<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/sapi-al-akbar-99383548.jpg" alt="Sapi kurban di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sapi kurban di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan persiapan hewan kurban jelang Idul Adha 2025 dalam kondisi aman dan sehat. Lebih dari 500 ribu sapi serta sekitar 1,2 juta kambing dan domba siap menjadi pilihan masyarakat, dengan seluruhnya sudah divaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease. Plt. Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menyampaikan bahwa pemantauan terhadap hewan ternak ini dilakukan secara intensif oleh tenaga veteriner, tidak hanya saat momen kurban, tetapi sepanjang tahun.&nbsp;"Kami menyarankan pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Namun, jika ada pemotongan di luar RPH, maka tetap wajib menjalani pemeriksaan antemortem dan postmortem," kata Emil setelah menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo kepada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS), Jumat (6/6). Menurut Emil, data populasi hewan ternak di Jawa Timur sangat terpantau dengan baik berkat pengawasan berkelanjutan. Saat ini terdapat lebih dari 500 ribu sapi surplus, hampir 900 ribu kambing, dan hampir 300 ribu domba yang siap untuk kurban. "Semua hewan tersebut telah divaksinasi PMK dan lumpy skin disease, sehingga kami pastikan kondisinya termonitor secara maksimal. Insya Allah masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir dalam berkurban tahun ini," ujarnya. Emil juga mengingatkan makna penting Idul Adha sebagai momentum berbagi dan berkurban dengan penuh pengorbanan.&nbsp;"Spirit Idul Adha adalah spirit berbagi dan berkurban. Di balik kemajuan dan kebahagiaan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Nilai-nilai ini sederhana namun universal, dan sangat bersejarah," tuturnya. Dengan persiapan yang matang dan pengawasan ketat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis pelaksanaan kurban tahun ini akan berjalan lancar dan memberi manfaat besar bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan hewan kurban Idul Adha 2025 aman dan sehat, dengan lebih dari 500 ribu sapi serta 1,2 juta kambing

Jatim Siapkan 500 Ribu Sapi dan 1,2 Juta Kambing-Domba untuk Kurban Idul Adha 2025, Semua Sudah Divaksinasi PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/06/tngG3TQWKMf4oFvXPOhtEvfHMEpXXFVRRPyofMzQ-3666464449.jpg" alt="Kementan siagakan 6.800 personel keswan cegah penyebaran PMK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementan siagakan 6.800 personel keswan cegah penyebaran PMK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Momen Lebaran tidak hanya identik dengan lalu lintas manusia. Tetapi juga lalu lintas hewan ternak. Pemerintah berupaya mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, dengan menyiagakan 6.800 personel tenaga kesehatan hewan (keswan).&nbsp; Ribuan petugas keswan itu disiagakan 24 jam sehari dan tujuh hari dalam sepekan (24/7). Tujuannya untuk memastikan kesehatan dan keamanan ternak, khususnya sapi, yang banyak didistribusikan selama momentum Idul Fitri.&nbsp;&nbsp; Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda menuturkan strategi pengendalian PMK terus diperkuat. Termasuk melalui vaksinasi, pengawasan lalu lintas ternak, serta respons cepat terhadap kasus yang terdeteksi. "Kami telah menginstruksikan seluruh petugas keswan di daerah untuk siaga penuh selama Lebaran," kata Agung Suganda.&nbsp; Menurut Agung upaya itu penting agar distribusi ternak tetap berjalan lancar. Di sisi lain, ternak yang dikonsumsi masyarakat tetap sehat dan aman. Pusat Kesehatan Hewan (puskeswan) di berbagai daerah juga tetap beroperasi untuk menangani laporan dari peternak maupun masyarakat. "Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait telah dikoordinasikan agar langkah mitigasi dapat segera dilakukan jika ditemukan indikasi kasus PMK di lapangan," ungkap Agung Suganda.&nbsp;&nbsp; Sementara itu Direktur Kesehatan Hewan Kementan Imron Suandy menambahkan, stok vaksin PMK tetap tersedia dan akan terus diberikan kepada ternak yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Menurut hasil evaluasi nasional per 3 April, pelaksanaan vaksinasi PMK telah mencapai 1,73 juta dosis. "Angka ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan sebagian provinsi mampu mencapai target vaksinasi di atas 70 persen dan di beberapa provinsi telah mencapai 100 persen," tandas Imron Suandy. Dia menjelaskan, pengawasan lalu lintas ternak di jalur-jalur distribusi utama juga diperketat. Untuk memastikan tidak ada ternak yang terinfeksi berpindah antarwilayah tanpa pemeriksaan yang ketat. Kementan mengimbau para peternak dan pedagang ternak untuk tetap mematuhi protokol biosekuriti "Selain itu memastikan ternaknya divaksinasi, dan segera melapor jika ada gejala PMK pada hewan ternak mereka," jelas Imron Suandy. Kementan juga mengajak masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi isu PMK. Konsumsi daging tetap aman selama diolah dengan benar. Pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit dapat menonaktifkan virus PMK yang mungkin ada pada daging.

Kementan siagakan 6.800 personel kesehatan hewan untuk mencegah penyebaran PMK, memastikan kesehatan ternak dan keamanan konsumsi masyarakat

Kementan Siagakan 6.800 Personel Keswan, Cegah Penyebaran PMK di Momen Lebaran

<div id=":185" class="ii gt"> <div id=":184" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/pmk-1910140996.jpg" alt="Jawa Timur tetapkan status darurat PMK, 18.000 hewan ternak terjangkit. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Jawa Timur tetapkan status darurat PMK, 18.000 hewan ternak terjangkit. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menetapkan status keadaan darurat bencana non alam terkait wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), yang belakangan ini menyerang hewan ternak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan status keadaan darurat bencana non alam PMK ini, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono nomor&nbsp;<a href="http://100.3.3.1/31/013/2025" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://100.3.3.1/31/013/2025&amp;source=gmail&amp;ust=1738339785885000&amp;usg=AOvVaw2tEtnEpu8hFi0f_GInHAj9">100.3.3.1/31/013/2025</a>, yang ditandatangani pada 23 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani mengatakan bahwa hingga Rabu (29/1), sebanyak 18.581 ekor hewan ternak di Jatim terjangkit wabah PMK. 980 ekor diantaranya mati dan 443 ekor dipotong paksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Disnak Jatim memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak. Diantaranya diwajibkan menyertakan surat kesehatan hewan dan surat keterangan sudah divaksin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang dilalu lintaskan adalah ternak yang sudah vaksin 1 dan 2 agar mengurangi penularan. Sementara ternak yang sakit tidak boleh bepergian ke luar daerah," tutur Indyah Aryani, Kamis (30/1)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan bahwa status keadaan darurat bencana non alam ini bagian dari upaya Pemprov untuk memaksimalkan penanganan wabah PMK di wilayah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Termasuk pemberian obat maupun vaksinasi bagi hewan ternak. &ldquo;Yang pasti vaksinasi dan penyemprotan digencarkan. Terutama di pasar-pasar yang terkena wabah,&rdquo; ujar Kalaksa BPBD Jatim itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, peternak wajib menyertakan surat keterangan yang menyertakan hewan ternak tersebut sehat. Ini sebagai syarat agar hewan ternak dari provinsi lain bisa memasuki wilayah Jawa Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran Rp 25 Miliar untuk menghentikan penyebaran penyakit kuku dan mulut (PMK). Anggaran tersebut diambil dari APBD 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggaran Rp 25 Miliar itu akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak. Seperti pengadaan obat-obatan, vitamin, pemberian vaksin, serta pendampingan intensif bagi peternak terdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya betul (anggaran untuk PMK Rp 25 Miliar). Itu untuk beli vaksin semuanya. Sebanyak 320 ribu vaksin. Di samping Rp 1,7 Juta yang dari Kementerian Pertanian," ujar Pj Gubernur Adhy Karyono di Surabaya, Selasa (28/1) lalu.</div> </div> </div> </div>

Disnak Jatim memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak. Diantaranya diwajibkan menyertakan surat kesehatan hewan dan surat vaksin.

Jawa Timur Darurat PMK! 18 Ribu Hewan Ternak Terjangkit, Ratusan Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/IMG-20250129-WA0067-647354730.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang belakangan ini menyerang hewan ternak, mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Anggaran senilai Rp 25 miliar telah disiapkan. &rdquo;Ya betul (anggaran untuk PMK Rp 25 miliar). Itu untuk beli vaksin semuanya. Sebanyak 320 ribu vaksin. Di samping 1,7 yang dari Kementerian Pertanian,&rdquo; ujar Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Surabaya, Rabu (29/1). Berdasar data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), sejak 1 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025 tercatat ada 12.934 ekor sapi di Jawa Timur yang terserang wabah PMK. Dari angka tersebut, 689 sapi dilaporkan mati dan 272 ekor dipotong paksa. Sementara sisanya, 8.500 sapi menjalani proses pengobatan dari Dinas Peternakan setempat dan 3.474 sapi dinyatakan sembuh. Sebelumnya, anggaran penanganan PMK yang diusulkan Dinas Peternakan Jatim adalah Rp 150 miliar. Namun, angka tersebut dinilai terlalu besar, sehingga DPRD Jatim hanya menyetujui sebagian dari permohonan. &rdquo;Kami menyetujui Rp 25 miliar berdasar kebutuhan prioritas. Ini langkah awal untuk memastikan wabah PMK tidak lagi mengancam peternakan di wilayah kami,&rdquo; ujar Banggar DPRD Jawa Timur Muhammad Ashari. Anggaran tersebut nanti dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti pengadaan obat-obatan, vitamin, pemberian vaksin, serta pendampingan intensif bagi peternak terdampak. Ashari berharap anggaran yang disiapkan dapat&nbsp; mempercepat pemulihan sektor peternakan di Jawa Timur. Melalui pengendalian wabah maupun peningkatan kesejahteraan peternak terdampak. "Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para peternak yang selama ini berjibaku melawan dampak wabah ini,&rdquo; tandas Ashari.

Pemprov Jatim siapkan anggaran senilai Rp 25 miliar untuk menangani Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak

Pemprov Jatim Siapkan 320 Ribu Vaksin PMK, Rp 25 Miliar Digelontorkan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/1000572339-930881474.jpg" alt="Ilustrasi hewan ternak. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hewan ternak. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> </div> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sepertinya cukup serius&nbsp;untuk&nbsp;menangani penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang belakangan ini menyerang hewan ternak dan membuat peternak khawatir. Anggaran yang disiapkan&nbsp;Pemprov&nbsp;Jatim&nbsp;untuk&nbsp;mengatasi&nbsp;PMK&nbsp;pun tidak sedikit. Yakni&nbsp;Rp&nbsp;25&nbsp;Miliar. Kabar ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari. "Kami telah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar&nbsp;Rp&nbsp;25&nbsp;Miliar&nbsp;untuk&nbsp;penanggulangan&nbsp;PMK. Anggaran ini resmi dialokasikan ke Dinas Peternakan (Disnak)&nbsp;Jatim&nbsp;dalam APBD 2025," tutur Ashari, Rabu (29/1). Ashari mengatakan nantinya, anggaran&nbsp;Rp&nbsp;25&nbsp;Miliar&nbsp;ini dimanfaatkan&nbsp;untuk&nbsp;berbagai kebutuhan mendesak. Seperti pengadaan obat-obatan, vitamin, pemberian vaksin, serta pendampingan intensif bagi peternak terdampak. Mulanya, anggaran yang diusulkan oleh Dinas Peternakan&nbsp;Jatim&nbsp;untuk&nbsp;mengatasi&nbsp;PMK&nbsp;mencapai&nbsp;Rp&nbsp;150&nbsp;Miliar. Namun, angka tersebut dinilai terlalu besar, sehingga DPRD&nbsp;Jatim&nbsp;hanya menyetujui sebagian dari permohonan. "Kami menyetujui&nbsp;Rp&nbsp;25&nbsp;Miliar&nbsp;berdasarkan kebutuhan prioritas. Ini langkah awal&nbsp;untuk&nbsp;memastikan&nbsp;wabah&nbsp;PMK&nbsp;tidak lagi mengancam peternakan di wilayah kami," imbuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Ashari berharap anggaran yang disiapkan dapat&nbsp; mempercepat pemulihan sektor peternakan di Jawa Timur. Melalui pengendalian&nbsp;wabah&nbsp;maupun peningkatan kesejahteraan peternak terdampak. "Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para peternak yang selama ini berjibaku melawan dampak&nbsp;wabah&nbsp;ini," tandas Ashari.&nbsp;(*)

Anggaran yang disiapkan Pemprov Jatim untuk mengatasi wabah PMK pun tidak sedikit. Yakni Rp 25 Miliar.

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 25 Miliar Untuk Atasi Wabah PMK, Dialokasikan Beli Obat hingga Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/kementan-suntik-vaksin-PMK-di-Depok-3494090280.jpg" alt="Petugas memberikan vaksin ke sapi untuk mencegah penularan PMK. (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan vaksin ke sapi untuk mencegah penularan PMK. (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penularan penyakit mulut dan kaki (PMK) masih jadi momok bagi peternak sapi di Indonesia. Salah satu upaya menekan potensi penularan PMK adalah lewat vaksinasi. Pemda diminta untuk mengalokasikan anggaran untuk vaksinasi PMK massal di daerahnya masing-masing.&nbsp; Permintaan itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Secara khusus dia mendorong pemda mengalokasikan anggaran untuk vaksin PMK yang rentan menyerang sapi. Dia mengatakan, peran Pemda mencegah munculnya wabah PMK sangat krusial.&nbsp; "Kita punya dosis 4 juta dan itu tidak akan cukup memenuhi kebutuhan vaksin sapi nasional," katanya di sela kunjungan kerja di Medan kemarin.&nbsp; Dari laporan yang dia terima, kasus PMK masih bermunculan di sejumlah daerah. Upaya mencegah semakin luasnya penularan PMK, adalah lewat vaksinasi. Agenda mencegah penularan PMK itu juga bagian dari semangat mengejar target swasembada pangan. "Ada beberapa kasus PMK di daerah. Harus kita antisipasi, baik melalui isolasi maupun pemberian vaksin secara rutin," tuturnya. Sudaryono menegaskan Kementan sejatinya tidak tinggal diam. Karena mereka sudah menyediakan 4 juta dosis vaksin. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan populasi sapi di Indonesia.&nbsp; Selain itu Sudaryono juga mendorong sektor swasta ikut membeli vaksin secara mandiri, dan melakukan vaksinasi di tingkat peternak. Dia menilai harga vaksin cukup terjangkau, sekitar Rp 17 ribu hingga Rp 25 ribu per dosis. (wan/bas)

Penularan penyakit mulut dan kaki (PMK) masih jadi momok bagi peternak sapi di Indonesia. Salah satu upaya menekan potensi penularan PMK.

Tekan Penularan PMK, Kementan Dorong Dorong Pemda Alokasikan Anggaran Vaksin

<div id="m#msg-f:1821878431794412348" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/IMG-20250121-WA0048-3305609883.jpg" alt="BPBD Jatim dan Kwarda Pramuka Jatim melakukan penyeprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran PMK. (Humas BPBD Jatim)." width="100%">
<figcaption>BPBD Jatim dan Kwarda Pramuka Jatim melakukan penyeprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran PMK. (Humas BPBD Jatim).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821878431794412348-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com -&nbsp;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur terus berupaya menghentikan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku (PMK), yang belakangan ini menyerang hewan ternak. Upaya pencegahan penularan virus PMK dengan cara menyemprotkan disinfektan pun dilakukan. Kali ini, BPBD bersama Tim Kwarda Pramuka Jatim melakukan penyemprotan di Pasar Hewan Balongpanggang, Gresik. "Sesuai arahan Bapak PJ Gubernur, kita akan terus memantau dan bergerak melakukan upaya pencegahan penularan Virus PMK di Jatim," ujar&nbsp;Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto dalam keterangannya, Selasa (21/1). Kolaborasi yang dilakukan dalam pencegahan penularan Virus PMK di Jawa Timur, ia pastikan akan berlanjut ke wilayah-wilayah lain. Terlebih, kasus PMK di Jawa Timur masih terus menunjukkan adanya peningkatan. Sebelumnya, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tengah menyerang ternak-ternak di 30 daerah di Jawa Timur. Kemudian pada Desember 2024, setiap hari setidaknya ada 100 kasus ternak terjangkit PMK. Gejala PMK yang ditemukan pada ternak, meliputi kelemahan, kepincangan akut, serta lepuh atau erosi pada bagian mulut, lidah, gusi, dan kulit sekitar kaki, serta demam tinggi hingga 41 derajat celcius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015526303/pemprov-jatim-siapkan-17-juta-dosis-vaksin-untuk-cegah-penyebaran-pmk-di-sektor-peternakan">Pemprov Jatim Siapkan 1,7 Juta Dosis Vaksin untuk Cegah Penyebaran PMK di Sektor Peternakan</a> Dalam kegiatan penyemprotan di Pasar Hewan Balongpanggang, turut&nbsp;hadir Ahli Madya BPBD Jatim Sriyono, Tenaga Ahli BPBD Jatim Bige Agus Wahyuono, Kabid KL BPBD Gresik, dan Kepala UPT Puskeswan Balongpanggang.&nbsp;(*) <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Upaya pencegahan penularan virus PMK dengan cara menyemprotkan disinfektan pun dilakukan di Pasar Hewan Balongpanggang, Gresik.

Upaya BPBD Jatim Cegah PMK, Pasar Hewan Balongpanggang Gresik Disemprot!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/ilustrasi-ppn-12-persen-1001750939.jpg" alt="Ilustrasi PPN 12 persen. (AI/Agung KurniawanJawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPN 12 persen. (AI/Agung KurniawanJawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah membawa berbagai dampak. Kalangan usaha menilai, kebijakan kenaikan PPN yang hanya dikenakan pada barang mewah adalah respons pemerintah terhadap keluhan agar tak memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebut, pengusaha mengapresiasi komitmen pemerintah yang tak memberikan beban lebih tersebut bagi masyarakat. Ada tiga hal yang menjadi catatan kritis. Pertama, PPN adalah jenis pajak tidak langsung. Otomatis yang melakukan pembayaran pajak adalah seluruh masyarakat. &rsquo;&rsquo;Tetapi yang membantu memungut, menghitung dan menyetor adalah pengusaha. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 tahun 2024 ini, meninggalkan masalah yang sangat complicated buat para pengusaha. Karena teknis administrasi sangat kompleks,&rsquo;&rsquo; ujar Ajib Hamdani kepada Jawa Pos, Jumat (3/1). Ajib melanjutkan, yang harus diketahui masyarakat bahwa pada prinsipnya tarif PPN adalah 12 persen. Tetapi cara menghitungnya adalah barang dikalikan dengan 11/12 (sebelas dibagi dua belas) kemudian dikalikan 12 persen. Kalau proses administrasi salah, pengusaha bisa kena denda, atau bahkan faktur pajak tidak diakui. &rsquo;&rsquo;Dalam konteks PPN ini, pengusaha membantu pemerintah, tetapi pemerintah abai terhadap aspek kompleksitas yang dihadapi oleh pengusaha,&rsquo;&rsquo; imbuh dia. Kedua, untuk beberapa barang dengan nilai lain, tetap pembayaran PPN-nya adalah 12 persen, walaupun bukan barang mewah. Contoh agen travel, usaha di komoditas emas, dan lain-lain. &rsquo;&rsquo;Jadi, harga akhir yang ditanggung konsumen tetap lebih tinggi. Narasi bahwa PPN 12 persen untuk barang mewah, tidak tepat,&rsquo;&rsquo; tegas Ajib. Ketiga, pemerintah harusnya fokus dengan pemberlakuan coretax yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Tetapi, Ajib menyabut dalam 2 (dua) hari belakangan sistem tersebut justru masih down. Hal itu membuat para wajib pajak yang akan membuat faktur jadi tertunda. &rsquo;&rsquo;Pemerintah saja tidak siap dengan sistemnya, sekarang malah membuat regulasi yang complicated. Harapannya, secepatnya sistem dan regulasi ini dievaluasi,&rsquo;&rsquo; kata Ajib Hamdani. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan positif terkait keputusan pemerintah yang mengenakan kenaikan PPN 12 persen hanya pada barang mewah. Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan arah yang signifikan. Juga lebih mengutamakan pemberian stimulus untuk perekonomian. &rdquo;Jika kita melihat kebijakan fiskalnya, sepertinya agak berubah. Sebelumnya memang terkesan fokus pada peningkatan pendapatan negara (melalui) kenaikan pajak. Namun setelah disampaikan oleh Menteri Keuangan, arahnya kini lebih kepada menambah stimulus untuk ekonomi,&rdquo; ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat ditanyai Jawa Pos di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1). Purbaya menjelaskan, meskipun PPN tidak dinaikkan sebagiab, pemerintah tetap memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari penghapusan pemotongan untuk mengurangi dampak dari kebijakan kenaikan PPN sebelumnya, yang justru dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian. &rdquo;Pajak PPN-nya tidak naik, hanya barang mewah yang dikenakan pajak lebih tinggi. Yang sudah dihitung untuk mengurangi dampak kenaikan PPN sebelumnya tetap dikeluarkan tanpa dipotong, malah menambah stimulus. Dampaknya akan sangat positif untuk perekonomian,&rdquo; terang Purbaya Yudhi Sadewa. Dia juga melihat potensi besar dalam kebijakan ini untuk meningkatkan jumlah tabungan masyarakat. Tidak hanya masyarakat bawah, tapi juga masyarakat kelas atas. Yang mana akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa juga akan tumbuh, yang pada gilirannya mempercepat pemulihan ekonomi. &rdquo;Cerita kebijakan ini berubah. Bukan hanya menaikkan pendapatan negara, tapi memberikan stimulus yang dapat menunjang daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, otomatis ekonomi tumbuh lebih cepat. Ini akan membawa dampak positif yang lebih kuat dibandingkan prediksi sebelumnya,&rdquo; beber Purbaya. Dalam kesempatan yang sama, dia juga memberikan pandangan tentang prospek Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di 2025. Konsolidasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BPR adalah langkah positif. Untuk memastikan hanya bank yang sehat yang tetap beroperasi. Dengan demikian, BPR yang tersisa nanti adalah yang betul-betul baik. Di sisi lain, BPR yang lainnya harus belajar jika manajemennya tidak jelas, OJK akan bertindak. &rdquo;Ini positif dalam pengertian ada konsolidasi menuju ke arah yang lebih baik,&rdquo; ungkap Purbaya. Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR. &rdquo;Masyarakat juga tidak usah takut, kan ada LPS. Pasti kita bayar. Uang kami masih cukup banyak untuk bayar dana-dana mereka di bank BPR,&rdquo; ujar Purbaya Yudhi Sadewa. BEI turut menyampaikan tambahan informasi atas penyesuaian tarif PPN di 2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024, tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah sebesar 11/12 dari nilai Invoice. &rdquo;Tarif tetap sesuai UU (undang-undang) yaitu 12 persen. Nilai obyek pajak yang dikalikan 11/12. Jadi finalnya sama dengan PPN 11 persen. Karena menutut saya ini terkait konstruksi perundang-undangan,&rdquo; terang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy. Untuk pernyataan lebih lanjut, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik memastikan ketentuan terkait jasa layanan transaksi saham mengacu pada PMK 131/2024. Mengacu pasal 3 PMK 131/2024 tertuang bahwa nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Yang kemudian diperjelas pada pasal 5 bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. &rdquo;Kami mengacu sesuai pada PMK,&rdquo; tegas Jeffrey Hendrik. Direktur PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tomi Taufan memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan pajak baru yang diberlakukan untuk fee transaksi saham. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi angin segar tidak hanya untuk perusahaan. Tapi juga bagi seluruh industri pasar modal Indonesia. Terutama dalam membuka 2025 dengan semangat yang lebih tinggi. &rdquo;Kami menyambut baik kebijakan tersebut karena sesuai dengan spirit untuk dapat memacu nasabah dan masyarakat umum lebih aktif dan meramaikan pasar saham serta pasar modal," ujar Tomi kepada Jawa Pos, Jumat (3/1). Dia menyatakan, Mirae Asset sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan pasar modal. Dengan harapan kebijakan pajak tersebut dapat memberikan dampak positif yang lebih luas. Tidak hanya dalam menarik lebih banyak investor. Namun, juga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. &rdquo;Kami juga berharap kebijakan itu dapat lebih mendukung pengembangan pasar modal ke depannya,&rdquo; terang Tomi. Dengan adanya kebijakan tersebut, Tomi percaya pasar modal Indonesia akan semakin berkembang. Sekaligus memberi peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam investasi saham.

Kalangan usaha menilai, kebijakan kenaikan PPN pada barang mewah adalah respons pemerintah terhadap keluhan agar tak bebani masyarakat

Pengusaha Keluhkan Kompleksitas Teknis PPN 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/Riau-Perumahan-Griya-Setia-Nusa-Pekanbaru-1280x640-4180443323.jpeg" alt="ILUSTRASI Perumahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Perumahan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian PUPR memastikan potongan gaji sebesar 3 persen untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera belum diterapkan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Menurut Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo, pemotongan gaji untuk Tapera baru akan diterapkan setelah pemerintah menerbitkan sejumlah aturan baru. Meliputi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur detail iuran Tapera bagi ASN. Sedangkan untuk pekerja swasta masih menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). "Saat ini teman teman BP Tapera belum bisa melakukan pengerahan (pemotongan) dana. Akan ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan, mungkin sekarang lagi proses. Terkait dengan bagaimana pekerja yang nanti dibiayai oleh dana APBN dan APBD,&rdquo; kata Haryo Bekti dalam Forum Bakohumas di Jakarta, ditulis Minggu (6/10). &ldquo;Ini semua pekerja yang gajinya lewat APBN dan APBD, nanti akan diatur oleh PMK sehingga BP Tapera bisa melakukan pengerahan dana. Dan untuk yang non APBN APBD akan diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,&rdquo; sambungnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan aturan itu sangat diperlukan untuk penerapan iuran Tapera bagi ASN dan pekerja swasta. Hal ini seiring dengan BP Tapera yang secara langsung dikelola dan diawasi oleh berbagai kementerian dan lembaga, meliputi Menteri PUPR, Menaker, Menkeu, dan Komisioner OJK. Dia juga memastikan, keberadaan iuran Tapera ke depannya bisa berkontribusi pada kepemilikan para pekerja di tanah air. Mulai dari biaya membangun rumah secara langsung jika telah memiliki lahan hingga biaya renovasi rumah. &ldquo;Ini kebijakan-kebijakan seperti ini ke depan akan dikembangkan disamping juga sambil pararel sampai dengan pengerahan ini dilaksanakan, pemerintah tetap memfasilitasi masyarakat dengan FLPP,&rdquo; jelasnya. Bahkan, kata Haryo, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap diprogramkan oleh pemerintah lantaran Tapera yang belum beroperasi secara penuh. Meski begitu, ia menyebut bahwa sekitar 5-10 tahun ke depan mungkin akan dilakukan evaluasi terkait FLPP. Namun untuk sekarang Haryo menyebut, penerapan FLPP masih terbatas seiring dengan terbatasnya dana negara untuk anggaran itu. &ldquo;Untuk mereka mereka yang sesuai dengan persyaratannya. Ada batasan penghasilan, kemudian juga belum pernah dapat subsidi sebelumnya, knp demikian? karena dana kita terbatas. Kalau dana kita tidak terbatas mungkin semua orang bisa diberikan, tapi karena terbatas tentunya perlu ada kriteria yang bisa di fasilitasi,&rdquo; pungkasnya.

"Semua pekerja yang gajinya lewat APBN dan APBD, nanti akan diatur oleh PMK sehingga BP Tapera bisa melakukan pengerahan dana," katanya.

Potongan Gaji 3 Persen untuk Tapera Belum Diterapkan, Tunggu PMK dan Permenaker Terbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt_m_.jpg" alt="ilustrasi pajak" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pajak</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan (PMK ) 66 Tahun 2023 yang resmi diterbitkan per 1 Juli 2023 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, namun bisa juga berdampak negatif bagi perusahaan. PMK 66 Tahun 2023 sendiri mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Jika aturan baru ini tak segera disadari lalu terjadi keterlambatan atau ketidakcermatan perusahaan dalam melakukan penghitungan, objek pajak sangat rawan memicu beban keuangan hingga kegaduhan di internal karyawan. Fenomena ini, ungkap Tax Senior Manager BDO, Octa Surya Fatra, banyak dialami perusahaan di Tanah Air. &ldquo;Masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menjalankan. Jika mereka tak segera menyesuaikan maka beban pajaknya bisa sangat berat karena mungkin tercampur-aduk antara yang masuk ke objek dan yang tidak. Belum lagi ada kewajiban secara individual untuk menghitung objek pajak antara Januari-Juni 2023 sebelum berlakunya PMK. Semakin cepat perusahaan mengimplementasikan regulasi ini maka akan lebih lincah dan sehat,&rdquo; ujar Octa dalam keterangan tertulisnya. Octa melanjutkan, perusahaan harus segera memiliki sistem administrasi dan pelaporan pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan yang memadai untuk memastikan bahwa pajak penghasilan dapat dilaporkan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. "Serta menerapkan ketentuan secara tepat dan efisien dalam hal evaluasi, restrukturisasi dan pembuatan tax planning (perencanaan pajak) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,&rdquo; katanya. Menuerutnya, sistem administrasi dan pelaporan tersebut harus dapat mencatat dan melacak semua jenis natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan untuk tujuan ekualisasi biaya dengan objek pajak penghasilan, serta dapat menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan atas pemberian natura dan atau kenikmatan tersebut. "Di sini lah perlunya keterlibatan penilai publik dalam rangka memberikan opini nilai sebagai dasar penghitungan pajak atas penggantian atau imbalan berbentuk natura sebagaimana dimaksud dalam PMK 66/2023," ujarnya. Sementara itu, Head of Valuation BDO Panca A Jatmika menjelaskan, PMK 66 mengatur bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura diharuskan menggunakan Nilai Pasar (Market Value). Ini sebagai dasar dalam pengenaan PPh. &ldquo;Hal ini untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi perusahaan dan karyawan serta meminimalisasi dampak risiko perpajakan di masa yang akan datang,&rdquo; kata&nbsp;Panca. Menurut Panca, ada beberapa peran penilai publik dalam rangka menghitung pajak atas penggantian atau imbalan berbentuk natura itu. Antaralai,n melakukan penilaian dari natura yang berwujud tanah dan atau bangunan serta selain tanah dan atau bangunan. Penilaian ini merujuk pada Standar Penilaian Indonesia (SPI). Kemudian, menerbitkan laporan penilaian yang akan menjadi dasar bagi pemberi kerja untuk menghitung pajak yang akan terutang dari imbalan dalam bentuk natura. Selain administrasi, tax planning dan valuasi, ada hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan terkait dengan dijalankannya PMK 66 tahun 2023 ini, yaitu karyawan. &ldquo;Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan mengetahui dan memahami mengenai ketentuan pajak natura dan atau kenikmatan yang baru agar karyawan dapat memahami pelaksanaan hak dan kewajibannya secara perpajakan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi amat diperlukan karena karyawan memiliki peran penting dalam menjalankan PMK 66 tahun 2023, lantaran masuk dalam objek pajak, maka karyawan wajib menyampaikannya dalam laporan pajak penghasilan (PPh) pribadinya masing-masing,&rdquo; kata&nbsp;Arina Marldiyah, Managing Director Human Capital &amp; Training BDO Indonesia. Selain itu, perusahaan butuh untuk menganalisis serta merumuskan strategi terbaik dalam pemberian compensation and Benefit kepada karyawan yang win-win. &ldquo;Misal dengan mengupayakan bentuk natura/kenikmatan yang diberikan diubah menyesuaikan nilai batas kena pajak,&rdquo; tutup Arina.

PMK 66 Tahun 2023 dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, namun bisa juga berdampak negatif bagi perusahaan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pmk

Berita Terkini

Jatim Siapkan 500 Ribu Sapi dan 1,2 Juta Kambing-Domba untuk Kurban Idul Adha 2025, Semua Sudah Divaksinasi PMK

Kementan Siagakan 6.800 Personel Keswan, Cegah Penyebaran PMK di Momen Lebaran

Jawa Timur Darurat PMK! 18 Ribu Hewan Ternak Terjangkit, Ratusan Mati

Pemprov Jatim Siapkan 320 Ribu Vaksin PMK, Rp 25 Miliar Digelontorkan

Pemprov Jatim Kucurkan Rp 25 Miliar Untuk Atasi Wabah PMK, Dialokasikan Beli Obat hingga Vaksin

Tekan Penularan PMK, Kementan Dorong Dorong Pemda Alokasikan Anggaran Vaksin

Upaya BPBD Jatim Cegah PMK, Pasar Hewan Balongpanggang Gresik Disemprot!

Pengusaha Keluhkan Kompleksitas Teknis PPN 12 Persen

Potongan Gaji 3 Persen untuk Tapera Belum Diterapkan, Tunggu PMK dan Permenaker Terbit

Peraturan Pajak Terbaru, Perhatikan Beberapa Poin Penting Ini

Download Aplikasi JawaPos.com