<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sapi-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas saat menyuntikan vitamin pada seekor sapi kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pa" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyuntikan vitamin pada seekor sapi kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sudah menyebar ke 16 provinsi di 82 kabupaten/kota. Hewan ternak yang telah terkena penyakit tersebut sebanyak 20.723 ekor.  "Memang ada 82 kabupaten, tetapi dari apa yang ada di sini, kalau kita lihat yang sakit ada 20.000 dari 16 provinsi. Dari 13 juta (populasi ternak nasional), yang sakit cuma 20.000," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (23/5).  Di sisi lain, hewan ternak yang sembuh adalah sekitar 6.898 atau 33,92 persen dari total populasi yang sakit. "Ternak yang sembuh 6.898 atau atau 33,92 persen dari total populasi yang sakit," ungkapnya.  Populasi hewan ternak di 16 provinsi seluruhnya sebanyak 13.841.258 ekor ternak. Per 22 Mei, jumlah populasi ternak yang terdampak sebanyak 5,45 juta ekor dan total populasi ternak yang sakit 20.723 ekor atau 0,38 persen dari total populasi terdampak.  Ke-16 provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Bangka Belitung, Batam, DIJ, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.  "Dari 20.000 (ternak sakit) yang dipotong paksa 162 ekor. Potong paksa di sini sesuai rekomendasi klinik kesehatan yang menjustifikasi sepanjang jeroannya tidak dan sekitar mulut katakan lah mukanya tidak, yang kena langsung di kakinya tidak, maka layak dikonsumsi," imbuh dia.  Sementara untuk ternak yang mati karena terkena virus PMK sebanyak 142 ekor. Ia mengakui bahwa hal tesebut terjadi akibat keterlambatan intervensi ketika wabah tersebut masuk ke Indonesia.  "Kalau kita lihat dari data yang ada, mati langsung itu jumlahnya tidak terlalu banyak 142 itu yang mati. Itu dari dari awal-awal intervensi yang terlambat kita lakukan di 16 provinsi," katanya.  Mentan pun menyampaikan penularan PMK cukup cepat, yakni melalui udara atau airbone. Oleh karenanya, pihaknya menetapkan siaga 1 terkait persoalan ini.  "Tidak ada kami menganggap enteng ini atau remeh-remeh saja, tidak. Kami sangat serius di lapangan dan kita udah enggak bisa tidur, bahkan kami tetapkan siaga 1," tandas dia.

Sudah Tersebar di 16 Provinsi, Mentan Sebut Wabah PMK Siaga 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Sapi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas saat menyemprotkan cairan disinfektan di kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada" width="100%">
<figcaption>Petugas saat menyemprotkan cairan disinfektan di kandang sapi di kawasan, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/05/20222). Penyemprotan dilakukan UPTD Rumah Potong Hewan Depok sebagai upaya pencegahan menyebarnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari Raya Idul Adha 1443 H diperkirakan akan berlangsung pada 9 Juli 2022. Namun, penyelenggaraan hari keagamaan yang dirayakan dengan kegiatan pemotongan hewan kurban ini dihantui dengan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.  Maka dari itu, hal tersebut menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pun mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan penyelenggaraan kurban yang aman dan sehat.  "Sedang mempersiapkan menghadapi Idul Adha 1443 H yang tidak lama lagi untuk menjamin ternak kurban sehat dan layak potong," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (23/5).  Adapun, pihaknya juga telah menghitung perkiraan pemotongan hewan kurban pada 2022 adalah sebanyak 1.722.982 ekor. Angka ini naik sekitar 5-6 persen dari 2021 yang sebanyak 1.640.935 ekor.  "Ternak pada 2022 adalah 1,72 juta ekor, naik 5-6 persen dari 2021 sebanyak 1,64 juta ekor," ucapnya.  Ia menjamin, ketersediaan hewan kurban bukan berasal dari kota di zona merah yang hewan ternaknya terkonfirmasi PMK. "Saat ini sedang dilakukan pendataan dan sosialisasi PMK kepada pedagang kurban oleh seluruh dinas kabupaten/kota yang dibekali petunjuk teknis pemotongan kurban untuk dipedomani," tutur dia.  Selain itu, dijelaskan juga bahwa banyak peternak yang kini menjual hewan ternaknya di bawah harga wajar menjelang momen Idul Adha. "Mereka berharap mendapatkan untung dari sana, dan gejala PMK ini bersamaan dengan kondisi itu dan pengondisian di lapangan berbahaya, karena harga yang mestinya (sapi) dijual Rp 40 juta, Rp 10 juta mereka sudah lepas. Itu kenyataan yang ada," tutup Mentan.

Gara-gara PMK, Banyak Peternak Jual Rugi hingga Rp 30 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/sapi-pmk-1.jpg" alt="DIOBATI: Petugas dinas peternakan mengobati sapi yang terjangkit PMK di Mojokerto. (Jawa Pos Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>DIOBATI: Petugas dinas peternakan mengobati sapi yang terjangkit PMK di Mojokerto. (Jawa Pos Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah penyakit kuku dan mulut (PKM) yang penularannya sampai ke Jakarta.  Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, meskipun wabah tersebut tak menularkan ke manusia atau zoonosis, namun tingkat kematian terhadap hewan tetaplah tinggi.  "PMK tidak bersifat zoonosis, namun tingkat penularan pada hewan sangat tinggi mencapai 90-100 persen dan tingkat kematian tinggi pada ternak muda atau anakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5).  Eli mengatakan penyakit ini sangat menular pada hewan berkuku belah, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penyakit ini juga berdampak terhadap menurunnya produksi daging potong.  Bahkan, penyakit tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya.  Eli menyebut penyakit ini ditularkan ke hewan lain dengan tiga cara, yaitu kontak langsung dengan hewan tertular kontak tidak langsung melalui tubuh manusia, alat maupun sarana transportasi yang terkontaminasi wabah PMK, serta penyebaran melalui udara. Bahkan, penyebaran PMK oleh angin bisa terjadi sampai radius 10 kilometer.  Dengan demikian, Eli memastikan daging maupun susu dari hewan yang terjangkit PMK aman dikonsumsi selama dimasak dengan benar. "Daging dan susu tetap aman dikonsumsi selama dimasak dengan benar," imbuhnya.  Adapun upaya Pemprov DKI Jakarta mencegah wabah PMK diantaranya, berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dini serta mitigasi risiko PMK, menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas KPKP tentang kewaspadaan PMK.  Lalu, elaksanakan sosialisasi atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pihak terkait. Menyusun SOP pencegahan dan pengendalian PMK. Menyusun tim pengawasan dan tim respons cepat. Melaksanakan pengawasan pemasukan serta pemeriksaan kesehatan hewan di sentra-sentra ternak dan Rumah Potong Hewan.  Serta, petugas Dinas KPKP melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan di lima wilayah kota setiap hari pada tempat penampungan dan pemotongan hewan, dan melakukan publikasi informasi PMK melalui media sosial DKPKP dan media.

Upaya Pemprov DKI Lakukan Pencegahan dan Pengendalian PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/putar_balik.jpg" alt="ANTISIPASI: Pemeriksaan kendaraan yang membawa hewan ternak di perbatasan Aceh Sumut Selasa (10/5) malam. (POLRES ACEH TAMIANG UNTUK RAKYAT ACEH)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Pemeriksaan kendaraan yang membawa hewan ternak di perbatasan Aceh Sumut Selasa (10/5) malam. (POLRES ACEH TAMIANG UNTUK RAKYAT ACEH)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lalu lintas hewan ternak diawasi secara ketat menyusul merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK). Terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan daerah terjangkit PMK.  Di Sidoarjo, misalnya. Satgas Pangan Sidoarjo membatasi akses pengiriman ternak dari dan ke luar Sidoarjo untuk mengantisipasi persebaran PMK pada ternak. Polresta Sidoarjo melakukan penyekatan angkutan pembawa ternak berkuku belah mulai kemarin (11/5). Petugas stand by di batas kota seperti di Kecamatan Balongbendo dan Tarik.  Para pengemudi yang membawa ternak, baik dengan pikap maupun truk, diminta putar balik.  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, pihaknya menghentikan beberapa pengemudi sekaligus menyosialisasikan bahwa pengiriman ternak masuk dan keluar kota kini dibatasi. ”Kami bersama TNI dan dinas berupaya maksimal dalam penanganan wabah virus PMK ini agar tidak semakin menyebar,” kata Kusumo.  Di Bojonegoro, hari ini (12/5) Pasar Hewan Bojonegoro tetap buka. Namun, petugas gabungan akan menyekat lalu lintas sapi dari luar kota, terutama Kabupaten Lamongan. Sebagaimana diketahui, Lamongan termasuk wilayah yang sudah ditemukan PMK pada ternak. Di sisi lain, belum ditemukan ternak sapi di Bojonegoro yang terdeteksi mengidap PMK.  ”Kami melakukan (penyekatan) di wilayah perbatasan seperti di Kecamatan Baureno. Ternak dari Lamongan tidak boleh masuk dan diminta kembali,” kata Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Sugiharti Sri Rahayu seperti dilansir Radar Bojonegoro kemarin.  Pasar hewan di Bojonegoro tetap buka, tapi hanya untuk sapi lokal. Sugiharti meminta peternak tidak panik. Tetap berhati-hati menjaga kebersihan ternak dan kandang. Juga tidak membeli ternak baru, terutama dari luar kota seperti Lamongan. Selama ini, banyak peternak di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Kedungadem dan Kepohbaru yang membeli dari luar kota.  Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad menjelaskan, pemeriksaan ternak terkait dengan PMK sudah dilakukan di 17 wilayah polsek jajaran di Bojonegoro. Hasilnya, tidak ditemukan ternak terinfeksi PMK.  Radar Mojokerto melaporkan, pembatasan lalu lintas perdagangan hewan ternak juga diberlakukan bagi kendaraan yang masuk maupun keluar wilayah Kabupaten Mojokerto. Jika menemukan, polisi langsung memaksa pengemudi kembali ke daerah asal. ”Sesuai instruksi bupati, pergerakan lalu lintas perdagangan sapi dibatasi untuk sementara waktu. Baik masuk ke wilayah Kabupaten Mojokerto maupun sebaliknya,” ujar Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar setelah meninjau penyemprotan Pasar Hewan Ngrame kemarin.  Pembatasan mobilitas perdagangan ternak hewan sejenis sapi itu mulai berlaku Selasa (10/5) malam. Itu digelar serentak di empat checkpoint yang merupakan wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. Yakni, Trowulan, Ngoro, Trawas, dan Mojosari.  Sementara itu, Pemkab Mojokerto terus melakukan percepatan penanganan wabah PMK yang sudah menyerang ratusan sapi di 18 kecamatan. Selain treatment penyembuhan, diantisipasi meluasnya wabah dengan memberlakukan lockdown dan sterilisasi pasar hewan.  Kemarin Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar turun langsung melakukan sterilisasi pasar hewan di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging. Sterilisasi dilakukan dengan menyemprotkan disinfektan. Dinas pertanian juga menutup pasar hewan. Selain itu, dibentuk tim khusus untuk mengedukasi semua kelompok ternak yang tersebar di 18 kecamatan.  Sesuai dengan data disperta, di Kabupaten Mojokerto populasi sapi potong sekitar 51.300 ekor. Hingga kemarin, 754 ekor sapi terserang PMK.  Di sisi lain, pengawasan tidak hanya dilakukan di wilayah terjangkit PMK ternak. Sebagaimana dilansir Radar Madiun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun melakukan antisipasi dini. Kemarin (11/5) dinas menerjunkan sejumlah petugas ke kandang peternak sapi di Jalan Tawangsari II, Kelurahan Tawangrejo, Kartoharjo, untuk melakukan surveilans. Satu per satu sapi diperiksa. Mulai suhu tubuh hewan hingga kondisi mulut dan telapak kaki.  Hasil pemeriksaan yang melibatkan dokter hewan itu tidak menemukan sapi yang terjangkit PMK. Petugas justru mendapati satu ekor sapi yang menunjukkan gejala flu.  Terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali mengunjungi ternak sapi di Jawa Timur. Kali ini di Mojokerto. Mantan menteri sosial itu ingin memastikan kondisi hewan ternak.  Khofifah meminta peternak peka. Pemerintah sudah menyosialisasikan ciri-ciri sapi yang terjangkit PMK. Dengan begitu, peternak yang menemukan ciri-ciri tersebut bisa segera melapor. "Selain itu, peternak harus melakukan isolasi berbasis kandang," katanya.

Antisipasi Penularan PMK, Aparat Putar Balik Angkutan Pembawa Ternak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/impor_vaksin.jpg" alt="ANTISIPASI: Tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan stiker pada sapi yang telah diperiksa di kawasan Pakal, Surabaya, kemarin (11/5). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan stiker pada sapi yang telah diperiksa di kawasan Pakal, Surabaya, kemarin (11/5). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak telah menyebar ke sejumlah daerah di luar Jawa Timur (Jatim). Perkembangan terbaru, kasus konfirmasi PMK ditemukan di dua wilayah di Aceh, yakni di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.  Dilansir dari Rakyat Aceh, tim Dinas Peternakan Aceh secara khusus turun ke Aceh Tamiang untuk mengecek dampak wabah PMK. Pasalnya, dari 45 ribu populasi sapi di Aceh Tamiang, 1.200 ekor mendadak terpapar PMK. Selain itu, 13 ekor sapi dilaporkan mati.  Kepala Dinas Peternakan Aceh drh Rahmandi menyatakan, Aceh Tamiang saat ini dalam pengawasan ketat petugas dan merupakan kawasan tidak bebas bagi lalu lintas ternak. ”Karena persebarannya hampir 100 persen, kejadian PMK ini perlu diantisipasi dengan serius. Segera lapor ke petugas bila ternak sakit serentak,” tegasnya.  Rahmandi menggandeng Kepala Stasiun Karantina Pertanian Aceh drh Ibrahim berkeliling ke sejumlah kandang sapi milik masyarakat di Desa Paya Meta, Kecamatan Karang Baru. Di lokasi itu diperkirakan temuan pertama wabah PMK sapi muncul di Aceh Tamiang. Dia juga meninjau kompleks pasar hewan di wilayah Manyak Payed bersama Bupati Aceh Tamiang Mursil.  Mursil mengatakan, pemerintah daerah sepakat menutup lalu lintas ternak, termasuk menutup sementara sentra pasar hewan di Manyak Payed. Polres Aceh Tamiang menutup akses lalu lintas ternak di perbatasan Provinsi Aceh-Sumatera Utara. Polisi juga memberlakukan pos checkpoint di perbatasan Aceh Tamiang tersebut untuk pencegahan wabah PMK sapi. ”Pemkab Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan obat-obatan atau vaksin PMK ke Kementerian Pertanian sebanyak 25 ribu dosis. Semoga ada stoknya di kementerian,” harapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/putar_balik-750x463.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ANTISIPASI: Pemeriksaan kendaraan yang membawa hewan ternak di perbatasan Aceh Sumut Selasa (10/5) malam. (POLRES ACEH TAMIANG UNTUK RAKYAT ACEH)  Sementara itu, data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, saat ini jumlah hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jatim sebanyak 3.205 ekor. Kasus kematiannya mencapai 1,5 persen. Sementara itu, kasus positif PMK di Aceh sebanyak 2.226 ekor.  Untuk mengerem persebaran yang lebih luas, pemerintah akan mengimpor vaksin. Itu merupakan langkah sementara sembari menunggu vaksin dalam negeri. Dibutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk bisa membuat vaksin. ”Jumlahnya (impor, Red) tidak banyak. Hanya untuk menunggu kelahiran vaksin yang ada,” jelas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kemarin (11/5).  Yasin mengklaim bahwa vaksin untuk PMK bisa diproduksi sendiri oleh para ahli di Kementan. Terlebih, sudah diketahui serotipe virus PMK. Khususnya yang berada di Jatim. Dia optimistis vaksin bisa tersedia kurang dari 20 hari. ”Cuma sekarang ini masalah waktu. Kita dikejar kecepatan waktu dan kecepatan virus,” katanya mengenai alasan impor vaksin.  Dalam kondisi darurat saat ini, jelas Yasin, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah cepat. Salah satunya menyebarkan obat-obatan dan vitamin untuk diberikan kepada hewan ternak, baik yang sakit maupun sehat. ”Yang kena disembuhkan, yang sehat dinaikkan imunnya sambil menunggu vaksin,” terangnya.  Dengan intervensi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir, menurut Yasin, sudah terlihat hasil yang menggembirakan. Setelah disuntik, hewan ternak terpapar yang semula tidak bisa berdiri kondisinya sudah lebih baik. Ternak yang awalnya meler banyak pun mulai pulih untuk makan.  Yasin mengatakan, pihaknya juga membentuk gugus tugas nasional, gugus tugas provinsi, dan gugus tugas kabupaten/kota untuk menghadapi wabah PMK. Lantaran penularan PMK sangat cepat melalui udara dan kontak langsung, dia menekankan pentingnya pengendalian di daerah. Dengan begitu, tidak terjadi mutasi-mutasi dan persebaran yang berlebihan.  Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah menambahkan, saat ini Komisi Ahli Kehewanan tengah membahas percepatan pembuatan vaksin PMK di dalam negeri. Dia optimistis vaksin dapat dibuat cepat mengingat Kementan sudah berpengalaman. ”Karena kita sudah pernah buat dulu, saat pembebasan PMK. Cuma serotipenya berbeda sehingga harus buat ulang lagi,” paparnya.  Terkait serotipe, lanjut Nasrullah, yang ditemukan adalah serotipe O dengan strain Ind-2001. Jenis tersebut umum tersebar di Asia Tenggara. Dia menjelaskan bahwa PMK disebabkan virus dan belum ada obat spesifiknya. Namun, langkah pencegahan dapat dilakukan. Mulai booster untuk menguatkan imun hingga memperbaiki organ-organ yang terkena dengan obat-obatan.  Terkait impor vaksin, Nasrullah mengaku masih berhitung jumlah kebutuhannya. Namun, dipastikan jumlahnya terbatas. Karena hanya digunakan untuk daerah yang terkena PMK. Daerah lain yang masih bebas PMK akan menggunakan vaksin dalam negeri yang tengah dibuat. (mia/lyn/idr/ddh/c9/fal)

Hadapi Wabah PMK, Pemerintah Impor Vaksin untuk Kondisi Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kapolri-rapat-lebaran.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat koordinasi lintas sektoral. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat koordinasi lintas sektoral. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk turut serta melakukan pemgawasan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak sapi. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) juga terus dilakukan.  Dengan begitu, dinas peternakan di daerah sebagai leading sector terkait adanya penyakit itu, dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat. Sehingga tidak terjadi penyebaran penyakit tersebut ke luar wilayah temuan.  "Polri akan bekerja sama dengan Dinas Peternakan Daerah untuk membantu mengawasi penanganan penyakit tersebut agar tidak terjadi pergeseran ke luar dari wilayah temuan," kata Sigit kepada wartawan, Rabu (11/5).  Mantan Kabareskrim Polri ini menyatakan, dengan adanya sinergitas antara dinas peternakan dan jajaran Polri di setiap wilayah, dapat dilakukan tracing dan pengecekan untuk mencegah penyebaran penyakit ke hewan ternak lainnya. "Sehingga penyakit tersebut bisa kita bantu lokalisasi dan tidak meluas dengan bantuan penjagaan dan pengawasan," imbuhnyam  Sigit menuturkan, pihaknya siap untuk mendukung langkah Kementan melakukan lockdown sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Pihak Kepolisian juga akan ikut membantu melakukan pengecekan ketat terhadap proses perdagangan hewan ternak.  "Melakukan pengawasan dengan cara penyekatan perdagangan hewan ternak keluar atau masuk pada wilayah tersebut yang mengacu pada dokumen hasil pemeriksaan dokter hewan dari Balai Karantina Dinas Pertanian dan Peternakan," jelas Sigit.  Sementara itu, Sigit juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satgas Pangan Polri untuk turun ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan hewan ternak serta melakukan pengendalian harga dipasaran. Tak hanya itu, dinas peternakan juga telah menyiapkan vaksinasi serta obat-obatan untuk diberikan kepada hewan ternak sapi.  Lebih lanjut, Sigit mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik terkait adanya laporan temuan penyakit itu. Menurutnya, semua pihak terkait telah bekerja secara maksimal untuk menangani hal tersebut.  "Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tetap tenang terkait adanya laporan temuan ini," tutup Sigit.

Instruksi Kapolri soal Penanganan Virus PMK yang Serang Hewan Ternak

PMK hewan ternak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PMK hewan ternak