<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/1000516375-328225546.jpg" alt="Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). (Luthfia Miranda Putri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). (Luthfia Miranda Putri/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Aksi jaksa penuntut umum (JPU) memaksa Nikita Mirzani mengenakan rompi tahanan usai sidang lanjutan pada Kamis (31/7) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diunggah sejumlah akun media sosial dan saat ini sedang viral.</p> <p>Salah satunya diunggah oleh akun <em>Instagram folkkonoha</em>. Dalam video, terlihat beberapa orang Jaksa perempan mendatangi Nikita Mirzani usai sidang dan memaksa agar ibu tigak anak tersebut mengenakan rompi tahanan.&nbsp;</p> <p>Momen itu menjadi sorotan orang-orang yang hadir di persidangan. Mereka meminta Jaksa untuk tidak main kasar setelah beberapa kali memaksa Nikita untuk menggunakan rompi tahanan dengan wajah seperti sedang marah.</p> <p>"Baik baik saja dong, jangan kasar. Nggak boleh kayak gitu," kata salah satu perempuan.</p> <p>JPU tetap bersikeras untuk memakaikan rompi tahanan kepada Nikita Mirzani. Sampai akhirnya, ibunda Lolly itu bersedia mengenakan rompi tahanan akibat tangan besi diterapkan Jaksa.&nbsp;</p> <p>Bahkan, Nikita Mirzani juga diborgol kedua tangannya dan langsung dibawa ke mobil tahanan tanpa ada kesempatan untuk wawancara dengan banyak wartawan yang sudah menunggu Nikita.</p> <p>Pemandangan ini berbeda sekali dbandigkan dengan sidang sebelumnya. Dalam persidangan sebelumnya, tangan Nikita Mirzani tampak tidak diborgol dan dia tetap diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan awak media usai sidang.</p> <p>Nikita Mirzani menolak untuk mengenakan rompi tahanan buntut atas kekecewaannya karena bukti rekaman di dalam flashdisk yang diberikannya ke majelis hakim tidak diputar di persidangan.&nbsp;</p> <p>Padahal menurut Nikita Mirzani, rekaman itu dapat membuktikan adanya dugaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) main mata dengan pelapor Reza Gladys dan suami. Dia mengaku cukup syok usai mendengarkan rekaman itu.</p> <p>Banyak netizen ikut menanggapi pemaksaan yang dilakukan Jaksa ke Nikita Mirzani untuk dia mengenakan rompi tahanan. Netizen mempertanyakan apakah itu merupakan tugas Jaksa atau bukan.</p> <p class="class-paragraph">"Jobdesk-nya JPU kah?," komentar salah satu netizen.</p> <p>"Tapi memang itu bukan tugas JPU, itu tugas pegawai rutan/lapas," timpal yang lainnya.</p> <p>Netizen lain menyayangkan tidak diberikannya kesempatan rekaman yang telah diberikan Nikita Mirzani untuk diputar di dalam persidangan. Jika memang tidak berdasar, rekaman itu bisa dengan mudah diabaikan.</p> <p>"Kenapa harus takut ya? Masak ada bukti rekaman <em>nggak</em> diputar. Aneh dah," komentar salah satu warganet.</p> <p>"Bagaimana mana mau sopan, hakim, jaksa apa sudah sopan," ucap yang lainnya.</p> <p>"Yang nggak tahu jalan ceritanya pasti kesal ke Niki, tapi yang tau pasti kesal ke jaksa, hakim, dll, wkwk,"&nbsp;tulis warganet.</p> <p>&nbsp;</p>

Jaksa penuntut umum memaksa Nikita Mirzani mengenakan rompi tahanan di persidangan PN Jaksel, netizen pun berkomentar

Viral Jaksa Memaksa Nikita Mirzani Kenakan Rompi Tahanan, Netizen: Jobdesk JPU Kah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/1000516375-328225546.jpg" alt="Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). (Luthfia Miranda Putri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). (Luthfia Miranda Putri/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Petugas memborgol tangan artis Nikita Mirzani saat menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus pemerasan dan pengancaman bos perawatan kulit (skincare) Reza Gladys.</p> <p>&rdquo;Alhamdulillah sehat,&rdquo; kata Nikita seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7).</p> <p>Nikita dan asistennya, Ismail Marzuki (IM) hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Ibunda Lolly itu tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menaiki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 09.30 WIB. Sementara, sang asisten tiba lebih dahulu sekitar pukul 09.40 WIB.</p> <p>Dia mengenakan, setelan rompi tahanan merah dan borgol di tangan. Pada Selasa (1/7), Nikita mengajukan eksepsi (nota keberatan) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Dia menilai jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat karena unsur tindak pidana yang dituduhkan tidak terpenuhi. Adapun dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan yakni Nikita Mirzani mengancam bos perawatan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) membayar Rp 4 miliar untuk uang tutup mulut terkait produk yang dijual.</p> <p>Kemudian, dikatakan Nikita menggunakan uang tersebut untuk membayar sisa kredit pemilikan rumah (KPR). Nikita ditahan sejak Kamis (5/6) atau selama 19 hari di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.</p> <p>Berdasar informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL telah dilimpahkan pada Selasa (17/6).</p> <p>Nikita didakwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>

Petugas memborgol tangan artis Nikita Mirzani saat menghadiri sidang eksepsi di PN Jakarta Selatan terkait kasus pemerasan dan pengancaman

Petugas Borgol Nikita Mirzani saat Hadiri Sidang Eksepsi di PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/Refleksi-Akhir-Tahun-Mahkamah-Agung-Dery-Ridwansah-6JPG-2471814219.jpg" alt="Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (tengah) bersama pimpinan MA menggelar konferensi pers akhir tahun di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (27/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (tengah) bersama pimpinan MA menggelar konferensi pers akhir tahun di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (27/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) merombak puluhan hakim yang berdinas di Jakarta. Mereka dimutasi ke berbagai daerah, setelah adanya kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi yang memvonis lepas terdakwa pemberian fasilitas ekspor <em>crude palm oil</em> (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>"Pada hari Selasa, 22 April 2025, tepatnya jam 20.00 WIB Rapat Pimpinan MA telah selesai. Saya berharap promosi dan mutasi ini yang merupakan penyegaran dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para hakim dan aparatur peradilan untuk bekerja lebih baik lagi," kata Ketua MA, Sunarto, Rabu (23/4).</p> <p>Sunarto mengingatkan, hakim dan pimpinan baru dapat memberikan harapan baru bagi wajah pengadilan di Indonesia. Khususnya terkait pelayanan pengadilan yang bebas dari transaksional.</p> <p>"Dan marilah kita hindari pelayanan-pelayanan yang akan diberikan oleh aparatur badan&nbsp;peradilan yang bersifat transaksional. Ke depan kita berdoa tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional," tegas Sunarto.</p> <p>Sunarto memastikan, promosi dan mutasi tersebut berbasis integritas. Pimpinan MA memprofiling berdasarkan sumber dari Badan Pengawasan (Bawas) MA, total ada 199 hakim yang terkena promosi dan mutasi serta 68 panitera.</p> <p>"Akan diikuti oleh TPM berikutnya,"&nbsp;ujar Sunarto.</p> <p>Berdasarkan hasil Tim Promosi dan Mutasi (TPM) MA merotasi 199 hakim. Tercatat, sebanyak 11 hakim PN Jakarta Pusat (Jakpus) dimutasi ke daerah. Demikian juga dari PN Jakarta Barat (Jakbar) sebanyak 11 hakim. Sedangkan, dari PN Jakarta Selatan sebanyak 12 hakim.</p> <p>Sementara, 14 hakim PN Jaktim juga tak luput dari rotasi. Sedangkan dari PN Jakut sebanyak 11 orang hakim. MA menunjuk Dr Khusnul Khotimah untuk memimpin PN Jakpus. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua PN Balikpapan. Perempuan kelahiran 1974 itu menjadi hakim perempuan termuda yang menjadi Ketua PN Jakpus.</p> <p>Sedangkan, Ketua PN Jaksel akan diduduki Agus Akhyudi yang kini menjadi Ketua PN Banjarmasin. Sementara, Ketua PN Jakut akan diduduki Yunto Tampubolon yang saat ini menjadi Ketua PN Serang.&nbsp;</p> <p>Kejagung telah menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga korporasi, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Mereka di antaranya, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta; Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan; dan pengacara Marcella Santoso.&nbsp;</p> <p>Terbaru, Kejagung juga menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka. Ketiga hakim itu yakni, Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku hakim anggota.&nbsp;Kejaksaan menduga, Muhammad Arif Nuryanta menerima suap Rp 60 miliar. Sementara tiga hakim yang mengadili perkara itu diduga menerima suap Rp 22 miliar.&nbsp;</p> <p>Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis onslag atau lepas. Putusan onslag berarti tuntutan terhadap masing-masing terdakwa korporasi diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan.</p> <p>Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanta disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto 12 huruf b&nbsp;juncto Pasal 5 Ayat (2)&nbsp;juncto Pasal 18 juncto Pasal 11&nbsp;juncto Pasal 12 B&nbsp;juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.</p> <p class="class-paragraph">Sementara, Marcella Santoso dan Aryanto disangkakan dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a&nbsp;juncto Pasal 5 Ayat (1)&nbsp;juncto Pasal 13&nbsp;juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Adapun Arif dikenakan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 12 B juncto Pasal 6 Ayat (2)&nbsp;juncto Pasal 12 huruf a&nbsp;juncto Pasal 12 huruf b&nbsp;juncto Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 11&nbsp;juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor.</p>

Mahkamah Agung melakukan rotasi hakim di Jakarta setelah kasus dugaan suap dalam perkara CPO (crude palm oil).

Imbas Kasus Suap Vonis Lepas Perkara CPO, MA Rotasi Hakim di Jakarta

<div id="m#msg-f:1821225092342793387" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/JKT-1-KPK-RIKSA-WALIKOTA-SEMARANG-2JPG-3538400080.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821225092342793387-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Jan Oktavianus menolak permohonan praperadilan yang diajukan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita. PN Jaksel memastikan, penyidikan KPK terhadap Ita telah sesuai prosedur hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengadili, dalam pokok perkara: Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya,&rdquo; kata Hakim Jan Oktavianus&nbsp; membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Oktavianus menegaskan, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sesuai prosedur hukum. Termasuk saat kegiatan penggeledahan, penyitaan dan pencegahan ke luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ita juga telah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka pada 1 Agustus 2024. Selama proses praperadilan, Tim Biro Hukum KPK menghadirkan lebih dari 200 dokumen dan bukti elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kehadiran bukti tersebut menunjukkan ada fakta dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024," tegas Hakim Oktavianus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015408074/wali-kota-semarang-hevearita-gunaryanti-rahayu-dan-suaminya-mangkir-dari-panggilan-kpk">Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Suaminya Mangkir dari Panggilan KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka&nbsp;di&nbsp;antaranta&nbsp;Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita; suami Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri; Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi&nbsp;Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan berjalan, setidaknya sudah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah digeledah KPK sejak 17&ndash;25 Juli 2024 untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi&nbsp;di&nbsp;lingkungan Pemkot&nbsp;Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut. Mulai dari dokumen APBD 2023&ndash;2024, dokumen pengadaan masing-masing dinas, hingga uang pecahan rupiah yang berjumlah Rp 1 miliar dan euro berjumlah 9.650.</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pengadilan Negeri Jaksel menolak permohonan praperadilan yang diajukan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita. 

Pengadilan Negeri Jaksel Tolak Praperadilan Wali Kota Semarang Kader PDIP Hevearita Gunaryanti

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karyawan-pt-freeport-adukan-ketua-pn-timika-ke-ma_m_187560.jpeg" alt="Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Sebanyak 18 Ketua Umum Kadin Provinsi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024. Munaslub tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para Penggugat adalah Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat; Kalimantan Barat; Nusa Tenggara Timur; Gorontalo; Bengkulu; Papua Barat Daya; Jawa Timur; Papua Barat; Maluku Utara; Maluku, Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara; Riau; Kalimantan Timur; Papua; Jambi; Kalimantan Selatan; dan DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum para penggugat, Denny Kailimang mengatakan, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Keppres Nomor 18/2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menyelenggarakan Munaslub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015355275/7-kebiasaan-yang-dilakukan-orang-sukses-ketika-mereka-tidak-sibuk-bekerja-salah-satunya-suka-memupuk-kreativitas">7 Kebiasaan yang Dilakukan Orang Sukses Ketika Mereka Tidak Sibuk Bekerja, Salah Satunya Suka Memupuk Kreativitas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pertama, harus ada pemberian surat peringatan tertulis (baik pertama maupun kedua) yang didahului dengan adanya Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memberikan surat peringatan tertulis tersebut,&rdquo; kata Denny, Selasa (26/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat berikutnya, harus ada permintaan sekurang-kurangnya setengah jumlah Kadin Provinsi dan permintaan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan atau pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selain itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Keppres No. 18/2022 diatur bahwa peserta Munaslub, di antaranya harus terdiri atas para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ex officio, dan Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak dua orang,&rdquo; papar Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015355779/warisan-bukan-cuma-harta-10-weton-ini-berlimpah-rezeki-dan-kemakmuran-berkat-mewarisi-karma-baik-dari-leluhurnya">Warisan Bukan Cuma Harta! 10 Weton Ini Berlimpah Rezeki dan Kemakmuran Berkat Mewarisi Karma Baik dari Leluhurnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nyatanya, para Penggugat tidak pernah meminta maupun mengusulkan penyelenggaraan Munaslub 2024, dan tidak pernah mengirimkan teguran tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Selain itu, para Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim utusan yang didahului dengan adanya rapat penunjukan utusan tersebut guna menghadiri Munaslub. Para Penggugat beserta tiga Ketua Umum Kadin Provinsi lainnya juga telah menolak penyelenggaraan Munaslub 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan begitu, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyelenggarakan Munaslub 2024 yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan (7) Keppres 18/2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia. Oleh karena itu, Munaslub 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,&rdquo; kata Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua melanjutkan, tindakan yang dilakukan para Tergugat dengan menyelenggarakan Munaslub Kadin 2024 merugikan para Penggugat karena merupakan upaya yang dilakukan untuk memecah-belah, dan menciptakan kegaduhan dalam struktur organisasi Kadin Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 atau Undang-Undang Kadin Indonesia dan Keppres 18/2022, hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia periode 2021-2026. Jadi sekali lagi, demi tegaknya konstitusi, Munaslub 2024 harus dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh pengadilan,&rdquo; tandas Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015355788/kpk-periksa-eks-anggota-dpr-politikus-nasdem-teguh-juwarno-terkait-korupsi-e-ktp">KPK Periksa Eks Anggota DPR Politikus Nasdem Teguh Juwarno Terkait Korupsi E-KTP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Kadin Provinsi Papua, Ronald Anthony mengatakan, pihakny berdiri teguh pada komitmen untuk menjaga kesatuan organisasi demi kepentingan dunia usaha. Oleh karena itu, langkah hukum ini dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah hukum yang kami tempuh adalah bentuk perjuangan nyata untuk menegakkan Keppres 18 tahun 2022 tentang AD/ART dan memastikan Kadin tetap menjadi satu-satunya wadah yang solid dan terpercaya bagi pelaku usaha di Indonesia," ucap Ronald.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi menambahkan, Kadin Daerah dengan tegas menolak segala upaya yang merusak kesatuan organisasi dan mengganggu stabilitas dunia usaha. "Gugatan ini adalah langkah kami untuk menegakkan AD/ART dan memastikan Kadin tetap satu," pungkasnya.</div>

Sebanyak 18 Ketua Umum Kadin Provinsi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pelaksanaan Munaslub 2024.

18 Kadin Provinsi Layangkan Gugatan ke PN Jakarta Selatan Terkait Munaslub 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG_4338JPG-632074445.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Langkah Bupati Situbondo Karna Suswandi untuk lolos dari jerat tersangka KPK akhirnya gagal. Itu setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan upaya praperadilan yang dia ajukan.</p> <p>Penolakan tersebut dibacakan oleh majelis hakim Lusiana Amping saat sidang putusan praperadilan yang digelar Jumat (25/10) lalu. "KPK mengapresiasi kepada majelis hakim atas putusan itu," terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kemarin (27/10).</p> <p>Kemenangan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa KPK telah sesuai prosedur dalam proses penetapan tersangka. Putusan itu menguatkan bahwa aspek formil dalam penanganan perkara tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya.</p> <p>Saat disinggung terkait kapan Karna ditahan, Tessa tak menjawab secara langsung. Sebab, penahanan bergantung penilaian subjektif penyidik. Termasuk apakah yang bersangkutan melarikan diri atau merusak barang bukti. "Jadi, kapan ditahannya sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik," paparnya.</p> <p>Karna mendaftarkan gugatan praperadilan pada 17 September pasca digelar penyidikan KPK pada 6 Agustus. Selain Karna, KPK juga telah menetapkan Kabid Bina Marga Situbondo Eko Prionggo Jati sebagai tersangka. Dua nama tersebut dicantumkan dalam surat permintaan data KPK kepada Kantor Pertanahan Situbondo pada 13 Agustus lalu.</p> <p>Pada 27 Agustus, KPK menggeledah sejumlah lokasi di Situbondo. Di antaranya rumah dinas bupati dan beberapa kantor. Sejumlah barang bukti disita dalam penggeledahan tersebut. <strong>(elo/c17/bay)</strong></p>

Langkah Bupati Situbondo Karna Suswandi untuk lolos dari jerat tersangka KPK akhirnya gagal. Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan.

Praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/sidang-praperadilan-96003572.jpeg" alt="Kuasa hukum dua satpam PT SKB Jumadi dan Indra, Rival Mainur kecewa dengan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan gugur atas permohonan praperadilan kliennya." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum dua satpam PT SKB Jumadi dan Indra, Rival Mainur kecewa dengan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan gugur atas permohonan praperadilan kliennya.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kuasa hukum dua satpam PT SKB Jumadi dan Indra, Rival Mainur kecewa dengan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan gugur atas permohonan praperadilan kliennya.</p> <p>"Pada dasarnya kan kami kecewa ya," kata Rival kepada wartawan usai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2024.</p> <p>Rival mengatakan praperadilan dapat dinyatakan gugur apabila diajukan setelah sidang pokok perkara dilaksanakan. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 102/PUU-XIII/2015.</p> <p>Sementara, dikatakan Rival, kleinnya mengajukan praperadilan pada 13 Mei 2024 atau sebelum berkas perkara dilimpahlan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yakni pada 5 Juni 2024.</p> <p>"Ada pun terkait dengan dalil mereka di dalam jawaban Itu pun kami juga bantah, sangat komprehensif, bahkan merujuk pada putusan MK yang 102 terkait praperadilan," kata Rival.</p> <p>Rival meyakini dalil-dalil yang telah diajukan pihaknya sebagai pemohon sudah kuat. Menurutnya proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri sebagai termohon adalah keliru dan tidak sah.</p> <p>"Kami kecewa karena dalil yang kami sampaikan di dalam permohonan itu bagi kami cukup kuat sesuai dengan fakta yang notabene-nya terkait dengan proses penetapan, proses penyidikan, sehingga penahanan," kata Rival.</p> <p>Rival menjelaskan, surat perintah penangkapan terhadap Jumadi dan Indra diterbitkan pada 3 Mei 2024. Sementara, penangkapan oleh Bareskrim Polri dilakukan pada 2 Mei 2024.</p> <p>Selain itu, barang bukti yang menjadi dasar Bareskrim Polri melakukan penyidikan dugaan tindak pidana justru diduga dilakukan oleh Hendrew Sastra Husnandar dan bukan Jumadi dan Indra.</p> <p>"Itu bagi kami yang ketika kami merujuk pada KUHAP dikaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, itu sangat berlawanan, sangat bertentangan, sehingga kemudian kami ajukan praperadilan," jelasnya.</p> <p>Selain itu juga, keterangan ahli yang menjadi dasar menetapkan tersangka adalah keliru. Sebab, permintaan keterangan ahli baru dilakukan setelah diterbitkan surat penetapan tersangka.</p> <p>"Tetapi ya kalau kemudian ini sudah diputuskan oleh majelis hakim Yang Mulia Hakim Tunggal, Ya mau gak mau tetap kita hormati putusan hakim itu," imbuhnya.</p> <p class="class-paragraph">Untuk diketahui, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hendra Yuristiawan memutuskan permohonan praperadilan yang diajukan Jumadi dan Indra dinyatakan gugur.</p> <p>"Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon dalam hukum perkara, menyatakan permohonan praperadilan para pemohon gugur," kata hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024.</p>

Hakim Tunggal PN Jaksel Hendra Yuristiawan memutuskan permohonan praperadilan yang diajukan Jumadi dan Indra dinyatakan gugur.

Praperadilan Ditolak, Pengacara Satpam PT SKB sebut Pihaknya Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/JKT_Sidang-Putusan-Gugatan-Maki_Salman-Toyibi8-4216663552.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Gugatan praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan eks Ketua KPK Firli Bahuri digelar pada 13 Maret mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Para pemohon meminta agar hakim menguji siapa sebenarnya yang menghambat dan tak serius menangani kasus tersebut.</p> <p>Ada tiga pemohon yang mengajukan gugatan. Yakni, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); dan Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki). Gugatan didaftarkan pada Jumat (1/3) lalu.</p> <p>Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, sidang perdana akan digelar pada 13 Maret dengan hakim tunggal Sri Rejeki Marshinta. &rsquo;&rsquo;Para pihak terkait juga sudah kami undang,&rsquo;&rsquo; jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.</p> <p>Gugatan yang teregistrasi No 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel itu akan menghadirkan tiga terlapor. Yakni, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Para pelapor meminta agar hakim memutuskan bahwa memang terjadi penghentian penyidikan lantaran tak segera menahan Firli Bahuri. Padahal, Firli sudah berstatus tersangka sejak 22 November tahun lalu.</p> <p>Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya akan menyampaikan beberapa bukti di meja persidangan. Di antaranya, beberapa arsip yang bertebaran di berbagai media mengenai kasus tersebut. &rdquo;Dan sebenarnya penyidik polda sejak awal penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka sangat terbuka kepada publik melalui media massa,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin.</p> <p>Karena itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menjadi terlapor III. Sebab, kejaksaan telah mengembalikan dua kali berkas yang dikirim polda. <strong>(elo/c6/oni)</strong></p>

Gugatan praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan eks Ketua KPK Firli Bahuri digelar pada 13 Maret mendatang di PN Jakarta Selatan.

Sidang Praperadilan Kasus Firli Bahuri Digelar 13 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/JKT-Siskaeee-Di-Jemput-Paksa-Salman-Toyibi-7JPG-1500102841.jpg" alt="Selebgram Fransisca Candra Novita Sari alias Siskaeee mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik Polda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Selebgram Fransisca Candra Novita Sari alias Siskaeee mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik Polda Metro Jaya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Praperadilan yang diajukan selebgram Fransisca Candra Novita Sari ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya pun menyambut baik putusan tersebut.</p> <p>&rdquo;Penyidik menghormati putusan tersebut dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi terhadap putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan selebgram Fransiska Candra Novita Sari alias Siskaeee,&rdquo; kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (28/2).</p> <p>Ade menyatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menegaskan bahwa penetapan tersangka kepada Siskaeee tidak melanggar hukum. Termasuk keputusan penyidik untuk melakukan penahanan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Dengan ditolaknya permohonan Siskaeee, status tersangkanya adalah sah. Bahwa penetapan Siskaeee sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah sah dalam penanganan perkara <em>a quo</em>,&rdquo; jelas Ade Safri Simanjuntak.</p> <p>&rdquo;Dan kami pastikan, penyidik Subdit Cyber dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara <em>a quo</em>, dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun intimidasi,&rdquo; ucap Ade.</p> <p>Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan tersangka kasus&nbsp;film porno Francisca Candra Novita Sari atau&nbsp;Siskaeee. Dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, penetapan Siskaeee sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dinyatakan sah.</p> <p>&rdquo;Mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,&rdquo; kata Hakim tunggal PN Jaksel Sri Rejeki Marsinta saat membacakan amar putusan di Jakarta, Selasa (27/2).</p> <p>Dalam pertimbangannya, hakim Sri Rejeki menilai semua persyaratan penetapan sebagai tersangka kepada Siskaeee oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan peraturan. Yakni adanya dua alat bukti.</p> <p>Untuk itu, kata hakim Sri, semua permohonan yang diajukan pemohon dalam praperadilan tersebut ditolak serta semua biaya pada persidangan dibebankan kepada pemohon.</p> <p>&rdquo;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayarkan biaya persidangan sebesar nihil,&rdquo; tutur Sri.</p>

Praperadilan yang diajukan selebgram Fransisca Candra Novita Sari alias Siskaeee ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Praperadilan Siskaeee Ditolak, Polda Metro Jaya Tegaskan Bekerja Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-7JPG-2519181590.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej kembali mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Itu adalah gugatan kedua setelah permohonan praperadilan di pengadilan yang sama mereka cabut pada 20 Desember 2023.</p> <p>Kuasa hukum Eddy, Ricky Sitohang, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan kembali permohonan praperadilan tiga kliennya. Yakni, eks Wamenkum HAM Eddy, Andika Mulyadi, dan Yogi Arie Rukmana. &rdquo;Benar sudah kami ajukan kemarin,&rdquo; ucapnya kepada Jawa Pos.</p> <p>Dia mengatakan, ada beberapa revisi dibandingkan dengan pengajuan yang pertama. &rdquo;Namun, kami belum bisa sampaikan. Nanti di pengadilan saja,&rdquo; terangnya. Poin-poin revisi itulah yang akan memperkuat kliennya dalam proses uji formil mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ketiganya oleh KPK.</p> <p>Di luar itu, Ricky meminta kasus kliennya tak diseret ke mana-mana. Dia menyebut kliennya hingga kini tetap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang dihadapi. Pun ketika nanti ada pemanggilan lagi dari KPK.</p> <p>&rdquo;Kami selalu kooperatif,&rdquo; katanya. Dia menyebut kondisi Eddy saat ini cukup baik. Ricky mengaku bertemu dengan Eddy, Yogi, dan Yosi pada Selasa (2/1) lalu. Yosi adalah pengacara yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Pertemuan itu membahas konsultasi hukum terkait kasus yang membelit Eddy.</p> <p>Terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya siap menghadapi praperadilan tersebut. &rdquo;KPK melalui biro hukum akan jawab semua dalil permohonan dimaksud,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Ali optimistis pengajuan permohonan praperadilan itu bakal ditolak majelis hakim. Sebab, KPK telah patuh pada ketentuan hukum, termasuk ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentu berdasar kecukupan alat bukti dan prosedur yang benar.</p> <p>Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, permohonan itu telah masuk ke lembaganya. Sidang pertama berlangsung pada 11 Januari mendatang dengan hakim tunggal Estiono. <strong>(elo/c7/oni)</strong></p>

Mantan Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej kembali mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn jakarta selatan

Berita Terkini