<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-194941-279281731.jpg" alt="Sidang lanjutan pembacaan tuntutan terdakwa dua pegawai pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan pembacaan tuntutan terdakwa dua pegawai pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pada sidang lanjutan Yulmanizar dan Febrian, pegawai pemeriksa di institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, dalam dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</p> <p>Di dalam dakwaan lain, jaksa juga menyampaikan bahwa Yulmanizar dan Febrian juga harus membayarkan denda sebesar Rp 200 juta, dengan subsider empat bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayarkan. JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 8.437.292.900 kepada Yulmanizar dan Febrian.</p> <p>&rdquo;Menyatakan menuntut para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,&rdquo; kata jaksa.</p> <p>Jaksa menambahkan, jika kedua terdakwa tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan ditetapkan, harta benda yang dimiliki para terdakwa akan disita dan dilelang. Jika harta benda yang dimiliki tidak memenuhi akan dibebankan dengan penambahan waktu lamanya penjara.</p> <p>&rdquo;Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun,&rdquo; tambah jaksa.</p> <p>Dalam dakwaan, Yulmanizar dan Febrian menerima hadiah atau janji serta gratifikasi terkait jabatan mereka sebagai pemeriksa pajak. Penerimaan itu dilakukan bersama Alfred Simanjuntak, Wawan Ridwan, Dadan Ramdani, dan Angin Prayitno Aji. Diketahui, hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi tindakan mereka dalam menjalankan tugas jabatannya.</p> <p>&rdquo;Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,&rdquo; ucap jaksa dalam dakwaannya.</p>

JPU ajukan tuntutan untuk terdakwa dua pegawai pajak 4 tahun penjara dan uang pengganti Rp 8 miliar pada sidang lanjutan di PN Jakarta Timur

Dua Pegawai Pajak Dituntut 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/royyan-3132405354.jpg" alt="Ratusan massa dari berbagai latar belakang menyambut baik terhadap vonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa dari berbagai latar belakang menyambut baik terhadap vonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ratusan massa dari berbagai latar belakang menyambut baik terhadap vonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Ratusan massa yang sejak awal berkumpul di luar gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</p> <div dir="auto">Mereka tampak terus bersorak dan melakukan orasi kemenangan atas dibebaskannya Haris-Fatia yang sempat dijerat kasus&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di jembatan penyeberangan orang (JPO) depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tampak banner-banner dijajarkan sebagai bentuk solidaritas. Tulisan-tulisan "Konten bahas penelitian dituntut penjara! Hubungan sama pengrusak lingkungan, malah mesra!" berjejer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013708012/mario-zagallo-tutup-usia-orang-pertama-juarai-piala-dunia-sebagai-pemain-pelatih">Mario Zagallo Tutup Usia, Orang Pertama Juarai Piala Dunia sebagai Pemain-Pelatih</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sosok Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga tampak tertempel dalam banner tinggi yang ditempel di JPO. "Kita harus kritis! Bebaskan Fatia-Haris!" tulis banner lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, massa semakin semangat bersorak saat melihat Haris Azhar naik ke atas mobil komando bersama kuasa hukumnya, Muhamad Isnur yang menyampaikan terima kasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti akhirnya bisa bernafas lega. Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan keduanya dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013708480/dinkes-palembang-catat-12-kasus-aktif-covid-19-pekan-pertama-2024">Dinkes Palembang Catat 12 Kasus Aktif Covid-19 Pekan Pertama 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbangkan karena tidak terbukti maka tidak terbukti secara sah maka pada para terdakwa diputus bebas," kata Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim menilai, dakwaan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terbukti secara hukum. Sehingga tuntutan dikesampingkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang diperbincangkan bukanlah termasuk dugaan penghinaan. Tidak memenuhi unsur hukum. Tidak terbukti dalam dakwaan pertama dan bebas atas tuntutan dakwaan," ucap Cokorda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dakwaan penyebaran berita bohong pun tidak terpenuhi. "Bukan berita bohong. Sehingga dakwaan kedua tidak terbukti sehingga terdakwa lepas dari dakwaan kedua. Dakwaan subsider tidak terpenuhi sehingga terdakwa lepas dari dakwaan subsider," kata Cokorda.&nbsp;</div>

Ratusan massa dari berbagai latar belakang menyambut baik terhadap vonis bebas PN Jakarta Timur terhadap terdakwa Haris Azhar dan Fatia.

Ratusan Massa Sambut Ria Vonis Bebas Haris-Fatia di Depan PN Jakarta Timur

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pelaku-antam.jpg" alt="TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan" width="100%">
<figcaption>TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang perdana gugatan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terhadap Budi Said dan empat orang lainnya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terkait kasus jual-beli logam mulia digelar tanpa dihadiri pihak Para Tergugat.</p> <p>Sebanyak 5 pihak yang digugat yakni Budi Said sebagai tergugat I, Eksi Anggraeni tergugat II, Endang Kumoro tergugat III, Misdianto tergugat IV, dan Ahmad Purwanto tergugat V tidak menghadiri sidang yang dimulai sejak pukul 11:00 wib.</p> <p>&ldquo;Kami sudah mempersiapkan semua materinya, namun sidang terpaksa ditunda karena tidak dihadiri oleh para tergugat, sehingga harus ditunda selama 2 minggu kedepan, menyesuaikan jadwal yang ada,&rdquo; ujar Kuasa Hukum Antam, Andi F Simangunsong usai sidang, Kamis (16/11).</p> <p>Menurut Andi, pihaknya berharap sidang mendatang yang rencananya akan digelar kembali pada Kamis, 7 Desember 2023 dapat dihadiri oleh para tergugat tersebut.</p> <p>"Antam ajukan gugatan ke Budi Said, Eksi Anggraeni, dan tiga mantan karyawan. Ini gugatannya kita minta pengadilan adanya perbuatan melawan hukum,&rdquo; tutur Andi.</p> <p>Dalam persidangan Majelis Hakim yang diketuai Wiyono, S.H, Hakim Anggota Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. dan Hakim Anggota 2: Said Husein, S.H., M.H. menyebutkan bahwa sidang tidak bisa dilaksanakan dan ditunda karena ketidak hadiran 3 orang tergugat.</p> <p>Seperti diberitakan sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menggugat Budi Said dan empat orang lainnya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terkait kasus jual-beli logam mulia. Gugatan terdaftar pada Selasa (17/10) dengan nomor perkara 576/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM. Hal itu tercantum dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur dengan klasifikasi perkara tercatat sebagai perbuatan melawan hukum.</p>

Antam berharap sidang mendatang yang rencananya akan digelar kembali pada Kamis, 7 Desember 2023 dapat dihadiri oleh para tergugat.

Tidak Dihadiri Para Tergugat, Sidang Perdana Gugatan PT Antam Ke Budi Said Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/Menhan-Prabowo-Sowan-ke-Persatuan-Purnawirawan-Polri-Hendra-Eka-1-3803137205.jpg" alt="ILUSTRASI: Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dua anak dari pahlawan kemerdekaan menggugat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melalui jalur perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Gugatan itu&nbsp;terkait pengambilalihan tempat tinggalnya oleh Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan dengan nomor perkara 330/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM itu didaftarkan oleh anak dari Kol (Purn) Ir Imam Soekoto dan Letkol (Purn) E. Juwono pada 12 Juni 2023 dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Prabowo Subianto, Pangdam Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Mohamad Hasan dan Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Timur, Dony Novantoro juga menjadi tergugat II dan tergugat III.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahwa status tanah yang ditempati oleh almarhum Imam Sokoto dan almarhum E Juwono beserta para penggugat selaku anak-anaknya adalah tanah negara,&rdquo; kata kuasa hukum para penggugat, Priyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adam Wahyudi selaku anak Imam Soekoto yang merupakan pejuang perang kemerdekaan RI hingga akhir tahun 1949 menjadi penggugat I.</div> <div dir="auto">Selain pejuang kemerdekaan, Imam Soekoto juga memiliki jabatan dan jasa dalam bidang pembangunan negara, pernah pembantu Menteri Binamarga urusan perencanaan dan pelaksanaan sejak 1 Oktober 1965.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011770495/menanti-gol-paulo-victor-bersama-persebaya-surabaya">Menanti Gol Paulo Victor Bersama Persebaya Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Asisten Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik urusan pengawasan operasi sejak tanggal 14 Juni 1966. Ia juga pernah menjabat sebagai Komando Pelaksana Proyek Jalan Raya (Kopel Projaya) pada Departemen Pekerjaan Umum dari tahun 1966 sampai dengan 1970.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam periode itu, Imam Soekoto terlibat langsung dalam Pembangunan Djakarta Bypass sepanjang 18 KM dari Cililitan sampai Tanjung Priok. Sebagai Kepala Kopel Projaya, Imam Soekoto memimpin pembangunan jalan Pantura ruas Bekasi- Cirebon yang dilanjutkan pembangunan jalan Trans Kalimantan Barat ruas Singkawang - Bengkayang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, purnawirawan kolonel ini juga diangkat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Pekerjaan Umum RI pada tanggal 5 Juni 1978. Ia pun telah dianugerahi Satyalantiana Peristiwa aksi militer kesatu dan aksi militer kedua serta telah mendapatkan banyak tanda penghargaan atas jasanya untuk Bangsa dan Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Priyanto mengatakan, Imam Sokoto meninggal dunia pada 14 Mei 1992. Kemudian, istrinya atau ibu dari pengguat I bernama Niken Utami meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2005.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai mantan Irjen Departemen Pekerjaan Umum RI, Imam Sokoto meninggalkan rumah warisan satu-satunya yang juga ditempati oleh penggugat I yang terletak di JI. Slamet Riyadi Nomor 27 RT.005 RW.004, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur yang kini ingin diambilalih oleh Kodam Jaya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, R Bernardus Heddy selaku anak dari Letkol (Purn) E. Juwono yang telah berjasa untuk NKRI pada tanggal 10 Nopember 1958 dianugerahkan sebagai Pahlawan atas jasanya dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan RI menjadi penggugat II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011770682/mirip-iphone-begini-cara-mengecek-battery-health-di-hp-xiaomi">Mirip iPhone, Begini Cara Mengecek Battery Health di HP Xiaomi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orang tua penggugat, E Juwono telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1992 dan Ibu pengguat II bernama Susana Swartini telah meninggal dunia lebih dahulu tanggal 9 Juni 1979.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Letkol (Purn) E. Juwono juga meninggalkan warisan berupa rumah yang terletak di JI Slamet Riyadi Nomor 25 RT.005 RW.004, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selaku pengguat, R Bernardus Heddy sendiri juga pernah mendapatkan tanda kehormatan bintang jasa dari Presiden Soeharto atas jasanya yang besar terhadap Negara dan Bangsa Indonesia, khususnya setelah berhasil menggagalkan pembajakan pesawat Garuda DC-9 "'Woyla".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahwa para penggugat telah menempati rumah warisan peninggalan orang tuanya sejak lahir hingga saat ini sudah lebih dari 50 tahun rumah tersebut masih ditempati oleh para penggugat,&rdquo; ucap Priyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011770626/picu-banyak-persoalan-regulasi-ppdb-berbasis-zonasi-perlu-direvisi">Picu Banyak Persoalan, Regulasi PPDB Berbasis Zonasi Perlu Direvisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan, seorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendaftaran tersebut pun telah dilakukan oleh para penggugat. Namun ditolak oleh tergugat III dalam hal ini Kantor Petanahan Jakarta Timur lantaran pihak Kemenhan lebih dulu melakukan pendaftaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pendaftaran hak atas tanah oleh Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu tidak diberitahukan kepada para penggugat. Ia mengharapkan, Prabowo sebagai mantan prajurit dapat memberikan keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin bapak Prabowo selaku mantan prajurit akan membela kami. Tidak ada cara lain kecuali minta perlindungan hukum ke Pengadilan dengan maksud Pak Prabowo akan berpihak kepada keadilan, keadilan itu harus didapatkan oleh anak pahlawan Kemerdekaan RI," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dua anak dari pahlawan kemerdekaan menggugat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melalui jalur perdata ke PN Jakarta Timur.

Tempat Tinggal Akan Diambilalih Kodam, 2 Anak Pahlawan RI Gugat Prabowo Subianto ke Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/Sidang-Putusan-Sela-Haris-Azhar-Dan-Fatia-Fedrik-Tarigan-1-3444212786.jpg" alt="Direktur Lokataru Haris Azhar sebelum mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (22/5/2023). Pada sidang tersebut hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Haris Azhar pada kasus dugaan p" width="100%">
<figcaption>Direktur Lokataru Haris Azhar sebelum mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (22/5/2023). Pada sidang tersebut hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Haris Azhar pada kasus dugaan p</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terus berlanjut. Dalam agenda pembacaan putusan sela kemarin (22/5), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menolak eksepsi Haris-Fatia dan meminta sidang tetap dilanjutkan.</p> <p>Dalam sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut, majelis hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana itu tidak membacakan seluruh isi putusan sela. Hakim juga tak memberitahukan kepada para pihak terkait pendapat Komnas HAM. Alasannya, berkas itu pernah dibacakan dalam persidangan sebelumnya.</p> <p>Sikap majelis hakim tersebut dipertanyakan oleh tim kuasa hukum Haris-Fatia. Mereka menyebut sikap hakim bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p> <p>Pasal itu mengisyaratkan agar hakim memberitahukan pendapat Komnas HAM terkait perkara tertentu yang terdapat pelanggaran HAM atau masalah publik. Dalam hal perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, pendapat itu harus diberitahukan kepada para pihak yang beperkara.</p> <p>Menurut Andi M. Rezaldy, anggota tim kuasa hukum Haris-Fatia, sikap majelis hakim tersebut menjadi salah satu catatan dalam sidang putusan sela kemarin. Sikap hakim itu dinilai janggal.</p> <p>Haris menilai sikap majelis hakim bisa diartikan sebagai bentuk penolakan atas pendapat Komnas HAM. Menurut dia, hakim sama saja tidak menganggap Komnas HAM sebagai lembaga negara yang punya fungsi pemantauan, pengkajian, dan penelitian tentang HAM. &rsquo;&rsquo;Secara hukum acara maupun secara substansi, majelis hakim menolak pendapat lembaga negara yang namanya Komnas HAM,&rsquo;&rsquo; ujar Haris setelah sidang.</p> <p>Fatia berharap, dalam agenda pemeriksaan saksi pekan depan, Luhut yang jadi saksi pelapor dihadirkan di persidangan tanpa membawa embel-embel jabatan. &rsquo;&rsquo;(Luhut) harus datang sebagai korban untuk menyatakan kesaksiannya tanpa membawa jabatan sedikit pun, termasuk (tidak membawa) protokol-protokol yang dia punya,&rsquo;&rsquo; ucap Fatia. <strong>(tyo/c18/oni)</strong></p>

Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terus berlanjut. Majelis menolak eksepsi Haris.

Perkara Tetap Lanjut, Fatia Minta Luhut Dihadirkan dalam Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/komisi-yudisial.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sepanjang 2021 Komisi Yudisial (KY) menangani 13 laporan maupun informasi yang dianggap merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Karenanya, KY bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau PMKH.<br /> <br /> Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi menuturkan, pemberian advokasi bertujuan agar independensi hakim tetap terjaga meski ada tekanan.<br /> <br /> "Karena hakim memiliki posisi sentral dan kewenangan besar, maka independensinya harus dijamin," kata Kadafi dalam konferensi pers daring, Selasa (28/12).<br /> <br /> Kadafi mencontohkan kejadian di PN Jakarta Timur saat sidang perkara Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang menarik perhatian publik karena dilaksanakan secara virtual. Sidang bahkan ricuh karena aksi protes penasihat hukum terdakwa MRS yang menginginkan sidang secara offline.<br /> <br /> Terkait hal itu, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang akhirnya mengganggu jalannya proses persidangan. Oleh karena itu, KY meminta kepada semua pihak menghormati pengadilan dan hakim, serta menjaga tata tertib persidangan.<br /> <br /> Selain itu, contoh kedua adalah kejadian di PN Bengkalis di mana ada pihak yang mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim. KY segera melakukan koordinasi pengamanan rumah dinas hakim dengan PN Bengkalis dan Kepolisian Resor  Bengkalis.<br /> <br /> "KY menyampaikan apresiasi kepada Polres Bengkalis yang merespon cepat dengan memberikan berpatroli rutin di area rumah dinas. Selain itu, KY juga telah berkoordinasi dengan PT Pekanbaru dan MA RI agar meningkatkan sistem keamanan di lingkungan rumah dinas hakim," ungkap Kadafi.<br /> <br /> Kasus serupa juga terjadi di PN Banyuwangi, PA Wangi-Wangi, PA Pinrang di mana terdapat orang yang mengancam keamanan hakim di dalam persidangan. Kemudian KY juga mendapati perusakan sarana dan prasarana pengadilan seperti yang terjadi di PN Bengkulu dan PN Dobo. Ada juga dugaan penghinaan terhadap hakim dan pengadilan melalui media sosial, seperti di PN Pekalongan.<br /> <br /> "Terkait peristiwa yang mengganggu keamanan hakim di dalam dan luar persidangan, KY segera berkoordinasi dengan polres setempat untuk pengamanan sidang," tambah Kadafi.<br /> <br /> Selain memberikan layanan advokasi penanganan terhadap dugaan PMKH, sebagai langkah pencegahan KY memiliki dua program, yaitu sinergitas KY dengan aparat penegak hukum.<br /> <br /> "Sinergitas KY di tahun 2021 dilaksanakan dengan aparat penegak hukum ini bertujuan agar semua pihak punya peran untuk mencegah perbuatan anarkis di persidangan. KY mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk turut menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan," ucap Kadafi menandaskan.

KY Tangani 13 Peristiwa Dugaan Merendahkan Kehormatan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211216_174221.jpg" alt="Fahmi Bachmid, kuasa hukum Gaga Muhammad, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis (16/12)./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Fahmi Bachmid, kuasa hukum Gaga Muhammad, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis (16/12)./Abdul Rahman</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Fahmi Bachmid, pengacara Gaga Muhammad, untuk kesekian kalinya memohonkan maaf atas kelalaian yang telah dilakukan kliennya. Gaga Muhammad kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Laura Anna mengalami luka berat pada 8 Desember 2019.<br /> <br /> ”Saya atas nama keluarga Gaga, ibunya, papanya, memohon maaf atas apa yang terjadi atas kelalaian Gaga yang mengakibatkan musibah yang dialami almarhumah Laura. Sekali lagi kami minta maaf pada keluarga almarhumah,” kata Fahmi Bachmid di PN Jakarta Timur, Selasa (28/12).<br /> <br /> Dia kembali menegaskan, kecelakaan yang terjadi tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Kejadian itu terjadi sebagai suatu musibah. Siapapun saja pasti tidak ingin kejadian tak mengenakkan ini terjadi, termasuk Gaga Muhammad.<br /> <br /> Permintaan maaf Fahmi Bachmid kepada keluarga Laura Anna diketahui sudah berkali-kali dilakukan. Salah satunya, ketika selebgram berusia 21 tahun itu meninggal dunia beberapa waktu lalu. Meski menjadi pengacara Gaga, Fahmi Bachmid berusaha <em>fair</em> juga mengakui terjadi kesalahan dari Gaga.<br /> <br /> Atas musibah itu, Gaga Muhammad juga mengalami kerugian besar. Salah satunya, kuliahnya jadi terhenti karena sibuk mengurusi Laura Anna selama kurang lebih satu tahun. Gaga tidak lagi mengurusinya setelah ada upaya hukum dilakukan Laura Anna.<br /> <br /> ”Saya minta maaf karena pada saat kejadian juga masih 19 tahun. Kuliahnya juga enggak bisa lanjut, mohon dimaafkan,” tutur Fahmi Bachmid.<br /> <br /> Pada pengujung 2019, mobil yang dikendarai Gaga Muhammad mengalami kecelakaan dan menyebabkan Laura Anna mengalami luka berat. Kasus ini kemudian dibawa ke ranah hukum oleh Laura.<br /> <br /> Berdasar dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Gaga Muhammad didakwa dengan pasal tunggal. Dia dianggap melanggar pasal 310 ayat 3 undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gaga diancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Fahmi Bachmid Lagi-Lagi Mohonkan Maaf untuk Gaga Muhammad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/gaga-muhammad-sidang-abd-rahman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dokter Pungky Dianitasari, saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran lalu lintas dengan terdakwa Gaga Muhammad di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (28/12).<br /> <br /> Di hadapan majelis hakim, Pungky mengatakan, tidak mencium bau alkohol baik dari mulut Gaga Muhammad maupun dari mendiang Laura Anna saat baru tiba di rumah sakit. ”Pasien datang sendiri (ke rumah sakit). Saat itu saya tidak mencium bau alkohol dari Gaga dan Laura,” kata Pungky di hadapan majelis hakim.<br /> <br /> Pada saat baru tiba di rumah sakit dan dia tangani, Laura Anna sedang membutuhkan pertolongan. Kondisinya tidak bisa berdiri. Sementara Gaga Muhammad bisa berdiri dan berjalan serta menceritakan peristiwa kecelakaan yang terjadi.<br /> <br /> ”(Laura Anna) Datang dengan menggunakan <em>bed</em> pasien. Itu artinya pasien ini tidak bisa melakukan aktivitas secara normal,” terang Pungky.<br /> <br /> Sementara itu, Fahmi Bachmid selaku pengacara Gaga Muhammad mengungkapkan kesaksian dari Pungky dinilai oleh majelis hakim untuk mendudukkan permasalahan seperti apa.<br /> <br /> ”Tadi saksi menjelaskan seperti apa kejadian di rumah sakit. Yang kita tanyakan di rumah sakit, terus apa yang terjadi setelah itu. Nah itu nanti bagian dari proses pembuktian dan pembelaan,” tutur Fahmi Bachmid.<br /> <br /> Menurut dia, kesaksian Pungky akan dimasukkan dalam nota pembelaan.<br /> <br /> Diketahui, pada pengujung 2019, mobil yang dikendarai Gaga Muhammad kecelakaan dan menyebabkan Laura Anna mengalami luka berat. Kasus itu kemudian dibawa ke ranah hukum oleh Laura.<br /> <br /> Berdasar dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Gaga Muhammad didakwa dengan pasal tunggal. Dia dianggap melanggar pasal 310 ayat 3 undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gaga Muhammad diancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Saksi JPU Tak Mencium Aroma Bau Alkohol dari Mulut Gaga dan Laura Anna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_2021-12-06-19-30-17-89_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Gaga Muhammad. /Instagram Gaga Muhammad" width="100%">
<figcaption>Gaga Muhammad. /Instagram Gaga Muhammad</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kasus kecelakaan selebgram sekaligus YouTuber Gaga Muhammad memasuki persidangan di PN Jakarta Timur. Mantan kekasih Awkarin tersebut kini resmi menjadi terdakwa di pengadilan.<br /> <br /> Kasus itu sudah berjalan beberapa kali persidangan. Laura Anna selaku saksi pelapor bersama ibunya telah menyampaikan kesaksian mereka di hadapan majelis hakim PN Jakarta Timur.<br /> <br /> ”Besok (7/12) akan dijadwalkan kembali untuk pemeriksaan saksi dari jaksa.  Jadi yang intinya kasus ini adalah kecelakaan yang menyebabkan luka berat,” kata Alex Adam Faisal, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ditemui di kantornya, Senin (6/12).<br /> <br /> Dalam kasus itu, jaksa penuntut umum mendakwa Gaga Muhammad dengan pasal tunggal. Dia dianggap melanggar pasal 310 ayat 3 Undang Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<br /> <br /> Alex Adam Faisal melanjutkan, sidang lanjutan kasus itu akan digelar siang hari usai istirahat, Selasa (7/12). ”Secara jadwal pidana itu setelah <em>isoma</em>. Kalau pagi biasanya kita sidang perdata dulu,” terang Alex Adam Faisal.<br /> <br /> Mengingat saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, sidang kasus pelanggaran lalu lintas dengan terdakwa Gaga Muhammad akan digelar secara virtual. Terdakwa mengikuti persidangan secara daring.<br /> <br /> Diketahui, berkas perkara kasus itu dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa pada 21 Oktober 2021 dan terdaftar dengan Nomor 895/Pid.Sus/PN Jkt.Tim.

Sidang Lanjutan Kasus Kecelakaan Gaga Muhammad Digelar Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penyuap-hakim-tipikor-medan-dituntut-7-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Terdakwa pemberi suap hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tamin Sukardi dituntut 7 tahun penjara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Terdakwa pemberi suap hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tamin Sukardi dituntut 7 tahun penjara.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menutup sementara aktivitas layanannya mulai 13 - 14 Juli 2021. Hal itu setelah ada temuan pegawainya terpapar positif COVID-19.<br /> <br /> Berdasarkan laman resminya, Senin (11/7), Pengadilan Negeri Jakarta Timur sementara ini hanya membuka pelayanan untuk penerimaan surat masuk, pendaftaran upaya hukum, dan perpanjangan penahanan.<br /> <br /> "Sehubungan dengan adanya hakim dan pegawai yang terpapar COVID-19, seluruh kegiatan pelayanan dan persidangan untuk sementara ditiadakan," tulis pengumuman tersebut.<br /> <br /> Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menyampaikan bahwa penutupan sementara tersebut mengacu pada Surat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : W10-U/3940/OT.01/7/2021.<br /> <p class="p2"><span class="s2"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/"><b>Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</b></a></span></p><br /> <p class="p2"><span class="s2"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/"><b>Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</b></a></span></p><br /> Sementara untuk ketiga layanan yang masih beroperasi saat penutupan sementara Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini dibuka pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.<br /> <br /> Sedangkan selama penghentian sementara layanan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan kegiatan dari rumah atau "work from home".<br /> <br /> "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus menghentikan seluruh kegiatan/operasional Perkantoran atau bekerja dari rumah (WFH) pada tanggal 13-14 Juli 2021," tulis PN Jakarta Timur dalam pengumumannya.

Pegawainya Positif Covid,  Pengadilan Negeri Jaktim Ditutup Sementara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn jakarta timur

Berita Terkini