<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/Tangkapan-Layar-2026-02-24-pukul-061433-2896236315.png" alt="Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kepulauan Riau menggelar sidang pembelaan enam terdakwa kasus tindak pidana pembawa narkoba hampir 2 ton menggunakan kapal Sea Dragon, Senin (23/2). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kepulauan Riau menggelar sidang pembelaan enam terdakwa kasus tindak pidana pembawa narkoba hampir 2 ton menggunakan kapal Sea Dragon, Senin (23/2). (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fandi Ramadhan, satu dari 3 Anak Buah Kapal (ABK) yang dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan bahwa dirinya tak tahu menahu perihal adanya transaski pemindahan narkotika seberat hampir 20 ton yang dilakukan di Kapal Sea Dragon yang ditumpanginya, saat berlayar di Phuket. Dalam nota pembelaannya (Pleidoi), Fandi menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu dengan muatan yang dipindahkan di tengah laut bukan di pelabuhan.&nbsp; Fandi juga mengungkap latar belakangnya dari keluar miskin, anak seorang nelayan yang ingin mengubah kehidupan keluarganya yang miskin dengan kuliah pelayaran dengan harapan bisa bekerja di kapal mencari uang yang halal. Namun nahas, kini dia malah terancam hukuman mati. "Tanggal 14 Mei 2025 adalah petaka bagi keluarga saya. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia saya malah menjadi petaka. Saya naik kapal Sea Dragon berlayar menuju Phuket terjadi pemindahan barang dari kapal lain," kata Fandi, dikutip dari Antara, Selasa (24/2). Pemuda 25 tahun itu menyebut tidak memiliki wewenang dan kuas serta kekuatan untuk bertanya kepada kapten, mengapa terjadi pemindahan barang di laut, apa isi muatan. "Bila hal itu menjadi pertanyaan jaksa hingga saya harus dituntut mati. Maka berikan waktu saya menjelaskannya," urainya. Dalam sidang lanjutan itu, selain Fandi, tiga ABK lainnya, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir juga turut membacakan pembelaan. Sementara nota pembelaan dua terdakwa dari warga negara Thailand, Teerapong Lekpradube dan Weerepat Phongwan dibacakan penasihat hukum kedua WNA. Keduanya menyampaikan argumentasinya bahwa&nbsp;mereka tidak memenuhi unsur kesalahan (mens rea) dan tidak memiliki pengusahaan maupun niat untuk memiliki dan menguasai narkotika tersebut. Penasihat hukum menegaskan, kedua terdakwa tidak mengetahui bahwa isi 67 kardus tersebut adalah narkotika, bukan pemilik&nbsp;narkotika. Bungkus teh china dianggap terdakwa bukan narkotika, kemudian posisi terdakwa hanya sebagai ABK. Pada terdakwa meminta pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman seadil-adilnya. Setelah pleidoi dibacakan, majelis hakim menunda persidangan dan dilanjutkan para Rabu (25/2) dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU. Diberitakan, Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kepulauan Riau menggelar sidang pembelaan enam terdakwa kasus tindak pidana pembawa narkoba hampir 2 ton menggunakan kapal Sea Dragon, Senin. Juru bicara PN Batam Vabienes Stuart Wattimena mengatakan, majelis hakim mendengarkan pembelaan para terdakwa yang dibacakan secara bergantian untuk keenamnya. "Ya hari ini enam terdakwa melakukan pleidoi atau pembelaan melalui penasihat hukum terdakwa tersendiri, sidang dimulai pukul 15.30 WIB, sempat diskor buka puasa dilanjutkan pukul 19.30 WIB, sampai dengan 20.47 WIB," kata Wattimena. Dia menyebut, sidang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Tiwik dan dua hakim anggota Douglas R.P. Napitupulu serta Randi Jastian Afandi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017223770/ikut-bela-abk-fandi-ramadhan-pengacara-kondang-hotman-paris-bantu-penyusunan-pledoi">Ikut Bela ABK Fandi Ramadhan, Pengacara Kondang Hotman Paris Bantu Penyusunan Pledoi</a> Wattimena menjelaskan, pembelaan disampaikan setelah sebelumnya jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap enam terdakwa dengan tuntutan pidana mati Kamis, (5/2). "Setelah pembelaan, sidang selanjutnya adalah tanggapan dari JPU atas pleidoi terdakwa (replik dan duplik). Setelah itu baru dari penegak hukum menanggapi JPU, setelah itu baru memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menunda untuk menyusun putusan, dalam hal ini majelis bermusyawarah," kata Wattimena. &nbsp; &nbsp;

Dalam nota pembelaannya (Pleidoi), Fandi menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu dengan muatan yang dipindahkan di tengah laut

Bacakan Pleidoi Usai Dituntut Hukuman Mati, Fandi Ramadhan: Saya Tak Tahu Menahu Pemindahan Narkotika 20 Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_1704-4132120027.jpg" alt="Petugas KPLP Kementerian Perhubungan mengawasi keberadaan Kapal MT Amran 114 di perairan Batu Ampar, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPLP Kementerian Perhubungan mengawasi keberadaan Kapal MT Amran 114 di perairan Batu Ampar, Kota Batam. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) mengagendakan pembacaan putusan banding atas perkara gugatan perdata kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang diajukan Kejaksaan Negeri Batam pada 25 Juli 2025. Humas PT Kejari Bagus Irawan mengatakan, PT Kepri telah menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara sejak gugatan banding diterima dari PN Batam. &rdquo;Setelah pengajuan banding diterima, langsung dibentuk majelis hakim yang memeriksa perkara, setelahnya Hakim PT Kepri akan memutus perkara pada 25 Juli,&rdquo; kata Bagus seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, majelis hakim yang memeriksa banding putusan perdata kapal itu diketuai Ahmad Salihin yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Kepri didampingi dua hakim anggota, yakni Igantius Eko Purwanto dan Dahli. Majelis hakim PT Kepri sedang bersidang dengan memeriksa berkas-berkas memori banding dan kontra banding yang diajukan dari pihak penasihat hukum. Setelah dipelajari, majelis hakim akan bermusyawarah sebelum menjatuhkan vonis dan membacakan putusannya. &rdquo;Hakim pengadilan tinggi itu tidak memeriksa saksi-saksi, yang kami periksa adalah berkas-bekas memori banding, kontra banding, itu yang dipelajari,&rdquo; ujar Bagus Irawan. &rdquo;Nanti, mereka (majelis hakim) musyawarah, setelah itu baru menjatuhkan dan membacakan putusannya,&rdquo; lanjut dia. Bagus menambahkan, sidang banding ini merupakan perkara perdata yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Btm yang dalam putusannya mengabulkan bahwa kapal supertanker MT Arman 114 beserta awak kapal, surat-surat dan muatannya adalah betul milik pemilik kapal, yakni Ocean Mark Shipping Inc. &rdquo;Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa kapal beserta muatannya adalah milik penggugat,&rdquo; ujar Bagus Irawan. Dalam putusan perdata itu, Hakim Pengadilan Negeri Batam juga menyatakan bahwa putusan perkara pidana MT Arman 114 yang menyatakan nakhoda kapal sebagai terdakwa dan kapal dirampas untuk negara, bahwa frasa tersebut tidak mempunyai daya berlaku. Artinya kapal tersebut harus diserahkan dari pihak Kejaksaan selaku penasihat hukum negara kepada pemilik kapal yakni Ocean Mark Shipping Inc. &rdquo;Atas putusan yang diputus Pengadilan Negeri Batam itu kan, Kejaksaan Negeri Batam itu mengatakan banding dan banding sudah diterima Pengadilan Tinggi Kepri pada 4 Juni,&rdquo; ungkap Bagus Irawan. Sengketa atas kapal bermuatan ligt crude oil sebanyak 166,975.36 metrik ton itu terjadi sejak kasus pembuangan limbah pada Juli 2023. Lalu masuk persidangan dan diputus pada Juli 2024. Sementara itu gugatan perdata bergulir sejak Agustus 2024.

PT Kepri agendakan pembacaan putusan banding gugatan perdata kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang diajukan kejari Batam

PT Kepri Putuskan Perkara Kapal Supertanker Iran MT Arman pada 25 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/IMG_20250604_173412_982-2387660376.jpg" alt="Kompol Satria Nanda mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/6). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kompol Satria Nanda mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/6). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau memvonis Kompol Satria Nanda pidana penjara seumur hidup atas perkara pemufakatan jahat menjual narkotika golongan satu bukan tanaman (sabu-sabu) seberat lebih dari 5 gram secara berkelanjutan. &rdquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Tiwik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (4/6), seperti dilansir dari Antara. Dalam putusannya hakim menyatakan Satria Nanda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan 1 atau bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram secara berlanjut. Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. &rdquo;Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan,&rdquo; kata Tiwik. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Kompol Satria Nanda pidana hukuman mati. Dalam putusannya, majelis hakim melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa, yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya, menyangkal perbuatan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. &rdquo;Terdakwa merupakan anggota Polri dengan jabatan Kasatresnarkoba Polresta Barelang. Sebagai penegak hukum dengan jabatannya harusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika,&rdquo; ucap Tiwik. Namun terdakwa, lanjut hakim, justru membiarkan terjadinya perbuatan pidana bersama anak buah dengan memanfaatkan jabatan. Sehingga kontradiksi dengan jabatan yang tidak mencerminkan seorang aparat penegak hukum yang baik yang melindungi masyarakat. &rdquo;Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi Polri, perbuatannya sebagai Kasatresnarkoba tidak sesuai dengan perintah presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkoba,&rdquo; ungkap Tiwik. Atas putusan majelis hakim tersebut, pengacara Satria Nanda menyatakan bermusyawarah dengan kliennya dan menyatakan banding. Sementara jaksa penuntut umum dengan tegas menyatakan banding karena putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan. &rdquo;Terima kasih majelis hakim, kami sudah mendengarkan putusan majelis dan pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan terdakwa sudah bersalah oleh karena dalam tuntutan pidana mati maka kami langsung mengajukan banding,&rdquo; kata jaksa Ali Naek. Sementara itu, pemerhati kepolisian Poengky Indarti menyambut baik putusan majelis hakim PN Batam yang diharapkan dapat memunculkan efek jera. &rdquo;Saya menyambut baik, karena putusan tersebut sangat tegas dan diharapkan dapat memunculkan efek jera,&rdquo; kata Poengky. Mantan Komisioner Kompolnas itu menyebut, hakim memvonis pidana seumur hidup Kompol Satria Nanda karena terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU). kejahatan yang dilakukan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang beserta anggotanya masuk kategori sangat jahat dan mencoreng nama baik institusi Polri. &rdquo;Karena SN (Satria Nanda) dan kawan-kawan selaku penegak hukum kasus narkoba justru melakukan kejahatan dengan menggunakan narkoba yang seharusnya dibasmi,&rdquo; ujar Poengky Indarti. Poengky mengatakan, sudah selayaknya Satria Nanda beserta teman-temannya mendapat vonis seumur hidup. Dan memberikan efek jera kepada para terdakwa serta kepada seluruh anggota Polri agar tidak mencoba-coba bermain dengan narkoba. &rdquo;Narkoba adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary), menjadi musuh bersama karena dampaknya yang sangat dahsyat merusak bangsa,&rdquo; tandas Poengky Indarti. Poengky berharap Polri, khususnya Polda Kepri yang berbatasan dengan negara-negara lain, di mana sangat rentan dengan masuknya narkoba, perlu memperkuat seluruh anggota agar dapat secara tegas dan efektif memberantas narkoba. Pimpinan Polri harus tegas langsung memproses jika ada anggota yang berani coba-coba menyalahgunakan kewenangannya dengan menjadi backing atau bandar narkoba. &rdquo;Pengawasan atasan langsung harus dilakukan dengan baik agar tidak ada anggota yang coba-coba bermain dengan narkoba,&rdquo; kata Poengky Indarti. Poengky juga berharap kasus Kompol Satria Nanda menjadi yang terakhir, agar jangan ada lagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan wewenang terkait narkoba. Dia juga mengingatkan penyidik perlu memiskinkan Kompol Satria Nanda dan rekan-rekan dengan melanjutkan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Majelis Hakim PN Batam memvonis Kompol Satria Nanda penjara seumur hidup atas perkara pemufakatan jahat menjual narkotika (sabu-sabu)

Hakim Pengadilan Batam Vonis Kompol Satria Nanda Pidana Seumur Hidup, Pemerhati Kepolisian Sebut Beri Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/IMG_20231107_105607_466-1409909012.jpg" alt="Penjelasan praperadilan kasus Rempang oleh Wakil Kepala Pengadilan Negeri Batam Bambang Trikoro di kantor PN Batam, Selasa (7/11)." width="100%">
<figcaption>Penjelasan praperadilan kasus Rempang oleh Wakil Kepala Pengadilan Negeri Batam Bambang Trikoro di kantor PN Batam, Selasa (7/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Batam memastikan hasil dari permohonan praperadilan kasus Rempang pada Senin (6/11), belum menentukan putusan akhir penetapan tersangka pada pokok perkara. Wakil Kepala PN Batam Bambang Trikoro menjelaskan, praperadilan itu sama sekali tidak membahas pokok perkara yang diajukan pemohon dan termohon. &rdquo;Jadi pra itu sah atau tidaknya seseorang itu dijadikan tersangka. Namanya aja pra, jadi tidak masuk sampai ke pokok perkara,&rdquo; ujar Bambang Trikoro seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau. Dia menyebutkan, yang menjadi catatan terhadap apa yang telah disampaikan pada saat praperadilan adalah penilaian kepada penyidik. Apakah yang mereka sampaikan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. &rdquo;Jadi kemarin itu untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Apakah tindakan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan itu dinilai kemarin,&rdquo; ujar Bambang Trikoro. Jadi, kata dia, masyarakat jangan berasumsi bahwa praperadilan itu menentukan putusan akhir pada perkara pokok. Sebab, pihak-pihak yang dijadikan tersangka, maupun dari pihak penyidik, nanti mereka punya kewajiban untuk membuktikan di pengadilan yang dikomunikasikan dengan kejaksaan. &rdquo;Karena penuntutan itu dilakukan kejaksaan, kalau pengadilan kan independen, tidak ada unsur lain masuk ke sana. Jadi pihak penyidik nanti menyangkakan seseorang itu bisa dijadikan tersangka, dibuktikan di pengadilan, begitu juga sebaliknya. Jadi siapapun yang disangkakan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, itu mempunyai hak untuk melakukan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu bisa dilakukan di persidangan dan itu terbuka, tidak ada intervensi apapun di sana,&rdquo; papar Bambang Trikoro. Dia menambahkan, untuk praperadilan itu bisa dilakukan dua kali, apabila perkara yang diajukan berbeda dengan perkara praperadilan sebelumnya. &rdquo;Kalau masih dipermasalahkan perkara penetapan tersangkanya tidak bisa. Kalau objek perkaranya sama, sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau misalnya ada yang lain dari itu, masih bisa,&rdquo; jelas Bambang Trikoro.

PN Batam pastikan hasil praperadilan kasus Rempang pada Senin (6/11), belum menentukan putusan akhir penetapan tersangka pada pokok perkara

PN Batam Pastikan Hasil Praperadilan Kasus Rempang Bukan Putusan Akhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/IMG_20231106_165052_391-765830336.jpg" alt="Hakim Tunggal Yudith Wirawan dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Batam yang diajukan tim advokasi nasional untuk Rempang." width="100%">
<figcaption>Hakim Tunggal Yudith Wirawan dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Batam yang diajukan tim advokasi nasional untuk Rempang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri Batam menolak permohonan praperadilan tim advokasi nasional untuk Rempang. Yakni perihal penetapan 30 orang tersangka pihak kepolisian atas kasus kericuhan di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam pada 11 September. Hakim Tunggal Yudith Wirawan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Batam mengatakan, penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian selaku termohon, hingga menetapkan 30 orang tersangka dalam 25 perkara, sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. &rdquo;Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Menolak praperadilan untuk seluruhnya,&rdquo; ujar Yudith seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau, Senin (6/11). Jalannya persidangan dibagi menjadi tiga ruang sidang. Masing-masing ruangan dipimpin hakim tunggal dengan kasus yang sama serta menolak permohonan yang sama. Yakni Hakim Yudith Wirawan, Hakim Eddy Sameaputty, dan Hakim Sapri Tarigan. Hakim Yudith menjelaskan, alasan penolakan permohonan praperadilan yang diajukan tim advokasi nasional untuk Rempang tersebut salah satunya alat bukti yang didapat kepolisian pada kericuhan 11 September tersebut, menurutnya sah, karena memperlihatkan tindak pidana. Selain itu, bukti-bukti yang dimiliki pihak kepolisian dalam menjerat 30 orang tersangka tersebut dinilai sangat kuat dan meyakinkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, salah satu tim advokasi nasional untuk Rempang Mangara Sijabat mengatakan, menghormati keputusan hakim dalam putusan tersebut. Namun, ke depannya, pihaknya akan terus memberikan pengawalan terhadap proses peradilan. &rdquo;Kami akan terus mengawal proses peradilan, sampai akhir nanti ditetapkannya klien kami apakah benar mereka tindakan pidana apa tidak,&rdquo; tutur Mangara Sijabat.

PN Batam tolak permohonan praperadilan tim advokasi nasional untuk Rempang perihal penetapan 30 orang tersangka atas kasus kericuhan

PN Batam Tolak Permohonan Praperadilan Tersangka Kericuhan Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/IMG_20231106_150524_588-3138994030.jpg" alt="Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto menyapa keluarga tersangka di luar ruang persidangan Pengadilan Negeri Batam, Senin (6/11)." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto menyapa keluarga tersangka di luar ruang persidangan Pengadilan Negeri Batam, Senin (6/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) menurunkan 90 personel untuk mengamankan sidang putusan 30 orang tersangka kericuhan Rempang, di Pengadilan Negeri Batam pada Senin (6/11). &rdquo;Ada 90 personel yang diturunkan. Mereka di sini hanya mengamankan saja,&rdquo; ujar Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau, Senin (6/11). Dia menjelaskan, pihaknya sengaja menurunkan personel sebanyak itu untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan, apabila puluhan keluarga para tersangka dan warga Rempang yang hadir pada saat putusan pengadilan, tidak setuju dengan keputusan hakim. &rdquo;Kami mengantisipasi saja, karena ini menjadi isu nasional. Terus kami tadi mendapat laporan dari tim intelijen, bahwa banyak dari keluarga tersangka yang ikut menyaksikan persidangan ini. Jadi kami tidak mau kecolongan, dalam arti maksudnya takut ada kerusuhan dan sebagainya,&rdquo; ujar Nugroho Tri Nuryanto. Selain alasan tersebut kata dia, tempat persidangan yang tidak mencukupi bila semua keluarga dan warga masuk ke sana. Sebab, kalau semuanya masuk dan situasi menjadi tidak terkendali, akan membahayakan. &rdquo;Di dalam tempat duduknya kan tidak mencukupi, kami mempersilakan hanya keluarga tersangka dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) saja yang masuk,&rdquo; tutur Nugroho Tri Nuryanto. Namun dia memastikan, yang tidak dapat masuk tetap bisa menunggu di luar persidangan dan harus tetap menjaga situasi yang aman. &rdquo;Kalau di luar saja tidak apa-apa, yang penting mereka menjaga situasi aman. Mari kita sama menghormati apapun keputusan hakim dalam sidang ini,&rdquo; ujar Nugroho Tri Nuryanto.

Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) turunkan 90 personel amankan sidang putusan 30 orang tersangka kericuhan Rempang, di PN Batam

Polisi Turunkan 90 Personel Jaga Sidang Putusan Kericuhan Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/IMG-20231106-WA0000_image_repair_1699231285174-1708495792.jpg" alt="Jenazah hakim Pengadilan Negeri Batam Nanang Herjunanto di RS Bhayangkara Polda Kepri." width="100%">
<figcaption>Jenazah hakim Pengadilan Negeri Batam Nanang Herjunanto di RS Bhayangkara Polda Kepri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Batam membenarkan bahwa salah satu hakim yang bertugas di sana, ditemukan meninggal dunia di salah satu hotel di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu (5/11) malam. &rdquo;Benar informasinya. Beliau memang tinggal sehari-hari di hotel (tinggal lama), karena beliau tinggal sendiri di Batam,&rdquo; ujar Humas PN Batam Eddy Sameaputty seperti dilansir dari Antara di Batam, Senin (6/11). Hakim Pengadilan Negeri Batam yang diketahui bernama Nanang Herjunanto tersebut kata Eddy, sebelum tinggal di hotel. Dia pernah mengontrak rumah di sekitar Batam Center bersama keluarga. Namun karena hendak pindah untuk promosi jabatan, keluarga Nanang terlebih dahulu kembali ke kampungnya di Jogjakarta. &rdquo;Beliau ini tinggal menunggu saat untuk promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai bulan depan,&rdquo; terang Eddy Sameaputty. Untuk penyebab kematiannya, Eddy mengaku, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan pihak kepolisian. &rdquo;Saat ini, jenazah Nanang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri. Kami masih menunggu hasil otopsi dari pihak kepolisian, baru nanti bisa disampaikan penyebab kematiannya,&rdquo; kata terang Eddy Sameaputty.

Seorang hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam ditemukan meninggal dunia di salah satu hotel di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu (5/11)

Seorang Hakim PN Batam Ditemukan Meninggal di Hotel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejaksaan-minta-pn-batam-perhatikan-pagar-pembatas-ruang-tahanan_m_.jpg" alt="Petugas di PN Batam ketika mengamankan Mastam di ruang tahanan." width="100%">
<figcaption>Petugas di PN Batam ketika mengamankan Mastam di ruang tahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden nyaris kaburnya seorang terdakwa kasus narkoba dari ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (7/1), mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. PN Batam diminta membenahi pengamanan. Kepala Seksi Peninda Umum (Kasipidum) Kejari Batam, Filpan Fajar D Laia, meminta PN Batam melakukan perbaikan pagar pembatas agar lebih tinggi lagi. Hal ini diharapkan mendapat respon cepat dari PN sehingga kemungkinan hal serupa terulang kembali semakin kecil. Filpan mengatakan, persoalan tahanan yang berupaya melarikan diri di PN Batam ini bukan yang pertama dan diharapkan bisa menjadi perhatian bersama. "Ini kejadian kedua, dan kita minta pagar ditinggikan agar tidak terjadi lagi," kata Filpan di PN Batam, Batam Centre, Batam. Filpan menyampaikan, pihaknya sempat menemui langsung terdakwa yang memang merupakan tahanan Kejari Batam. Dari pengakuan terdakwa ia nekat melakukan aksinya karena kasusnya cukup berat. Saat itu, lanjut Filpan, terdakwa bernama Mastam alias Ikbal bin Samsudin tidak banyak berkomentar, karena aksinya berhasil digagalkan oleh petugas. Mastam adalah terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat dua kilogram. Ia dikenai dakwaan dengan pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Atas proses yang langsung bisa dikendalikan ini, Filpan juga bersyukur karena petugas berhasil mengantisipasi kejadian rencana kaburnya tahanan ini. Namun ia tetap meminta pihak PN untuk lebih memperhatikan kejadian ini, agar nantinya tidak terulang lagi.

Kejaksaan Minta PN Batam Perhatikan Pagar Pembatas Ruang Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-meninggal-tahanan-pn-batam-sempat-3-kali-diobati-klinik-rutan_m_.jpg" alt="Jenazah Jony ketika disemayamkan di rumah duka warga Tionghoa di Baloi, Batam." width="100%">
<figcaption>Jenazah Jony ketika disemayamkan di rumah duka warga Tionghoa di Baloi, Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahanan Pengadilan Negeri (PN) Batam yang meninggal di RSUD Embung Fatimah, Batam, Selasa (25/12) lalu diketahui memiliki riwayat penyakit disentri. Hal itu disampaikan Kepala Sub Seksi Pelayanan Rutan Batam, Trian Pratikta, ketika dihubungi, Rabu (26/12). Trian mengatakan, sebelum meninggal, tahanan bernama Jony Bin Tju Tjiau Bun, 26, telah mendapat penanganan dari petugas medis di Klinik Rutan Batam. Dari situ diketahui bahwa Jony memiliki penyakit disentri. "Paginya dia mengeluh sakit, kita bawa berobat di klinik sampai tiga kali," kata Trian menjelaskan. Karena kondisi anak dari pasangan Eng Ngo dan Tju Tjiau Bun ini tidak kunjung reda, lanjut Trian, pihaknya langsung menghubungi keluarga korban, yakni istri Jony. Kondisinya yang semakin memburuk ketika itu, akhirnya petugas memutuskan membawa Jony ke rumah sakit. Meskipun demikian, nyawa Jony tetap tidak tertolong dan dinyatakan meninggal oleh pihak RSUD Embung Fatimah pada Selasa (25/12) sekitar pukul 16.38 WIB. "Dari keterangan itu, korban meninggal di rumah sakit," kata Trian lagi. Saat ini, jenazah Jony sudah disemayamkan di rumah duka warga Tionghoa di Baloi, Batam Centre, Batam. Sebelumnya Jenazah Jony sudah menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu (26/12) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Sementara itu, Kepala Rutan Batam, Robinson Parangin Angin mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal untuk memastikan Jony mendapatkan penanganan. Hal itu terlihat dari intensitas berobat yang dijalani Jony di Rutan ini. Hingga akhirnya Jony dilarikan di rumah sakit dan meninggal.

Sebelum Meninggal, Tahanan PN Batam Sempat 3 Kali Diobati Klinik Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituntut-hukuman-mati-terdakwa-sabu-16-ton-merasa-tertipu_m_.jpg" alt="Empat WNA asal Cina terdakwa kasus penyelundupan 1,6 ton sabu dituntut hukuman mati." width="100%">
<figcaption>Empat WNA asal Cina terdakwa kasus penyelundupan 1,6 ton sabu dituntut hukuman mati.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat warga negara asing (WNA) asal Cina terdakwa kasus penyelundupan 1,6 ton sabu dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Batam Centre, Batam pada Selasa (30/10) sore ini, JPU menilai para terdakwa terbukti melanggar pasal 114 Ayat (3) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas tuntutan tersebut, satu diantara empat terdakwa yakni Tan Mai, 69, tidak terima dan melancarkan kata-kata menuduh sistem hukum Indonesia dalam Bahasa China. Ia yang diarahkan meninggalkan ruang Sidang Utama PN Batam, terus berbicara mengulang kata-kata tersebut. Meskipun diarahkan untuk tidak bersikap demikian, Tan Mai terus mengucapkan kata-kata yang setelah diterjemahkan berarti 'polisi membuat bukti palsu, orang Indonesia mencelakai/menipu orang Tiongkok' hingga akhirnya ia berlalu dari ruang sidang. Aksi emosional Tan Mai ini, mengubah suasana ruang sidang yang semula tenang menjadi riuh walaupun hanya dirinya yang bersuara keras. Sementara tiga terdakwa lain, Tan Hui, 63; Tan Yi, 33 dan Liu Yin Hua, 63; terlihat lebih memilih diam dan kebanyakan mengisyaratkan anggukan kepala tanda memahami tuntutan yang diberikan JPU. Daru TS, Ketua tim JPU menjelaskan bahwa, apa yang didakwakan kepada keempat terdakwa sudah terbukti secara sah. Dimana perbuatan para terdakwa yang menjadi perantara hadirnya kejahatan narkotika di Indonesia dapat mengancam generasi Indonesia. Demikian juga dengan sikap para terdakwa yang selama dalam persidangan cenderung berbelit-belit. "Supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar keempat terdakwa bersalah," kata Daru ketika ditemui seusai persidangan. Sementara itu, kuasa hukum keempat terdakwa, Aditia S menjelaskan, tuntutan hukuman mati kepada kliennya sepatutnya tidak diberikan. Selain mereka memang mengaku adalah korban, dengan segala yang telah disampaikan di persidangan, keempat terdakwa juga menolak bukti-bukti yang dihadirkan oleh JPU. "Mereka tidak mengetahui adanya sabu di kapal itu, petugas saja membutuhkan alat untuk mengetahuinya, jadi mereka tidak tahu apa-apa," kata Aditia. Ia juga menjelaskan bahwa, seandainya rekaman jejak perjalanan mereka selama ini bisa dihadirkan, tentu itu bisa meringankan. Namun hal tersebut tidak bisa dihadirkan. Seperti diberitakan sebelumnya, keempat ABK Kapal KM 61870 asal Taiwan pembawa puluhan karung sabu-sabu yang diamankan di perairan Pulau Maria, Kecamatan Belakangpadang, Batam. Bersama kapal ini ditemukan 1,6 ton sabu yang dibungkus dalam karung. Terakhir, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra, didampingi Yona Lamerosa Ketaren dan Redite Ika Septina sebagai hakim anggota ini kemudian dilanjutkan dua minggu ke depan. Dengan agenda sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan.

Dituntut Hukuman Mati, Terdakwa Sabu 1,6 Ton Merasa Tertipu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn batam

Berita Terkini