<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/w7RSqeMOHKyDbSRjS3Kv1nWlvUtzvPxH3x7NyW4e-3901726762.jpg" alt="Kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Madsanih Manong &amp; Rekan, Reza Muhammad Irfan bersama para penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Madsanih Manong &amp; Rekan, Reza Muhammad Irfan bersama para penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setelah hampir satu dekade menunggu keadilan, 116 Kepala Keluarga (KK) korban penggusuran di Kali Apuran, Cengkareng, Jakarta Barat, resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka menuntut ganti rugi total lebih dari Rp 119 miliar kepada Wali Kota Jakarta Barat dan Pemprov&nbsp;DKI Jakarta. Peristiwa penggusuran terjadi pada 2015, di masa Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendy dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Warga yang tinggal di Kelurahan Kapuk dan Kedaung Kali Angke digusur dengan alasan normalisasi sungai. Namun, warga mengaku tidak pernah menerima ganti rugi atas rumah maupun tempat usaha mereka. Kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Madsanih Manong &amp; Rekan, Reza Muhammad Irfan, SH., MH., mengatakan, kliennya merupakan warga resmi DKI Jakarta yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut. "Mereka memiliki KTP DKI, membayar pajak, dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Benar, gugatan telah kami daftarkan dan sekarang sudah mulai disidangkan. Kami berharap Walikota dan Gubernur DKI saat ini dapat merespons positif dalam sidang mediasi nanti dan memberikan ganti rugi yang layak," ujar Madsanih saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (14/8). Meski penggusuran dilakukan di era Gubernur Ahok, pihaknya menegaskan tuntutan tetap dialamatkan ke pemimpin saat ini. Sidang perdana telah digelar pada Kamis (14/8) dengan agenda penyerahan lanjutan surat kuasa dari Tergugat II, yakni Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. "Tapi karena Tergugat II ini Gubernur juga belum menyerahkan surat kuasa, maka dianggap nggak hadir," kata Reza. <h3>Tuntut Ganti Rugi Ratusan Miliar</h3> Para penggugat menuntut ganti rugi materil sebesar Rp 54.270.950.000 dan ganti rugi immateril sebesar Rp 65 miliar. "Kerugian immateril kita minta Rp 65 miliar," terang Reza. Mediasi dijadwalkan pada 28 Agustus mendatang. Jika tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan dengan pembuktian di pengadilan. Menurut Reza, sebagian korban penggusuran hingga kini masih hidup tanpa tempat tinggal maupun lokasi usaha. Kondisi itu sudah berlangsung hampir 10 tahun sejak rumah mereka diratakan.

116 KK korban penggusuran di Kali Apuran, Cengkareng, Jakarta Barat, resmi melayangkan gugatan ke PN Jakbar tuntut ganti rugi Rp 119 miliar

116 KK Korban Penggusuran di Cengkareng Layangkan Gugatan ke PN Jakbar, Tuntut Rp 119 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/WhatsApp-Image-2025-04-24-at-192808-1-3552559270.jpg" alt="Tim Hukum Keluarga Korban dari DKP Lawfirm yang dipimpin Dega Kautsar Pradana (kanan). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tim Hukum Keluarga Korban dari DKP Lawfirm yang dipimpin Dega Kautsar Pradana (kanan). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis (24/4), menggelar sidang perdana kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa AM dengan menimbulkan korban jiwa atau meninggal dunia berinisial HN. Kasus itu teregister dalam perkara Nomor: 321/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tim Hukum Keluarga Korban dari DKP Lawfirm yang dipimpin Dega Kautsar Pradana menjelaskan, kasus kecelakaan tersebut terjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 03.05 WIB, di Tol JLN Km 01.700 A wilayah Cengkareng Jakarta Barat. Melibatkan kendaraan dengan nomor polisi B 1251 PEQ dengan pengemudi AM, berpenumpang HN, Ian Renaldi (saksi), dan Alfian Raintung (korban luka berat) dengan kendaraan Box No. D-8882 BV pengemudi Muhamad Aziz Muslimin. &rdquo;Atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, telah diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/664/VIII/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES METRO JAK BAR/POLDA METRO JAYA tanggal 25 Agustus 2024,&rdquo; kata Dega di PN Jakarta Barat. Dega menjelaskan, dalam surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pasal yang disangkakan terhadap terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu pasal 310 ayat (1) jo pasal 310 ayat (3) jo pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 65 KUHP. &rdquo;Kami dari Kantor DKP Lawfirm, selaku penasihat hukum dari keluarga korban (HN) memanjatkan doa agar dakwaan tersebut dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa sehingga dapat memberikan ketenangan kepada keluarga korban yang ditinggalkan,&rdquo; tegas Dega. Dega mengatakan, hal yang menarik ketika pasal-pasal yang didakwakan dapat disandingkan dengan pasal 65 KUHP. Pasal 65 KUHP merupakan suatu perbarengan perbuatan (concursus realis), menggambarkan situasi di mana seseorang karena kealpaan melakukan beberapa kejahatan dalam rentang waktu yang dekat dengan ancaman pokok pidana sejenis. Nanti pidana yang dijatuhkan tidak melebihi dari maksimal pidana yang diancam terhadap kejahatan yang paling berat (meninggal dunia) ditambah sepertiganya. Dega menambahkan, karena kecelakaan tersebut mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dalam pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut menyatakan dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ditambah pasal 65 KUHP (sepertiga). &rdquo;Harapan kami Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat menuntut secara maksimal kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara jadi selama 8 (delapan) tahun,&rdquo; tegas Dega Kautsar Pradana. Selain itu, kata Dega, selama mendampingi jalannya perkara ini perlu ditekankan khusus pada penanganan pidana laka lantas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hal yang tak luput dari perhatian adalah soal pertanggungjawaban seorang pengemudi terhadap korban (khususnya korban meninggal dunia) wajib memberikan bantuan yang setimpal kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan, pemakaman, dan bahkan kerusakan barang. &rdquo;Maka keluarga korban wajib mendapat ganti kerugian yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Kami sampaikan semoga proses hukum dapat berjalan dengan lancar, sesuai koridor dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan tentu kami terutama keluarga korban berharap mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,&rdquo; ujar Dega Kautsar Pradana.

PN Jakarta Barat pada Kamis (24/4), menggelar sidang perdana kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa AM

Kecelakaan Lalu Lintas, Tim Hukum Keluarga Korban Minta PN Jakarta Barat Tegakkan Keadilan 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/eksekusi-lahan-2784102744.jpeg" alt="Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakabar) melakukan sita eksekusi terhadap terhadap sekelompok masyarakat yang menempati atau menguasai sebidang tanah bersertifkat di jalan Tengki Mall." width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakabar) melakukan sita eksekusi terhadap terhadap sekelompok masyarakat yang menempati atau menguasai sebidang tanah bersertifkat di jalan Tengki Mall.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakabar) melakukan sita eksekusi terhadap terhadap sekelompok masyarakat yang menempati atau menguasai sebidang tanah bersertifkat di jalan Tengki Mall, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (31/8). Sita Eksekusi berupa pengosongan lahan tersebut dipimpin oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan bantuan aparat gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, Polsek Taman Sari, Kodim 0503, Jakarta Barat, Komandan Sub-Gar Jakarta Barat, Satpol PP Jakarta Barat, Kepala Kecamatan Taman Sari, Kepala Kelurahan Mangga Besar berdasarkan Penetapan No. 14/2020 Eks. Jo. No. RL.003/PL.II.32/2016 tertanggal 15 Agustus 2023. Kuasa hukum pemilik sah tanah bersertifikat nomor 718, Fransisca Romana mengatakan pengosongan dilakukan murni sebagai pelaksanaan penegakkan dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah. "Setelah lebih dari 2 tahun dan melalui proses yang panjang, melalui upaya mediasi, aanmaning, namun tidak ada tanggapan maupun bantahan dari orang-orang yang menempati tanah," kata Fransisca.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012881431/diduga-jadi-korban-mafia-tanah-munaroh-warga-jakarta-barat-surati-tiga-lembaga">Diduga Jadi Korban Mafia Tanah, Munaroh, Warga Jakarta Barat Surati Tiga Lembaga</a> Fransisca menambahkan pengosongan dilakukan dengan cara-cara yang humanis. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki, telah disiapkan peralatan untuk pembongkaran, ambulance dan peralatan pemadam kebakaran termasuk truk/mobil untuk mengangkut barang-barang milik warga. Segala persiapan dan koordinasi telah dilakukan dengan baik termasuk upaya-upaya meminimalisir ekses dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut.&nbsp; "Proses persiapan pelaksanaan eksekusi pengosongan ini sesungguhnya telah hampir 4 tahun lamanya," katanya. Fransisca menjelaskan kronologi kepemilikan tanah seluas 3.190 M2 diperoleh berdasarkan lelang terbuka pada tanggal 27 Maret 2015.&nbsp; Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : RL0003/PL.II.32/2015 yang terdapat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, pemilik telah melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Gunarto Kertadjaja. Pemilik telah menguasai &plusmn; 1000 M2 sedangkan yang 2000 M2 masih dikuasai orang-orang yang secara tidak sah telah menempati lahan tersebut.&nbsp; Pemilik tanah melalui kuasa hukum Francisca mengajukan permohonan Aanmaning/Teguran kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 September 2019 dam 16 Januari 2020 atas permohonan tersebut terbit Penetapan Nomor 14/2020 Eks. Jo. No. R.L.003/PL.II/2015 tertanggal 06 Mei 2020. Namun Gunarto Kertadjaja tidak memenuhi panggilan teguran meskipun telah juga dipanggil melalui surat khabar/media cetak. "Namun selama covid semua proses ditangguhkan pelaksanaannya," ujar Fransisca. Pemilik tanah menurutnya telah beritikad baik meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar dapat difasilitasi mediasi dengan para penghuni dan berkirim surat kepada Komisi II DPR R.I. pada tanggal 02 Februari 2022. Demikian pula Polres Jakarta Barat&nbsp; pada 8 Februari 2022,&nbsp; telah memfasilitasi dilakukannya mediasi antara pemilik/pemohon eksekusi dengan warga penghuni namun tidak ada satu pun penghuni/warga yang datang.&nbsp; Pada 28 Februari 2023, Kuasa Pemohon kembali mengajukan permohonan Sita Ekseskusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya dilakukan pencocokan sertifikat dan fisik tanah di lapangan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Kuasa pemilik tanah, dan peletakan sita eksekusi tanah.

Kuasa hukum pemilik sah tanah bersertifikat nomor 718, Fransisca Romana mengatakan pengosongan dilakukan murni sebagai penegakkan hukum.

PN Jakarta Barat Eksekusi Tanah Lapangan UMS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang pegawai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Pegawai berinisial S itu diduga diamankan terkait suap penanganan perkara.&nbsp; <div dir="auto">"Benar (ada OTT) tapi bukan oleh KPK tapi oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Pengawas internal dari MA pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Kantor PN Jakarta Barat juga," kata Humas PN Jakarta Barat Yulisar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan adalah salah satu juru sita senior di PN Jakarta Barat," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688838/di-hadapan-ratusan-investor-singapura-menteri-pupr-basuki-nyanyi-what-a-wonderful-world">Di Hadapan Ratusan Investor Singapura, Menteri PUPR Basuki Nyanyi 'What A Wonderful World'</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yulisar tak menjelaskan secara rinci ihwal perkara tersebut. Hanya saja, ia mengatakan bahwa S diduga menunda eksekusi terhadap suatu kasus tanpa kewenangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang ada (diduga menerima suap) tapi tidak tahu jumlahnya karena belum ada penjelasan resmi dari Badan Pengawasan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sejauh ini, Yulisar menyebut bahwa Bawas MA masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena yang tangkap Badan Pengawasan MA, PN Jakarta Barat menunggu aja keputusan MA," pungkasnya.</div>

Seorang pegawai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Juru Sita PN Jakarta Barat Kena OTT Bawas MA, Diduga Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/WhatsApp-Image-2023-05-23-at-212644-707354885.jpg" alt="Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengacara Natalia Rusli menjalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (23/5). Pengacara Indosurya Juniver Girsang dan Rayong dihadirkan sebagai saksi. Deolipa Yumara, kuasa Hukum Natalia Rusli mengatakan, Juniver Girsang mengenal kliennya sebagai sesama pengacara. Mereka berdua sempat melakukan rapat bersama membahas penyelesaian masalah investasi Indosurya. &rdquo;Tadi jelas Pak Juniver Girsang kenal beliau (Natalia) dua kali, tiga kali, kenal kan. Kemudian juga ada pesan via WA dan ada korespondensi pengiriman data kemudian menyatakan ada harapan tadi dalam penyelesaian ini pembayaran oleh Indosurya kepada kliennya (Natalia),&rdquo; ujar Deolipa Yumara, usai sidang. Sedangkan Rayong, saksi JPU, sempat meminta Natalia Rusli untuk menjadi kuasa hukumnya terkait penyelesaian perkara Indosurya. Namun, Rayong mencabut kuasa. Tim Natalia Rusli pun tidak pernah meminta uang kepada mantan kliennya tersebut. Deolipa menilai keterangan dua saksi tersebut meringankan kliennya. &rdquo;Iya, karena, kita pikir Natalia ini ngaku kenal Juniver Girsang kan, ternyata memang saling kenal, saling chatting, WA, komunikasi,&rdquo; terang dia. Apalagi, kata Deolipa, saksi Juniver mengaku tidak akan membalas pesan orang yang tak dikenal. Artinya, Natalia Rusli sangat mengenal Juniver Girsang. &rdquo;Ternyata Natalia Rusli adalah orang atau individu yang bisa komunikasi dengan Juniver Girsang. Jadi mereka saling kenal. Aman, aman saja itu,&rdquo; kata Deolipa Yumara. Farlin Marta, kuasa hukum Natalia Rusli mengatakan, pada sidang berikutnya, akan menghadirkan lima saksi yang dapat meringankan kliennya. &rdquo;Dari bukti pesan WA, dia mengupayakan, kalau berjanji itu adalah perjanjian, kalau mengupayakan adalah upaya pengusahaan. Nanti dalam pleidoi kita sampaikan,&rdquo; tutur Farlin.

Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (23/5)

Kesaksian Pengacara dan Korban Indosurya Ringankan Natalia Rusli

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Kapolsek-Kalibaru-Kompol-Kasranto-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto divonis hukuman pidana penjara selama 17 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hal itu sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya.&nbsp; "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranto dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar," ujar Hakim Ketua PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih dalam persidangan, Rabu (10/5). "Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan," imbuhnya.&nbsp; Dalam vonis hakim ini, Kasranto menjalani hukumannya sesuai dengan tuntutan jaksa, yaitu 17 tahun penjara.&nbsp; Hakim menilai bahwa Kasranto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dikepalai Teddy Minahasa. Adapun terkait dengan hal-hal yang memberatkannya, Kasranto merupakan anggota kepolisian dengan pangkat Kapolsek Kalibaru. "Seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika, namun terdakwa menyebabkan diri dalam peredaran narkotika," jelas hakim. "Sehingga tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat," ucapnya. Terkait hal yang meringankan, hakim menilai selama jalannya persidangan, Kasranto jujur, mengakui, dan menyesali perbuatannya dalam menjual narkotika jenis sabu. "Terdakwa juga belum pernah dihukum," ungkap Hakim. Sebelumnya, Terdakwa eks Kapolsek Kalibaru Kasranto dituntut penjara selama 17 tahun dan denda sebanyak Rp 2 miliar dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranto selama 17 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar," ujar Jaksa membacakan tuntutannya, Senin (27/3).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranto selama 17 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar," ujar Jaksa

Kasus Sabu Teddy Minahasa, Eks Kapolsek Kalibaru Divonis 17 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/natalia-rusli-polres-metro-jakbar-1632201626.jpg" alt="Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Natalia Rusli menjalani sidang pembuktian atas kasus penggelapan dan penipuan yang menjeratnya. Rencananya, dalam persidangan kali ini Jaksa Penuntut Umum hendak menghadirkan lima saksi, yaitu Juniver Girsang, Lucas, Rony Sumenap, Sun Ho, termasuk pelapor, yaitu Verawati Sanjaya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01574229/dapat-laporan-jalan-rusak-ditanami-pohon-pisang-bupati-sidoarjo-perintahkan-perbaikan">Dapat Laporan Jalan Rusak Ditanami Pohon Pisang, Bupati Sidoarjo Perintahkan Perbaikan</a> Namun begitu, dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat itu, lima saksi itu ternyata tak hadir dalam persidangan. "Aneh, di saat seharusnya hadir menjadi saksi, malah mereka tidak datang," kata Humas Kantor Master Trust Law Firm Ayudya Adisti kepada wartawan, Selasa (9/5). Kantor Master Trus Law Firm itu sendiri merupakan kantor hukum milik Natalia Rusli. Ayu melanjutkan, para saksi yang seyogyanya hadir di persidangan itu sebelumnya justru sering hadir sebagai pengunjung di persidangan. "Di persidangan-persidangan sebelumnya selalu datang duduk di belakang," jelasnya. "Namun sangat disayangkan saksi yang seharusnya dihadirkan oleh JPU tidak ada yang hadir hari ini," imbuh Ayu. Atas hal itu, ia menilai bahwa terdapat kejanggalan terkait dengan kasus yang menjerat Natalia Rusli. Pasalnya, Ayu memandang bahwa uang senilai Rp 45 juta yang diduga hasil penipuan itu nilainya kecil untuk Natalia. Belum lagi, ia mengatakan bahwa uang yang diterima oleh Kantor Master Trust Law Firm atau Natalia Rusli sebanyak Rp 45 juta itu sudah digunakan untuk operasional dan "Karena NR dan tim telah melaksanakan kewajibannya seperti yang tertuang di dalam surat kuasa," jelasnya. Dalam bentuknya, ia mengatakan bahwa pemberian kuasa tersebut berarti untuk membuat laporan polisi, melakukan pendampingan ketika korban melakukan kesaksian sebagai korban penipuan Indosurya, dan berkordinasi dengan lawyer Indosurya (Adv Junivers Girsang). Lebih jauh lagi, Ayu mengatakan bahwa Natalia Rusli sudah beritikad baik mengembalikan uang Verawati Sanjaya sebesar Rp 55 juta. "Artinya, Verawati sudah mendapatkan uang lebih dari pengembalian dana dari Natalia Rusli Rp 10 juta dari total kerugian Rp 45 juta," urainya. "Pada saat itu Verawati Sanjaya telah menandatangani surat kuasa dengan sadar dan tanpa paksaan," pungkas Ayu. Sebelumnya, Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli, menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta sejak 30 Juli 2021 lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menjelaskan, Natalia dilaporkan oleh seorang wanita bernama Verawati Sanjaya ke Polres Metro Jakarta Barat lantaran mengaku kepada Verawati kenal dengan kuasa hukum Indo Surya, Juniver Girsang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01574225/wali-kota-surabaya-sidak-ke-balai-rw-ketahuan-perbaikan-belum-dilakukan">Wali Kota Surabaya Sidak ke Balai RW, Ketahuan Perbaikan Belum Dilakukan</a> Kemudian, Natalia menjanjikan bisa mencairkan koperasi milik korban dalam bentuk uang sekira 40 persen dan 60 persen dalam aset milik Indo Surya. "Peristiwa itu terjadi pada 16 April 2020 dan NR ini belum dilakukan sumpah sebagai advokat atau pengacara sesuai surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten," kata Andri, Selasa (28/3). (*)

Natalia Rusli menjalani sidang pembuktian atas kasus penggelapan dan penipuan yang menjeratnya. lima saksi itu ternyata tak hadir dalam pers

Saksi JPU Kasus Penipuan Natalia Rusli Tak Hadir pada Persidangan di PN Jakarta Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Teddy-Minahasa-Dituntut-Hukuman-Mati-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Agenda terakhir persidangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa akan digelar hari ini, Selasa (9/5) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam persidangan kali ini, hakim akan membacakan vonis terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat itu.&nbsp; Hal itu diungkapkan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih usai Kuasa Hukum Teddy Minahasa membacakan dupliknya. &rdquo;Selanjutnya untuk pembacaan putusan persidangan sekali lagi, yang terakhir pada Selasa (9/5) pukul 09.00 WIB,&rdquo; ujar Jon Sarman Saragih dalam persidangan, Jumat (28/4). &rdquo;Terdakwa tetap berada dalam tahanan,&rdquo; tegas Jon Sarman. Dalam sidang vonis tersebut, Jon Sarman akan memutuskan hukuman terhadap Teddy Minahasa. Jaksa penuntut umum terhadap menuntut hukuman mati terhadap Teddy Minahasa. Terdakwa eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut pidana mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan kasus di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. &rdquo;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (Alm) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,&rdquo; ujar jaksa saat membacakan tuntutannya, Kamis (30/3). Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut tak ada hal yang meringankan Teddy Minahasa terkait dengan kasus yang menjeratnya soal peredaran narkotika jenis sabu-sabu.&nbsp; &rdquo;Hal-hal yang meringankan tidak ada,&rdquo; kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3).

Sidang vonis kasus narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa akan digelar hari ini, Selasa (9/5) di PN Jakbar

Sidang Vonis Teddy Minahasa Digelar Hari Ini, Nasib Hidup dan Matinya Ditentukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/JKT-1-SIDANG-TEDY-MINAHASA-SAKSI-KAPOLRES-BUKIT-TINGGI-FED-2.jpg" alt="Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yait" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yait</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Besok (28/4), Teddy Minahasa akan membacakan duplik. Teddy dituntut hukuman mati atas kasus narkoba. Dia sempat dinyatakan positif narkotika. Tapi pernyataan itu dikoreksi Polri bahwa Teddy Minahasa berstatus negatif alias bersih dari narkotika. &rdquo;Jadi, bisa dipastikan bahwa proses peradilan dijalani Teddy dalam kondisi bebas narkotika,&rdquo; tutur pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. Tapi menurut dia, ada dua sisa pertanyaan. Pertama, apakah para terdakwa lain, terutama Dody Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti, juga telah menjalani tes narkotika? Karena mereka terdakwa kasus narkoba dan agar asas kesetaraan terpenuhi, tiga terdakwa tersebut seharusnya juga diperiksa. &rdquo;Kedua, jika Dody, Syamsul, dan Linda, telah menjalani pemeriksaan narkoba, bagaimana hasilnya? Negatif atau positif? Kalau positif, sudah berapa lama mereka menyalahgunakan narkoba? Mereka tergolong pemakai biasa atau sudah tergolong pecandu?&rdquo; papar Reza yang pernah bekerja sebagai ahli pada proyek United Nations Office on Drugs and Crime itu. Sayangnya, lanjut Reza, pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini belum ditemukan jawabannya dari Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya. Dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya pun, majelis hakim serta jaksa penuntut umum tidak mencari tahu terkait positif negatifnya Dody, Syamsul, dan Linda, dari narkoba. &rdquo;Itulah satu dari sejumlah indikasi kekurangcermatan Polda Metro Jaya yang saya lihat pada kasus ini,&rdquo; ucap Reza. Hal tersebut menurut dia, sangat beda dengan kecermatan tingkat tinggi yang Mabes Polri tunjukkan dalam kasus Sambo. Dia menjelaskan, memastikan bersih tidaknya Dody, Syamsul, dan Linda, dari narkoba adalah tahap kerja yang sangat penting. Seandainya tidak terjawab, akan muncul penilaian publik bahwa Teddy dikenakan perlakuan diskriminatif dibandingkan Dody, Syamsul, dan Linda. &rdquo;BAP ketiga terdakwa tersebut juga berisiko tercemar karena memuat keterangan dari terperiksa yang boleh jadi proses berpikirnya telah teracuni zat kimia terlarang,&rdquo; terang Reza. &rdquo;Agar bisa semakin mendukung lembaga peradilan membuat putusan dengan seadil-adilnya, sekaligus menepis kesan diskriminatif, sangat dinantikan pengumuman Polda Metro Jaya tentang ada tidaknya narkotika di tubuh Dody, Syamsul, dan Linda,&rdquo; tambah Reza.

Besok (28/4), Teddy Minahasa akan membacakan duplik. Teddy dituntut hukuman mati atas kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pakar Pertanyakan Hasil Tes Narkoba Terdakwa Dody Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ernest-Cokelat-di-PN-Jakbar-Abd-Rahman-JPC.jpg" alt="Suami Nirina Zubir, Ernest Fardiyan Syarif atau akrab disapa Ernest Cokelat menghadiri sidang putusan kasus mafia tanah di PN Jakarta Barat mewakili Nirina yang tidak bisa hadir karena sedang menjalani syuting di luar negeri. Foto: Abdul Rahman/JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Suami Nirina Zubir, Ernest Fardiyan Syarif atau akrab disapa Ernest Cokelat menghadiri sidang putusan kasus mafia tanah di PN Jakarta Barat mewakili Nirina yang tidak bisa hadir karena sedang menjalani syuting di luar negeri. Foto: Abdul Rahman/JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Suami Nirina Zubir, Ernest Fardiyan Syarif atau akrab disapa Ernest Cokelat menghadiri sidang putusan kasus mafia tanah di PN Jakarta Barat mewakili Nirina yang tidak bisa hadir karena sedang menjalani syuting di luar negeri.  Sebelum sidang dimulai, Ernest menaruh harapan besar agar notaris PPAT yang membantu perpindahan aset milik mendiang mertuanya, Cut Indria Marzuki, dijatuhi hukuman penjara di atas 5 tahun.  Setelah persidangan digelar, Ernest tampak mengabadikan momen jalannya persidangan dengan menggunakan kamera handphone. Dia mendengarkan secara langsung putusan yang dibacakan majelis hakim kepada 5 orang terdakwa.  Ernest dan kakak Nirina Zubir, Fadlan, sudah cukup puas dengan vonis yang dijatuhkan kepada mantan asisten rumah tangga Cut Indria Marzuki. Keduanya dijatuhi hukuman 13 tahun dan denda masing- masing Rp 1 miliar.  Kepada tiga orang terdakwa notaris PPAT, Ernest kecewa lantaran hukuman yang dijatuhkan di bawah tiga tahun. Padahal harapan Ernest, majelis hakim menjatuhkan hukuman di atas 5 tahun untuk memberikan efek jera. "Kalau mau bikin efek jera, yang mana efek jeranya," kata Ernest kecewa usai persidangan.  Fadlan, kakak Nirina Zubir juga kecewa dengan vonis hukuman terhadap tiga terdawa notaris yang dijatuhi hukuman di bawah 3 tahun penjara. "Kami kecewa dengan putusan hakim cuma 2 tahun 8 bulan, apalagi mereka sudah 9 bulan di tahanan, kan jadi tinggal 2 tahun kurang," katanya.  Dia berharap, petinggi negeri ini bisa memberikan perhatian pada kasus ini demi adanya sikap tegas pemberantasan mafia tanah. "Kami saja yang sudah viral aktor intelektualnya cuma dihukum 2 tahun 8 bulan, apalagi banyak masyarakat kecil," keluhnya.  Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada Riri Khasmita dan Edrianto, mantan pembantu mendiang ibunda Nirina Zubir. Pasangan suami-istri tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang.  Tiga orang lainnya merupakan  notaris PPAT. Farida dan Ina Rosaina dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan. Sementara Erwin Riduan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.Mereka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang.  Nirina Zubir dan keluarga mengalami total kerugian sekitar Rp 17 miliar setelah aset milik mendiang ibunda Nirina Zubir, Cut Indria Marzuki, berpindah tangan secara ilegal dengan memalsukan dokumen ahli waris. Totalnya ada 6 aset milik ibunda Nirina Zubir. Yaitu  berupa 2  tanah kosong dan 4 tanah dan bangunan terletak di bilangan Jakarta Barat.  Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juni 2021. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/2844/VI/SPKT PMJ/. Sebulan kemudian atau 13 Juli 2021, diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.  Dalam kasus ini, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berinisial RK, E, F, IR, dan ER. Dua diantaranya pasangan suami-istri mantan asisten rumah tangga di rumah mendiang ibunda Nirina Zubir. Sementara tiga orang lainnya notaris/PPAT yang membantu mengurusi perpindahan aset. (*)  &nbsp;

Pihak Nirina Zubir Kecewa 3 Notaris Hanya Divonis di Bawah 3 Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn jakarta barat

Berita Terkini