<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/f3350982-a128-406b-8826-28fc389ead27-2932999955.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan di Kota Bandung. (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan di Kota Bandung. (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rumah tangga eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya diterpa isu perceraian. Bahkan, Pengadilan Agama (PA) Bandung pun turut membenarkan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Atalia terhadap Ridwan Kamil. Panitera PA Bandung Dede Supriadi, mengungkapkan bahwa perkara gugatan cerai itu telah resmi terdaftar. Kini prosesnya sendiri memasuki tahap awal persidangan. Hingga saat ini, pernikahan keduanya terhitung selama 29 tahun. Perjalanan cinta antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sejatinya termasuk pada kisah penuh inspirasi dan keindahan. Berikut kisah pertemuan antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratya! Pada awalnya, pertemuan mereka tampak tak terduga dan terjadi di Bandung pada 1994. Pertemuan ini menjadi awal hubungan sepasang kekasih ini. Saat itu, Ridwan Kamil masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dirinya tampak menaruh hati pada sosok Atalia. Sayangnya, perjalanan tak berlangsung mulus. Pria yang akrab disapa RK ini harus bersaing ketat dengan berbagai kalangan seperti anggota TNI, polisi, dan orang-orang berpangkat tinggi yang turut tertarik dengan Atalia. Namun, Ridwan Kamil tampak cerdik, dirinya tak memilih langsung bersaing, melainkan mendekati sang ibunda Atalia dengan menjalin hubungan yang baik. Lantaran sering berbincang dan berbagi cerita di dapur, RK berhasil merebut hati keluarga Atalia. Cara ini terbukti efektif untuk menaklukkan hati Atalia. Setelah berpacaran kurang lebih dua tahun, keduanya pun menikah pada 7 Desember 1996. Saat itu, RK berusia 25 tahun dan Atalia berusia 23 tahun. Pernikahan keduanya hingga tahun ini berlangsung 29 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Keduanya bernama Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) dan Camillia Laetitia Azzahra (Zara).&nbsp;&nbsp; Setelah menemukan Atalia, RK merasa dirinya telah menemukan cinta sejatinya. Keduanya pun saling melengkapi satu sama lain. Ridwan tampak sebagai sosok ambisius dan pekerja keras. Atalia sendiri memiliki karakter yang lembut tapi tetap tegas. Setelahnya, Atalia turut mengikuti jejak suami dengan berkiprah di dunia politik. Pada Oktober 2024, dirinya dilantik sebagai anggota DPR RI dan memiliki tugas di Komisi 8 yang membidangi keagamaan, sosial, kebencanaan, perempuan, dan anak.&nbsp; Walau Ridwan Kamil tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, hubungan keduanya tetap solid dan penuh dukungan satu sama lain. Mereka kerap tampil bersama dalam beragam momen, mulai dari agenda formal hingga aktivitas sosial. Kekompakan yang terjaga itu menjadikan mereka panutan banyak orang, terlebih karena kebersamaan mereka sering dibagikan melalui media sosial. Selain itu, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dikenal menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Di tengah padatnya aktivitas, keduanya berupaya menyisihkan waktu untuk anak-anak. Ketika sang putri, Zara, memilih melanjutkan studi ke Inggris, mereka hadir dengan dukungan sepenuhnya, menemani dan menguatkan di setiap proses yang dijalani. &nbsp; &nbsp;

Rumah tangga eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya diterpa isu perceraian. Hal ini usai Atalia melayangkan gugatan cerai

Diterpa Isu Perceraian, Begini Kisah Cinta Ridwan Kamil dan Atalia Praratya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/IMG_20250604_170221-3828204528.jpg" alt="Ilustrasi PN Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PN Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengukuhkan hasil tes DNA Pusdokkes Polri sebagai fakta hukum mutlak. Pengadilan menolak seluruh gugatan Lisa Mariana Presley terhadap Ridwan Kamil dalam sengketa perdata. Dalam putusan perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN.Bandung, Majelis Hakim PN Bandung menilai dalil gugatan penggugat Lisa Mariana tidak memiliki landasan. Sebab, bertentangan dengan fakta saintifik yang telah diuji otoritas berwenang. Kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butarbutar menyatakan, putusan yang dipublikasikan secara daring per Senin (8/12), memberikan kepastian hukum di tengah simpang siur informasi yang beredar sejak April 2025. &rdquo;Putusan ini sejalan dengan fakta hukum yang terungkap sejak awal, termasuk hasil tes DNA yang secara ilmiah menyatakan bahwa CA bukan anak biologis Ridwan Kamil. Dengan demikian, dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan ini memang tidak terbukti,&rdquo; ujar Muslim seperti dilansir dari Antara. Dasar penolakan hakim, kata dia, merujuk pada hasil pemeriksaan Biro Laboratorium Pusdokkes Polri yang diumumkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 20 Agustus 2025. Hasil uji genetik tersebut secara tegas menyatakan tidak ada kecocokan DNA antara Ridwan Kamil dengan anak berinisial CA, yang selama ini menjadi klaim utama penggugat. Menurut Muslim, fakta persidangan ini memperkuat proses penyidikan di ranah pidana. Lisa kini telah berstatus tersangka dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada pemeriksaan saksi ahli, bukti elektronik, serta hasil tes DNA yang kini telah divalidasi putusan pengadilan perdata. Menanggapi putusan tersebut, Ridwan Kamil menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku dan memilih untuk tidak berpolemik di ruang publik. &rdquo;Ridwan Kamil selalu kooperatif dan menghormati mekanisme hukum. Hari ini menjadi momentum yang memberikan kejelasan dan menegaskan kembali pentingnya menyelesaikan masalah melalui jalur hukum,&rdquo; tandas Muslim. Muslim menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum di Bareskrim Polri yang masih berjalan. Putusan perdata ini dinilai menjadi kunci pembuka untuk penyelesaian perkara secara menyeluruh. &rdquo;Putusan PN Bandung hari ini menjadi titik penting dalam rangkaian panjang perkara yang telah berlangsung sejak April 2025, sekaligus mengukuhkan kembali hasil pemeriksaan ilmiah yang telah disampaikan aparat penegak hukum,&rdquo; tutur Muslim.

PN Bandung menolak seluruh gugatan Lisa Mariana Presley terhadap Ridwan Kamil dan mengukuhkan hasil tes DNA Pusdokkes Polri

PN Bandung Tolak Gugatan Lisa Mariana Kukuhkan Hasil Tes DNA Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/70485-3709343003.jpg" alt="PN Bandung memvonis Priguna Anugerah 11 tahun penjara pada kasus kekerasan seksual di RSHS, Bandung, Rabu (5/11). (Ilham Nugraha/Antara)" width="100%">
<figcaption>PN Bandung memvonis Priguna Anugerah 11 tahun penjara pada kasus kekerasan seksual di RSHS, Bandung, Rabu (5/11). (Ilham Nugraha/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Priguna Anugerah, terdakwa kasus kekerasan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hakim Ketua Lingga Setiawan dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Priguna Anugerah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap tiga orang korban. &rdquo;Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan,&rdquo; ujar Lingga Setiawan seperti dilansir dari Antara. Majelis hakim juga menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 6 huruf c juncto pasal 15 ayat (1) huruf b, e, dan j juncto pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Priguna juga dihukum membayar restitusi senilai Rp 137.879.000 sebagai ganti rugi kepada tiga korban. Vonis restitusi dibebankan sesuai dengan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setelah vonis tersebut, Priguna dan jaksa penuntut umum (JPU) diberi kesempatan majelis hakim selama tujuh hari untuk mempertimbangkan putusan itu. Kedua pihak pun sepakat untuk pikir-pikir atas vonis tersebut. Sebelumnya, JPU Kejati Jawa Barat menuntut terdakwa dokter Priguna Anugrah Pratama, yang merupakan dokter residen anestesi dari PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dengan pidana penjara selama 12 tahun. Priguna Anugerah Pratama telah ditahan pihak kepolisian sejak 23 Maret 2025 setelah dilaporkan keluarga korban kekerasan seksual berinisial FH. Korban mengaku menjadi korban kekerasan seksual saat menjaga ayahnya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Majelis hakim PN Bandung memvonis 11 tahun penjara kepada Priguna Anugerah, terdakwa kasus kekerasan seksual di RSHS Bandung

Terdakwa Kasus Kekerasan Seksual di RSHS Bandung Divonis 11 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/IMG_9208-937204400.jpg" alt="Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar di Pengadilan Negeri Bandung. (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar di Pengadilan Negeri Bandung. (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar menegaskan tidak akan menempuh jalur damai dengan selebgram Lisa Mariana dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang saat ini bergulir di pengadilan. &rdquo;Pak RK lebih memilih melanjutkan karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan LM itu sudah luar biasa, sehingga harus ada efek jera yang harus diberikan oleh pihak pengadilan nanti. Biar lah pengadilan nanti yang memutuskan seperti apa,&rdquo; kata Muslim seperti dilansir dari Antara di PN Bandung. Sebelumnya, Bareskrim Polri berencana memediasi kedua belah pihak sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution (ADR). Mediasi dijadwalkan pada Selasa (23/9). Muslim memastikan agenda mediasi tersebut hanya akan dihadiri tim kuasa hukum, mengingat Ridwan Kamil tidak dapat hadir karena alasan pekerjaan. &rdquo;Besok (23/9), itu memang ada undangan mediasi dari pihak Bareskrim. Tentu kami dari pihak pengacara akan hadir mewakili Pak RK,&rdquo; ujar Muslim. Kendati demikian, dia menegaskan kliennya tetap memilih melanjutkan proses hukum hingga tuntas. &rdquo;Pak RK sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan sekali lagi kami sampaikan, beliau lebih memilih melanjutkan proses ini sampai dengan selesai,&rdquo; ungkap Muslim. Menurut dia, kliennya menolak berdamai karena pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Lisa Mariana telah merugikan karir dan nama baik Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas tuduhan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik pada 11 April 2025. Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Polri dan tercatat dengan Nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan tidak akan menempuh jalur damai dengan Lisa Mariana dalam perkara dugaan pencemaran nama baik

Ridwan Kamil Tolak Damai dengan Lisa Mariana, Pengacara Ungkap Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/IMG_20250723_220636-1132675754.jpg" alt="Gedung Pengadilan Negeri Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Pengadilan Negeri Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutuskan menerima permohonan intervensi yang diajukan Revelino Tuwasey sebagai pemohon intervensi dalam perkara perdata antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Keputusan ini dibacakan majelis hakim dalam sidang putusan sela di PN Bandung, Rabu (23/7), di mana majelis menilai pemohon intervensi memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek perkara. Sehingga dinyatakan layak untuk menjadi pihak dalam persidangan. Dalam pertimbangan hukum, majelis menyebut telah ditemukan indikasi relevansi faktual dari pihak intervensi terhadap identitas anak yang menjadi pokok perkara. Bukti-bukti seperti komunikasi pribadi, pengiriman informasi seputar kelahiran, serta pernyataan resmi dari pihak pemohon disebut memiliki bobot untuk mendukung legal standing. Kuasa hukum pihak tergugat (Ridwan Kamil), Muslim Jaya Butarbutar, selepas persidangan, menyebut putusan ini mengindikasikan bahwa terdapat dimensi hubungan hukum tambahan yang patut dipertimbangkan lebih lanjut oleh pengadilan. Menurut dia, diterimanya intervensi ini, merupakan bentuk kehati-hatian majelis hakim dalam memastikan proses berjalan proporsional dan berkeadilan. &rdquo;Langkah ini menunjukkan bahwa pengadilan membuka ruang bagi klarifikasi menyeluruh terhadap semua pihak yang mengklaim memiliki hubungan langsung dengan perkara,&rdquo; kata Muslim. Dia menyampaikan bahwa proses hukum akan terus dikawal oleh pihaknya dengan mengedepankan asas kehati-hatian, serta mengingatkan agar publik dan media tidak terjebak pada simpulan prematur yang belum diputus secara sah oleh pengadilan. &rdquo;Kami mengapresiasi keberanian majelis hakim dalam memberi ruang untuk fakta yang lebih komprehensif. Ini menjadi bagian dari prinsip keadilan perdata yang inklusif,&rdquo; ucap Muslim. Perkara perdata Lisa Mariana dan Ridwan Kamil ini teregister dengan Nomor 184/Pdt/2025/PN.Bdg dengan pokok gugatan yang diajukan Lisa sebagai penggugat adalah menuntut pengakuan hak identitas anak pada Ridwan Kamil dengan mengacu pada putusan MK Nomor 46 terkait hak identitas anak.

PN Bandung terima permohonan intervensi Revelino Tuwasey sebagai pemohon intervensi dalam perkara perdata antara Lisa Mariana-Ridwan Kamil

Pengadilan Terima Permohonan Revelino pada Perkara Lisa Mariana-Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/3f1bc953-1ea0-4fb1-b256-c9b57e13e90b-2323905530.jpg" alt="Kuasa hukum Revelino, Fikri Wijaya (kiri) usai sidang di PN Bandung, Selasa (1/7). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Revelino, Fikri Wijaya (kiri) usai sidang di PN Bandung, Selasa (1/7). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim kuasa hukum Revelino mengajukan permohonan intervensi dalam perkara perdata Nomor 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung. Tim meminta majelis hakim menolak gugatan yang diajukan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil. Permohonan intervensi tersebut didasarkan pada klaim bahwa Revelino adalah ayah biologis dari anak berinisial CA, yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan tersebut. &rdquo;Kami hanya ingin membuktikan kebenaran. Kami tidak mengajukan tuntutan ganti rugi atau hal lain. Kami hanya meminta agar gugatan yang diajukan LM terhadap Ridwan Kamil ditolak karena secara fakta dan hukum, gugatan itu tidak berdasar. Revelino adalah ayah biologis anak tersebut,&rdquo; ujar Fikri Wijaya selaku kuasa hukum Revelino seperti dilansir dari Antara. Fikri menyebut, kliennya memiliki hubungan langsung dengan Lisa Mariana sebelum nama Ridwan Kamil dikaitkan dalam perkara tersebut. Kliennya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan keterkaitan biologis. Dia juga mengungkapkan bahwa Revelino berencana mengajukan permohonan perlindungan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyusul terbatasnya akses komunikasi dengan anak yang diduga merupakan buah hati dari hubungan tersebut. &rdquo;Klien kami, Revelino, telah memiliki relasi dengan LM dan telah menerima pengakuan langsung dari LM bahwa anak dalam kandungannya adalah hasil dari hubungan mereka,&rdquo; kata Fikri Wijaya. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, mengatakan bahwa kehadiran Revelino justru memperjelas bahwa kliennya bukan ayah biologis dari anak Lisa Mariana. &rdquo;Kami menyambut baik inisiatif intervensi ini karena turut menguatkan fakta bahwa klaim yang dibangun terhadap klien kami tidak berdasar,&rdquo; ujar Muslim. Dia menegaskan, selebgram Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil sebelum bertemu dengan kliennya berdasar perhitungan medis serta keterangan dari pihak penggugat sendiri. &rdquo;Itu jelas dari segi ilmu kedokteran pun juga bahwa tidak terbukti, tidak nyambung gitu. Jelas itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua, dia selalu teriak-teriak, anaknya Pak RK, anaknya Pak RK,&rdquo; tandas Muslim. Muslim menjelaskan, dalam keterangannya, Lisa mengaku baru bertemu dengan Ridwan Kamil pada Juni 2021. Hal ini menjadi dasar yang menunjukkan ketidaksesuaian antara waktu pembuahan dengan waktu pertemuan.

Tim kuasa hukum Revelino ajukan permohonan intervensi minta majelis hakim PN Bandung menolak gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil

Kuasa Hukum Minta Hakim Tolak Gugatan Lisa Mariana Terhadap Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/IMG_9199-4179742896.jpg" alt="Kuasa hukum Lisa Mariana, Markus Nababan. (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Lisa Mariana, Markus Nababan. (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, menegaskan bahwa selebgram Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil sebelum bertemu dengan kliennya berdasar perhitungan medis serta keterangan dari pihak penggugat sendiri. &rdquo;Itu jelas dari segi ilmu kedokteran pun juga bahwa tidak terbukti, tidak nyambung gitu. Jelas itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua, dia selalu teriak-teriak, anaknya Pak RK, anaknya Pak RK,&rdquo; kata Muslim seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (19/6), setelah sidang lanjutan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Muslim menjelaskan, dalam keterangannya, Lisa mengaku baru bertemu dengan Ridwan Kamil pada Juni 2021. Hal ini menjadi dasar yang menunjukkan ketidaksesuaian antara waktu pembuahan dengan waktu pertemuan. Pihaknya juga memiliki bukti percakapan dan kesaksian yang menyebut Lisa Mariana sudah hamil empat bulan pada Agustus 2021. &rdquo;Ada. Ada chat, percakapan, dan bukti saksi bahwa LM itu di Agustus itu sudah hamil empat bulan. Jadi kalau misalkan kita tarik ke belakang, itu pasti pembuahan itu terjadi pada April atau Mei. Gak mungkin misalkan pembuahan di Juni,&rdquo; terang Muslim Jaya Butar Butar. Dia juga menyoroti permintaan tes DNA dari pihak penggugat yang ditujukan antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Permintaan tersebut justru menunjukkan bahwa pihak penggugat belum memiliki bukti yang cukup. &rdquo;Di amar putusan dia suruh tes DNA. Artinya apa? Dia belum punya bukti itu. Seharusnya mereka punya tes DNA dulu, terbukti, baru ngajuin gugatan,&rdquo; tandas Muslim Jaya Butar Butar. Lebih lanjut, Muslim menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti kuat yang mendukung tuduhan hubungan biologis antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan. &rdquo;Itu bukti-bukti kebohongan dia. Belum nanti kita juga ajukan, di sini pasti kita akan mengajukan gugatan balik, atas kebohongannya Lisa,&rdquo; tutur Muslim Jaya Butar Butar. Sementara itu, Lisa Mariana tidak hadir dalam sidang lanjutan perkara perdata melawan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (19/6). Kuasa hukum Lisa, Markus Nababan, menyebutkan ketidakhadiran kliennya lantaran sedang menjalani agenda pekerjaan. Dia menegaskan bahwa dalam tahap sidang ini, kehadiran dirinya sudah cukup mewakili klien. &rdquo;Secara aturan, yang wajib hadir adalah prinsipal saat mediasi. Untuk tahap awal seperti ini, kami sebagai kuasa hukum yang mewakili,&rdquo; tutur Markus. Gugatan yang diajukan Lisa tersebut teregister dengan Nomor Perkara 184/Pdt/2025/PN.Bdg. Sidang digelar terbuka untuk umum dan mengagendakan pembacaan gugatan pihak penggugat. Markus mengatakan, Lisa akan hadir dalam agenda sidang pemeriksaan saksi yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Terkait dengan materi gugatan, pihaknya mengajukan permintaan ganti rugi serta pengakuan identitas anak. Dia mengklaim anak yang dimaksud merupakan hasil hubungan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. &rdquo;Kami berjuang untuk hak identitas anak Lisa Mariana, yang menurut keterangan klien kami adalah hasil hubungan atau perbuatan dengan tergugat Ridwan Kamil,&rdquo; ungkap Markus Nababan. Markus menambahkan, gugatan ini juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan melalui tes DNA. &rdquo;Upaya hukum kami ini bertujuan agar majelis hakim memerintahkan kedua pihak untuk menjalani tes DNA,&rdquo; ujar dia. Markus enggan menjabarkan secara perinci bukti-bukti yang telah disiapkan dalam gugatan tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa apa yang telah beredar di media baru sebagian kecil dari keseluruhan dokumen yang mereka miliki.

Kuasa hukum Ridwan Kamil sebut Lisa Mariana sudah hamil sebelum bertemu kliennya berdasar perhitungan medis serta keterangan penggugat

Kuasa Hukum Sebut Lisa Mariana Sudah Hamil Sebelum Bertemu dengan Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/IMG_20250604_170221-3828204528.jpg" alt="Ilustrasi PN Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PN Bandung. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim kuasa hukum mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa kliennya yang mangkir dari sidang mediasi atas gugatan selebgram Lisa Mariana di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, berhak untuk tidak hadir. Salah satu kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, menjelaskan alasan kliennya tidak hadir. Sebab, sedang menjalankan tugas atau profesi yang tidak bisa tinggalkan. Ini alasan sah tidak hadirnya tergugat sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. &rdquo;Kami juga sudah menyampaikan bahwa dalam Perma pasal 6 ayat 4, itu ada alasan yang sah bahwa prinsipal atau tergugat boleh untuk tidak hadir,&rdquo; kata Muslim seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (4/6). Dalam rangka menghormati proses hukum, Muslim mengungkapkan, Ridwan Kamil telah beritikad baik dengan cara memberikan keterangan pada majelis hakim. Dia mewakilkan kehadirannya melalui kuasa hukum. Sehingga tidak bisa dinilai sebaliknya, yakni ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah. &rdquo;Seperti yang disebutkan, ada surat kuasa yang diberikan Ridwan Kamil kepada kami tim untuk menghadiri mediasi ini. Dan itu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 bahwa mediasi dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Karena sudah memenuhi itu maka kami memberikan resume kepada hakim mediator, sehingga ada itikad baik di sini,&rdquo; ujar Muslim Jaya Butarbutar. Atas berbagai alasan yang dilontarkan pihaknya soal ketidakhadiran Ridwan Kamil, Muslim menyebut, pihak penggugat meminta terjadinya deadlock. &rdquo;Kalau dari pihak sana keinginannya deadlock ya sudah berarti kami sudah. Kami sudah menyampaikan alasannya dan sudah menyampaikan resumenya tinggal tunggu selanjutnya,&rdquo; ucap Muslim Jaya Butarbutar. Kuasa hukum lainnya, Heribertus S Hartojo, mengungkapkan mediasi ke depannya hanya bisa dilakukan di luar persidangan. Namun dia menegaskan, kliennya tetap pada pendiriannya, mengingat beberapa pertimbangan seperti kepentingan hukum soal status asal usul anak, hubungan hukum penggugat dan tergugat, serta amanat pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan setiap orang yang mendalilkan sesuatu harus melakukan pembuktian. &rdquo;Dari ketiga unsur ini kami meyakini bahwa itu mereka belum bisa sampai ke situ pembuktian-pembuktiannya. Seandainya pun mereka mengatakan mengajak untuk berdamai atau seperti apa di luar persidangan, dari kami cukup tegas bahwa silahkan saja, dengan syarat cabut gugatan dan minta maaf,&rdquo; ucap Heribertus S Hartojo. Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, Markus Nababan, menyebut sidang mediasi kliennya hari ini (4/6), dengan pihak Ridwan Kamil berakhir deadlock karena tidak ada kesepakatan yang terjadi dalam sidang mediasi, akibat tergugat, yakni Ridwan Kamil tidak hadir di persidangan. Padahal jika mengacu ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sidang mediasi tersebut harusnya dihadiri langsung oleh prinsipal atau tergugat. &rdquo;Jika tidak hadir di persidangan, maka pasal 7 berarti dianggap tidak adanya itikad baik. Tadi alasan dari lawyer tergugat, Bapak Ridwan Kamil tidak bisa hadir dan menguasakan seluruhnya kepada kuasa hukum dikarenakan sibuk kerja. Dan yang saya mau tanyakan, sibuk kerjanya itu sibuk apa? Beliau kan sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, beliau juga sudah sipil, dan surat yang dikasih tim kuasa hukum kerjanya tidak bisa disebutkan,&rdquo; ungkap Markus Nababan. Markus mengaku pihaknya telah mengajukan resume kepada majelis hakim mediasi agar gugatan ini bisa lanjut ke dalam pokok perkara dan hakim meminta tergugat jangan jadi penghambat proses hukum.

Tim kuasa hukum mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan bahwa kliennya berhak untuk tidak hadir dalam mediasi

Kuasa Hukum Tegaskan Ridwan Kamil Berhak Tak Hadiri Sidang Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/IMG_7676-505867078.jpg" alt="Selebgram Lisa Mariana (kedua kiri) menghadiri sidang perdana atas gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di PN Bandung, Rabu (28/5). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Selebgram Lisa Mariana (kedua kiri) menghadiri sidang perdana atas gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di PN Bandung, Rabu (28/5). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan agar selebgram Lisa Mariana selaku pihak penggugat dan tergugat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK menempuh jalur mediasi sebelum dilakukan sidang membahas pokok perkara. Ketua Majelis Hakim PN Bandung Panji Surono menyatakan, legalitas kuasa hukum kedua belah pihak telah diperiksa dan dinyatakan sah. Hakim kemudian menunjuk seorang mediator bersertifikat untuk memimpin proses mediasi. &rdquo;Kemarin kita menerima surat dari penggugat yang meminta agar mediasi dilakukan hakim, bukan mediator non hakim. Kita sudah pilih hakim muda yang bersertifikasi sebagai mediator,&rdquo; kata Panji saat memimpin sidang di PN Bandung seperti dilansir dari Antara, Rabu (28/5). Majelis meminta pihak penggugat maupun tergugat segera melengkapi dokumen yang masih kurang dan berkoordinasi dengan mediator terkait penjadwalan. &rdquo;Mediasi ada mediatornya, tanyakan langsung jadwalnya. Kepada penggugat dan tergugat, yang belum lengkap tolong dilengkapi. Semoga bertemu lagi dalam damai karena damai itu indah,&rdquo; ujar Panji. Pada sidang tersebut, Ridwan Kamil kembali tidak hadir dan hanya diwakili tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum Lisa Mariana, Markus Nababan, menyayangkan ketidakhadiran Ridwan Kamil dan menyebut hal itu mencerminkan kurangnya itikad baik. &rdquo;Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, prinsipal atau para pihak wajib hadir sebagai bentuk itikad baik dalam setiap proses hukum,&rdquo; kata Markus. Dia menegaskan, gugatan yang diajukan kliennya semata-mata menuntut pengakuan hak identitas anak. &rdquo;Yang dituntut adalah hak identitas anak. Tidak ada yang lain. Hak identitas anak yang telah dijamin Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46. Hukum acaranya menggunakan perdata,&rdquo; tandas Markus.

Majelis hakim PN Bandung putuskan agar Lisa Mariana selaku pihak penggugat dan tergugat mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tempuh mediasi

Hakim PN Bandung Putuskan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Tempuh Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/eks-dirut-keuangan-sebut-bpk-pernah-audit-pertamina_m_.jpg" alt="Ilustrasi sidang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana. &rdquo;Namun karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan,&rdquo; kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (19/5). Muslim menjelaskan, telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana perkara perdata Nomor 184/Pdt.G/2025, yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/5). Dia menyampaikan, Ridwan Kamil telah memberikan kuasa penuh kepada tim hukum untuk menangani perkara tersebut. Namun, karena alasan teknis dan administratif, pihaknya tidak dapat menghadiri sidang sesuai jadwal awal. Dia menegaskan, ketidakhadiran pihaknya bukan bentuk pengabaian terhadap proses hukum, melainkan semata-mata alasan teknis yang telah dikomunikasikan secara resmi kepada pengadilan melalui surat pemberitahuan. &rdquo;Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung,&rdquo; ujar Muslim. Muslim mengungkapkan, pengunduran sidang tersebut berkaitan dengan penyesuaian jadwal internal tim kuasa hukum, serta kebutuhan untuk mempelajari substansi gugatan secara lebih cermat. Dia memastikan, kliennya, Ridwan Kamil, tetap berkomitmen terhadap prinsip supremasi hukum dan akan menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan. &rdquo;Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional, tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan berpotensi mengganggu proses hukum,&rdquo; tandas Muslim Jaya Butar Butar.

Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil ajukan permohonan penundaan sidang perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana ke PN Bandung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn bandung

Berita Terkini