<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Indramayu menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Dia menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana penodaan agama. Ketua Majelis Hakim PN Indramayu Yogi Dulhadi menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama. Tindakan Panji Gumilang itu telah melanggar ketentuan yang diatur pada pasal 156 a huruf a KUHP. &rdquo;Mengadili terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun,&rdquo; kata Yogi Dulhadi seperti dilansir dari Antara. Dalam persidangan, majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kendati begitu, pihaknya meminta terdakwa tetap ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. &rdquo;Kami menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan,&rdquo; tutur Yogi Dulhadi. Selain itu, kata dia, barang bukti dalam perkara tersebut berupa satu keping Compact Disc-Recordable (CD-R) berisi cuplikan video beserta dokumen lain diminta untuk dimusnahkan. &rdquo;Selanjutnya, barang bukti sebuah akun YouTube atas nama Al Zaytun Official sampai dengan barang lainnya dirampas untuk negara,&rdquo; ujar Yogi. Majelis Hakim menambahkan, setelah dijatuhi vonis, terdakwa harus membayar biaya perkara yang dibebankan sebesar Rp 5.000. Sementara itu, setelah persidangan, terdakwa Panji Gumilang enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait vonis yang ditetapkan majelis hakim PN Indramayu kepada dirinya. &rdquo;Kan sudah dengar semua, pikir-pikir saja dulu,&rdquo; ucap Panji.

PN Indramayu jatuhkan vonis satu tahun penjara kepada pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang, terdakwa tindak pidana penodaan agama

Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara Dalam Kasus Penodaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/IMG_20231108_170101-436748706.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang saat akan meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu (8/11)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang saat akan meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu (8/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Kuasa Hukum Panji Gumilang mengajukan penangguhan penahanan dan eksepsi (keberatan) terkait dakwaan dalam sidang perdana kasus dugaan tindak pidana penistaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jawa Barat, Rabu (8/11). &rdquo;Sudah dilakukan, kemudian akan dilakukan eksepsi dari kuasa hukum. Ada tadi disampaikan (penangguhan penahanan),&rdquo; kata Hendra Effendi, anggota Tim Kuasa Hukum Panji Gumilang seusai sidang seperti dilansir dari Antara. Hendra beralasan pengajuan penangguhan penahanan Panji Gumilang itu didasarkan pada sejumlah faktor. Khususnya berkenaan dengan kondisi kesehatan terdakwa. Hendra mengatakan, Panji Gumilang mengeluhkan kondisi tangannya masih merasa nyeri, sehingga perlu dilakukan perawatan. &rdquo;Pertimbangan kondisi kesehatan yang hari ini harus sudah ada pemeriksaan. Ada keluhan tangan yang patah,&rdquo; ujar Hendra Effendi. Sedangkan terkait tiga dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum terhadap Panji Gumilang, Hendra Effendi mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. &rdquo;Tadi sudah dengar semua, acaranya (sidang) pembacaan dakwaan,&rdquo; ujar Hendra Effendi. Sementara itu, Juru Bicara PN Indramayu Yanto Arianto menyampaikan, Majelis Hakim PN Indramayu memiliki kewenangan untuk menilai apakah penangguhan penahanan yang diajukan Panji Gumilang dapat dikabulkan atau tidak. Majelis hakim PN Indramayu akan musyawarah terlebih dahulu. &rdquo;Untuk penangguhan penahanan, tadi sudah disampaikan tapi itu adalah kewenangan dari majelis hakim untuk menilainya apakah itu dikabulkan atau tidak. Tentunya dimusyawarahkan majelis hakim dan disampaikan di persidangan berikutnya,&rdquo; jelas Yanto. Dia menuturkan, pada Rabu (15/11) pekan depan, PN Indramayu mengadakan kembali sidang lanjutan terhadap Panji Gumilang. &rdquo;Diagendakan oleh majelis hakim dilakukan persidangan untuk eksepsi terdakwa dan kuasa hukumnya di Rabu (15/11) pekan depan,&rdquo; ucap Yanto.

Tim Kuasa Hukum Panji Gumilang ajukan penangguhan penahanan dan eksepsi terkait dakwaan dalam sidang perdana kasus dugaan penistaan agama

Tim Kuasa Hukum Panji Gumilang Ajukan Penangguhan Penahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/IMG_20231108_120246_1-2887959771.jpg" alt="Persidangan terdakwa Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu (8/11)." width="100%">
<figcaption>Persidangan terdakwa Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu (8/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri Indramayu gelar sidang perdana terdakwa kasus dugaan tindak pidana kasus penistaan agama Panji Gumilang&nbsp;dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Rabu (8/11). &rdquo;Untuk perkara pidana Nomor 365 Pidana Khusus 2023 atas nama AS Panji Gumilang, persidangan dimulai hari ini (8/11) pukul 09.00 WIB,&rdquo; kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Indramayu Yanto Arianto&nbsp;seperti dilansir dari Antara. Dalam sidang yang&nbsp;dipimpin Ketua Majelis Hakim Yogi Dulhadi didampingi Anggota Hakim I Ria Agustin dan Anggota Hakim II Yanuarni Abdul Gaffar itu, dia menjelaskan, Ketua Tim JPU Zulfikar Tanjung membacakan tiga dakwaan terhadap Panji Gumilang. Yakni berbentuk gabungan yakni kombinasi dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsider. Yanto Arianto menuturkan, untuk dakwaan primer yang disampaikan tim JPU berkaitan dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946, mengenai menyiarkan berita bohong hingga sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat. &rdquo;Untuk subsidernya&nbsp;berkaitan dengan pasal 14 ayat (2) sama juga tentang berita bohong. Lebih subsider lagi pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan dan tidak lengkap,&rdquo; ujar Yanto. Selain itu, Yanto menyatakan, tim JPU juga mendakwa Panji Gumilang dengan UU ITE yakni pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. &rdquo;UU ini intinya adalah untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasar suku, agama, ras, antar golongan, atau SARA,&rdquo; terang Yanto Arianto. Untuk dakwaan lain, ungkap Yanto, yakni pasal 156 huruf (a) KUHP mengenai kesengajaan di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan, terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yanto menjelaskan, sidang bersifat terbuka untuk umum. Namun, pihaknya tetap membatasi jumlah pengunjung sidang karena kapasitas gedung Pengadilan Negeri Indramayu yang relatif kecil. &rdquo;Sidangnya bersifat terbuka untuk umum. Tapi karena kondisi gedung ini kecil, tapi kita batasi,&rdquo; ucap Yanto Arianto.

PN Indramayu gelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana kasus penistaan agama dengan terdakwa Panji Gumilang, Rabu (8/11)

Pengadilan Indramayu Gelar Sidang Perdana Kasus Penistaan Agama dengan Terdakwa Panji Gumilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/IMG_20231106_211445-2817078871.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang saat berada di Indramayu, Jawa Barat. Kejari" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang saat berada di Indramayu, Jawa Barat. Kejari</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu Arief Indra Kusuma menyebutkan, tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang dijadwalkan melakukan sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Rabu (8/11). &rdquo;Berdasar penetapan Ketua Majelis PN Indramayu, Rabu (8/11), mulai sidang pertama,&rdquo; kata Arief seperti dilansir dari Antara di Indramayu. Arief menjelaskan, sidang itu merupakan tindak lanjut setelah dilimpahkan tahap II perkara kasus tersebut beserta barang bukti ke kejari. Adapun agenda sidang perdana Panji Gumilang yakni pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dia memastikan, semua tahap persiapan sudah dilakukan. Sehingga, agenda sidang perdana itu diputuskan akan digelar pada Rabu (8/11), pekan ini. &rdquo;Rencananya dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU, itu terkait kasus penistaan agama,&rdquo; ujar Arief Indra. Dia mengimbau selama sidang itu dilaksanakan, masyarakat dan semua pihak di Indramayu bersama-sama menjaga kondusivitas serta ketertiban. Sehingga proses tersebut berjalan baik. Sedangkan terkait penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Arief belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Sebab, sampai saat ini pihaknya masih menunggu proses penyidikan perkara tersebut. &rdquo;Untuk TPPU, saya mohon maaf karena masih ranah penyidikan jadi kami belum bisa memberikan informasi,&rdquo; terang Arief Indra. Dia menuturkan, hal terpenting yang saat ini mesti dilakukan adalah menunggu proses tersebut selesai. &rdquo;Jadi nanti sama-sama mendukung dan mendoakan supaya proses penyidikan berjalan lancar,&rdquo; tutur Arief Indra. Sebelumnya, Panji Gumilang telah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama dan tengah ditahan Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat, sejak 30 Oktober. Kejari Indramayu menitipkan Panji Gumilang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu dengan status sebagai tahanan Jaksa.

Kejari Indramayu sebutkan, tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang dijadwal sidang di PN Indramayu, Rabu (8/11)

Kejari Indramayu Sebut Sidang Perdana Panji Gumilang Digelar pada Rabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220512_180715.jpg" alt="JPU saat membacakan tuntutan saat sidang terhadap terdakwa Anggota DPRD Indramayu Fraksi Demokrat Taryadi di PN Indramayu, Kamis (12/5). Antara" width="100%">
<figcaption>JPU saat membacakan tuntutan saat sidang terhadap terdakwa Anggota DPRD Indramayu Fraksi Demokrat Taryadi di PN Indramayu, Kamis (12/5). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Demokrat Taryadi hukuman 12 tahun penjara. Terdakwa dituntut atas kasus bentrokan berdarah di lahan tebu yang mengakibatkan dua orang tewas di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Kamis (12/5).  ”Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Taryadi Bin Dawud selama 12 tahun, dikurangi masa tahanan yang sedang dijalani,” kata Tim JPU saat membacakan tuntutan kasus bentrokan berdarah di PN Indramayu.  Pada Kamis (12/5), sidang kasus bentrokan berdarah yang mengakibatkan dua petani penggarap lahan tebu milik PG Jatitujuh tewas dengan agenda pembacaan tuntutan.  Sidang lanjutan perkara pidana dilakukan secara virtual dengan Nomor Perkara No.30/ Pid.B / 2022 / PN.Idm dengan terdakwa Taryadi yang merupakan anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Indramayu.  JPU menuntut Taryadi dengan sangkaan pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, pasal 170 ayat (3) KUHPidana, pasal 160 KUHPidana, dan pasal 107 huruf a jo UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.  Sidang dipimpin Hakim Ketua Yogi Dulhadi, dengan hakim anggota I Ade Satriawan dan hakim anggota II Ade Yusuf.  Dalam sidang tersebut juga dihadiri simpatisan dari terdakwa Taryadi sebanyak 18 orang dan 32 orang lainnya juga menyaksikan sidang. Sidang kasus bentrokan berdarah yang mengakibatkan dua petani tebu tewas itu selalu dipadati para pendukung, baik dari yang pro maupun kontra.

JPU Tuntut Anggota DPRD Indramayu 12 Tahun Penjara Kasus Bentrokan

PN Indramayu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PN Indramayu

Berita Terkini

Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara Dalam Kasus Penodaan Agama

Tim Kuasa Hukum Panji Gumilang Ajukan Penangguhan Penahanan

Pengadilan Indramayu Gelar Sidang Perdana Kasus Penistaan Agama dengan Terdakwa Panji Gumilang

Kejari Indramayu Sebut Sidang Perdana Panji Gumilang Digelar pada Rabu

JPU Tuntut Anggota DPRD Indramayu 12 Tahun Penjara Kasus Bentrokan

Download Aplikasi JawaPos.com