<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/qhxDK5RrYwfc8Pk6gAp5FJjJWFOeWFYS0KqFPeMD-3501047201.jpg" alt="Sejumlah elemen masyarakat terdiri dari mahasiswa hingga pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah elemen masyarakat terdiri dari mahasiswa hingga pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sejumlah elemen masyarakat terdiri dari mahasiswa hingga pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9). Berbagai elemen masyarakat itu membawa sejumlah tuntutan untuk bisa direalisasikan pemerintah dan DPR. Salah satu pihak yang menyuarakan unjuk rasa datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Aksi tersebut berlangsung secara damai di depan gedung DPR RI. "Kami bersatu karena masalah yang dihadapi bangsa ini mempengaruhi semua lapisan masyarakat, dari mahasiswa hingga pekerja sektor informal," kata Ketua PP PMKRI, Susana Florika Marianti Kandaimu saat melakukan aksi unjuk rasa. Aksi berlangsung dari pukul 11.00 hingga 18.00 WIB dengan tetap mematuhi protokol keamanan dan tidak mengganggu aktivitas sekitar Gedung DPR RI. PMKRI berharap aksi damai ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR RI untuk lebih mendengarkan suara rakyat, khususnya generasi muda dan pekerja yang rentan. "Organisasi ini juga akan terus melakukan monitoring terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil DPR RI ke depannya," tegasnya. Senada, Presidium Gerakan Kemasyarakatam PP PMKRI, Raymundus menegaskan komitmennya untuk melakukan aksi secara damai dan konstitusional. Ia memastikan, seluruh massa aksi telah diberikan pembekalan mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan menghormati prosedur keamanan yang ditetapkan. "Sebagai organisasi mahasiswa yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan demokrasi, PMKRI berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi melalui cara-cara yang konstruktif dan tidak merugikan kepentingan umum," imbuh Raymundus. Adapun, dalam aksinya PMKRI membawa sembilan tuntutan yakni: 1. Pangkas gaji dan tunjangan DPR RI 2. Berhentikan DPR dan pejabat BUMN mantan napi korupsi 3. Batalkan pajak dan iuran yang membebankan rakyat 4. Sahkan RUU Masyarakat Adat 5. Sahkan RUU Perampasan Aset 6. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga 7. Naikan gaji guru dan dosen 8. Tangkap, adili, penjarakan personel Brimob yang merenggut nyawa rekan ojek online Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 9. Mendorong Kapolri untuk tegas menjaga ketertiban di tengah kegaduan nasional yang sedang terjadi. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

PMKRI menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Jakarta, menuntut pemerintah dan DPR untuk mendengarkan suara rakyat.

PMKRI Gelar Aksi Damai di Depan Gedung DPR, Tuntut Pangkas Gaji Anggota Dewan sampai Sahkan RUU Perampasan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/amnt-dapat-perpanjangan-izin-ekspor_m_112225.jpeg" alt="Ilustrasi pertambangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pertambangan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menegaskan menolak pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Sebab, dalam dua tahun terakhir, mereka getol melakukan berbagai aksi kampanye menjaga kelestarian lingkungan. Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI Tri Natalia Urada menyatakan, dirinya ikut memantau pernyataan resmi dari PMKRI Cabang Semarang yang ramai menjadi sorotan. &rdquo;Mereka tentu punya pemikiran sendiri,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos tadi malam (5/6). Dia menjelaskan, sikap PP PMKRI tidak jauh berbeda dengan yang disuarakan PMKRI Semarang. Dia menceritakan, beberapa tahun lalu keluar surat resmi dari Paus Fransiskus. Dalam surat berjudul Laudato Si (Semoga Diberkati) itu, Paus menyerukan umat manusia untuk mengubah gaya hidup dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dari surat tersebut, Tri mengungkapkan bahwa PMKRI dalam dua tahun terakhir getol mengampanyekan gerakan dan kampanye pelestarian lingkungan. Salah satunya, kegiatan membersihkan Sungai Ciliwung yang kerap dipersoalkan akibat sampah yang menumpuk. &rdquo;Percuma gerakan lingkungan dua tahun belakang kalau menerima (kebijakan pemberian konsesi tambang, Red) itu,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai PP 25/2024 merupakan salah satu rentetan kebijakan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mudah mengobral kekayaan alam. Sebelumnya, pola mengutak-atik regulasi semacam itu pernah terjadi. Di antaranya terkait dengan revisi UU Minerba dan pengesahan UU Cipta Kerja. &rdquo;Dan, perlu diingat, ekonomi tambang sangat rapuh, tidak berkelanjutan,&rdquo; ungkapnya. (wan/lyn/tyo/lum/c14/ttg)

PMKRI menegaskan menolak pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

PMKRI Tolak Konsesi Tambang ke Ormas Keagamaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Aksi-1-februari-3014918706.jpeg" alt="Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memastikan tak akan mengikuti aksi pada 1 Februari 2024." width="100%">
<figcaption>Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memastikan tak akan mengikuti aksi pada 1 Februari 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memastikan tak akan mengikuti aksi pada 1 Februari 2024. Ketua Umum GMKI Jefri Gultom mengatakan sampai saat ini organisasinya tak membuat keputusan untuk mengikuti aksi 1 Februari. Menurut dia, GMKI baru tahu ada rencana aksi semacam itu pada Senin malam (29/1). "Saya tidak tahu apakah ada oknum yang mengatasnamakan GMKI yang terlibat dalam rencana aksi itu; tetapi sampai saat ini, saya tidak mengetahui hal tersebut dan saya mendapat informasi dari teman-teman organisasi lain (aksi) itu hoaks," ujar Jefri di Jakarta, Selasa, (31/1). Jefri juga mengungkapkan bahwa logo GMKI dicatut tanpa izin dalam aksi tersebut. Jefri pun khawatir isu ini diarahkan untuk kepentingan Pemilu 2024. "Saya selaku ketua umum&nbsp;GMKI sangat keberatan jika logo GMKI ada di situ, karena saya tidak tahu dan tidak ada izin," jelasnya. Dia meminta kepada kader GMKI yang terlibat aksi tersebut tak mengatasnamakan organisasi. Selain itu, dia mengimbau semua pihak menjaga pemilu agar berjalan damai dan bermartabat. "Saya mengimbau mari jaga pemilu ini yang tinggal beberapa hari ini dengan kedamaian dan penuh kegembiraan serta menjaga persaudaraan sebagai anak bangsa walaupun berbeda pilihan," tambah Jefri. Sementara itu, Ketua PMKRI Tri Urada mengatakan dirinya tak mengetahui keikutsertaan organisasinya dalam aksi 1 Februari. Sebab, saat ini pihaknya sedang melakukan Workshop Nasional: Roadmap PMKRI Menuju Indonesia Emas 2045 sejak Minggu (28/1) hingga Jumat (2/2) di Yogyakarta. "Saya kurang tahu, kami PMKRI ada agenda nasional di Yogyakarta sampai tanggal 2 Februari," ucap Tri. Dia menyebut logo organisasinya dicatut tanpa izin pada poster aksi tersebut. "Iya, betul (dicatut)," ujar Tri. Untuk diketahui, poster digital aksi 1 Februari 2024 beredar di media sosial. Pada bagian bawah poster digital itu tercantum logo-logo organisasi kemahasiswaan, seperti HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI, KAMMI, IMM, BEM UI, BEM UGM, BEM ITB, dan lainnya.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tak akan mengikuti aksi 1 Februari.

Ngaku Dicatut, GMKI dan PMKRI Tolak Ikut Aksi 1 Februai

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/KAMMI-Atambua-3525079408.jpeg" alt="Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra." width="100%">
<figcaption>Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra. Sesuai pemberitaan yang tersebar di media sosial bahwa Rizki hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur, tiba-tiba ikuti dari belakang. Tidak lama kemudian mendadak Rizki langsung diterjang ketepi jalan oleh oknum TNI dan rekannya, saat itu juga pengeroyokan tidak terelakan, Rizki pun dicekek, di tendang, dipukul hingga bajunya robek.&nbsp; Sesuai persoalan di atas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua NTT melalui Agustinus Neno Ketua PMKRI, mengecam keras atas tindakan para oknum TNI AU yang di duga melakukan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Program Studi Hukum. "Tentu tidak dibenarkan dan sangat tidak etis mereka menggunakan jabatannya sebagai TNI untuk menekan masyarakat sipil," tegas Agustinus. Ia pun menegaskan jangan sampai hal ini terulang lagi seperti peristiwa 98 masa orba, oleh karena itu Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Puspomau) seger menangkap oknum-oknum tersebut dan di proses sesuai hukum yang berlaku. "Agus pun menyampaikan bahwa hari ini Indonesia diperhadapkan dengan pemilu, dan jangan sampai persoalan ini mengganggu situasi demokrasi&nbsp; yang kita jaga bersama ini," pungkasnya.&nbsp;

PMKRI Cabang Atambua NTT melalui Agustinus Neno Ketua PMKRI, mengecam keras atas tindakan para oknum TNI AU yang di duga melakukan itu.

Jangan Sampai Pola Kekerasan Orba Terulang, PMKRI Atambua Desak Tangkap Oknum TNI Pelaku Pengeroyokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/jokowi-balekambang-1.jpg" alt="Presiden Jokowi saat mengunjungi Taman Balekambang Solo, Kamis (26/5). Pemkot Surakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat mengunjungi Taman Balekambang Solo, Kamis (26/5). Pemkot Surakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Kongres Nasional XXXII serta Sidang MPA (Majelis Permusyawaratan Anggota) XXXI yang diselenggarakan oleh PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) St. Thomas Aquinas Tahun 2022, di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda, Rabu (22/6). Acara tersebut turut dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintahan dan anggota kongres.  Dengan mengangkat tema Mempertegas Arah Pembangunan Nasional yang Berkeadilan Pasca Penetapan Ibu Kota Nusantara, Jokowi kembali mempertegas keseriusan pemerintah dalam membangun dan mengembangkan IKN.  Ketua Pengurus Pusat PMKRI Benediktus Papa menegaskan bahwa mengawal jalannya pembangunan IKN sebagai cita-cita besar Presiden Republik Indonesia, terlebih dalam melakukan pembaharuan yang cukup signifikan untuk masa depan Indonesia merupakan komitmen dari PMKRI.  “Kader PMKRI akan bersama-sama mengawal agar pembangunan IKN ini bisa memberikan kontribusi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bahwa IKN ini tidak hanya persoalan pemindahan fisik, pemindahan satu wilayah ke wilayah lain, tapi lebih daripada itu ini adalah harapan baru dan cita-cita baru untuk masyarakat Indonesia,” kata dia lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (25/6).  Benediktus Papa mengungkapkan kader PMKRI ingin mengambil start awal sebagai orang-orang muda, kader-kader muda Katholik, serta kader muda bangsa ingin mengawal dan memberikan kontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara sejak awal.  “Semangat Bapak Presiden adalah semangat pembaharuan. Kami berharap kongres dan MPA tahun ini adalah semangat pembaharuan untuk bangsa dan negara. Salah satu cita-cita besar anak muda Indonesia adalah kemandirian ekonomi, dengan adanya akses seluas-luasnya oleh negara,” imbuhnya.  Demi mewujudkan cita-cita anak muda dalam membangun bangsa, Benediktus juga meminta adanya kebijakan khusus dari pemerintah Republik Indonesia agar memberikan kemudahan, akses-akses ekonomi untuk anak muda terlebih khusus bagi para kalangan mahasiswa.  Sementara, beberapa poin yang disampaikan oleh Benediktus Papa tak lama langsung mendapatkan tanggapan dari Presiden Jokowi yang kembali menegaskan bahwa pembangunan IKN telah berhasil dieksekusi dan telah memiliki Undang-Undang.  “Ini adalah pemerataan ekonomi, dan yang paling kita ingin Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris. Kita tidak hanya ingin memindahkan fisik gedung dari Jakarta ke IKN, bukan itu. Karena ini nantinya adalah miliki kita semua,” pungkasnya.

PMKRI Minta Jokowi Permudah Akses Ekonomi untuk Pemuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220314_133343.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama sejumlah gubernur melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rusman/Biro Pers Setpres/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama sejumlah gubernur melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rusman/Biro Pers Setpres/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Benikdiktus Papa menegaskan, organisasi itu akan mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.  ”Kongres XXXII dan Majelis Permusyawaratan Agung (MPA) XXXI PMKRI mempertegas akan mengawal pembangunan pasca penetapan IKN Nusantara,” ujar Benikdiktus seperti dilansir dari Antara Samarinda, Kalimantan Timur.  Kongres tersebut, lanjut dia, untuk mempertegas mengawal cita-cita besar Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara karena berani mengambil keputusan memindahkan IKN ke wilayah bagian tengah Indonesia guna pemerataan pembangunan. Pemindahan IKN dapat memberikan kontribusi besar untuk kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita Presiden Jokowi.  ”Apalagi pemindahan IKN tidak hanya soal pembangunan fisik dan keindahan, tetapi pemindahan ini soal desain Indonesia, cita-cita baru, dan akan menjadi masa depan baru bangsa Indonesia. Untuk itu, kami sebagai generasi yang menjadi bagian dari Indonesia ingin mengawal dan memberikan kontribusi pembangunan IKN Nusantara demi kemajuan bangsa dan negara,” tutur Benikdiktus Papa.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana meninjau sejumlah pembangunan di wilayah ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa menjelaskan, kunjungan Presiden Jokowi ke IKN Nusantara tersebut bukan agenda utama.  ”Agenda utama adalah menghadiri Kongres XXXII dan Majelis Permusyawaratan XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia di Kota Samarinda, Kalimantan Timur,” ujar Hamdam Pongrewa.  Acara tersebut dihadiri, antara lain, sejumlah menteri, Gubernur Kaltim Isran Noor, semua bupati dan wali kota se-Provinsi Kaltim, dan sejumlah tokoh masyarakat.

PMKRI Tegaskan Kawal Pembangunan IKN Nusantara

PMKRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PMKRI