<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/06/43DwvJOu1xbQCvRdKJVFsfeM7XEVWsJi1Jj9bGai-412137147.jpg" alt="Erick Thohir dorong Jawa Pos jadi bagian transformasi sepak bola nasional bersama PSSI. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Erick Thohir dorong Jawa Pos jadi bagian transformasi sepak bola nasional bersama PSSI. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi VI DPR RI secara resmi menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 4,773 triliun kepada 3 perusahaan pelat merah. "Jadi, kita diminta untuk menetapkan atau menyetujui dari PMN yang sudah dipaparkan tahun 2024. Bisa kita setuju?," tanya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9). "Setuju," jawab hampir seluruh anggota yang hadir pada RDP tanda menyepakati usulan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sebetulnya PMN untuk tiga perusahaan pelat merah sudah disetujui akan diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, seiring dengan peralihan kewenangan pembiayaan yang telah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, maka Kementerian BUMN kembali meminta persetujuan kepada Komisi VI DPR RI. "Jadi, hari ini sebenarnya hanya tentu penetapan saja proses agar ini bisa diproses oleh mereka (BPI Danantara)," jelas Erick Thohir. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir menyebutkan bahwa PMN yang diusulkan akan diberikan kepada Pelni senilai Rp 2,5 triliun; KAI senilai Rp 1,8 triliun, dan Inka senilai Rp 473,6 miliar. Lebih rinci, Erick menyebutkan PMN yang akan dikucurkan kepada PT KAI (Persero) akan digunakan untuk melakukan pengadaan sarana KRL lintas Jabodetabek. Lalu, untuk INKA digunakan sebagai pembangunan fasilitas pabrik, antara lain untuk produksi KRL Jabodetabek. "Dan mungkin pada kesempatan ke depan kita juga bisa mengundungi INKA di bulan Desember karena memang sudah mulai ada mix antara robotik dan pegawai itu sendiri. Alhamdulillah kualitasnya cukup meningkat," beber Erick. Lalu, kata dia, untuk Pelni sendiri PMN yang diberikan bakal digunakan untuk pengadaan 3 unit kapal penumpang. Dengan begitu, Pelni akan melakukan perbaikan pelayanan dan menekan isu-isu tingkat kecelakaan hingga menambah ketersediaan kapal penumpang. "Karena ini bagian dari pelayanan publik yang maksimal dan memang tidak lain, kita merupakan negara kepulauan. Kita wajib melakukan perbaikan untuk kesediaan daripada kapal penumpang yang kita berikan kepada masyarakat," pungkasnya.

DPR RI setujui PMN Rp 4,773 triliun untuk 3 perusahaan pelat merah, Pelni, INKA, dan KAI, dukung perbaikan layanan publik.

Komisi VI DPR RI Setujui PMN Senilai Rp 4,77 Triliun untuk Pelni, KAI dan INKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/TsqCQth7xZ92FYnTfl0jzO6vXDQy8p77PCs3cC9U-1034569456.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya.&nbsp; Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pencabutan PP Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk.&nbsp; Adapun aturan ini telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Mei 2025 dan langsung diundangkan di hari yang sama juga dengan ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.&nbsp; "Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal satu aturan tersebut, dikutip Jumat (20/6).&nbsp; Sebagai informasi, pemerintah akan menyuntikkan PMN senilai Rp 3 triliun kepada PT Waskita Karya Tbk. Dana segar tersebut digadang akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap berupa jalan tol. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016165652/adik-habib-bahar-dicabuli-dan-ditusuk-di-pamulang-tangsel-polisi-ungkap-kronologi-mengerikan">Adik Habib Bahar Dicabuli dan Ditusuk di Pamulang Tangsel, Polisi Ungkap Kronologi Mengerikan</a> &nbsp; Persetujuan suntikan PMN tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk. &nbsp; "Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp 3 triliun," demikian bunyi Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP). &nbsp; Penambahan PMN tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam rincian APBN TA 2022.&nbsp; Di sisi lain, Prabowo juga sempat berbicara tegas dalam sebuah forum infrastruktur di Jakarta terkait suntikan dana untuk BUMN. Dia memastikan terdapat sejumlah BUMN yang tidak efisien dalam menjalankan proyek hingga bekerja lambat, namun tetap mengandalkan penyertaan modal dari negara.&nbsp; &ldquo;Sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menkeu yang akan (berikan) PMN. PMN, PMN, PMN, apa PMN ini,&rdquo; kata Prabowo dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6).&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan kalau bertanya dengan perusahaan internasional itu tidak ada PMN. Seiring dengan hal itu, Prabowo meminta agar BUMN karya dapat mencontoh praktik kerja perusahaan swasta yang diklaim jauh lebih modern, efisien, dan tepat waktu.&nbsp; "Di bidang tertentu, terutama konstruksi dan pembangunan, sektor swasta dan sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Harus kita akui," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mencabut PMN Rp 3 triliun untuk PT Waskita Karya, langkah strategis dalam pengelolaan BUMN.

Resmi! Presiden Prabowo Cabut PMN Rp 3 Triliun ke Waskita Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/JKT_Pengumuman-Struktur-Pengurus-Danantara_SALMAN-TOYIBI-09JPG-861594319.jpg" alt="Chief Executive Officer Rosan Roeslani. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Executive Officer Rosan Roeslani. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - CEO Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa tiga BUMN karya yang telah merger menjadi Agrinas atau Agro Industri Nasional bakal menerima suntikan modal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut Rosan, nantinya modal yang akan disuntikan kepada Agrinas berasal dari dividen yang diterima. Terlebih Agrinas nantinya akan menjadi bagian Danantara. "Agrinas akan menjadi bagian dari Danantara. Jadi, (PMN) itu mungkin tidak dari Kementerian Keuangan, tetapi nanti kita lihat dari dividen yang kita terima dari BUMN ini," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3). Adapun hal ini sejalan dengan permintaan dari Pemerintah kepada Danantara agar menyelaraskan berbagai program yang menyangkut dengan Agrinas. "Jadi, kami analisa dan sesuai kriteria kami, pada intinya, kami, Danantara sebagai induk Agrinas, kami diminta menyelaraskan semua kegiatan agar sesuai dengan visi misi pencipta lapangan kerja, dan melihat hal itu sebagai hal yang positif ya,&rdquo; sambung Rosan. Kendati demikian, Rosan masih belum menyebut nominal dana yang akan disuntik untuk Agrinas. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian dan mengevaluasi rencana tersebut. &ldquo;Kami akan lihat dan evaluasi, kan strukturnya Agrinas ini harus dibuat semakin kuat ya. Nanti kami evaluasi dan koordinasi dengan Agrinas,&rdquo; jelas Rosan. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bakal menyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 8 triliun untuk tiga BUMN karya yang telah merger menjadi Agrinas atau Agro Industri Nasional. "Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Kamis (20/3). Sri Mulyani memastikan bahwa alokasi PMN Rp 8 triliun untuk Agrinas sudah disiapkan dalam APBN 2025, sehingga bukan merupakan anggaran baru. "Alokasi Rp 8 triliun sudah ada di APBN. Jadi, jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana," ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani juga memastikan bahwa pihknya belum mencairkan PMN tersebut kepada Agrinas. Karena, kata dia, prosesnya Kementerian BUMN perlu menyampaikan penjelasan terlebih dahulu kepada DPR RI untuk kemudian Kemenkeu bisa mencairkan PMN tersebut. "Prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan," bebernya.&nbsp;

Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Agrinas akan menerima suntikan modal dari BPI Danantara, berpotensi meningkatkan lapangan kerja.

Agrinas Berpotensi Terima Suntikan Modal Dari Danantara, Bukan PMN Dari Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/sri-mulyani-agrinas-1224648742.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bakal menyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 8 triliun untuk tiga BUMN karya yang telah merger menjadi Agrinas atau Agro Industri Nasional. "Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Kamis (20/3). Sri Mulyani memastikan bahwa alokasi PMN Rp 8 triliun untuk Agrinas sudah disiapkan dalam APBN 2025, sehingga bukan merupakan anggaran baru. "Alokasi Rp 8 triliun sudah ada di APBN. Jadi, jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana," ujar Sri Mulyani. Lebih lanjut, dia mengungkapkan pembentukan Agrinas sedang diproses di Kementerian BUMN. Adapun Agrinas adalah BUMN yang dibentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan. Tiga BUMN tersebut adalah Virama Karya yang berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara. Sri Mulyani juga memastikan bahwa pihknya belum mencairkan PMN tersebut kepada Agrinas. Karena, kata dia, prosesnya Kementerian BUMN perlu menyampaikan penjelasan terlebih dahulu kepada DPR RI untuk kemudian Kemenkeu bisa mencairkan PMN tersebut. "Prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan," bebernya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi menyerahkan 221.000 hektare lahan sawit yang merupakan aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dari kasus Korupsi PT Duta Palma Nusantara, subholding dari BUMN baru bernama Agrinas. Dalam acara seremoni yang digelar di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, penyerahan aset lahan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Agus Sutomo. Lebih lanjut, Agus Sutomo membeberkan bahwa lahan sawit yang diterima PT Agrinas Palma akan digunakan untuk mewujudkan swasembada energi. Adapun salah satunya akan diolah menjadi Biodiesel secara bertahap. "Pokoknya tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan swasembada energi. Arahnya ke energi hijau. (Biodiesel?) Iya, ke biodiesel," kata Agus Sutomo saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (10/3). "Bertahap, akhirnya ke biodisel," sambungnya. Tak hanya itu, Agus Sutomo pun optimistis bahwa lahan sawit aset PT&nbsp; Duta Palma tersebut akan makin produktif di tangan PT Agrinas Palma. Ke depan, pihaknya menargetkan produktifitas akan bertambah menjadi 25 ton per tahun untuk setiap hektarnya. "Kami berharap setiap hektare target kami minimal 25 ton per tahun," ujarnya. &nbsp;

Sri Mulyani memastikan bahwa alokasi PMN Rp 8 triliun untuk Agrinas sudah disiapkan dalam APBN 2025, sehingga bukan merupakan anggaran baru.

Tiga BUMN Karya Merger jadi Agrinas, Menkeu Sri Mulyani Bakal Suntikkan PMN senilai Rp 8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/pelni-2424499586.jpg" alt="PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) mendapat penugasan 8 trayek tol laut distribusi logistik pada 2025. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) mendapat penugasan 8 trayek tol laut distribusi logistik pada 2025. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani menyatakan, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pada 2024 sebesar Rp 1,5 triliun telah cair dan akan digunakan untuk uang muka pengadaan tiga kapal baru, pengganti yang telah memasuki masa usia teknis. Tri Andayani mengatakan, PMN tersebut melalui proses yang panjang dari pembahasan awal yang dilakukan sejak Mei 2022 hingga cair pada awal 2025. "Alhamdulillah sudah cair di tahun ini, untuk tiga unit kapal. Rp 1,5 triliun ini yang kita terima, yang sudah cair ini untuk uang mukanya dulu," kata Anda sapaan akrab Tri Andayani, dikutip Sabtu (11/1). Dia menyampaikan, asumsi biaya pengadaan satu unit kapal dengan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga secara total untuk pengadaan tiga unit kapal, Pelni membutuhkan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun. Oleh karena itu, pihaknya telah mengajukan kembali PMN untuk 2025 sebesar Rp 2,5 triliun untuk pelunasan. Pengajuan itu akan masuk pembahasan di Komisi VI DPR RI. Dari rencana pengadaan tiga unit kapal tersebut, Pelni mengajukan PMN sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan, Rp 500 miliar sisanya akan menggunakan dana internal Pelni. "Jadi (Rp 1,5 triliun) ini uang muka, kemudian nanti di 2025 ini kita mengajukan PMN di Rp2,5 triliun. Rp500 miliar lagi dari mana? Dari duit kita sendiri dong," kata Anda. Kapal baru yang bakal diadakan tersebut memiliki spesifikasi dengan kapasitas 1.000 penumpang dan 75 untuk muatan kontainer. Kapal tersebut diproyeksikan akan sampai di Indonesia pada 2028. Lebih lanjut, Anda menyebutkan bahwa saat ini armada kapal Pelni sebanyak 26 unit yang secara keseluruhan buatan Jerman. Dari jumlah tersebut yang telah memasuki masa teknis atau berusia di atas 30 tahun, tercatat sebanyak 13 kapal. Pelni terus berusaha mengganti kapal-kapal tua atau memasuki masa teknis, salah satunya dengan berencana kembali mengajukan PMN untuk 2026 sebesar Rp4,8 triliun untuk tiga unit kapal baru pula. "Nah, yang di 2026 udah mulai rapat nih kemarin&nbsp;meeting&nbsp;pertama. Rp4,8 triliun untuk tiga kapal. Bu kok Rp4,8 triliun ya? Kita ada menghitung, ada beberapa kenaikan harga, baja segala macem. Kemarin Dana Reksa&nbsp;ngitung, kami&nbsp;serahin&nbsp;ke independen," kata Anda. "Kemarin Dana Reksa ada di hitungan (satu kapal) Rp 1,6 triliun, itu pun juga kami minta mereka presentasi gitu, kenapa, kenaikannya dimana? Kenaikannya asumsi harga baja dunia, dolar segala macem, ada 3-4 asumsi," tambah Anda. Pelni juga sedang mengkaji skema selain PMN bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sehingga di 2027 dapat memberikan ruang Pelni untuk berinvestasi.

Dari kebutuhan Rp 4,5 triliun untuk pengadaan tiga kapal baru, Pelni mengandalkan PMN sebesar Rp 4 triliun. Sisanya dari kas perseroan.

Suntikan dari APBN Rp 1,5 Triliun Cair, Pelni Gunakan untuk DP Tiga Kapal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/33CCBC32-7372-4AAB-B2A3-B7AD41460A43-1415863698.jpeg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setoran dividen dari BUMN kepada pemerintah selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kontribusi dividen BUMN selama 2020-2024 diproyeksikan mencapai angka Rp279,7 triliun, melebihi lima tahun pada periode sebelumnya. Besaran setoran dividen tersebut lebih tinggi dari penyertaan modal negara (PMN) tunai ke BUMN pada 2020-2024 yang sebesar Rp217,9 triliun Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mengatakan, capaian tersebut perlu diapresiasi di tengah situasi perekonomian yang belum sepenuhnya baik, antara lain karena dampak pandemi Covid-19. &ldquo;Saat ini porsi dividen dibanding PMN tunai sudah 56 persen banding 44 persen. Kira-kira kumulatif dividen lebih besar Rp61,9 triliun dibanding PMN. Ini tren positif, apresiasi untuk Pak Erick Thohir dan semoga tren ini ke depan harus bisa dijaga dan terus berlanjut dengan baik,&rdquo; ujar Mufti Anam di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) &ldquo;Kinerja Kementerian BUMN 2020-2024 dan Roadmap 2024-2034&rdquo;, Sabtu (3/8/2024). Mufti menuturkan, untuk tetap dapat memastikan tren positif setoran dividen itu terjaga, maka diperlukan sejumlah langkah. Pertama, penguatan efektivitas pengawasan dan pengendalian PMN sehingga semakin memberi dampak optimal ke kinerja keuangan BUMN, yang ujungnya adalah peningkatan laba dan setoran dividen ke pemerintah. Mufti memahami bahwa PMN banyak dialokasikan untuk penugasan negara, seperti listrik masuk desa, jalan tol, hingga kredit usaha rakyat (KUR). &ldquo;Meskipun PMN selama ini bersifat penugasan, sebagian mengandung misi sosial-ekonomi yang besar, tetap ada yang sebagian untuk mendukung ekspansi kinerja. Efektivitas PMN akan memastikan dampaknya signifikan ke peningkatan kinerja keuangan, ke laba, dan ujungnya dividen bisa terus naik,&rdquo; ujar mantan ketua HIPMI Jawa Timur tersebut. Kedua, terus memperkuat manajemen risiko terhadap segala kegiatan bisnis dan operasional BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat memitigasi risiko bisnis agar tidak menggerus keuangan perusahaan. &ldquo;Manajemen risiko yang baik akan memastikan BUMN mampu melakukan mitigasi terkait potensi-potensi yang dapat berdampak negatif ke operasional dan bisnis perusahaan. Sehingga kinerja keuangan terjaga dengan baik, laba meningkat, dan ruang untuk meningkatkan dividen ke negara bisa semakin luas,&rdquo; papar Mufti Anam.

Mufti memahami bahwa PMN banyak dialokasikan untuk penugasan negara, seperti listrik masuk desa, jalan tol, hingga kredit usaha rakyat (KUR)

Dividen Lebih Tinggi Dibanding PMN, Mufti Anam Apresiasi Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/perumnas-3325228735.jpg" alt="Wisma Perumnas. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Wisma Perumnas. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Tunai senilai Rp 1 Triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN tersebut akan diperuntukkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat yang tersebar di beberapa kota, terutama di area yang terdapat backlog perumahan. Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menjelaskan bahwa suntikan dana berupa PMN Tunai diperlukan Perumnas guna terus menjalankan penugasan dari pemerintah. Seperti diketahui, Perumnas adalah satu-satunya BUMN pengembang untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). &ldquo;Pengajuan PMN Tunai sebesar Rp 1 Triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas kedepannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat&rdquo;, ujar Budi setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI di DPR RI Jakarta, Senin (8/7). Budi menyampaikan, secara keseluruhan suntikan dana pengajuan PMN tahun 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan hunian sebanyak 3.180 unit.&nbsp;Terdiri dari perumahan terintegrasi transportasi umum, persedian kluster baru/extension, dan persedian kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran. Lebih lanjut dia mengatakan, Perumnas sebagai korporasi tidak bisa bergerak sendiri.&nbsp;Dalam penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog hunian di Indonesia, Perumnas butuh keterlibatan pemerintah dan stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut. Perumnas punya komitmen dalam mengoptimalkan perannya sebagai pengembang hunian masyarakat. Selain itu, juga terus berupaya untuk bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis seperti arahan Menteri BUMN Erick Thohir. Yaitu, pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah/BUMN/Bank Tanah. Bersamaan dengan itu pula, turut dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian diantaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi. Oleh karenanya, tujuan penggunaan PMN yang diajukan untuk pembangunan di lahan/proyek pada area-area terdapat backlog perumahan, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan (termasuk sarana dan prasarana) yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas. Serta menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan. &ldquo;Dengan dana PMN Tunai sebesar Rp 1 Triliun ini, kami yakin dapat memberikan hasil yang positif tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan&rdquo;, kata Budi.

Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Tunai senilai Rp 1 Triliun untuk tahun anggaran 2025.

Lanjutkan Pembangunan 3.180 Unit Perumahan Rakyat, Perumnas Ajukan Suntikan PMN Tunai TA 2025 Rp 1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/28/Peluncuran-Logo-Dan-Tagline-Baru-PELNI-Fedrik-Tarigan-1-3176143171.jpg" alt="ILUSTRASI: Model menunjukkan seragam baru PT PELNI. Pelni salah satu BUMN yang mendapat PMN 2025. (FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Model menunjukkan seragam baru PT PELNI. Pelni salah satu BUMN yang mendapat PMN 2025. (FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengna total Rp 44,2 triliun. "Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/7). Lebih lanjut anggota Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, banyak pertimbangan positif untuk memberikan PMN. Di antaranya berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir. "Salah satunya, karena PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara," lanjut Sarmuji. Haris Turino, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP menyadari dividen yang diberikan BUMN kepada negara Rp 279,7 Triliun selama tahun 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp 226,1 Triliun. "Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris. Pemberian PMN juga disetujui oleh Tommy Kurniawan, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB. Menurut dia, dengan adanya PMN dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN. "Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk Untk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," tambahnya. Berikut ini adalah daftar Perusahaan pelat merah yang disetujui mendapatkan PMN dengan total mencapai Rp 44,2 triliun. 1. PT Hutama Karya (Persero) mendapat PMN senilai Rp 13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3. 2. PT ASABRI (Persero) mendapat PMN sebesar Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan. 3. PT PLN (Persero) mendapat PMN sebesar Rp 3 triliun untuk merealisasikan Program Listrik Desa. 4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memperoleh PMN senilai Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR. 5. PT Pelni (Persero) senilai Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. 6. PT Biofarma (Persero) senilai Rp 2,21 triliun untuk capex fasilitas baru. 7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya. 8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 2 triliun untuk menyelesaikan delapan proyek strategis, baik proyek baru maupun yang masih berjalan. 9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun untuk perkuat industri pertahanan. 10. PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun untuk membiayai lima proyek. 11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah. 12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah 13. PT PP (Persero) Tbk senilai Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang. 14. Perum Damri Rp 1 triliun untuk tambah 100 bus listrik Transjakarta 15. Perumnas Rp 1 triliun untuk membangun perumahan di kawasan yang mengalami kekurangan hunian atau backlog perumahan dan mengembangkan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum. 16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.

Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 kepada sejumlah BUMN dengna total Rp 44,2 T.

DPR Setujui Pemerintah Gelontorkan PMN Sebanyak Rp 44,2 T untuk 16 BUMN, Berikut Nama Perusahaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/IMG20240710114615-282571238.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 44,2 triliun&nbsp;pada tahun 2025 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, kemarin, sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp 44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu. Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara. "Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji. Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP Haris Turino yang menyadari deviden yang diberikan BUMN kepada negara Rp 279,7 triliun selama tahun 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp 226,1 triliun. "Selain menyumbangkan deviden kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris. Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB&nbsp;Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN. "Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan penggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," tambah Haris.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sembilan Fraksi Komisi VI DPR RI Dukung Usulan PMN untuk BUMN senilai Rp 44,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/jamkrindo-1421517781.jpg" alt="ILUSTRASI Layanan Jamkrindo." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Layanan Jamkrindo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi meminta suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN 2025 sebesar Rp 3 triliun. Dengan rincian yaitu&nbsp;sebesar Rp 2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan sebesar Rp 1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Hal ini dilakukan untuk memastikan Askrindo dan Jamkrindo terus menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM. Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan, sejak 2007 hingga 2023, pihaknya mencatat telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp 1.775 triliun, menjangkau sekitar 60 juta UMKM, dan 94 juta tenaga kerja. Pada masa Covid-19, penyaluran KUR meningkat sampai dengan 2,6 kali. KUR menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membantu UMKM dalam menghadapi goncangan ekonomi akibat pandemi. Di sisi lain, kenaikan tersebut menyebabkan peningkatan risiko KUR karena adanya peningkatan combined ratio perusahaan penjamin KUR mencapai nilai di atas 100&nbsp;persen dan diestimasi mengalami peningkatan tertinggi pada 2024 di atas 200 persen. "Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp 3 triliun, masing-masing Rp 2 triliun untuk Askrindo dan Rp 1 triliiun untuk Jamkrindo dan juga penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Peningkatan combined ratio berpotensi menggerus ekuitas penjamin KUR," ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, pada Rabu (10/7). Hexana juga menjelaskan, jika tidak ada PMN Rp 3 triliun dan perbaikan tarif IJP, maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold mencapai 40 kali. Sementara itu, dengan suntikan PMN Rp 3 triliun tanpa penyesuaian tarif IJP, gearing ratio masih melebihi 20 kali. Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan. "Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026," tegas Hexana. Hexana menambahkan, Askrindo dan Jamkrindo komit menjalankan penugasan penjaminan, namun harus dengan tingkat kesehatan dan profitability yang baik. "Jadi, secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP," tutup dia. Seperti diketahui, KUR merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. IFG berperan penting di sisi hilir program KUR dengan menjalankan penugasan pemerintah dalam memberikan penjaminan KUR kepada pelaku UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo. Kedua perusahaan tersebut menanggung porsi risiko 70 persen dengan IJP 1,5 persen - 2,0 persen dari penyaluran KUR.

Tanpa PMN Rp 3 triliun dan perbaikan tarif IJP, maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pmn

Berita Terkini