<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/7841d75d-b1fe-4834-9ad8-f2812e496684-1-4254794352.jpg" alt="KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk dua pimpinan PN Depok. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa sengketa tersebut melibatkan lahan di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sengketa terjadi antara warga dengan PT Karabha Digdaya (KD), sebuah badan usaha yang berada di bawah lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). &ldquo;Pengadilan Negeri Depok mengabulkan gugatan PT KD dalam perkara sengketa lahan melawan masyarakat,&rdquo; kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam. Asep menjelaskan, perkara sengketa lahan ini telah bergulir sejak 2023 dan menempuh proses hukum hingga tingkat kasasi. Putusan kasasi tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang memenangkan PT KD. Berdasarkan putusan tersebut, PT KD kemudian mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan pada Januari 2025. Namun, permohonan eksekusi itu tidak segera ditindaklanjuti meski telah diajukan beberapa kali. Di sisi lain, pihak warga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Februari 2025. Dalam proses tersebut, Ketua PN Depok I Wayan Eka dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan diduga meminta Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, untuk menjadi perantara komunikasi dengan pihak PT KD. Seluruh komunikasi dilakukan melalui satu pintu dengan imbalan sejumlah uang. &ldquo;Yohansyah diminta menyampaikan permintaan fee sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT KD untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi,&rdquo; ungkap Asep. Permintaan tersebut kemudian disampaikan Yohansyah kepada Head Corporate Legal PT KD, Berliana Tri Kusuma, dalam pertemuan di sebuah restoran di Depok. Pertemuan itu membahas waktu pelaksanaan eksekusi sekaligus permintaan imbalan agar proses dipercepat. Selanjutnya, Berliana melaporkan permintaan tersebut kepada Direktur Utama PT KD, Trisnadi Yulrisman. Dari hasil pembahasan internal, PT KD menyetujui pembayaran sebesar Rp 850 juta, yang kemudian disepakati oleh Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. Setelah kesepakatan tercapai, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang dijadwalkan pada 14 Januari 2026. Eksekusi tersebut kemudian dilaksanakan oleh Yohansyah selaku juru sita. Selain itu, sebagai bentuk ucapan terima kasih, Berliana juga diduga memberikan uang sebesar Rp 20 juta kepada Yohansyah. Adapun, kelima tersangka dalam kasus ini di antaranya, I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah selaku jurusita PN Depok, Trisnadi selaku Direktur Utama PT KD, serta Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD. Kelimanya langsung ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Terhadap kelima tersangka tersebut, KPK menjerat Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1)&nbsp;UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang&nbsp;KUHP juncto&nbsp;UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan&nbsp;UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

KPK ungkap suap pimpinan PN Depok patok fee Rp 1 miliar untuk percepat eksekusi lahan. 5 tersangka langsung ditahan dan kasusnya berjalan.

KPK: Pimpinan PN Depok Minta Pelicin Rp 1 Miliar untuk Percepatan Eksekusi Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/4e3b041c-6262-437c-b760-54fb14f21058-1601431219.jpg" alt="Barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di PN Depok. (KPK/Antara)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di PN Depok. (KPK/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa lahan. Selain itu, KPK juga menjerat tiga orang lainnya dalam perkara ini. Tiga tersangka lainnya yakni Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, juru sita PN Depok Yohansyah Maruanaya, serta Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2). &rdquo;Berdasar kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam. Asep menjelaskan, I Wayan Eka Mariarta bersama Bambang Setyawan dan Yohansyah Maruanaya diduga menerima suap sebesar Rp 850 juta dari Trisnadi Yulrisman dan Berliana Tri Kusuma terkait penanganan eksekusi lahan. Kasus ini bermula pada 2023, ketika PN Depok mengabulkan gugatan PT Karabha Digdaya terkait sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi dengan masyarakat di Kecamatan Tapos, Depok. Putusan tersebut kemudian diperkuat di tingkat banding dan kasasi. Pada Januari 2025, berdasar putusan tersebut, PT Karabha Digdaya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok karena lahan akan segera dimanfaatkan. Namun hingga Februari 2025, eksekusi belum juga dilaksanakan meskipun permohonan telah diajukan beberapa kali. Di sisi lain, masyarakat yang bersengketa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Dalam kondisi tersebut, Wayan Eka dan Bambang Setyawan meminta Yohansyah Maruanaya bertindak sebagai perantara atau satu pintu untuk menjembatani kepentingan PT Karabha Digdaya dengan PN Depok. Melalui Yohansyah, Wayan Eka dan Bambang diduga meminta fee sebesar Rp 1 miliar kepada PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Kusuma. Permintaan tersebut kemudian disampaikan Berliana kepada Trisnadi Yulrisman. Pihak PT Karabha Digdaya sempat menyatakan keberatan hingga akhirnya disepakati nilai suap sebesar Rp 850 juta. Setelah eksekusi lahan dilakukan pada 14 Januari 2026, Berliana memberikan uang sebesar Rp 20 juta kepada Yohansyah. Selanjutnya, pada Kamis (5/2), Berliana kembali menyerahkan uang Rp 850 juta yang berasal dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo. Tim penindakan KPK kemudian menangkap Yohansyah, Berliana, dan sejumlah pihak lainnya pada hari yang sama. KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 850 juta serta sejumlah barang bukti elektronik. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPK memperoleh data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan Bambang Setyawan diduga menerima penerimaan lain berupa gratifikasi senilai Rp 2,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari setoran penukaran valuta asing dari PT MDMV selama periode 2025&ndash;2026. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, KPK langsung menjebloskan para tersangka ke tahanan. Mereka akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama sejak 6-25 Februari 2025. &rdquo;Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,&rdquo; ucap Asep. Atas perbuatannya, I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, Yohansyah, Trisnadi, dan Berliana disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan Bambang Setyawam disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok serta Dirut PT Karabha tersangka kasus suap sengketa lahan. Penetapan setelah OTT di Depok Jabar

KPK Resmi Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok serta Dirut PT Karabha Digdaya sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/20118259-c1ae-4782-b741-64f55f7cb58f-4236550936.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Esekusi KPK Asep Guntur Rahayu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Penindakan dan Esekusi KPK Asep Guntur Rahayu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Jeratan tersangka menyasar Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyanto, serta Direktur Utama (Dirut) PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman. KPK juga menjerat juru sita PN Depok Yohansyah Maruanaya dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, operasi senyap yang menyasar Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta turut diamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 850 juta. Uang ratusan juga itu diperuntukan upaya memuluskan sengketa lahan PT Karabha Digdaya. &rdquo;Tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel berwarna hitam senilai Rp 850 juta dari Yohansyah Maruanay serta barang bukti elektronik,&rdquo; kata Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam. KPK menyebut, barang bukti berupa uang tunai ratusan juta itu dilakukan untuk mengelabui praktik tindak pidana korupsi. Sebab, uang itu disimpan secara tunai di dalam ransel. &rdquo;Jadi, ini ada tren berbeda ya, beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung ya, kemarin ditaruh di kardus, yang ini di dalam tas ransel,&rdquo; tegas Asep Guntur Rahayu. Dugaan suap itu dilakukan setelah PN Depok mengabulkan gugatan PT Karabha Digdaya terkait sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi dengan masyarakat di Kecamatan Tapos, Depok, pada 2023. Putusan tersebut kemudian diperkuat di tingkat banding dan kasasi. Pada Januari 2025, berdasar putusan tersebut, PT Karabha Digdaya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok karena lahan akan segera dimanfaatkan. Namun hingga Februari 2025, eksekusi belum juga dilaksanakan meskipun permohonan telah diajukan beberapa kali. Di sisi lain, masyarakat yang bersengketa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Dalam kondisi tersebut, Wayan Eka dan Bambang Setyawan meminta Yohansyah Maruanaya bertindak sebagai perantara atau satu pintu untuk menjembatani kepentingan PT Karabha Digdaya dengan PN Depok. Melalui Yohansyah, Wayan Eka dan Bambang diduga meminta fee sebesar Rp 1 miliar kepada PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Kusuma. Permintaan tersebut kemudian disampaikan Berliana kepada Trisnadi Yulrisman. Pihak PT Karabha Digdaya sempat menyatakan keberatan hingga akhirnya disepakati nilai suap sebesar Rp 850 juta. Setelah eksekusi lahan dilakukan pada 14 Januari 2026, Berliana memberikan uang sebesar Rp20 juta kepada Yohansyah. Selanjutnya, pada Kamis (5/2), Berliana kembali menyerahkan uang Rp 850 juta yang berasal dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPK memperoleh data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan Bambang Setyawan diduga menerima penerimaan lain berupa gratifikasi senilai Rp 2,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari setoran penukaran valuta asing dari PT MDMV selama periode 2025&ndash;2026. Atas perbuatannya, I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, Yohansyah, Trisnadi, dan Berliana, disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan Bambang Setyawam disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

KPK tetapkan Ketua PN Depok tersangka suap sengketa lahan. Barang bukti Rp 850 juta diamankan terkait kasus korupsi di PN Depok, Jawa Barat

Jerat Ketua PN Depok sebagai Tersangka, KPK Amankan Barang Bukti Rp 850 Juta Terkait Dugaan Suap Sengketa Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-1JPG-200636168.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar pejabat di lingkungan peradilan, yakni Pengadilan Negeri (PN) Depok. KPK mengamankan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan (BS), dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam. Penangkapan Wakil Ketua PN Depok tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam penanganan perkara sengketa lahan yang tengah bergulir di wilayah Depok. Selain Bambang Setyawan, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi tersebut. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tim KPK memergoki adanya transaksi atau penyerahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH). &ldquo;Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Ada delivery, ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,&rdquo; kata Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis malam. Asep mengungkapkan, dugaan suap tersebut berkaitan dengan upaya pengurusan perkara sengketa lahan. Pihak swasta yang terlibat diduga memberikan sejumlah uang kepada Wakil Ketua PN Depok untuk memengaruhi proses penanganan perkara. &ldquo;Rincinya akan disampaikan besok, tetapi secara garis besar terkait sengketa lahan dan melibatkan Saudara BS,&rdquo; jelasnya. Terkait barang bukti, KPK mengamankan uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.&nbsp;&ldquo;Apa yang disampaikan, ratusan juta, kira-kira seperti itu,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyatakan, pihak yang diamankan merupakan unsur aparat penegak hukum. Penyidik juga telah menyita uang tunai sebagai barang bukti.&nbsp;&ldquo;Ada ratusan juta rupiah,&rdquo; ucap Fitroh melalui pesan singkat. Sesuai ketentuan Undang-Undang, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah akan mengumumkannya secara resmi dalam konferensi pers. &nbsp;

KPK OTT Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan terkait dugaan suap sengketa lahan di Depok. Simak pengamanan uang tunai dan proses hukumnya.

KPK OTT Hakim Sekaligus Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, Diduga Terima Suap Sengketa Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-061734-2306684569.jpg" alt="Sidang putusan TPA Liar Limo di PN Depok. (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan TPA Liar Limo di PN Depok. (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok menjatuhkan vonis pidana terhadap Jayadi, terdakwa dalam kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) liar di wilayah Kecamatan Limo, Kota Depok. Dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (2/6), Jayadi divonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 3 miliar. Ketua majelis hakim Ultry Meilizaini menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan melakukan perusakan lingkungan hidup. &rdquo;Menyatakan terdakwa Jayadi bin Rojali tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan,&rdquo; tegas Ultry saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama PN Depok. Vonis tersebut juga disertai ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, digantikan dengan kurungan selama tiga bulan. Hakim turut menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan dari total masa pidana yang dijatuhkan. &rdquo;Kemudian menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sebelumnya dari penangkapan,&rdquo; imbuh Ultry Meilizaini. Namun, vonis ini mendapat respons keberatan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Jaksa Putri, yang menangani perkara ini mempertanyakan status terdakwa yang sebelumnya tahanan kota. Menurut hakim, terdakwa akan tetap menjalani tahanan kota hingga 9 Juni. Tuntutan jaksa sebelumnya adalah pidana enam tahun penjara serta denda yang lebih besar, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup parah dan berlangsung dalam waktu lama. Kuasa hukum terdakwa Jayadi juga menyatakan akan melakukan banding terhadap putusan itu.

PN Depok jatuhkan vonis pidana lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 3 miliar terhadap terdakwa kasus TPA liar di Kota Depok

Pengelola TPA Liar di Limo Kota Depok Divonis 5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/raffi-ahmad.jpg" alt="Instagram raffinagita1717" width="100%">
<figcaption>Instagram raffinagita1717</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang dugaan pelanggaran protokol kesehatan dengan tergugat Raffi Ahmad memasuki tahap mediasi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2). Sidang sebelumnya sempat ditunda lantaran penggugat maupun tergugat tidak hadir.  Dalam sidang dengan agenda mediasi dilanjutkan hari ini (17/2) kendati Raffi Ahmad tidak bisa hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Proses mediasi dipandu hakim mediator Raymond Wahyudi.  ”Minggu lalu mediator sudah menyarankan agar para principal yaitu Raffi dan saya hadir ke persidangan, karena peraturan Mahkamah Agung harus seperti itu. Walaupun ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, tetap bisa diwakili kuasa hukum,” ungkap David Tobing selaku penggugat kepada JawaPos.com, Rabu (17/2).  Sidang mediasi dilanjutkan meski Raffi Ahmad tidak hadir karena ada alasan yang masuk akal. Suami Nagita Slavina itu menyatakan tidak bisa hadir secara langsung lantaran terikat dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal.  ”Tadi Raffi tidak hadir dengan alasan terikat kerja dengan pihak ketiga,  dia harus menjalankan pekerjaan. Alasan kuasa hukumnya seperti itu,” tutur David Tobing.  Dia menyatakan, proses mediasi belum menemui kesepakatan damai. Hakim mediator meminta proses perdamaian dilanjutkan di luar pengadilan dan diberi waktu selama dua minggu ke depan.  David Tobing bersikukuh agar proses perdamaian dapat menemui titik temu, harus ada permintaan maaf dari Raffi Ahmad karena telah melanggar prokes. Apalagi ayah satu anak itu teribat sebagai influencer vaksin yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.  ”Saya berharap walaupun tuntutan saya tidak bisa dipenuhi semua, paling tidak dia menyampaikan permohonan maaf. Memang itu tujuan saya. Nanti formulanya bisa dibicarakan lebih lanjut,” tutur David Tobing.  Seperti diketahui, David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok terhadap Raffi Ahmad, gugatan teregistrasi dengan nomor PN DPK-012021GV1. Gugatan tersebut buntut dari Raffi menghadiri sebuah acara dan dinilai tidak memperhatikan protokol kesehatan usai menerima vaksin perdana bersama Presiden Jokowi pada Rabu, 13 Januari 2021.  Raffi diduga melakukan perbuatan melawan hukum melanggar beberapa aturan sekaligus terkait protokol kesehatan. Yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  David Tobing dalam gugatannya meminta Raffi Ahmad meminta maaf di 7 media televisi dan 7 surat kabar. David juga menuntut Raffi Ahmad minta maaf melalui akun media sosial pribadinya, Instagram dan Facebook.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ilZvg9IxpC8

Mediasi, Penggugat Ungkap Syarat Perdamaian dengan Raffi Ahmad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/raffi-pesta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perkara Raffi Ahmad yang kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Rabu (3/2) masuk dalam tahapan mediasi. Ketua Majelis Hakim, Eko Julianto mengatakan, berkas keduanya lengkap dan perkara akan dilanjutkan dalam tahapan mediasi.  “Waktu mediasi yaitu 30 hari kerja. Kalau dirasa waktu tersebut kurang atau tidak cukup, bisa diperpanjang lagi sesuai kesepakatan bersama,” terang Eko saat persidangan berlangsung seperti dikutip Radar Depok (Jawa Pos Group), Rabu (3/2).  Namun, ditegaskannya, mediasi harus berlangsung dalam ruang mediasi PN Kota Depok. Sidang kali ini, pihak penggugat yakni David Tobing tidak menghadiri persidangan, hanya diwakili tim kuasa hukumnya.  Begitu juga pula tergugat Raffi Ahmad yang kehadirannya diwakili kuasa hukum, yaitu Jonathan Tampubolon. Namun sayang, kuasa hukum Raffi tidak bersedia memberi komentar terkait sidang yang digelar hari ini.  Diberitakan sebelumnya, sidang perdana artis tanah air Raffi Ahmad ditunda Ketua Majelis, Rabu (27/01). Penundaan dikarenakan, pihak tergugat yang diwakili kuasa hukum tidak menyertakan surat kuasa secara resmi.  Ketua Majelis Sidang, Eko Julianto menerangkan bahwa sidang akan kembali digelar pada tanggal 3 Februari 2021. Hal ini sudah disepakati kedua pihak, baik penggugat maupun tergugat.  “Kuasa hukum dari tergugat hanya mendapat kuasa secara lisan, tapi tidak ada suara kuasa secara resmi sehingga diberikan kesempatan pada sidang selanjutnya untuk dipenuhi segala berkasnya,” ungkap Eko saat jalannya sidang, Rabu (27/01)  Sementara, Kuasa Hukum Raffi Ahmad, Jonathan Tampubolon dari Kantor Hukum Juan Felix Tampubolon dan Rekan, meminta kepada majelis hakim agar kiranya diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan resmi, untuk kelancaran sidang. “Kami mohon izin diberi kesempatan melengkapi surat kuasa,” kata Jonathan saat jalannya sidang.  Hal tersebut mendapat tanggapan dari penggugat David Tobing bersama tim kuasa hukumnya, menyampaikan bahwa kuasa yang diberikan secara lisan tidak dapat melanjutkan jalannya sidang. Sehingga pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk menunda sidang.  “Saya mohon, tidak perlu di cek identitas kuasa karena ini kuasa lisan. Untuk menghindari ke depannya ada kuasa yg menggantikan lagi. Hanya mau menanyakan kalau menurut kami tergugat dan kuasa tidak hadir,” kata David di hadapan majelis sidang dan tergugat.  Diketahui Raffi Ahmad digugat oleh David Tobing ke PN Depok. David menilai Raffi melanggar sejumlah aturan terkait protokol kesehatan di ruang publik. Laporan tersebut bernomor 13/Pdt G/2021/PN Dpk, pada Jumat 15 Januari lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Sidang Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad Masuk Tahap Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/raffi-ahmad-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus gugatan perdata yang dilakukan David Tobing terhadap Raffi Ahmad kini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Sidang perdana digelar hari ini namun sidang terpaksa ditunda oleh majelis hakim karena Raffi tidak hadir, dan ada yang mengaku sebagai kuasa hukum namun tidak dapat memperlihatkan surat kuasa. ’’Ada lawyer tadi ngaku kuasa hukum tapi tidak bisa menunjukkan kuasa. Jadi tetap dianggap tidak hadir sehingga dipanggil untuk kedua kali,’’ kata David Tobing kepada JawaPos.com Rabu (27/1). Dia menilai Raffi Ahmad tidak serius berperkara di pengadilan. Itu karena dia tidak memberikan surat kuasa kepada pengacaranya. Menurut pihak penggugat, surat kuasa padahal sangat mudah dibuat. ’’Dia tidak hadir bisa dimengerti karena dia sedang menerima vaksin kedua. Tapi ketika ada pihak yang mengaku sebagai pengacara datang tanpa memabwa surat kuasa, kan terlihat tidak serius. Apa susahnya sih surat kuasa, kan gitu. Sama-sama di tinggal Indonesia, di Jabodetabek,’’ tuturnya. Sidang selanjutnya sidang gugatan perdata dengan tergugat Raffi Ahmad akan dilaksanakan pada Rabu, 3 Februari mendatang. David Tobing berharap Raffi Ahmad bisa datang ke pengadilan supaya bisa mengetahui kasus yang dihdapinya secara langsung. ’’Kita sih berharap demikian (Raffi hadir), namanya prinsiple yang terlibat langsung dalam sebuah perkara,’’ ucap lelaki yang juga berprofesi sebagai advokat itu. Seperti diketahui, advokat David Tobing melayangkan gugatan perdata kepada artis Raffi Ahmad ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Hal ini buntut dari Raffi menghadiri sebuah acara dan dinilai tidak memperhatikan protokol kesehatan usai menerima vaksin perdana bersama Presiden Jokowi pada Rabu (13/1). Gugatan ini teregistrasi dengan nomor PN DPK-012021GV1. Raffi Ahmad digugat secara perdata dianggap melakukan tindakan melawan hukum. Pria asal Bandung itu dianggap melanggar aturan protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=6txYq3GbY5Q

Kasusnya Disidangkan, Penggugat Menilai Raffi Ahmad Tidak Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/catherine-wilson.jpg" alt="Instagram Cathrinewilson" width="100%">
<figcaption>Instagram Cathrinewilson</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus narkoba yang menjerat aktris Catherine Wilson sudah mencapai garis puncaknya.  Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat pada hari ini Senin (25/1), dalam putusannya menyatakan bahwa perempuan yang akrab disapa Keket itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum.  Hakim pun menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara kepada Catherine. Hal ini berbeda dengan tuntutan Jaksa yang menginginkan Keket dijatuhi rehabilitasi selama 8 bulan.  ’’Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu Catherine binti Peter Wilson dan terdakwa dua, Jumadi alias Jum, dengan pidana masing-masing tujuh bulan penjara,’’ ujar hakim saat membacakan keputusan di PN Depok Jawa Barat.  Dalam amar putusan tersebut, dinyatakan masa hukuman Catherina Wilson dikurangi selama menjalani masa tahanan sejak penangkapan hingga ia menghuni rutan Cilodong Depok Jawa Barat sampai saat ini. ’’Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan,’’ kata hakim lebih lanjut.  Catherine Wilson sendiri tidak dapat hadir ke persidangan secara langsung mengingat sidang dilaksanakan secara virtual karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Namun atas vonis hakin tersebut Keket menyatakan menerima."Saya terima yang Mulia," ucap Keket.  Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Masih ada waktu beberapa waktu ke depan bagi Jaksa untuk memikirkan apakah akan menerima atau keberatan atas vonis hakim.  Catherine Wilson diketahui ditangkap polisi di rumahnya yang terletak Kawasan Pangkalan Jati Cinere, Depok, pada 17 Juli 2020 lalu. Sejak awal ditangkap hingga hari ini, Keket sudah menjalani masa penahanan sekitar 6 bulan.  Verno Wahono, pengacara Catherine Wilson mengatakan kliennya kemungkinan akan bebas pada Februari 2021 mendatang apabila pihak Jaksa tidak mengajukan banding. ’’Bahwa diputusnya kan tujuh bulan dipotong selama masa tahanan. Berarti Catherine sudah menjalani hukuman 6 bulan 13 hari, berati tinggal sedikit lagi bisa pulang dari Rutan. Harusnya Februari sudah bisa pulang, tapi kita akan konsultasikan dengan pihak rutan,’’ kata Verna Wahono ditemui usai persidangan.  Namun, apabila Jaksa mengajukan banding, vonis majelis hakim tingkat pertama tidak akan memiliki kekuatan hukum tetap sampai adanya putusan di tingkat banding. Namun apabila tidak ada banding, maka vonis ini akan memikiki kekuatan hukum tetap. ’’Ada waktu kewenangan 7 hari untu melakukan banding. Kalau misalnya sekiranya dari JPU sendiri 7 hari ke depan melakukan banding, ya berarti ada memori banding yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi,’’ tuturnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hmBVc5tScQ0

Catherine Wilson Divonis 7 Bulan Penjara, Jaksa masih Pikir-Pikir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah korban penipuan biro perjalanan umrah First Travel (FT) masih memiliki harapan untuk mendapatkan haknya. Hari ini (25/11) Pengadilan Negeri (PN) Depok diagendakan menggelar sidang vonis gugatan perdata korban FT. Jika hakim mengabulkan, 3.200 jamaah bisa mendapatkan uang pengembalian Rp 49 miliar.  Gugatan perdata tersebut memang tidak mewakili seluruh korban FT yang lebih dari 63 ribu jamaah. Dengan total kerugian diperkirakan lebih dari Rp 900 miliar.  Jamaah penggugat perdata itu tergabung dalam kelompok Persatuan Agen dan Jamaah Korban (Pajak) FT. Mereka melayangkan gugatan perdata dengan tuntutan nominal Rp 49 miliar pada 4 Maret 2019.  Juru Bicara Pajak FT Olivia Febriyana menyebutkan kelompok atau elemen masyarakat yang menjadi korban FT. Ada First Travel cabang Kebon Jeruk, agen, unsur jamaah, dan lainnya. ”Ada lima kelompok korban yang menggugat perdata. Jadi, semua lini (penggugat, Red) berkepentingan,” ucapnya kemarin (24/11).  Setiap personal dari penggugat perdata itu, kata Olivia, memiliki kerugian berbeda-beda. Ada yang sempat menyetorkan uang Rp 20 juta ke FT karena ikut paket yang tinggi. Ada juga yang baru menyetor Rp 5 juta sebagai uang muka. Sementara itu, kelompok cabang dan agen sejatinya bukan jamaah. Namun, mereka ikut menanggung kerugian atas kasus tersebut.  Saat masih beroperasi dulu, banyak jamaah yang mendaftar sekaligus menyetor uangnya lewat agen atau kantor cabang. Olivia menjelaskan, pada dokumen perusahaan, kantor cabang berhak mengajukan gugatan jika kantor pusat melakukan wanprestasi.  Mewakili jamaah penggugat, Olivia berharap hakim memberikan putusan yang terbaik. Yakni mengabulkan gugatan perdata senilai Rp 49 miliar. Dia pun heran dengan putusan dalam perkara pidana yang menjadi kontroversi. Yakni, aset FT disita dan dilelang, lalu uangnya masuk kas negara.  Olivia berharap hakim tidak terpengaruh kehebohan berita soal aset FT. Dia optimistis gugatan akan dikabulkan. Sebab, kejaksaan selaku pihak yang berstatus turut tergugat dalam persidangan juga menyampaikan bahwa aset FT dikembalikan ke jamaah korban penipuan. Namun, jika gugatan ditolak, jamaah akan menyiapkan langkah lebih lanjut.  Sebagaimana diberitakan, dalam kasus pidana penipuan FT, sudah muncul putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Isinya, antara lain, menetapkan aset FT dilelang dan hasilnya masuk kas negara.

Hari Ini Gugatan Perdata First Travel Diputus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn depok

Berita Terkini