<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/67fc7637-adc7-4b42-91f8-c88ffff1e17e-1476190862.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Direktorat PPA-PPO di 11 polda dan 22 polres. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Direktorat PPA-PPO di 11 polda dan 22 polres. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengintai Warga Negara Indonesia (WNI). Kejahatan lintas batas negara itu masih rawan karena sampai saat ini angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal masih sangat tinggi. Sebanyak 5,4 juta WNI terdeteksi bekerja secara non prosedural di luar negeri. Data itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (21/1). Dia mengungkap angka tersebut saat menyampaikan arahan kepada Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri dan jajarannya. Menurut dia, bisa jadi angka PMI ilegal lebih dari 5,4 juta orang. &rdquo;Data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ada sekitar 5,4 juta pekerja migran ilegal di luar negeri, bahkan mungkin bisa lebih,&rdquo; kata Sigit. Menurut Sigit, angka tersebut berbanding terbalik dengan data PMI yang bekerja secara legal atau sesuai prosedur. Jumlahnya bahkan tidak sampai 1 juta orang. Menurut dia ketimpangan angka PMI ilegal dan PMI legal berpotensi menjadi persoalan. Dia menyebut, itu bisa menjadi celah besar yang berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat pelaku TPPO yang kerap bekerja secara terorganisir. &rdquo;Itu tentunya potensi untuk mereka (PMI ilegal) dieksploitasi oleh sindikat-sindikat pelaku tindak pidana, sindikat-sindikat yang terorganisir. Maka mereka rentan sekali,&rdquo; ujarnya. Karena itu, Sigit tidak ingin persoalan tersebut hanya berkutat pada angka-angka. Apalagi kebanyakan korban bersedia bicara atau melapor setelah peristiwa pidana terjadi. Mulai kekerasan, penyiksaan, sampai penipuan berat. Masalah semakin rumit lantaran negara tidak jarang kesulitan memberikan perlindungan lantara para korban bekerja secara ilegal di luar negeri, bahkan masuk ke negara lain diam-diam. &rdquo;Karena pada saat berangkat, mereka juga melalui jalur yang tidak sesuai. Kadang kala identitasnya dipalsukan. Nanti setelah ada masalah, mereka melapor lewat media sosial dan kita juga kemudian agak kesulitan untuk menjemput mereka,&rdquo; jelasnya. Mantan kepala Bareskrim Polri itu pun mengungkap berbagai modus yang kerap dijadikan pancingan untuk para WNI. Diantaranya iming-iming gaji tinggi, pekerjaan dan tempat tinggal layak, serta janji manis lainnya. Setelah berangkat dan sampai di luar negeri, mereka justru dipekerjakan tidak manusiawi, dieksploitasi, bahkan tidak mendapat gaji. Sigit menegaskan, kondisi itu menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Berdasar data sepanjang 2024, penanganan kasus TPPO menunjukkan tren peningkatan signifikan. Tercatat 403 kasus dengan 505 tersangka yang melibatkan PMI ilegal, pekerja seks komersial dewasa dan anak, anak buah kapal, dan praktik pengantin pesanan. &rdquo;Itu adalah tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh rekan-rekan,&rdquo; ucap dia. Penegasan itu disampaikan oleh Sigit setelah dirinya secara resmi meluncurkan Direktorat PPA-PPO di 11 polda dan 22 polres. Direktorat baru tersebut diharapkan menjadi garda depan dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, termasuk kasus TPPO terhadap PMI ilegal. Selain itu, upaya pencegahan menjadi salah satu poin penting yang ditekankan. &nbsp;

Polri sebut ada 5,4 juta WNI bekerja ilegal sebagai PMI di luar negeri. TPPO masih jadi ancaman besar.

5,4 Juta WNI Jadi PMI Ilegal, Polri sebut Rawan Jadi Korban TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/G0sQ4aaA5hSWKjw6ZGqXZmWa4YXoibUv3f0sDxJr-912667896.jpg" alt="Dua orang pelaku penyelundupan manusia di Riau diamankan oleh TNI AL dan diserahkan kepada Polda Riau. (TNI AL)." width="100%">
<figcaption>Dua orang pelaku penyelundupan manusia di Riau diamankan oleh TNI AL dan diserahkan kepada Polda Riau. (TNI AL).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Angkatan Laut menggagalkan penyeludupan 19 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Bengkalis, Riau pada Kamis (8/5). Dalam kesempatan yang sama, mereka mengamankan 2 orang pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Informasi tersebut diungkap oleh Mabes TNI AL (Mabesal) pada Jumat (9/5). Mereka menyatakan bahwa tindak kejahatan tersebut dilakukan menggunakan speed boat yang ditenagai 3 unit mesin. Para pelaku kedapatan hendak menyelundup lewat Perairan Selat Morong Rupat.&nbsp; &rdquo;Penggagalan penyelundupan berawal dari informasi jaring di lapangan terkait adanya rencana pemberangkatan calon PMI non prosedural melalui jalur ilegal menuju Malaysia,&rdquo; kata Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Abdul Haris.&nbsp; Saat penangkapan berlangsung, tim gabungan TNI AL dan petugas lainnya sempat kejar-kejaran dengan pra pelaku. Mereka bahkan sempat meletuskan tembakan peringatan ke udara. &nbsp;Namun, langkah itu tidak membuat speed boat tersebut berhenti. &nbsp;Sehingga petugas mengambil langkah tegas dengan menembak mesin speed boat itu.&nbsp; &rdquo;Sehingga speed boat tersebut dapat dihentikan. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa 19 orang calon PMI non prosedural tersebut ditempatkan di penampungan milik JP yang berlokasi di Desa Teluk Lecah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau,&rdquo; jelasnya. Kolonel Abdul Hari pun menyampaikan bahwa mereka mengamankan 2 ABK yang diduga sebagai pelaku penyelundupan manusia. Mereka berinisial K dan J. Untuk menyelundupkan belasan PMI ilegal tersebut, mereka mendapat bayaran Rp 3,5 juta untuk setiap PMI ilegal.&nbsp; &rdquo;19 orang calon PMI non prosedural tersebut berasal dari berbagai daerah termasuk Riau, Aceh, Lampung, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Mereka memilih jalur ilegal karena paspor yang sudah mati dan tidak bisa diperpanjang atau blacklist,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Kedua pelaku penyelundupan manusia itu bakal diserahkan kepada Polda Riau. Sementara 19 PMI ilegal dibawa kepada Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Dumai untuk proses repatriasi dan reintegrasi.

Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 19 PMI ilegal di Riau, dua pelaku ditangkap, upaya penyelundupan melalui jalur ilegal.

Diwarnai Tembakan ke Udara dan ke Arah Mesin Kapal, TNI AL Amankan 19 PMI Ilegal dan 2 Orang Pelaku Penyelundupan Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/FFIMNu7gUWUc70Jec8wZFZVPqkRP3NmsnTKjpDnw-2849156032.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah. (Polri)." width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah. (Polri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Upaya mengirim pekerja migran ilegal masih terjadi. Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berhasil menggagalkan upaya pengiriman calon pekerja migran non-prosedural atau ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi ini dilakukan di Pelabuhan Tunontakan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang menjadi salah satu jalur strategis menuju negara tujuan seperti Malaysia. Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap dua kapal besar yang membawa ratusan hingga ribuan penumpang. Pemeriksaan menyasar kelengkapan administrasi serta status keberangkatan penumpang sebagai pekerja migran. &ldquo;Kami dari Satgas Gakkum, dari Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, saat ini melakukan pemeriksaan administrasi terhadap para penumpang kapal yang turun di pelabuhan ini,&rdquo; jelas Brigjen Pol Nurul Azizah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5). Dua kapal yang diperiksa adalah KM Thalia dengan jumlah penumpang sekitar 400&ndash;600 orang, serta KM Bukit Siguntang yang mengangkut 1.200&ndash;1.300 penumpang. Proses pemeriksaan terhadap penumpang masih terus berlangsung. &ldquo;Pemeriksaan sedang berjalan. Ini adalah upaya kami untuk memastikan tidak ada pengiriman pekerja migran secara ilegal yang bisa menimbulkan eksploitasi atau perdagangan orang,&rdquo; lanjutnya. Operasi ini melibatkan sekitar 200 personel gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Kaltara, Polres Nunukan, BP3MI, Imigrasi, POM TNI, dan instansi lainnya. Pemeriksaan ini disebut akan diperluas ke pelabuhan-pelabuhan lain di wilayah Kalimantan Utara dan wilayah perbatasan lainnya. &ldquo;Saat ini kami lakukan di sini, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan di pelabuhan lain di wilayah Kaltara bahkan di wilayah Indonesia lainnya,&rdquo; ujar Nurul. Satgas Gakkum Desk Pelindungan PMI merupakan bagian dari instruksi Presiden RI melalui program prioritas Asta Cita yang dikoordinasikan oleh Kabareskrim Polri selaku Ketua Satgas Penegakan Hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan maksimal terhadap calon PMI dari ancaman perdagangan orang dan eksploitasi.&nbsp;

Satgas Gakkum menggagalkan pengiriman pekerja migran ilegal di Kalimantan Utara, melibatkan dua kapal besar dengan ratusan penumpang.

Selundupkan Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia, 2 Kapal Ditangkap 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/kapolri-2094024083.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal kini tidak hanya menyasar pelabuhan-pelabuhan tikus. Ia menyampaikan bahwa pelabuhan resmi juga semakin banyak dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan, sehingga pengawasan harus diperketat di semua titik masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Kapolri saat menghadiri peresmian Gold Coast International Ferry Terminal di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/4/2025). Menurutnya, pelabuhan internasional baru ini tentu memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Namun, sisi keamanan tidak boleh luput dari perhatian. "Mereka tidak hanya masuk melalui pelabuhan tikus tapi juga masuk melalui pelabuhan resmi, baik yang domestik maupun mungkin internasional," kata Kapolri dalam sambutannya. Ia pun menegaskan bahwa pengawasan tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak. Diperlukan sinergi antara kepolisian, imigrasi, bea cukai, dan stakeholder lain yang bertugas di lapangan. Semua pihak harus memiliki kesadaran kolektif bahwa penyelundupan manusia adalah kejahatan lintas negara yang mengancam martabat dan keselamatan warga negara Indonesia. "Jadi saya titip, tolong diawasi betul-betul. Seluruh petugas yang ada, baik dari bea cukai, dari imigrasi, dari kepolisian, dan stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi," imbuhnya. Kapolri juga menyoroti pentingnya pencegahan dari hulu. Ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan memperluas balai-balai pelatihan tenaga kerja. Dengan begitu, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri memiliki bekal keterampilan, legalitas, dan pemahaman yang cukup, sehingga tidak tergiur iming-iming kerja ilegal yang penuh risiko. "Harapan kita pada saat tenaga kerja kita berangkat semuanya sudah dilengkapi dengan pendidikan vokasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dikembalikan bahkan menjadi korban karena memang berangkatnya secara ilegal," ucap Kapolri. Selain penguatan pelatihan, edukasi publik juga dinilai penting. Masyarakat perlu terus diingatkan bahwa menjadi PMI ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membuka peluang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di luar negeri. Dengan peresmian pelabuhan Gold Coast, pintu perlintasan internasional di Batam bertambah. Oleh karena itu, pengawasan, pencegahan, dan penguatan sistem perlindungan tenaga kerja menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan.

Kapolri tegaskan pengawasan pelabuhan resmi penting untuk cegah PMI ilegal dan TPPO. Dorong kolaborasi Polri, Imigrasi, Bea Cukai, hingga Pe

Kapolri: Pelabuhan Resmi Kini Juga Jadi Jalur PMI Ilegal, Semua Pihak Harus Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/kapolri-gold-coast-404549781.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di peresmian pelabuhan Gold Coast, Batam. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di peresmian pelabuhan Gold Coast, Batam. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Hal itu disampaikan saat menghadiri peresmian Gold Coast International Ferry Terminal di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/4/2025). Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi atas hadirnya pelabuhan baru tersebut. Ia menilai pelabuhan ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Batam dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. "Saya kira ini menjadi bagian ataupun bentuk optimisme dari rekan-rekan yang memiliki semangat investasi di wilayah Batam. Tentunya ini menjadi hal yang harus kita dukung dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," ujar Kapolri. Namun, di tengah semangat pembangunan infrastruktur, Kapolri juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan pelabuhan sebagai jalur penyelundupan tenaga kerja ilegal. Ia mengungkapkan bahwa penyelundupan PMI tidak lagi hanya melalui pelabuhan tikus, tapi juga menggunakan pelabuhan resmi&mdash;baik domestik maupun internasional. Karena itu, ia meminta pengawasan ketat dari seluruh unsur yang terlibat. "Mereka tidak hanya masuk melalui pelabuhan tikus tapi juga masuk melalui pelabuhan resmi, baik yang domestik maupun mungkin internasional," kata Kapolri. "Jadi saya titip, tolong diawasi betul-betul. Seluruh petugas yang ada, baik dari bea cukai, dari imigrasi, dari kepolisian, dan stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi," imbuhnya. Lebih lanjut, Kapolri mendorong pemerintah daerah agar aktif menyiapkan balai-balai pelatihan tenaga kerja. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat tidak tergiur menjadi PMI ilegal karena keterbatasan akses pendidikan atau pelatihan. "Harapan kita pada saat tenaga kerja kita berangkat semuanya sudah dilengkapi dengan pendidikan vokasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dikembalikan bahkan menjadi korban karena memang berangkatnya secara ilegal," ucapnya. Tak hanya soal tenaga kerja, Kapolri juga menyoroti potensi penyelundupan narkoba yang memanfaatkan jalur laut dan pelabuhan. Ia meminta petugas meningkatkan kewaspadaan serta rutin melakukan patroli untuk mencegah hal tersebut. "Di satu sisi ini menjadi ruang untuk kita bisa meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata. Namun jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum, kelompok tertentu yang kemudian bisa merugikan bangsa kita, khususnya masyarakat wilayah Batam," tegasnya. Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung dan mengamankan setiap program pembangunan dan investasi di wilayah Batam demi menjaga stabilitas dan kemajuan nasional. "Kami Polri tentunya siap untuk mengawal, menjaga, mengamankan seluruh rencana-rencana dan program investasi yang dilaksanakan di wilayah Batam," tutupnya.

Kapolri hadiri peresmian Pelabuhan Gold Coast Batam. Minta sinergi cegah TPPO dan PMI ilegal serta waspadai penyelundupan narkoba jalur laut

Kapolri Hadiri Peresmian Pelabuhan Gold Coast Batam, Ingatkan Bahaya TPPO dan PMI Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/PMI-Ilegal3-2941026498.jpeg" alt="Personel TNI AL menggagalkan penyelundupan belasan PMI ilegal dari Malaysia. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Personel TNI AL menggagalkan penyelundupan belasan PMI ilegal dari Malaysia. (TNI AL)</figcaption>
</figure> <div> &nbsp; JawaPos.com - Upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tidak ada habisnya. Berdasar keterangan resmi dari TNI AL pada Senin (18/11), aktivitas terlarang itu kembali terjadi pada Jumat malam (15/11). Tidak kurang 12 PMI ilegal hendak diselundupkan dari Malaysia menuju Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.&nbsp; Upaya penyelundupan belasan PMI ilegal itu berhasil digagalkan oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun. Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Anro Casanova menyampaikan, keberhasilan tersebut merupakan kerja sama antara Lanal Tanjung Balai Karimun dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten Karimun. &rdquo;Serta peran masyarakat dalam memberikan informasi tentang kegiatan penyelundupan PMI ilegal dari Malaysia,&rdquo; kata dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015324847/banjir-rejeki-di-tahun-naga-kayu-4-shio-paling-beruntung-soal-keuangan-di-tahun-2024-apakah-kamu-termasuk">Banjir Rejeki di Tahun Naga Kayu: 4 Shio Paling Beruntung soal Keuangan di Tahun 2024, Apakah Kamu Termasuk?</a> Penyelundupan adalah salah satu tindakan melawan hukum yang saat ini menjadi atensi penuh dari pemerintah. Termasuk Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) bahkan membentuk Desk Penyelundupan untuk menanggulangi aktivitas terlarang itu. Karena itu, TNI AL mengapresiasi keberhasilan Lanal Tanjung Balai Karimun.&nbsp; Letkol Anro Casanova menyampaikan bahwa belasan PMI ilegal berhasil diamankan setelah timnya melakukan penyekatan di beberapa titik yang dianggap akan digunakan sebagai jalur perlintasan kegiatan ilegal tersebut. Setelah tim melakukan penyekatan, sekitar pukul 23.30 WIB Tim Lanal Tanjung Balai Karimun mendengar suara speedboat dengan mesin besar dari arah Pontian Malaysia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015324850/habiburokhman-klaim-semua-capim-dan-dewas-kpk-berintegritas-tak-ada-celah-rekam-jejak-buruk">Habiburokhman Klaim Semua Capim dan Dewas KPK Berintegritas Tak Ada Celah Rekam Jejak Buruk</a> &rdquo;Selang berapa lama siluet speedboat tersebut terlihat oleh tim yang sedang mengawasi dan langsung dilakukan pengejaran. Setelah dikejar, speedboat tersebut mencoba untuk melarikan diri dengan mengubah arah haluan, bahkan manuver mereka hampir mencelakakan Tim Lanal Tanjung Balai Karimun,&rdquo; terang Anro.&nbsp; Pukul 23.50 WIB Tim Lanal Tanjung Balai Karimun berhasil memberhentikan speedboat tersebut di Perairan Pulau Asam. Petugas mendapati 12 orang PMI ilegal di atas speedboat tersebut. Selain itu, ada dua orang ABK yang terdiri atas seorang tekong dan seorang ABK. Mereka langsung diserahkan ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut.&nbsp; </div> <div>&nbsp;</div>

Tidak kurang 12 PMI ilegal hendak diselundupkan dari Malaysia menuju Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Lagi, Lanal Tanjung Balai Karimun Gagalkan Penyelundupan Belasan PMI Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/1000239624-1642536775.jpg" alt="Dua pekerja migran Indonesia saat diamankan oleh Polres Metro Tangerang Kota, Jumat (1/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Polres Metro Tangerang Kota)" width="100%">
<figcaption>Dua pekerja migran Indonesia saat diamankan oleh Polres Metro Tangerang Kota, Jumat (1/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Polres Metro Tangerang Kota)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Metro Tangerang Kota telah menggagalkan pemberangkatan pekerja migran ilegal ke Malaysia di Tangerang, Provinsi Banten, dikutip dari ANTARA. "Pada hari Jumat (1/11) sekira pukul 17.00 WIB, Tim Satgas TPPO berhasil mengamankan seorang pemilik penampungan pekerja migran Indonesia dan menggagalkan dua wanita calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Polisi&nbsp;Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/11). Zain menjelaskan, Tim TPPO mengamankan terduga pelaku berinisial AWS (40). Selain itu dua wanita pekerja migran Indonesia berinisial DM dan Y yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal dan atau non prosedural melalui Bandara Pekanbaru Riau dan Bandara Soekarno-Hatta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015267989/tiga-jurnalis-jember-diduga-mendapat-intimidasi-oknum-polisi-begini-kronologinya">Tiga Jurnalis Jember Diduga Mendapat Intimidasi Oknum Polisi, Begini Kronologinya</a> "Pria berinisial AWS dan dua wanita calon pekerja migran ilegal tersebut berhasil kami amankan di Jalan AMD Neglasari, Kota Tangerang, ketika akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta," katanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, AWS berperan sebagai pemilik penampungan dan juga penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal atau non prosedural. "AWS sejak tahun 2020 telah memberangkatkan lebih kurang 100 orang ke berbagai negara, seperti&nbsp;Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi dan Malaysia," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015267982/cara-menikmati-makanan-sehat-tanpa-garam-berlebih">Cara Menikmati Makanan Sehat Tanpa Garam Berlebih</a> &nbsp; Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AWS beserta dua wanita korbannya langsung diamankan ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Tangerang Kota berikut barang bukti maupun paspor yang digunakan. Zein menambahkan, pengungkapan kasus tersebut sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo&nbsp;Sigit&nbsp;Prabowo terkait Program 100 hari mendukung Asta Cita Presiden RI 2024-2029. "Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya telah membentuk Tim Satgas TPPO dalam pengungkapan kasus ini," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015267964/hujan-lebat-di-jakarta-dua-jalan-di-kemang-terendam-banjir">Hujan Lebat di Jakarta, Dua Jalan di Kemang Terendam Banjir</a> Adapun pelaku disangkakan dengan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO&nbsp;dengan ancaman hukuman paling paling lama 15 tahun subsider Pasal 81 Jo. 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar," kata Zein.

Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Metro Tangerang Kota telah menggagalkan pemberangkatan PMI ilegal ke Malaysia.

Polisi Gagalkan Pemberangkatan Pekerja Migran Ilegal di Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/PMI-Ilegal4-2951342658.jpeg" alt="Tim Gabungan TNI AL gagalkan penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan TNI AL gagalkan penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia. (TNI AL)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tim Gabungan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam dan Komando Armada (Koarmada) I menggagalkan upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Total ada 18 PMI ilegal yang berhasil diamankan oleh tim gabungan tersebut. Sementara empat PMI ilegal lainnya melarikan diri.&nbsp; Berdasar keterangan resmi dari Mabes TNI AL (Mabesal) pada Jumat (31/10), upaya penyelundupan PMI ilegal itu terjadi pada Selasa (29/10). Mereka hendak menyeberang dari Indonesia ke Malaysia melalui Perairan Kepulauan Riau. Namun, kapal yang mereka tumpangi kandas di wilayah Nongsa, Kota Batam.&nbsp; &rdquo;Tim Gabungan mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman calon PMI Ilegal dari Batam menuju Malaysia melalui Pantai Bale-bale Nongsa Batam. Mendapati informasi tersebut, Tim langsung melaksanakan pemantauan jalur darat maupun jalur laut,&rdquo; ungkap TNI AL.&nbsp; Lebih kurang satu setengahnya melakukan pemantauan, Tim Gabungan melihat speed boat melintas yang diduga membawa PMI ilegal. Saat didekati, speed boat tersebut menambah kecepatan dan berupaya untuk melarikan diri dengan hingga speed boat kandas di&nbsp; Sungai Safar.&nbsp; Secara keseluruhan ada 18 orang PMI ilegal yang berhasil diamankan setelah mereka kabur dan masuk ke hutan bakau. Terdiri atas sepuluh orang laki-laki dewasa, empat perempuan dewasa, dan empat anak laki-laki. Namun empat PMI ilegal lainnya berhasil melarikan diri bersama dua orang tekong.&nbsp; &rdquo;Selanjutnya 18 orang PMI ilegal tersebut diserahkan ke Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,&rdquo; tulis TNI AL.&nbsp;

Total ada 18 PMI ilegal yang berhasil diamankan oleh tim gabungan tersebut. Sementara empat PMI ilegal lainnya melarikan diri.

TNI AL Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal, Sebanyak 18 Orang Diamankan dan Empat Lainnya Melarikan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/94_belasan-853518736.jpg" alt="NONPROSEDURAL: Foto rilisan Mabes TNI AL kemarin (22/5) yang memperlihatkan rilis evakuasi belasan PMI ilegal di Batam (21/5)." width="100%">
<figcaption>NONPROSEDURAL: Foto rilisan Mabes TNI AL kemarin (22/5) yang memperlihatkan rilis evakuasi belasan PMI ilegal di Batam (21/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) IV Batam menyelamatkan 16 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Pulau Kosong Tanjung Acang, Kelurahan Ngenang, Batam, Kepulauan Riau. Belasan PMI ilegal itu ditemukan telantar setelah ditinggalkan oleh tekong dan penyelundup pada Selasa (21/5). Saat ini para PMI ilegal dari Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat itu sudah berada di tangan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Berdasar informasi dari Dinas Penerangan TNI-AL (Dispenal), informasi awal berkaitan dengan aktivitas PMI ilegal di lokasi tersebut berasal dari bintara pembina potensi maritim (babinpotmar) setempat. Yang bersangkutan curiga lantaran ada aktivitas di Pulau Kosong Tanjung Acang. Informasi itu kemudian diteruskan kepada Lantamal IV Batam dan langsung ditindaklanjuti. &rdquo;Kami berhasil mengevakuasi 16 PMI,&rdquo; ungkap Asintel Danlantamal IV Batam Kolonel Laut (P) Joko Santosa dalam keterangan resminya kemarin (22/5). Berdasar pengakuan para PMI, mereka sudah mengeluarkan uang Rp 10 juta&ndash;Rp 15 juta untuk dibawa pulang ke daerah asal masing-masing. Setelah dievakuasi, belasan PMI ilegal tersebut diserahkan kepada BP3MI untuk menjalani proses lebih lanjut. Terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk tindakan ilegal. &rdquo;Seperti dalam hal ini upaya penyelundupan PMI di perairan Indonesia,&rdquo; ucapnya. (syn/c17/ttg)

Lantamal) IV Batam menyelamatkan 16 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Pulau Kosong Tanjung Acang, Kelurahan Ngenang, Batam, Kepri.

TNI AL Selamatkan 16 PMI Ilegal Yang Telantar di Pulau Tak Berpenghuni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/tni-al-pmi-ilegal.jpg" alt="BATAL BERANGKAT: Anggota TNI-AL memeriksa PMI ilegal yang diamankan di perairan Asahan, Sumatera Utara, kemarin (15/3). (DISPENAL)" width="100%">
<figcaption>BATAL BERANGKAT: Anggota TNI-AL memeriksa PMI ilegal yang diamankan di perairan Asahan, Sumatera Utara, kemarin (15/3). (DISPENAL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon pekerja migran Indonesia (PMI) masih mencoba cara-cara ilegal untuk bisa bekerja di luar negeri. Sabtu (2/3), tim gabungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Imigrasi Soekarno-Hatta kembali menggagalkan pemberangkatan calon PMI secara nonprosedural di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, ada delapan calon PMI yang digagalkan keberangkatannya. Mereka akan ditempatkan secara nonprosedural ke sejumlah negara di Timur Tengah. &rdquo;Mereka terdiri atas satu orang yang akan diberangkatkan ke Qatar dan tujuh orang lainnya akan ditempatkan ke Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA),&rdquo; ujar Haiyani dalam keterangan kemarin. Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna menyampaikan, delapan calon pekerja migran tersebut kebanyakan berasal dari Jawa Barat. Detailnya, 3 orang berasal dari Karawang, 2 dari Cianjur, dan masing-masing satu dari Indramayu dan Serang. Lalu, satu lagi warga Nusa Tenggara Barat (NTB). &rdquo;Mereka rencananya akan diberangkatkan menggunakan pesawat Srilankan Airlines UL365 pukul 14.25 WIB yang transit Colombo dan diteruskan ke Doha atau Dubai,&rdquo; ungkapnya. (mia/c6/fal)

Calon pekerja migran Indonesia (PMI) masih mencoba cara-cara ilegal untuk bisa bekerja di luar negeri. Kemenaker gagalkan keberangkatan PMI.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PMI ilegal

Berita Terkini