<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/7_1-4283878072.png" alt="Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin, 29, menjalani sidang perdana dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jaksa Aldi Demas Akira membacakan kronologi kasus ujaran kebencian tersebut hingga dakwaan di depan majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa. &rdquo;Kami menuntut dengan dua dakwaan. Yakni pasal 45 a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, pasal 45 b jo pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE,&rdquo; kata Aldi Demas Akira seperti dilansir dari Antara di Jombang. Aldi menjelaskan, pasal pertama unsurnya menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan untuk individu/kelompok. Pasal kedua, unsurnya adalah mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. &rdquo;Dalam perkara ini, akan menghadirkan 10 orang saksi,&rdquo; terang Aldi Demas Akira. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Palupi Pusporini, mengatakan bahwa dakwaan tersebut telah diterima sehingga tidak mengajukan keberatan. &rdquo;Kami dari kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan sudah cukup, tidak perlu mengajukan keberatan dan sesuai dengan statemen hakim,&rdquo; kata Palupi. Sidang tersebut digelar secara daring. Terdakwa tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jombang, sementara majelis hakim, jaksa, dan kuasa hukum hadir secara langsung di pengadilan. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (18/7) dengan agenda pemeriksaan saksi. Rencananya sidang akan digelar secara offline dengan secara langsung menghadirkan terdakwa maupun saksi. Sidang kasus ujaran kebencian tersebut dilakukan Andi Pangerang Hasanuddin, mantan peneliti BRIN. Kasus tersebut bermula saat akun Facebooknya mengomentari perdebatan penentuan Idul Fitri. Kemudian Andi Pangerang Hasanuddin menulis tulisan ancaman kepada warga Muhammadiyah. Komentarnya tersebut langsung viral. Bahkan, sejumlah pengurus Muhamadiyah mulai dari tingkat kabupaten, wilayah, hingga pengurus pusat, bereaksi. Mereka kemudian melaporkan perkara tersebut. Andi Pangerang Hasanuddin kemudian ditangkap di rumah orang tuanya, Desa/Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dia juga dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai peneliti BRIN. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang Hasanuddin, menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jonbang

Kasus Ujaran Kebencian, Mantan Peneliti BRIN Jalani Sidang di Jombang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/OKNUM-JAKSA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ary Handoko (AH), oknum jaksa yang mantan Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro, Kamis (9/2) telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Terdakwa kasus sodomi dengan korban empat remaja itu dihukum 8 tahun penjara. Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa.  ’’Jadi vonis sudah dibacakan majelis hakim, putusan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 30 juta subsidair 3 bulan kurungan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang Tengku Firdaus, seperti dilansir Jawa Pos Radar Jombang.  Sidang pembacaan putusan digelar di ruang sidang Kusuma Atmadja PN Jombang, Kamis (9/2) pagi, sekitar pukul 09.30 WIB. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Bambang Setyawan. Seperti dalam persidangan sebelumnya, AH mengikuti sidang secara daring dari Lapas Kelas II-B Jombang. Adapun jaksa penuntut umum (JPU) dan Majelis Hakim bersidang langsung di PN Jombang.  Dalam vonisnya itu, Firdaus menyebut majelis hakim menilai terdakwa AH melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 KUHP.  Vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Jombang itu, lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, terdakwa dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsidair 6 bulan kurungan. “Memang putusannya lebih ringan dari tuntutan,” ungkapnya.  Firdaus menambahkan, ada hal-hal meringankan terdakwa yang dilihat oleh majelis hakim. Yakni, mengakui kesalahan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan. “Kemudian ada perdamaian dan permohonan maaf dan dimaafkan oleh korban. Itu jadi pertimbangan yang meringankan dari majelis hakim,” tandasnya.  Atas putusan itu, Firdaus menyatakan, terdakwa AH langsung menyatakan menerima putusan. Namun, JPU berpendapat lain dengan menyatakan pikir-pikir. “Terkait putusan, kami segera membuat laporan putusan ke pimpinan terkait sikap. Karena ini memang menjadi perhatian pimpinan,” katanya.  Seperti pernah diberitakan, Polres Jombang menggerebek AH di kamar salah satu hotel di Jalan Gus Dur, pada 18 Agustus 2022 lalu. Oknum jaksa yang saat itu berdinas di Kejari Bojonegoro ini diduga tega menyodomi seorang pelajar tingkat SMK di Jombang.  Saat penggerebekan, polisi mendapati korban yang masih di bawah umur berada di kamar hotel bersama pelaku. Adapun di luar kamar, ada seorang remaja yang diduga bertindak sebagai mucikari sehingga turut diamankan polisi. Dari pemeriksaan lanjutan, AH telah melakukan perbuatan itu kepada empat remaja laki-laki lainnya.

Cabuli Empat Remaja, Oknum Jaksa Asal Bojonegoro Divonis 8 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SIDANG-JAKSA-CABUL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidang pembacaan putusan terhadap AH, oknum jaksa yang menjadi terdakwa kasus sodomi kepada pelajar SMK di Jombang, pada Senin (6/2) ternyata ditunda. Sebab, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang Bambang Setyawan tidak hadir.  Sidang perkara nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Jbg itu digelar di ruang sidang Kusuma Atmaja PN Jombang. Sidang dibuka sekitar pukul 13.45 WIB. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim hadir langsung dari ruang sidang. Adapun terdakwa AH, menjalani sidang secara virtual dari Lapas Kelas IIb Jombang.  Namun, sidang terlihat diikuti satu hakim pengganti dan dua hakim lain yang memimpin sidang-sidang sebelumnya. ”Sesuai dengan agenda sidang minggu lalu, hari ini seharusnya pembacaan putusan,” ucap Hakim Ida Ayu Masyuni.  Ida menyebut, majelis hakim PN Jombang masih belum bersepakat dengan putusannya. Karena itu, majelis hakim kemudian kembali menunda persidangan. ”Sidang akan ditunda sampai Kamis (9/2) dengan agenda putusan,” pungkasnya sembari mengetuk palu sidang.  Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Jombang menggerebek AH, di kamar salah satu hotel di Jalan Gus Dur, 18 Agustus 2022 lalu. Oknum jaksa yang saat itu berdinas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro itu diduga tega menyodomi seorang pelajar tingkat SMK di Jombang.  Saat penggerebekan, polisi mendapati korban yang masih di bawah umur ini berada di kamar bersama pelaku. Sedangkan di luar kamar ada seorang remaja yang diduga muncikari. Dia juga turut diamankan.  Dalam sidang pembacaan tuntutan, JPU menuntut AH dengan hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsidair 6 bulan kurungan. JPU menilai AH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak secara berulang.  JPU menilai AH bersalah membujuk anak melakukan perbuatan cabul gabungan sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat 1 juncto 76 e UU Nomor 17 Tahun 2016.

Hakim Belum Bersepakat, Vonis Jaksa Cabuli Pelajar SMK Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221101-WA0014.jpg" alt="Tersangka pencabulan AH, Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif, dibawa ke lapas. Riza/Radar Jombang" width="100%">
<figcaption>Tersangka pencabulan AH, Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif, dibawa ke lapas. Riza/Radar Jombang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus jaksa yang cabuli siswa SMP bakal segera disidangkan. Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menunjuk 6 jaksa untuk menjadi jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan.  Pimpinan JPU adalah Kepala Kajari Jombang Tengku Firdaus. Kemudian anggotanya adalah Kasi Intel Kejari Jombang Deny Saputra Kurniawan, Kasi Datun Hany Adhi Astuti, dan 3 jaksa fungsional Kejari Jombang.  ”Rencana dakwaan sudah selesai. Kami akan matangkan lagi, dan akan lakukan ekspos. Dan surat dakwaan segera mungkin kita limpahkan ke pengadilan. Rencana satu minggu ke depan,” papar Firdaus, Selasa (1/11).  Firdaus menambahkan, dalam surat dakwaan tersebut dinyatakan bahwa AH, Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif itu telah menyodomi 4 remaja pria yang berusia di bawah umur. Status AH sebagai aparat penegak hukum juga jadi pertimbangan JPU untuk memperberat hukuman dalam dakwaan.  Dalam dakwaannya, JPU menerapkan pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 juncto pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 23 Thun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 KUHP.  ”Jadi 65 KUHP ini beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Jadi ada perbuatan yang dilakukan tersangka beberapa kali. Ancaman pidana di pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 ini ancamannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dengan adanya concursus idealis pasal 65 KUHP akan ditambah sepertiga dari hukuman,” terang Firdaus.  AH diringkus polisi karena diduga mencabuli seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun di kamar 207 Hotel Sentral, Jalan Gus Dur, Jombang, pada Kamis (18/8).  Seorang muncikari di hotel tersebut juga diamankan. Muncikari itu adalah pelajar laki-laki berusia 17 tahun. Dia adalah kakak kelas korban di sekolah menengah.  AH lalu terungkap telah menyodomi 4 remaja di bawah umur. Sementara, tersangka muncikari telah divonis 11 bulan penjara dan hukuman tambahan mengikuti pelatihan kerja selama 4 bulan.

Kejaksaan Tunjuk 6 JPU Tuntut Hakim yang Cabuli Siswa SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221101-WA0013.jpg" alt="Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif AH dibawa ke lapas. Riza/Radar Jombang" width="100%">
<figcaption>Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif AH dibawa ke lapas. Riza/Radar Jombang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–AH, 51, hanya bisa tertunduk ketika dibawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Mengenakan baju biru dan peci hitam, tersangka pencabulan 4 pelajar pria itu tak banyak bicara.  Hari ini, Selasa (1/11), dia dijaga ketat belasan petugas. Sosok Kasi Barang Bukti Kejari Bojonegoro nonaktif itu langsung dibawa ke Lapas Jombang untuk segera disidangkan.  Selain AH, jaksa dan polisi juga membawa barang bukti perkara. Seluruh BB itu diserahkan tim PPA Satreskrim Polres Jombang ke jaksa.  Penyerahan itu merupakan proses tahap II di Kejari Jombang. Tiba pukul 09.00 WIB, AH langsung masuk menuju ruang pemeriksaan di lantai satu.  Selama 2 jam, AH berada di dalam. Sekitar pukul 11.00, AH akhirnya keluar. Dia langsung digelandang oleh petugas menuju Lapas Kelas II B Jombang.  Kajari Jombang Tengku Firdaus mengonfirmasikan bahwa pihaknya telah menerima berkas AH. ”Kami menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jombang. Selanjutnya tersangka kami titipkan di Lapas Jombang,” kata Firdaus.  Setelah proses tahap II tuntas, lanjut Firdaus, pihaknya segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Saat ini, sudah tuntas menyusun surat dakwaan.

Jaksa yang Cabuli Siswa SMP Dibawa ke Lapas Jombang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1-tubgus-sidang.jpg" alt="Proses sidang dengan terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramas Setya di PN Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (11/4). Asmaul/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses sidang dengan terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramas Setya di PN Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (11/4). Asmaul/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Kelas I B menjatuhkan vonis lima tahun penjara untuk terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramas Setya, 24. Joddy adalah sopir mendiang artis Vanesza Adzania atau Vanessa Angel, dalam kasus kecelakaan maut.  ”Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 10 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar, diganti dengan pidana dua bulan,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jombang Bambang Setyawan seperti dilansir dari Antara dalam sidang yang digelar daring di Jombang, Senin (11/4).  Majelis hakim juga menjatuhkan pidana pencabutan surat izin mengemudi (SIM) atas nama terdakwa selama dua tahun, serta menetapkan Joddy tetap ditahan dengan dikurangi masa tahanan yang dijalani.  Dalam sidang itu, Joddy terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, atas kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka. Itu sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut tujuh tahun penjara dalam perkara kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansyah, di KM 672 Tol Jombang–Mojokerto, Kabupaten Jombang, pada 4 November 2021.  Majelis hakim juga memutuskan barang bukti berupa satu unit kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport, dengan nomor polisi B 1264 BJU, satu STNK kendaraan tersebut atas nama Selvy Rachma Oktariany, dan satu kartu e-toll dikembalikan kepada Gala Sky Ardiansyah, selaku ahli waris dari korban melalui walinya.  Selain itu, satu unit SIM atas nama Tubagus Muhammad Joddy dan satu unit telepon seluler dikembalikan kepada terdakwa. Joddy, yang mengikuti sidang secara daring itu, mengaku pikir-pikir dengan vonis tersebut. Dia mempunyai waktu tujuh hari untuk menerima atau memutuskan banding atas vonis itu.

Hakim Vonis Sopir Vanessa Angel Lima Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1-sidang.jpg" alt="JPU tuntut Tubagus Muhammad Joddy Pramestya, sopir mendiang Vanesza Angel  hukuman tujuh tahun penjara pada sidang di PN Jombang" width="100%">
<figcaption>JPU tuntut Tubagus Muhammad Joddy Pramestya, sopir mendiang Vanesza Angel  hukuman tujuh tahun penjara pada sidang di PN Jombang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut sopir mendiang Vanesza Adzania atau Vanessa Angel mendapat hukuman tujuh tahun penjara. Itu dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa dan suaminya, Febri Ardiansyah, di Km 672 Tol Jombang–Mojokerto, Kabupaten Jombang, pada 4 November 2021.  JPU Adi Prasetyo mengatakan, terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramestya secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Atas kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  ”Kami menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang menjatuhkan pidana dengan tujuh tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan,” kata Adi Prasetyo seperti dilansir dari Antara di PN Jombang Kelas I B.  Dia menambahkan, barang bukti berupa satu unit kendaraan bermotor Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi B 1264 BJU, satu STNK kendaraan Mitsubishi Pajero Sport nomor polisi B 1264 BJU atas nama Selvy Rachma Oktariany, dan satu kartu e-toll, akan dikembalikan kepada Gala Sky Ardiansyah selaku ahli waris korban Vanessa Angel dan Febri Andriansyah melalui walinya.  Kemudian, satu surat izin mengemudi (SIM) atas nama Tubagus Muhammad Joddy dan satu unit telepon seluler dikembalikan kepada terdakwa Joddy. Sedangkan satu unit flashdisk 64 Gb dan satu flashdisk video analisis TAA menggunakan faro 3D scanner tetap terlampir dalam berkas perkara.  ”Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,” kata Jaksa Adi Prasetyo.  Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Bambang Setyawan sempat menanyakan kepada terdakwa Joddy apakah sudah paham tuntutan jaksa. Majelis hakim juga menanyakan kepada penasihat hukum terdakwa untuk pledoi dan penasihat hukum terdakwa menjawab akan menyusun pembelaan tersebut.  Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (24/3), dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa Joddy. Sidang pembacaan tuntutan itu digelar terbuka dan diikuti terdakwa Joddy secara daring dengan pengawalan ketat petugas.  Joddy tampak mengenakan masker selama mengikuti sidang. Majelis Hakim, JPU, dan kuasa hukum hadir langsung di PN Kabupaten Jombang.  &nbsp;  Sidang dengan agenda tuntutan Tubagus Muhammad Joddy Pramestya di PN Jombang, Jawa Timur, Kamis (17/3). Asmaul/Antara

Jaksa Tuntut Sopir Vanessa Angel Tujuh Tahun Penjara

PN Jombang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PN Jombang

Berita Terkini