<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/Screenshot_2024-10-04-15-08-05-459_comgoogleandroidgm-edit-973619955.jpg" alt="Pengacara Razman Arif Nasution. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengacara Razman Arif Nasution. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) membuat laporan kepada Bareskrim Polri pada Selasa (11/2). Mereka melaporkan Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Keduanya dilaporkan pasca kericuhan dalam sidang yang terjadi di PN Jakut, Kamis pekan lalu (6/2). Saat itu, Razman dan Firdaus terlibat cekcok dengan Hotman Paris Hutapea dan timnya. Humas Pengadilan Tinggi Jakarta Erfan Basuning menyampaikan bahwa laporan dibuat langsung oleh ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan ketua PN Jakut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015633210/daftar-7-zodiak-yang-memiliki-kepribadian-paling-kuat-dan-mandiri">Daftar 7 Zodiak yang Memiliki Kepribadian Paling Kuat dan Mandiri</a> &rdquo;Tadi didampingi sama ketua PT Jakarta dan humasnya, terus dari PN Jakarta Utara ada ketua pengadilan dan wakilnya melaporkan ke sana (Bareskrim),&rdquo; terang dia kepada awak media.&nbsp; Erfan mengakui bahwa laporan yang dibuat di Bareskrim terkait dengan peristiwa yang terjadi di ruang sidang PN Jakut pada Kamis pekan lalu. &rdquo;Ya, itu perbuatan Razman itu, Razman sama satu lagi yang naik meja itu kan CS, Firdaus,&rdquo; kata dia. Pengadilan Tinggi Jakarta dan PN Jakut melaporkan keduanya untuk diproses oleh Bareskrim Polri. &rdquo;Dilaporkan semuanya, nanti biar difilter Bareskrim,&rdquo; tambahnya. Peristiwa yang terjadi di PN Jakut sempat viral di media sosial. Dalam video itu, tampak Razman melangkah maju dan mendekat ke arah Hotman yang tengah duduk di kursi saksi. Beberapa kalimat dilontarkan oleh Razman dengan nada cukup tinggi. Merespons hal itu, tim kuasa hukum Hotman langsung berusaha mengamankan pengacara kondang tersebut.&nbsp; Selain Razman, publik juga menyoroti sikap Firdaus. Pada rekaman video yang beredar luas itu, Firdaus tampak naik ke atas meja di ruang sidang. Dia kemudian melontarkan beberapa kata. Publik menilai tindakan itu tidak pantas. Baik yang dilakukan oleh Razman maupun Firdaus. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi menilai tindakan itu telah melecehkan marwah pengadilan.&nbsp; <div class="">&nbsp;</div>

Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) membuat laporan kepada Bareskrim Polri pada Selasa (11/2).

Memicu Kericuhan di Ruang Sidang PN Jakut, Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo Dilaporkan ke Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/razman.jpg" alt="Pengacara Razman Arif Nasution ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik" width="100%">
<figcaption>Pengacara Razman Arif Nasution ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo ke Bareskrim Polri. Ada tiga laporan terhadap dua pengacara itu saat kericuhan saat sidang dengan Hotman Paris Hutapea. Laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) kepada Bareskrim Polri pada Selasa (11/2) tercatat dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Melalui laporan itu, mereka melaporkan Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo dengan tiga pasal sekaligus. Humas PN Jakut Maryono menyampaikan bahwa laporan tersebut dibuat atas nama lembaga. Dia memastikan, laporan itu terkait dengan peristiwa yang terjadi Kamis pekan lalu (6/2) di ruang sidang PN Jakut. &rdquo;Sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut,&rdquo; kata dia tegas. Selanjutnya, PN Jakut menyerahkan proses hukum kepada Bareskrim Polri. Maryono menyatakan bahwa proses hukum itu menjadi kewenangan penyidik. Karena itu, pihaknya menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik Bareskrim Polri.&nbsp; &rdquo;Karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik, tinggal penyidik nanti akan menindaklanjuti bagaimana,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Maryono mengakui bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah kericuhan di ruang sidang. Baik yang terjadi saat persidangan diskors oleh majelis hakim maupun saat persidangan berlangsung. Dia pun menyampaikan beberapa pasal yang diduga telah dilanggar oleh terlapor. &rdquo;Pasal yang kami laporkan ada tiga. Yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ada tiga pasal,&rdquo; ucap Maryono.&nbsp; Menurut dia, laporan yang dibuat oleh PN Jakut kepada Bareskrim Polri adalah sikap lembaga. Kemudian, dia menambahkan, ada perintah dari Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi Jakarta agar PN Jakut mengambil sikap tegas dan tidak berdiam diri.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Maryono menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya membuat laporan, melainkan juga menunjukkan dan menyerahkan sejumlah bukti kepada Bareskrim Polri. Bukti itu terdiri atas rekaman video. Lebih kurang, kata dia, ada tiga bukti yang diserahkan.&nbsp; Peristiwa yang terjadi di PN Jakut sempat viral di media sosial. Dalam video itu, tampak Razman melangkah maju dan mendekat ke arah Hotman yang tengah duduk di kursi saksi. Beberapa kalimat dilontarkan oleh Razman dengan nada cukup tinggi. Merespons hal itu, tim kuasa hukum Hotman langsung berusaha mengamankan pengacara kondang tersebut.&nbsp; &nbsp; Selain Razman, publik juga menyoroti sikap Firdaus. Pada rekaman video yang beredar luas itu, Firdaus tampak naik ke atas meja di ruang sidang. Dia kemudian melontarkan beberapa kata. Publik menilai tindakan itu tidak pantas. Baik yang dilakukan oleh Razman maupun Firdaus. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi menilai tindakan itu telah melecehkan marwah pengadilan.&nbsp;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo ke Bareskrim Polri terkait kericuhan di ruang sidang.

PN Jakut Laporkan Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo dengan Tiga Pasal Sekaligus

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/IMG-20230524-WA0000-3508897540.jpg" alt="Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan membangunnya di atas saluran air di Pluit mulai dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan dan membangunnya di atas saluran air di Pluit mulai dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) memutus bersalah tiga terdakwa pembongkaran pembatas jalan di Kapuk Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketiga terdakwa, yakni Julio, Husni Harefah, dan Iming Tesalonika Maknawan dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana dan melawan hukum. "Terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersama-sama secara sengaja dan melawan hukum," tukas Ketua Majelis Hakim, Aloysius Bayu Adji, Kamis (25/5). Ketiga terdakwa, masing-masing Julio, Husni Harefah, dan Iming Tesalonika Maknawan dijatuhi vonis berbeda antara 3 hingga 4 bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan 11 bulan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).&nbsp; Dalam putusannnya, majelis hakim menyebut hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau saksi korban.&nbsp; Sementara, hal meringankan, yakni bahwa ketiga terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya serta berjanji tak akan mengulangi di kemudian hari. Menyikapi vonis tersebut, Antonius Mon Safendy selaku kuasa hukum Chandra dan Emilia mengapresiasi putusan majelis hakim yang menyatakan Julio, Husni Harefah, dan Iming Maknawan Tesalonika bersalah.&nbsp; Kendati demikian Antonius menyayangkan efek jera kepada pelaku dan rasa keadilan terhadap korban tidak terwakili dalam putusan tersebut. "Pertama kami hormati putusan majelis hakim. Hanya kami sayangkan majelis hakim seharusnya mempertimbangkan kerusakan yang mereka lakukan bersama-sama dengan membawa orang dalam jumlah banyak," ucap Antonius seusai persidangan. Padahal menurut Antonius, fakta persidangan sesungguhnya mengungkap rangkaian intimidasi maupun teror yang dilakukan oleh ketiga terdakwa sebelum peristiwa perusakan atau pembongkaran pembatas jalan. "Terdakwa mengakui itu di muka persidangan. Seharusnya (vonis) lebih berat atau setidaknya&nbsp; sesuai tuntutan JPU," tukas Antonius, berharap JPU melakukan banding atas vonis tersebut. Adapun rincian vonis terhadap para terdakwa antara lain, Yusni disanksi pidana penjara 3 bulan 9 hari, Julio divonis penjara 4 bulan 26 hari, seta Iming penjara 4 bulan 24 hari.&nbsp; Vonis tersebut sekaligus membebaskan ketiga terdakwa yang telah menjalani masa kurungan (dipotong masa tahanan) selama proses hukum ini berlangsung. JPU sendiri belum bersikap terhadap vonis hakim dan akan menimbang serta memutuskannya dalam satu minggu ke depan. Seperti diketahui, JPU sebelumnya menuntut terdakwa Julio dan Yusni Harefa selama 11 bulan penjara dikurangi masa penahanan. JPU menyebutkan terdakwa Julio dan Yusni Harefa terbukti bersalah menghancurkan atau membongkar tembok pembatas jalan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban Chandra Gunawan. Kasus pembongkaran pembatas jalan ini bermula ketika Julio yang didampingi Husni dan Iming, yang kala itu (2021) bertindak selaku kuasa hukum, membongkar tembok sepanjang 12 meter yang berlokasi di Jalan Kapuk Indah, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.&nbsp; Julio beralasan tembok tersebut dibangun di atas lahan fasilitas umum (fasum) dan pembongkaran sesuai putusan eksekusi PN Jakarta Utara yang tak tertuntaskan. Tindakan semena-mena Julio, Iming, dan Husni tersebut, kemudian memantik pelaporan oleh korban, Chandra Gunawan ke Polres Jakarta Utara.&nbsp; Laporan itu seperti diketahui ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, hingga akhirnya dibawa ke muka persidangan dengan berkas perkara terpisah. Sidang atas nama Julio dan Husni Harefah dimulai pada tanggal 21 Februari 2023, sedangkan sidang dengan terdakwa Iming dimulai pada tanggal 28 Februari 2023.

Dalam putusannnya, majelis hakim menyebut hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain

Lawyer Pembongkar Pembatas Jalan Divonis Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Eks-Karyaan-Koperasi-Dekabe-Dua.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan perdata mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua yang menggugat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB). Dalam putusannya, PN Jakarta Utara memerintahkan PT. DKB untuk membayarkan sisa pesangon senilai Rp 4.683.283.175 atau Rp 4,68 miliar.  "Amar putusan, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian antara lain menghukum para tergugat dalam hal ini koperasi karyawan Dekade dua dan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) secara tanggung renteng untuk membayar sisa hak pesangon, upah jasa masa kerja dan penggantian hak kepada 57 mantan karyawan BUB sebesar Rp 4.683.283.175," kata tim kuasa hukum 57 eks karyawan BUB, Ahmad Aril kepada JawaPos.com membacakan isi putusan PN Jakarta Utara, Kamis (14/10).  Perkara perdata ini disidangkan oleh ketua majelis hakim Lebanus Sinurat, dengan hakim anggota Sarwono dan Rianto Adam Pontoh. Gugatan perdata ini diputus dalam sidang terbuka yang berlangsung pada Kamis (7/10) lalu.  Aril mengharapkan, para tergugat satu, yakni Koperasi DKB Dua dan tergugat dua PT DKB untuk mengamini putusan hakim. Karena banyak dari para kliennya yang sudah membutuhkan sisa pesangon yang belum dibayarkan tersebut.  "Sebaiknya para tergugat legowo dan tidak perlu menggunakan hak bandingnya, karena kasihan nasib para mantan karyawan ini, dan kami siap untuk duduk bersama untuk menyikapi putusan tentunya bagaimana segera merealisir isi putusan. Cara ini akan lebih mulia tentunya," harap Aril.  Menurutnya, 57 mantan karyawan koperasi BUB DKB menggantungkan nasibnya agar sisa uang pesangon tersebut bisa segera terealisasi. Dia tak memungkiri, permasalahan ini telah berbuntut panjang hingga pada putusan pengadilan.  "Semoga bisa membuka hati para direksi PT DKB," tegas Aril.  Dalam pemberitaan JawaPos.com pada Jumat (22/1) lalu, Dimin,57, yang merupakan mantan karyawan BUB, mengatakan perjuangan untuk memperoleh hak pesangon telah banyak dilakukan bersama puluhan rekannya yang lain. Dia mengaku, status kerjanya yang saat itu merupakan karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua, telah menanyakan kepada pengurus koperasi, melainkan hanya mendapat umpatan janji manis.  Meski statusnya memang karyawan koperasi, sambung Dimin, dia bersama puluhan rekannya yang lain sudah banyak menguntungkan PT DKB. Bahkan ketika masih bekerja, seringkali diperas untuk menyelesaikan pekerjaan.  "Kita koperasi diminta untuk lembur dadakan, sampai nginep. Tapi sekarang pesangon belum dikeluarin," sesal Dimin.  Dimin menyayangkan sikap koperasi dan PT DKB yang menelantarkan para karyawannya. Meski berstatus karyawan koperasi, seharusnya PT DKB bisa memberikan pesangon kepada karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua.  "Koperasi bilangnya enggak punya uang, karena uangnya itu kan dari PT DKB," cetus Dimin.  Hal serupa juga disampaikan oleh mantan karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua, Ade Subrata. Dia menyesalkan sikap Koperasi maupun PT DKB yang selalu melontarkan pernyataan tidak mempunyai uang. Dia menilai, tidak mungkin perusahaan pelat merah tidak mempunyai anggaran.  "Memang DKB ini sangat licik sekali, alasannya selalu tidak ada uang. Memang secara langsung bukan karyawan DKB, tapi kita koperasi, koperasi karyawan DKB II," ungkap Ade mengungkapkan kekesalannya.  Ade mengaku sudah bekerja dengan PT DKB selama kurang lebih 32 tahun. Kini untuk menghidupi keluarganya, Ade harus menjadi supir ojek daring.  "Saya sekarang driver online," ujar Ade mengisahkan.  Terkait hal ini, Ketua Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua, Darmajaya dan tim kuasa hukum PT DKB, Masdar tidak merespon konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait hasil putusan pada PN Jakarta Utara tersebut.

Eks Karyawan BUB Minta PT DKB Bayar Sisa Pesangon Rp 4,68 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Buruh-Kapal-Gugat-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Usianya tak lagi muda, namun semangat Dimin,57, masih tetap membara. Demi bertahan hidup di Jakarta selepas pensiun bekerja dan memperjuangkan hak uang pesangonnya yang tak kunjung didapat, kakek dua anak dan empat cucu ini membuka usaha kecil-kecilan warung kelontong di kediamannya, Jalan Warakas 6 Gg 20, Kelurahan, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua ini memang kerap merenung, setiap kali memikirkan uang pesangon yang kurang lebih dua tahun di perjuangkan tak kunjung diperolehnya. Bersama 56 rekannya, dia masih memperjuangkan hak yang seharusnya dikeluarkan oleh PT Dok Perkapalan Kodja Bahari (DKB). "Sudah berjuang ke Dinas Ketenagakerjaan bawa ke pengadilan dengan mediasi, tapi hasilnya deadlock," kata Dimin ketika berbincang dengan JawaPos.com, Jumat (22/1). Dimin kurang lebih sudah 35 tahun bekerja di PT DKB. Tepatnya sejak 23 Februari 1982 hingga 16 Januari 2018. Di usianya yang senja, dia selalu berdoa agar uang pesangonnya segera dilunasi pihak perusahaan. Sebab, usai tidak lagi bekerja, praktis dia hanya mengandalkan keuntungan dari warung kelontong yang tak seberapa dan harapan pemberian dari anak-anaknya. "Usia saya sudah tidak lagi muda, sekarang juga sudah mulai sakit-sakitan badan kalau banyak kerja," ucap Dimin di sela-sela kesibukannnya menjaga warung kelontongnya. Dimin bercerita, status kerjanya yang saat itu merupakan karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua, telah menanyakan haknya kepada pengurus koperasi. Namun hal itu seperti sia-sia, karena hanya mendapat janji manis semata. Meski statusnya memang karyawan koperasi, sambung Dimin, namun dia bersama puluhan rekannya yang lain sudah banyak menguntungkan PT DKB. Bahkan ketika masih bekerja, seringkali diperas untuk menyelesaikan pekerjaan. "Kita koperasi diminta untuk lembur dadakan, sampai nginep. Tapi sekarang pesangon belum dikeluarin," sesal Dimin. Dimin menyayangkan sikap koperasi dan PT DKB yang menelantarkan para karyawannya. Meski berstatus karyawan koperasi, seharusnya PT DKB bisa memberikan pesangon kepada karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/09/2020/pemerintah-ikut-tanggung-pesangon-pekerja/">Pemerintah Ikut Tanggung Pesangon Pekerja</a> "Koperasi bilangnya enggak punya uang, karena uangnya itu kan dari PT DKB," cetus Dimin.  Menurut Dimin, rekannya yang juga berstatus karyawan koperasi yang lebih dulu pensiun telah mendapatkan hak pesangonnya. Berkaca dari hal ini, seharusnya PT DKB juga memberikan pesangon kepada para karyawan koperasi yang hingga kini masih memperjuangkan haknya. Dia mengaku, kini total uang pesangon yang harusnya di dapat berjumlah Rp 90 juta. Karena itu, pria kelahiran Jakarta, 1963 ini bersama 56 rekannya terus memperjuangkan dan mengharapkan agar uang pesangonnya itu segera bisa dilunaskan oleh pihak Koperasi maupun PT DKB. "Harapannya dibayar pesangon kita, itu hak karyawan, yang dikeluarin lainnya dapat. Tapi kita belum dapat," ujar Dimin penuh harap. Dia pun menyesalkan pihak perusahaan yang seolah lepas tanggung jawab. Menurutnya, hingga kini PT DKB masih beroperasi. Sehingga seharusnya bisa bertanggung jawab. "Kalau ditanya koperasi selalu bilang enggak ada uang. PT DKB malah buat galangan baru lagi, tapi hak karyawannya belum terpenuhi," tegasnya. Segendang sepenarian, Ade Subrata,55, kolega lain di perusahaan yang sama juga menyesalkan sikap Koperasi maupun PT DKB yang selalu melontarkan pernyataan tidak mempunyai uang. Dia menilai, tidak mungkin perusahaan pelat merah tidak mempunyai anggaran. "Memang DKB ini sangat licik sekali, alasannya selalu tidak ada uang. Memang secara langsung bukan karyawan DKB, tapi kita koperasi, koperasi karyawan DKB II," ungkap Ade mengungkapkan kekesalannya. Ade mengaku sudah bekerja dengan PT DKB selama kurang lebih 32 tahun. Kini untuk menghidupi keluarganya, Ade harus menjadi supir ojek online. "Saya sekarang driver online," ujar Ade mengisahkan. Ade menyesalkan sikap perusahaan yang bergerak pada bidang perkapalan itu dinilai tidak menghargai jasa para mantan karyawan koperasi. Seharusnya, sambung Ade, PT DKB bisa menghargai setiap pekerjaan karyawan.  "Semua mengharapkan, bekerja di atas 20 tahun tapi kenapa kita begitu sudah selesai kerja seperti tidak dihargai. Artinya yang perusahaan semestinya memberikan haknya ke karyawannya Koperasi DKB II sampai sekarang belum terealisasi," sesal Ade. Perjuangannya selama kurang lebih dua tahun untuk mendapatkan pesangon tak ingin sia-sia. Karena berbagai cara telah dilakukan agar Koperasi atau PT DKB mengeluarkan hak para mantan karyawannya. "Ini kurang lebih sudah mau tiga tahun berjuang, harapannya segera dilunaskan," harap Ade. Menelisik PT DKB (Persero) dalam akun resminya, perusahaan pelat merah ini merupakan penggabungan empat perusahaan galangan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomo 9 Tahun 1990 dengan akte notaris Ny. Sulami Mustafa Nomor 2 tanggal 1 Maret 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992. Empat perusahaan galangan kapal tersebut adalah PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok (Persero), PT. Kodja (Persero), PT. Pelita Bahari (Persero) serta PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara (Persero). Dalam akunnya, PT DKB bergerak pada bidang pembangunan kapal baru, pemeliharaan dan perbaikan. Sementara itu, tim kuasa hukum mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua, Ahmad Aril menyampaikan, pihaknya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menggugat Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua sebagai tergugat satu dan Direktur PT DKB (Persero) sebagai tergugat dua. Gugatan tersebut dilayangkan oleh 57 mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua. Aril menyampaikan, para mantan karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua menginginkan pihak tergugat II memberikan hak seperti tenaga harian kerja koperasi (THK) yang mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. "Perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Tenaga Harian Koperasi (THK) dan para penggugat (dalam hal ini mantan karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua dilakukan dengan perhitungan UMP pada saat THK dan para penggugat yang bersangkutan pensiun dengan dibuktikan dengan surat pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat I," tegas Aril. Menurut Aril, pada 6 Februari 2018 telah dilakukan perundingan di ruang rapat Disnaker Trans DKI Jakarta  antara para  Penggugat dengan tergugat satu, Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua dan tergugat dua, Direktur PT DKB (Persero). Namun hingga kini hasil dari pertemuan tersebut tidak juga terealisasi. Bahkan pada 26 Desember 2019 puluhan mantan karyawan telah mendatangi Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua di Jalan Penambangan Pelabuhan I, Tanjung Priok, Jakarta Utara guna membahas penyelesaian pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan utang para penggugat yang belum dibayarkan. Hasilnya, mempersilahkan kepada para penggugat untuk  menanyakan  langsung  kepada tergugat dua yakni, Direktur PT DKB (Persero). Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua mengamini mempunyai piutang yang harus ditagihkan kepada PT DKB sebesar Rp 7.344.225.412. Meski sudah mendatangi PT DKB, namun hal ini mendapat penolakan. "Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban para tergugat tersebut, maka telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati berdasarkan  kesepakatan tanggal 23 Januari 2018, tentang proses pembayaran pesangon yang dinyatakan dengan tegas tidak lebih dari bulan Februari 2018 dan Perundingan yang  telah dilakukan di ruang rapat Disnaker Trans DKI Jakarta pada tanggal 6 Februari 2018," beber Aril. Oleh karena itu, Aril menyampaikan pihaknya secara resmi telah melayangkan surat ke PN Jakarta Utara. Meski sebelumnya telah dilakukan mediasi pada Senin, 18 Januari 2021, namun tidak ditemui kesepakatan antara penggugat dengan para tergugat. "Kemarin mediasi, tapi deadlock. Kemudian langsung proses persidangan pada Senin, 8 Januari 2021," cetus Aril. Menanggapi ini, tergugat satu yakni Ketua Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua, Darmajaya mengaku sibuk. Dia enggan menanggapi konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com mengenai sengketa ini. "Maaf lagi sibuk," ungkap Darma. Dalam surat yang diperoleh JawaPos.com dari pihak penggugat, pihak Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua menyatakan berkomitmen dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembayaran piutang. Namun keuangan koperasi sampai saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan pembayaran secara sekaligus. "Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya mengenai pembayaran," demikian isi risalah surat Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua. Sementara itu, tim kuasa hukum PT DKB, Masdar mengklaim, para penggugat dalam hal ini mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua ini menegaskan tidak mempunyai hubungan hukum dengan para penggugat. "Tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, karena penggugat ini kan karyawan dari tergugat satu," tegas Masdar. Masdar menegaskan, pihak PT DKB akan memberikan jawaban kepada para penggugat di dalam ruang persidangan. Namun dia menegaskan, pemberian pesangon bukan tanggung jawab PT DKB, melainkan tanggung jawab koperasi. "PT DKB dan Koperasi Karyawan Dekabe Dua adalah entitas yang berbeda. Mereka karyawan koperasi. Pesangon tanggung jawab koperasi," beber Masdar menandaskan. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=l1DIBtm2mvM

Perjuangkan Pesangon, Eks Karyawan Gugat Koperasi dan PT DKB Rp 7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70525_89768_ahok-sedih.jpg" alt="Ahok saat dipeluk kakak angkatnya Nana Riwayatie usai sidang" width="100%">
<figcaption>Ahok saat dipeluk kakak angkatnya Nana Riwayatie usai sidang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemandangan mengharukan terjadi usai sidang perdana terdakwa dugaan kasus penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama. Tak hanya bersedih saat bersidang, pria yang karib disapa Ahok itu juga kembali terlihat loyo di ruang mediasi, Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Melalui foto yang beredar di kalangan wartawan, dalam ruangan tersebut Ahok dipeluk kakak angkatnya, Nana Riwayatie. Keduanya menunjukkan kesedihan masing-masing usai gubernur nonaktif tersebut didakwa 13 jaksa penuntut umum (JPU). Terlebih Ahok yang menunjukkan ekspresi seolah tak percaya, dirinya dimejahijaukan lantaran menista agama Islam. Seperti diketahui, hari ini Selasa (13/12) Ahok menjalani sidang pertamanya atas tuduhan penodaan agama Islam. Dalam sidang tersebut eks Bupati Belitung Timur itu sempat tak kuasa menahan tangis saat membacakan eksepsi atau nota keberatan. Dia masih tidak percaya tuduhan yang dialamatkan kepadanya sementara, keluarga angkatnya merupakan pemeluk Islam yang taat. &quot;Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi, dan juga sangat sayang kepada saya,&quot; ujar Ahok diikuti isak tangis. (uya/JPG)

Mengharukan, Saat Ahok Dipeluk Kakak Angkat Usai Sidang Perdana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70462_89703_sidang-ahok1.jpg" alt="Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di PN Jakut" width="100%">
<figcaption>Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di PN Jakut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus penistaan agama, &nbsp;Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sedih disebut menistakan agama Islam. Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu mengklaim bahwa dia selama ini sangat dekat dengan muslim. Ahok dalam nota keberatan atau eksepsinya menuturkan, dia lahir dari pasangan non-muslim Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsih (Tjoeng Kim Nam dan Bun Nen Caw). Tak hanya itu, dia juga diangkat sebagai anak oleh keluarga Islam Bugis, Andi Baso Amier dan Misribu binti Acca. &quot;Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi, dan juga sangat sayang kepada saya,&quot; kata Ahok saat membacakan eksepsi di PN Jakarta Utara, Jalan Gadja Mada, Selasa (13/12). Ahok mengaku ayahnya dan ayah angkatnya bersumpah menjadi saudara sampai akhir hayat. Cinta orang tua angkat Ahok juga sangat tinggi hingga sangat berbekas pada eks Bupati Belitung Timur itu. Terlebih, uang masuk kuliah S2 Ahok di Prasetya Mulya dibayar oleh kakak angkatnya, Analta Amir. Lantaran kebaikan itu, amat sangat tidak mungkin kata dia melecehkan agama orang tua angkatnya. &quot;Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih, apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat,&quot; tambah Ahok. Kebaikan itu kata dia tidak akan pernah dilupa dan tak akan pernah dikhianati. Apalagi, Ahok bisa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 juga atas doa orang tua angkatnya. Dia masih ingat, saat pencoblosan ibu angkatnya Analta yang sakit keras tetap pergi ke TPS. Usai memberikan suara kemudian kembali lagi ke rumah sakit untuk menjalankan perawatan di ICU. Sebelum ajalnya tiba, Analta sempat mendoakan Ahok bisa terpilih. Benar saja, doa itu dikabulkan. &quot;Saya &nbsp;ingat dan masih akan saya ingat, kata beliau: Saya tidak rela mati, sebelum kamu menjadi Gubernur. Anakku, jadilah Gubernur yang melayani rakyat kecil. Ternyata Tuhan mengabulkan doa Ibu angkat saya. Pesan dari Ibu angkat saya selalu saya camkan , dalam menjalankan tugas saya, sebagai Gubernur DKI Jakarta,&quot; pungkas dia. Hari ini Ahok menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Ahok didakwa melakukan penistaan dan penodaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu. Dia didakwa bersalah melanggat Pasal 156 dan 156a KUHP. (elf/JPG)

Disebut Penista Agama, Ahok Bersedih di Hadapan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70460_89701_sidang-ahok4.jpg" alt="Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa &nbsp;dugaan penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama menangis saat membacakan nota keberatan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Air matanya mengalir tatkala membacakan kemustahilan dirinya menista agama Islam. Sementara, dirinya yang pernah dibesarkan keluarga angkat beragama Islam taat. &quot;Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi, dan juga sangat sayang kepada saya,&quot; ujarnya diikuti isak tangis, Selasa (13/12). Ahok mengatakan, kecintaan kedua orang tua angkatnya kepada dia sangat berbekas sampai hari ini. Apalagi kata dia, sewaktu kuliah strata dua di Prasetya Mulya, biayanya dibayar oleh kakak angkatnya, Haji Analta Amir. &quot;Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih, apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat,&quot; katanya mengharukan. Pantauan JawaPos.com, ketika membacakan nota keberatan itu semua orang dalam ruangan itu hening. Dengan menggunakan handuk mini, Ahok menyeka air matanya. (uya/JPG)

Ahok Menangis di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70456_89697_sidang-ahok1.jpg" alt="Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di PN Jakut" width="100%">
<figcaption>Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di PN Jakut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan dakwaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam dakwaan tersebut, jaksa menyebut Ahok secara sengaja menghina Al Quran dengan memelintir Surat Al Maidah ayat 51. Jaksa Ali Mukartono mengatakan, Ahok mengeluarkan perasaan yang berpotensi menyebabkan permusuhan dan melakukan penodaan agama Islam. Menurut Ali, pada 27 September lalu, Ahok yang kala itu berstatus Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Pulau Seribu. Ahok didampingi anggota DPRD DKI Jakarta dan sejumlah anak buahnya. &quot;Pada saat kunjungan kerja tersebut, terdakwa terdaftar sebagai Cagub DKI dengan nomor urut dua. Pada kunjungan kerja yang bukan kampanye, karena dia telah terdaftar, dia dengan sengaja memberikan sambutan dengan menyebut Surat Al Maidah,&quot; ujar Ali di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada Raya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/12). Dilanjutkannya, tujuan Ahok mengucapkan seperti itu yakni untuk meminta kepada masyarakat agar tidak ragu memilihnya meski agamanya minoritas. &quot;Terdakwa, mengatakan &#39;Bapak Ibu bisa saja tak pilih saya. Jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah&#39;. Terdakwa mempersilahkan para pemilih untuk tak memilihnya,&quot; sambungnya. Dikatakannya, dengan perkataan itu, Surat Al Maidah seolah-olah sudah dipergunakan orang untuk membohongi dan membodohi masyarakat. &quot;Padahal, terdakwa sendirilah yang memakai surat itu sebagai alat untuk membodohi masyarakat,&quot; ungkap dia. Selain itu, kata dia menerangkan, alasan Ahok memakai Surat Al Maidah lantaran pernah diperlakukan serupa saat berada di Pilkada Belitung Timur. Saat itu, ada beberapa lawan politik Ahok yang menyebarkan surat selebaran yang berisi larangan memilih pemimpin dari Nasrani untuk menjadi pemimpin. &quot;Terdakwa, memakai ayat Al Quran untuk tak dijadikan kaidah dalam memilih dirinya sebagai Gubernur DKI,&quot; tutur Ali. Oleh sebab itu, Ali menyebut Ahok sudah secara sah dijerat pasal 156 ayat a tentang penistaan agama. (uya/JPG)

JPU Nilai Ahok Gunakan Almaidah 51 Untuk Bodohi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70433_89670_ahok-diperiksa.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka dugaan penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat. Pria yang karib disapa Ahok itu datang menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam. Ahok datang tepat pukul 07.50 WIB. Kedatangannya tak sendiri. Eks Bupati Belitung Timur itu didampingi Ketua Tim Pemenangan Prasetio Edi Marsudi. Adapun, Juru Bicara Tim Pemenangan Ruhut Sitompul tampak telah datang terlebih dahulu mengenakan kemeja andalan, kotak-kotak. Seperti diketahui, Selasa (13/12) hari ini merupakan jadwal sidang perdana Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama Islam. Berdasarkan kabar yang beredar di kalangan wartawan, gubernur nonaktif itu bakal didampingi 64 kuasa hukum yang dikomandoi oleh Sirra Prayuna. Sementara itu, pengamanan super ketat dilakukan pihak kepolisian di sekitar lokasi sidang. (uya/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn jakut

Berita Terkini