<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/WhatsApp-Image-2024-01-04-at-211407-4041782498.jpg" alt="Sidang tuntutan terdakwa kasus robot trading Wahyu Kenzo, crazy rich asal Surabaya, di PN Malang." width="100%">
<figcaption>Sidang tuntutan terdakwa kasus robot trading Wahyu Kenzo, crazy rich asal Surabaya, di PN Malang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masih ingat denga sosok Wahyu Kenzo yang dikenal sebagai crazy rich asal Surabaya? Dia kini masih duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Malang Jawa Timur. Wahyu Kenzo itu ada di pusaran kasus robot trading auto grade gold atau ATG. Seperti dilansir dari Radar Malang, Jawa Pos Group, hari ini, Wahyu Kenzo, crazy rich Surabaya itu menjalani siding tuntutan di Pengadilan Negeri Malang. Bagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)? Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo itu dituntut 15 tahun penjara. Wahyu Kenzo mengeruk dana Rp 448 miliar dari para korban. Dia menjalani sidang bersama dua terdakwa lain. Yakni, Chandrabayu Mardika alias Bayu Walker dan Raymond Enovan. JPU menuntut kepada ketiganya berbeda-beda. Tuntutan kepada Wahyu lebih berat dibandingkan dengan Bayu Walker dan Raymond. Sebab, Wahyu merupakan bos perusahaan robot trading. Sementara itu, untuk dua terdakwa lain adalah tim dari crazy rich Surabaya itu. Raymond berstatus member yang bertugas memasarkan robot trading, sedangkan untuk Bayu bidang IT. Sidang dimulai pukul 17.03. Namun sebelumnya, pukul 09.00, hakim memeriksa semua barang bukti. Termasuk mendatangi aset-aset berupa tanah dan bangunan di Perumahan Araya dan Kajoetangan Heritage. Wahyu dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. Untuk Wahyu Kenzo, Yuni selaku JPU menyampaikan bahwa ada barang bukti yang akan dikembalikan ke para member ATG secara proporsional. Untuk, terdakwa lain, Jaksa Mohammad Heriyanto menuturkan, Raymond dituntut kurungan enam tahun dan enam bulan penjara plus denda Rp 1 miliar subside 6 bulan. Sedangkan, untuk Bayu dijerat pasal 3 juncto pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). &rdquo;Terdakwa (Raymond) dituntut kurungan enam tahun dan enam bulan penjara. Plus denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan,&rdquo; ujar Jaksa Mohammad Heriyanto SH MH membacakan tuntutan.

Wahyu Kenzo, crazy rich asal Surabaya, terdakwa kasus robot trading auto grade gold atau ATG dituntut 19 penjara oleh JPU di PN Malang

Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo Terancam Mendekam di Penjara 19 Tahun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/aksi-arema-1.jpg" alt="MEMANAS: Kisruh yang terjadi di akhir aksi damai Arek Malang di depan kantor Arema FC, Kota Malang, kemarin (29/1) siang. (JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>MEMANAS: Kisruh yang terjadi di akhir aksi damai Arek Malang di depan kantor Arema FC, Kota Malang, kemarin (29/1) siang. (JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara tehadap delapan terdakwa pelaku perusakan kantor Arema FC yang berada di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 42, Kecamatan Klojen, pada (29/1) lalu. Majelis hakim meyakini, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang dikenakan kepada para terdakwa. "Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebanyak delapan terdakwa dijatuhkan pidana selama sembilan bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Arief Karyadi, dikutip dari Antara, Rabu (11/10). Dalam sidang tersebut, sebanyak tujuh terdakwa yakni Feri Kriddianto, Arion Cahya, Nouval Maulana, Cholid Aulia, Adam Rizky Satria, Muhammad Fauzi dan Andika Bagus Setiawan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sementara terdakwa Fanda Harianto alias Ambon Fanda, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan sehingga mengancam keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013062172/ingin-pemain-arema-fc-nyaman-dan-berasa-di-rumah-sendiri-singo-edan-gelar-pemusatan-latihan-di-kota-batu">Ingin Pemain Arema FC Nyaman dan Berasa di Rumah Sendiri, Singo Edan Gelar Pemusatan Latihan di Kota Batu</a> Dalam sidang yang diikuti para terdakwa secara daring tersebut, Arief menjelaskan, vonis selama sembilan bulan tersebut akan dikurangi masa penahanan. Para terdakwa tersebut sudah menjalani masa penahanan selama delapan bulan dan 15 hari. "Maka (terdakwa) tinggal menjalani pidana selama 15 hari, setelah itu bebas," ujarnya. Menurutnya, ada sejumlah hal yang membuat terdakwa mendapatkan vonis selama sembilan bulan tersebut yakni perbuatan terdakwa merugikan manajemen Arema FC. Sementara untuk hal yang meringankan adalah terdakwa kooperatif. "Sedangkan untuk hal yang meringankan, terdakwa kooperatif dan perbuatannya telah dimaafkan oleh manajemen Arema FC," ucapnya. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Feri Krisdianto dan lima terdakwa lainnya, Fariz Aldiano Modal menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim tersebut. Pihaknya akan mengambil upaya hukum lebih lanjut. "Kami akan mengambil upaya hukum, namun masih pikir-pikir," katanya. Penasihat hukum terdakwa Fanda Harianto, Adhy Darmawan menyatakan kecewa terhadap putusan hakim dan akan melakukan pikir-pikir. Putusan tersebut dirasa tidak adil, karena para saksi menyampaikan bahwa terdakwa Fanda tidak mengarahkan perusakan kantor Arema FC. "Menurut kami, putusan tersebut tidak adil. Karena dalam persidangan, saksi-saksi tidak menyampaikan bahwa Ambon Fanda mengerahkan perusakan di kantor Arema FC," katanya. Pada 29 Januari 2023, unjuk rasa yang digagas oleh kelompok Arek Malang Bersikap pada pukul 11.30 WIB berakhir ricuh. Kantor Arema FC di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 42, Kecamatan Klojen, Kota Malang mengalami kerusakan.

"Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebanyak delapan terdakwa dijatuhkan pidana selama sembilan bulan penjara,"

Divonis 9 Bulan, 8 Terdakwa Pelaku Perusakan Kantor Arema FC Langsung Bebas Dua Pekan Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/julianto-divonis.jpg" alt="SIDANG PUTUSAN: Hotma Sitompul (dua dari kiri), pengacara Julianto Eka Putra (foto kanan), dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Malang kemarin (7/9). (SUHARTO/JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>SIDANG PUTUSAN: Hotma Sitompul (dua dari kiri), pengacara Julianto Eka Putra (foto kanan), dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Malang kemarin (7/9). (SUHARTO/JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang pembacaan putusan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), Kota Batu, kemarin (7/9) ternyata bukan ujung perkara. Sebab, terdakwa dalam kasus tersebut, Julianto Eka Putra, mengajukan banding atas vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya.  Pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Harlina Rayes SH MH itu juga diikuti aksi damai sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat perlindungan anak di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Malang. Di Ruang Cakra tempat berlangsungnya sidang, tampak hadir di antaranya Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Komisi Yudisial (KY).  Sidang dimulai pukul 09.54. Selama sekitar empat jam, majelis hakim membacakan dakwaan sampai amar putusan.  Jaksa menuntut pengusaha berusia 50 tahun tersebut 15 tahun penjara. Dalam putusannya, selain vonis 12 tahun penjara, hakim menjatuhkan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan kepada pria yang di kalangan dekatnya biasa disapa Koh Jul itu (selengkapnya lihat grafis).  Julianto juga harus membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban SDS Rp 44,7 juta (44.744.623). Bila dalam 1 bulan putusan hakim bersifat inkracht uang tidak dibayar, hartanya disita dan dilelang kejaksaan untuk membayar restitusi. Tidak cukup juga, diganti kurungan selama 1 tahun.  Dalam sidang itu juga dibeberkan rentetan perbuatan Julianto dengan korban SDS yang terjadi pada rentang Oktober 2009 sampai 2011. SDS saat ini sudah berusia 27 tahun.  ”Ada yang terjadi di sebuah bukit di Kota Batu, dalam kawasan SPI, dan sebuah hotel di Singapura saat studi banding ke sana,” papar Harlina.  Total, lanjut Harlina, terjadi sembilan kali pelecehan maupun persetubuhan. Semuanya jarang diketahui orang.  Dalam beberapa kali menjelang melakukan perbuatan tersebut, terdakwa disebut hakim juga memberikan motivasi kepada SDS. Di antaranya, ”Kamu bisa jadi pemimpin” dan ”Saya membantu kamu tumbuh berkembang”. Karena itulah, SDS tidak berani bercerita banyak tentang apa yang terjadi pada dirinya.  Keterangan SDS saat menjadi saksi juga mengatakan bahwa terdakwa memberinya handphone melalui kepala sekolah, yang kemudian hanya dimode diam atau bergetar. SDS juga tidak berani pulang kampung ke Madiun selama berada di SPI.  Mendengar paparan tersebut, Julianto yang berada di Rumah Tahanan Lapas Lowokwaru, Kota Malang, hanya bisa mendongakkan kepala sambil sesekali geleng-geleng. Pada pukul 12.37, sidang selesai.  ”Menjatuhkan hukuman pidana selama 12 tahun penjara,” kata Harlina saat membacakan amar putusan.  Putusan tersebut sesuai dengan pasal yang dikenakan pada tuntutan.  Julianto pun mengambil sikap atas putusan itu begitu kuasa hukumnya, Hotma Sitompul, menanyakan. ”Banding, Pak Ketua,” ucapnya.  Hal itu diikuti sikap jaksa yang digawangi Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu Yogi Sudharsono SH yang menyatakan pikir-pikir. ”Kami akan pelajari putusan selama tujuh hari itu untuk menyatakan sikap,” kata Yogi.  Setelah sidang, anggota kuasa hukum Julianto, Filiphus Sitepu SH, mengatakan bahwa dalam putusan tersebut semua barang bukti dan saksi yang diajukan tidak dijadikan pertimbangan. ”Sekitar 10 saksi yang kami sodorkan dikesampingkan, sementara 3 dari penuntut umum dijadikan pertimbangan,” paparnya.  Dia menyayangkan, padahal semua saksi tersebut dimintai keterangan di bawah sumpah. Pihaknya pun segera membuat permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.  Perkara itu menjadi atensi Kemen PPPA sejak awal. ”Kami mengapresiasi dengan adanya keyakinan hakim yang digunakan dalam putusan,” kata Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kemen PPPA Robert Parindungan Sitinjak.

Divonis 12 Tahun dan Restitusi Rp 44,7 Juta, Julianto Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tempImagebhf1k8-1.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di SPI Kota Batu, di PN Malang, Rabu (24/8). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di SPI Kota Batu, di PN Malang, Rabu (24/8). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, mengagendakan duplik atau pembacaan jawaban tergugat atas replik yang telah disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).  Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Batu Yogi Sudharsono mengatakan, dalam duplik yang disampaikan kuasa hukum terdakwa JE tersebut tetap menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual itu merupakan rekayasa. ”Materi duplik yang disampaikan kuasa hukum kurang lebih sama seperti yang disampaikan dalam pledoi sebelumnya. Intinya menyebutkan bahwa perkara ini merupakan rekayasa,” kata Yogi seperti dilansir dari Antara.  Yogi menjelaskan, sidang lanjutan kasus kekerasan seksual yang menjerat pemilik Sekolah SPI Kota Batu tersebut akan kembali dilaksanakan pada 7 September. Agenda pembacaan putusan majelis hakim.  Menurut dia, penundaan agenda pembacaan putusan kasus kekerasan seksual i Sekolah SPI tersebut, karena Majelis Hakim membutuhkan penambahan waktu untuk mengambil keputusan.  ”Ditunda selama dua minggu untuk pembacaan putusan majelis hakim. (Penundaan itu) karena mungkin akan dibuat pertimbangan,” ucap Yogi.  Dia menambahkan, JPU akan melihat keputusan hakim dan tidak ingin berandai-andai. ”Kita lihat dulu putusannya, kita tidak ingin berandai-andai,” ujar Yogi.  Sementara itu, salah satu kuasa hukum JE, Dito Sitompul mengatakan, JPU tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan seluruh dakwaan yang ditujukan kepada JE. Penasihat hukum meminta majelis hakim memutus bebas JE.  ”Kami melihat sejak awal bahwa perkara ini tidak cukup bukti. JPU tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada klien kami,” papar Dito.  Dia menilai, penundaan pembacaan putusan yang dilakukan majelis hakim selama dua minggu tersebut, karena majelis hkim membutuhkan kecermatan dalam memutus perkara tersebut.  Dalam kasus tersebut, yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual ada sebanyak satu orang saksi korban dengan inisial SDS. Hal tersebut merupakan fakta persidangan yang saat ini berjalan. JPU menuntut terdakwa JE dengan pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.  JE dituntut hukuman penjara 15 tahun subsider enam bulan dengan denda Rp 300 juta, serta membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44 juta.

Vonis Kasus Kekerasan Seksual SPI Batu pada 7 September di PN Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tempImage10oNQM-1.jpg" alt="Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Batu Yogi Sudharsono. Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Batu Yogi Sudharsono. Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) mengulas sejumlah bukti dalam sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, dengan terdakwa berinisial JE. JPU berupaya untuk meyakinkan majelis hakim.  Pada sidang replik tersebut, kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Batu Yogi Sudharsono, pihaknya telah menyampaikan sejumlah alat bukti untuk membantah pledoi tim kuasa hukum terdakwa. "Pada pokoknya, kami menjawab pledoi dari penasihat hukum. Berdasar alat bukti yang kita hadirkan di persidangan," kata Yogi seperti dilansir dari Antara di Malang, Rabu (10/8).  Disebutkan Yogi, sejumlah alat bukti tersebut, di antaranya adalah keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk yang telah disiapkan JPU. Dengan disampaikannya bukti-bukti tersebut, JPU meyakini bahwa terdakwa JE bersalah dalam kasus kekerasan seksual.  Dengan adanya replik dan sejumlah barang bukti tersebut, JPU berharap bisa meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa yang merupakan pemilik Sekolah SPI Kota Batu tersebut bersalah terhadap segala tuduhan. "Kami ulas kembali sejumlah alat bukti yang pernah disampaikan di persidangan. Kami berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah," papar Yogi Sudharsono.  Sementara itu, kuasa hukum terdakwa JE, Jeffry Simatupang, menyatakan, dalam pembacaan replik tersebut pihak JPU hanya mengulang-ulang dakwaan dan tetap bertumpu pada asumsi, bukan pembuktian. "Jaksa mengulang-ulang dakwaan dan tetap bertumpu pada asumsi, bukan pembuktian," tutur Jeffry.  Jeffry menjelaskan, perkara tersebut merupakan rekayasa berdasar pembuktian dalam persidangan. Tidak ada alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa JE melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual.  "Kami menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara asumsi. Perkara ini tidak ada alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa melakukan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual," ujar Jeffry Simatupang.  JPU menuntut terdakwa JE dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1/2016 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.  JE dituntut hukuman penjara 15 tahun subsider 6 bulan dengan denda Rp 300 juta, serta membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44 juta.

JPU Ulas Sejumlah Bukti Dalam Sidang Kasus Kekerasan Seksual SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ancam_korban.jpg" alt="DITANGKAP: Julianto Eka Putra berdiskusi dengan pengacaranya, Jeffy Simatupang, saat dijemput oleh jaksa di rumahnya, kawasan Surabaya Barat kemarin. (KEJATI JATIM)" width="100%">
<figcaption>DITANGKAP: Julianto Eka Putra berdiskusi dengan pengacaranya, Jeffy Simatupang, saat dijemput oleh jaksa di rumahnya, kawasan Surabaya Barat kemarin. (KEJATI JATIM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah 23 kali sidang perkara dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), Kota Batu, akhirnya tiba pada agenda pembacaan tuntutan kemarin (27/7). Jaksa penuntut umum menuntut Julianto Eka Putra 15 tahun penjara.  Seperti pada sidang Rabu pekan lalu yang ditunda, kemarin, di depan Pengadilan Negeri (PN) Malang, juga digelar aksi damai untuk mengawal jalannya sidang. Sekitar 30 orang menyuarakan tuntutannya agar majelis hakim menghukum terdakwa Julianto seberat-beratnya.  Tim jaksa yang biasanya dipimpin Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Edi Sutomo SH MH kemarin berganti. Kajari Batu Agus Rujito SH MH langsung turun untuk memimpin delapan orang jaksa dari Kejari Batu dan Kejati Jatim untuk membacakan tuntutan setebal 197 halaman. Sekilas dilihat di layar telekonferensi Ruang Cakra, Julianto memakai baju putih dengan rambut yang dicukur bulat serupa tahanan lainnya. Namun, dari informasi yang diterima Radar Malang, pria 50 tahun tersebut sempat memakai rompi tahanan merah khas Kejari Batu. Namun, kuasa hukum Julianto protes sehingga rompi itu dilepas lagi.  Pembacaan tuntutan sempat diskors saat memasuki jeda istirahat siang sekitar pukul 11.30. Ketika pintu Ruang Cakra dibuka, semua pihak langsung berhamburan keluar menuju kamar kecil dan menghindar dari awak media yang berkerumun di ruang tunggu. Pukul 12.45, ketua majelis hakim Harlina Rayes SH MH mengetuk palu tiga kali menandakan sidang sudah selesai dilakukan.  ’’Kami menuntut terdakwa dengan 15 tahun penjara,” kata Kajari Batu setelah sidang. Bukan hanya itu, warga Puncak Golf Blok AI/16, RT 005/RW 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, itu juga diminta membayar denda Rp 300 juta. Yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan. Jaksa juga menerapkan pidana restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44,7 juta (44.744.623). Semua harus dibayarkan selama-lamanya satu bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Atau subsider satu tahun penjara.  Dalam perkara tersebut, Agus dan tim berhasil memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  ’’Untuk unsur yang terpenuhi adalah soal bujuk rayu terdakwa supaya anak korban mau bersetubuh dengannya,” ujar Kajari.  Ini merupakan titik awal menuju akhir dari perkara tersebut. Seperti diketahui, sudah 23 kali dilaksanakan sejak Februari 2022 dengan menghadirkan lebih kurang 30 saksi dari jaksa dan terdakwa. Rabu (3/8) depan, di ruang sidang dan jam yang sama, akan dibacakan pleidoi atau pembelaan kuasa hukum terdakwa. Sayang, kuasa hukum Julianto, Hotma Sitompul SH Mhum, tidak mau berkomentar terkait tuntutan jaksa. "Komentar kami akan dimasukkan dalam pleidoi pekan depan,” katanya.  Dia malah berorasi dengan mengatakan bahwa persidangan bukan mencari menang atau kalah. Sebab, dalam tuntutan, pembelaan, dan putusan, semuanya bertanggung jawab kepada Tuhan. ’’Surat tuntutan sampai putusan ini akan dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum. Makanya, jangan dibuat buruk atau konyol,” ujarnya. Pihaknya masih optimistis kliennya bisa bebas dari tuntutan berat tersebut.  Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait mengapresiasi kinerja jaksa. ’’Ini merupakan hadiah bagi anak-anak Indonesia, utamanya untuk korban. Terlebih dengan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh Sabtu (23/7) kemarin,” katanya.

Pendiri SPI Dituntut 15 Tahun setelah 23 Kali Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/hotma-sitompul.jpg" alt="DIUNDUR: Kuasa hukum terdakwa Julianto Eka Putra, Hotma Sitompul (kanan), berjalan memasuki ruang sidang PN Kota Malang kemarin (20/7). (JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>DIUNDUR: Kuasa hukum terdakwa Julianto Eka Putra, Hotma Sitompul (kanan), berjalan memasuki ruang sidang PN Kota Malang kemarin (20/7). (JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sudah 20 kali disidangkan, perkara dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu tak kunjung mencapai titik akhir. Bahkan, kemarin (20/7) agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Malang ditunda.  Jaksa penuntut umum (JPU) beralasan tuntutan yang sedang disusun belum sempurna.  Sesuai jadwal, persidangan itu dimulai pukul 10.00 di Ruang Cakra. Tidak seperti 19 sidang sebelumnya, tidak ada penampakan pria berbadan tambun mengenakan baju batik yang berlari ke ruang sidang dengan dikawal jaksa. Artinya, terdakwa Julianto Eka Putra tidak hadir dan hanya muncul di layar telekonferensi yang terhubung dengan Lapas Lowokwaru, tempat dia ditahan.  Di luar pagar PN Malang, puluhan orang menggelar aksi damai menuntut majelis hakim menghukum Julianto seberat-beratnya. Pukul 09.55, rombongan kuasa hukum Julianto masuk ke ruang sidang diikuti JPU. Namun, sidang baru dimulai pukul 10.05 ketika majelis hakim yang dipimpin Harlina Rayes membukanya. Sidang tertutup itu berakhir pukul 10.20.  ’’Kami meminta kepada hakim untuk menunda sidang selama satu pekan. Tanggal 27 Juli,” kata Kasiintel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Edi Sutomo. Alasan jaksa menunda tak lain adalah menyempurnakan tuntutan. Dia pun mengaku masih ada yang perlu dicek dan ditambahkan dari naskah tuntutan. Dia menyebut jumlah halaman naskah tuntutan itu mencapai 100 lembar.  ’’Perlu masukan dan alasan yuridis untuk lebih meyakinkan majelis hakim,” ungkapnya. Sayangnya, dia tidak mau menyebutkan salah satu alasan yuridis yang ditambahkan. Belum lagi, ada fakta dan keterangan saksi yang belum dimasukkan ke naskah.  Terpisah, Kajati Jatim Mia Amiati membenarkan apa yang dikatakan Edi. ’’Ada beberapa penambahan teknis pembuktian dalam tuntutan untuk meyakinkan majelis hakim. Dengan begitu, perlu penambahan waktu lagi untuk penyusunan tuntutan,” kata dia melalui pesan singkat. Meski tidak menyebut apa saja yang akan ditambah, dia memastikan tidak ada perubahan pasal yang dijeratkan kepada terdakwa.  Selama persidangan, Julianto melalui timnya justru membangun opini negatif untuk melemahkan dakwaan jaksa. Perbuatannya juga menjadi pertimbangan yang memberatkan jaksa. ’’Kami berusaha menunjukkan kepada khalayak dan utamanya pencari keadilan bahwa keadilan ini bisa diwujudkan dengan menuntut yang bersangkutan setinggi-tingginya,’’ ungkapnya.  Sementara itu, kuasa hukum Julianto, Hotma Sitompul, tidak berkomentar banyak soal penundaan sidang tersebut. ’’Saya salut kepada jaksa yang akan mempelajari dengan sesungguhnya, melihat bukti apa yang terungkap dalam persidangan sehingga tentu diperlukan waktu yang cukup,” katanya. Namun, dia menyayangkan para korban yang tak kunjung melapor setelah peristiwa pelecehan itu terjadi. Tetapi, baru terungkap 12 tahun kemudian.  Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menyatakan, tidak ada alasan untuk menunda pembacaan tuntutan oleh jaksa. Sebab, dakwaan sudah jelas dan tinggal dibuktikan. Selain itu, semua agenda pemeriksaan saksi sudah selesai dan lengkap. ’’Ini tidak berkeadilan bagi korban. Sebab, kasus ini juga dinanti oleh masyarakat,” katanya.

Sidang Kasus Kekerasan Seksual di SMA SPI, Pembacaan Tuntutan Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1658297634261.jpg" alt="Julianto Eka Putra. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Julianto Eka Putra. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang ke-20 Julianto Eka Putra, pemilik dan pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu yang digelar pada Rabu (20/7) ditunda. Seharusnya, persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Malang untuk membacakan tuntutan atas dakwaan pelecehan seksual Julianto pada muridnya.  Edi Sutomo, Kasi Intel Kejari Batu sekaligus salah satu dari 5 JPU (jaksa penuntut umum) Kejari Batu mengatakan, sidang akan ditunda hingga Rabu (27/7). JPU membutuhkan waktu untuk menyiapkan tuntutan.  ”Ditunda hingga 27 Juli,” tegas Edi.  Edi menyebut hingga Selasa (19/7) tengah malam, pihaknya telah membaca tuntutan. Namun, tuntutan dirasa masih kurang lengkap.  ”Sampai dengan tengah malam tadi, kami cek ricek tuntutan. Cuma memang perlu tambahan analisis yuridis fakta sidang yang ada. supaya lebih meyakinkan hakim supaya sempurna tuntutannya,” tutur Edi.  Dalam sidang hari ini (20/7), Julianto hadir secara daring. Hal serupa juga akan terjadi pada Rabu (27/7). Julianto tidak akan dihadirkan dalam sidang dakwaan.  ”Persidangan secara online sebagaimana Perma No 4 Tahun 2020 pasal 2 persidangan elektronik sama seperti kemarin perkara lain,” terang Edi.  Lalu mengapa dalam sidang perdana hingga kesembilanbelas, Julianto dihadirkan? Edi menjawab bahwa di belasan sidang sebelumnya, Julianto belum berstatus sebagai tahanan.  ”Sekarang kan sudah ditahan di lapas. Yang lain juga gitu dan sama. Secara teknis sidang tetap dilaksanakan cuma memang tadi saya jelaskan, terdakwa muncul di monitor juga. Perlakuan sama,” ujar Edi.  Terkait hal itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyayangkan penundaan persidangan. Seharusnya, JPU bisa membacakan tuntutan hari ini (20/7).  ”Karena sudah disepakati hari ini (20/7) sidang ke-20 adalah pembacaan tuntutan JPU. Saya nggak tahu alasan kenapa ditunda. Itu kewenangan JPU untuk membacakan. Diterima/tidak terserah terdakwa. Saya berharap harusnya dari tadi atau tadi malam tuntutan JPU itu bisa dibacakan hari ini jadi tentu kita pertanyakan apa alasan ditunda ini padahal sudah terjadwal,” harap Arist.

Sidang Pembacaan Tuntutan Terdakwa Julianto Ditunda Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220719-WA0028.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus kekerasan seksual Julianto Eka Putra, pendiri dan Kepala Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu diduga mencabuli 9 orang siswa.  Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati memastikan, jaksa penuntut umum (JPU) telah mengumpulkan seluruh barang bukti (BB). Berdasar hasil penyidikan dan uraian, jaksa menyimpulkan bahwa terdapat 9 orang korban.  ”Yang jadi saksi korban hanya 1. Tapi kasus persidangan pembuktian ada 9 korban,” kata Mia, Selasa (19/7).  Meski demikian, hanya ada 1 orang korban yang melapor. Hal itu serupa dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak kiai di pesantren Jombang, M. Subchi Azal Tsani (MSAT).  ”Yang jadi saksi pelapor seperti kasus Jombang. Yang diangkat jadi kasus perkara hanya 1 kesaksian dari korban, saksi yang mengalami hal yang sama, pencabulan, kurang lebih ada 9 orang,” papar Mia.  Rencananya, persidangan lanjutan akan dilaksanakan pada Rabu (20/7) di Pengadilan Negeri Malang. Dalam sidang itu, sebanyak 8 JPU akan hadir bersama 20 saksi.  ”Akan ada 8 orang JPU, saksi 20 orang, 3 saksi ahli dari psikolog, forensik, dan pidana,” terang Mia.  Mia memastikan bahwa Julianto tidak akan dikebiri seperti kasus Herry Wiryawan, pelaku kekerasan seksual di Jawa Barat. Alasannya, aturan hukum pengebirian pelaku kekerasan seksual baru terbit pada 2016.  ”Di sini tidak bisa kebiri karena (aturan) baru berlaku pada 2016 sementara tempus delicti (waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana) pada 2009–2011. Jadi belum bisa dilaksanakan dan digunakan,” tutur Mia.  Julianto terancam hukuman maksimal 15 tahun. Dia didakwa dengan pasal perlindungan anak. ”Julianto terjerat pasal 81 juncto 176 D UU Tahun 2022 tentang perlindungan anak,” ucap Mia.

9 Siswa SPI Batu Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Julianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-sengketa-tanah-pemerintah-disarankan-lebih-pro-rakyat_m_186339.jpeg" alt="ilusttrasi sengketa tanah" width="100%">
<figcaption>ilusttrasi sengketa tanah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dokter Wedya Julianti, warga Kecamatan Klojen, Kota Malang, murka. Musababnya, tanah miliknya seluas 4.731 meter persegi itu, tanpa seizinnya dikuasai 45 warga dalam kurun waktu 19 tahun lamanya. Atas hal itu, dia pun meminta warga  mengosongkan rumah di atas lahannya sekaligus menutut ganti rugi Rp 10,5 miliar.  Gugatan lahan di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tersebut, terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang.  Kuasa hukum penggugat Sumardhan mengatakan, kliennya melayangkan gugatan itu karena sekitar 45 warga menguasai lahan miliknya tanpa dasar hukum.  ”Karena sertifikat lahan itu hak milik klien kami (dokter Wedya Julianti),” terangnya Kamis (4/2) dikutip dari Radar Malang. Bu dokter Wedya menginginkan warga mengosongkan objek sengketa itu. ”Klien kami minta ganti rugi sebesar Rp 10,5 miliar,” terangnya.  Sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan, Sumardhan mengatakan, pihaknya sudah melakukan somasi, tapi tergugat justru menawarkan untuk mengganti lahan yang mereka tempati dengan harga Rp 750 ribu per meter persegi. ”Tapi itu masih tawaran sepihak. Belum ada kesepakatan antara klien kami dengan para tergugat untuk hal itu,” jelasnya.  Sementara itu, Kuasa hukum 45 warga sebagai tergugat, Suliono, menilai bahwa gugatan itu kemungkinan hanya karena miskomunikasi antara 45 kliennya dengan dokter Wedya.  Sebab, pada 2019 sudah ada kesepakatan bahwa para warga membeli tanah tersebut. ”Dan sudah ada harga kesepakatan, yakni Rp 750 ribu per meter persegi,” ungkapnya.  Bahkan, dia mengatakan, 7 orang dari 45 warga itu sudah memberikan uang muka. Total keseluruhan Rp 84 juta. ”Namun, beberapa bulan kemudian uang itu dikembalikan dan tidak ada tindak lanjutnya, baru sekarang ada gugatan ini,” terangnya.  Salah satu warga, Subagiyo, menambahkan bahwa dia bersama warga lain sudah tinggal di objek tersebut sekitar 19 tahun. ”Karena dulu kami tidak tahu dan mengira lahan itu tanah bengkok desa,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/27/01/2021/penipuan-sertifikat-tanah-polisi-sita-jeep-wrangler-hingga-fortuner/">Penipuan Sertifikat Tanah, Polisi Sita Jeep Wrangler hingga Fortuner</a>  Namun, setelah ada pemberitahuan kepemilikan tanah tersebut, dia dan warga lainnya sudah ada iktikad baik untuk membeli lahan sesuai luasan yang ditinggali. ”Karena masing-masing orang luasannya tidak sama, makanya dari kami sudah ada yang memberikan uang DP,” ungkapnya.  Dia berharap, surat kesepakatan yang ditandatangani para tergugat itu nantinya diterima oleh penggugat. Sebab, menurut dia, dari 45 orang atau yang terkumpul dalam dua RT ini mayoritas penghasilannya dari buruh tani.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=b2-EcfPEOaQ

19 Tahun Tanah Bu Dokter Dikuasai 45 Warga, Tuntut Ganti Rugi Rp10,5M

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn malang

Berita Terkini