan selama 65 jam pada suhu 80 cc. Akan tetapi, pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang diuji tersebut pecah. Selain itu, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 hari kerja. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan. Diduga, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013. Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan oleh CV Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan terdakwa Syafrizal Thaher dengan nilai Rp 114.981.818, belum dipotong pajak 10 persen. Laporan dibuat secara tidak benar. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp 2.639.090.623 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau. Dari kerugian negara itu, menguntungkan Sabar Stefanu P Simalongi sebesar Rp 3 miliar.

Wabup Bengkalis Jadi Saksi Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/terbukti-palsukan-skgr-eks-ketua-gapki-riau-divonis-6-bulan-penjara_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Riau Hinsatopa Simatupang saat menjalani proses peradilan di PN Pekanbaru, Riau, Senin sore (25/2)." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Riau Hinsatopa Simatupang saat menjalani proses peradilan di PN Pekanbaru, Riau, Senin sore (25/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Riau Hinsatopa Simatupang, merasa lega. Sebab, ia hanya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, selama 6 bulan penjara, dalam sidang yang digelar Senin (25/2) sore. Majelis Hakim yang diketuai oleh Riska Widiana menyatakan, Hinsatopa terbukti terlibat dalam perkara pemalsuan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) lahan di Jalan Pramuka, Kelurahan Lembah Sari, Rumbai Pesisir. Ia dinyatakan telah melanggar Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, secara bersama-sama turut membuat surat palsu. "Menghukum terdakwa Hinsatopa Simatupang dengan pidana penjara selama 6 bulan. Masa penahanan dikurangi hukuman yang dijatuhkan," ujar Riska Widiana didampingi Hakim Anggota, Martin Ginting dan Asep Koswara, Senin (25/2). Hukuman yang dijatuhi oleh hakim itu, jauh lebih ringan daripada tuntutan yang Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sukatmini dan Erik. Di mana, JPU menuntutnya dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan jika Hinsatopa tidak secara langsung ikut memalsukan SKGR. Terdakwa hanya mengetahui dan membeli lahan tersebut. Atas putusan itu, Hinsatopa menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Hal yang sama juga dilakukan JPU. "Pikir-pikir yang mulia," kata Sukatmini. Penahanan Hinsatopa dilakukan penyidik Reskrim Polresta Pekanbaru pada November 2018 lalu. Dengan vonis 6 bulan penjara, Hinsatopa tinggal menjalani hukuman 2 bulan penjara lagi. Hinsatopa didakwa turut serta melakukan pemalsuan SKGR secara bersama-sama dengan tiga mantan lurah, yakni Gusril; Fadliansyah; Budi Marjohan; pengacara Agusman Indris; dan Poniman. Keempat rekan Hinsatopa ini telah divonis oleh PN Pekanbaru. Perkara bermula pada tahun 2012 silam. Hinsatopa diduga terlibat dalam terbitnya SKGR Nomor 22/PEM/LS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang diketahui oleh Lurah Lembah Sari dan Camat Rumbai Pesisir dengan Nomor Register 595.3/KRP-PEM/115 tanggal 14 Februari 2012. Penerbitan SKGR di tanah milik Boy Desvinal seluas 6.987.5 meter persegi di Jalan Pramuka RT 04 RW 04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir itu telah berdiri pondok kayu yang ditempati orang lain. Tidak terima, Boy Desvinal melaporkan hal itu ke Polresta Pekanbaru. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, SKGR dengan nomor registrasi tersebut diketahui pihak pertama adalah Idris M dan pihak kedua Lamsana Sirait yang dikeluarkan Kelurahan Lembah Sari ternyata tidak sesuai prosedur. Pasalnya, letak tanah yang ada di SKGR tersebut ternyata berada di Kelurahan Lembah Damai, bukan di Kelurahan Lembah Sari. Diduga, tanda tangan sempadan di surat tanah yang satu kesatuan dengan surat SKGR atas nama Ismail palsu. Hal itu sesuai pemeriksaan dokumen ke Labfor Mabes Polri pada tanggal 29 Maret 2017. Dimana hasil menunjukkan bahwa, tanda tangan Ismail ternyata non identik.

Terbukti Palsukan SKGR, Eks Ketua Gapki Riau Divonis 6 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/eks-ketua-gapki-riau-dituntut-3-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Terdakwa pemalsuan SKGR lahan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, Hinsatopa Simatupang (kemeja putih) menjalani sidang dengan agenda tuntutan di PN Pekanbaru, Selasa (19/2)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemalsuan SKGR lahan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, Hinsatopa Simatupang (kemeja putih) menjalani sidang dengan agenda tuntutan di PN Pekanbaru, Selasa (19/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hinsatopa Simatupang dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pekanbaru. Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau itu, dinilai terbukti telah memalsukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) lahan di Jalan Pramuka Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau. "Menuntut terdakwa Hinsatopa Simatupang dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Erik di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai Riska Widiana, Selasa (19/2) sore. Merasa keberatan dengan tuntutan jaksa, Hinsatopa menyatakan akan menyampaikan pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya. Rencananya, sidang agenda pembacaan pledoi itu akan dilangsungkan, Kamis (21/2). Penasehat Hukum Terdakwa, Alhendri Tanjung, mengaku kecewa dengan tuntutan JPU. Sebab, dari fakta-fakta persidangan tidak ada saksi-saksi yang menyebutkan keterlibatan terdakwa dalam pemalsuan SKGR itu. "Tuntutan jaksa ini sangat tidak masuk akal dan sangat tinggi. Kami sangat kecewa dengan tuntutan jaksa. Kami akan menyampaikan pledoi pada sidang Kamis nanti," ungkapnya. Hinsatopa didakwa turut serta melakukan pemalsuan SKGR secara bersama-sama dengan tiga mantan lurah, Gusril, Fadliansyah dan Budi Marjohan. Kemudian pengacara Agusman Indris dan Poniman. Keempat rekan Hinsatopa ini telah divonis oleh PN Pekanbaru. Perkara bermula pada tahun 2012 silam. Hinsatopa diduga terlibat dalam terbitnya SKGR Nomor 22/PEM/LS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang diketahui oleh Lurah Lembah Sari dan Camat Rumbai Pesisir dengan Nomor Register 595.3/KRP-PEM/115 tanggal 14 Februari 2012. Penerbitan SKGR di tanah milik Boy Desvinal seluas 6.987,5 meter persegi di Jalan Pramuka RT 04 RW 04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir itu, telah berdiri pondok kayu yang ditempati orang lain. Tidak terima, Boy Desvinal melaporkan hal itu ke Polresta Pekanbaru. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, SKGR dengan nomor registrasi tersebut diketahui pihak pertama adalah Idris M dan pihak kedua Lamsana Sirait yang dikeluarkan Kelurahan Lembah Sari ternyata tidak sesuai prosedur. Pasalnya, letak tanah yang ada di SKGR tersebut ternyata berada di Kelurahan Lembah Damai, bukan di Kelurahan Lembah Sari. Diduga tanda tangan dari sempadan yang ada di surat sempadan tanah yang satu kesatuan dengan surat SKGR tersebut atas nama Ismail diduga palsu. Hal itu sesuai pemeriksaan dokumen ke Labfor Mabes Polri pada tanggal 29 Maret 2017 dengan hasil menunjukkan bahwa tanda tangan Ismail ternyata non identik.

Eks Ketua Gapki Riau Dituntut 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/terdakwa-pemalsuan-skgr-sakit-perut-sidang-tuntutan-ditunda_m_.jpg" alt="Sidang dugaan pemalsuan SKGR lahan di Jalan Pramuka Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Senin (18/2), kembali ditunda hingga Selasa besok (19/2)." width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan pemalsuan SKGR lahan di Jalan Pramuka Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Senin (18/2), kembali ditunda hingga Selasa besok (19/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, kembali menunda sidang dengan agenda penuntutan dalam perkara pemalsuan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) lahan di Jalan Pramuka Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Senin (18/2). Itu dikarenakan, terdakwa Hinsatopa Simatupang sedang sakit perut atau diare. Sidang ini, dimulai sekitar pukul 17.30 WIB. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Riska semula meminta agar terdakwa yang merupakan pengusaha kelapa sawit ini, agar dapat menunggu sebentar saja. "Terdakwa duduk saja biar dibacakan tuntutan," kata Riska didampingi Hakim Anggota Martin Ginting dan Asep Koswara. Namun, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengaku tak sanggup. Dia beralasan sedang sakit perut. "Katanya iya begitu," beber hakim Ginting usai sidang. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pekanbaru, Erik sempat meminta kepada majelis hakim agar sidang tidak ditunda. Karena pekan lalu persidangan sudah ditunda. "Penundaan ini sudah yang kedua. Harusnya Jumat lalu, tapi terdakwa minta sidang ditunda Senin. Apalagi, waktu persidangan telah ditentikan, mengingat masa penahanan terdakwa," ucap Erik. Meski begitu, penundaan tetap dilakukan hingga Selasa besok (19/2). Untuk diketahui, perkara ini ditangani oleh Polresta Pekanbaru. Sebelum Hinsatopa, penyidik sudah menetapkan lima tersangka lainnya. Mereka juga sudah dihadapkan ke persidangan dan dinyatakan bersalah. Tiga pesakitan di antaranya merupakan mantan Lurah di Pekanbaru. Mereka adalah Gusril, Fadliansyah, dan Budi Marjohan. Lalu seorang oknum pengacara Agusman Idris, dan Poniman. Hinsatopa yang juga merupakan mantan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau ini, ditetapkan sebagai tersangka pada medio Maret 2018 lalu. Itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Untuk diketahui, perkara tersebut bermula pada tahun 2012 silam. Hinsatopa diduga terlibat dalam terbitnya SKGR Nomor 22/PEM/LS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang diketahui oleh Lurah Lembah Sari dan Camat Rumbai Pesisir dengan Nomor Register 595.3/KRP-PEM/115 tanggal 14 Februari 2012. Penerbitan SKGR di tanah milik Boy Desvinal seluas 6.987,5 meter persegi di Jalan Pramuka RT 04 RW 04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir itu telah berdiri pondok kayu yang ditempati orang lain. Tidak terima, Boy Desvinal melaporkan hal itu ke Polresta Pekanbaru. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, SKGR dengan nomor registrasi tersebut diketahui pihak pertama adalah Idris M dan pihak kedua Lamsana Sirait yang dikeluarkan Kelurahan Lembah Sari ternyata tidak sesuai prosedur. Pasalnya, letak tanah yang ada di SKGR tersebut ternyata berada di Kelurahan Lembah Damai, bukan di Kelurahan Lembah Sari. Diduga tanda tangan dari sempadan yang ada di surat sempadan tanah yang satu kesatuan dengan surat SKGR tersebut atas nama Ismail diduga palsu. Hal itu sesuai pemeriksaan dokumen ke Labfor Mabes Polri pada tanggal 29 Maret 2017 dengan hasil menunjukkan bahwa tanda tangan Ismail ternyata non identik.

Terdakwa Pemalsuan SKGR Sakit Perut, Sidang Tuntutan Ditunda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn pekanbaru

Berita Terkini