<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/kacau-nepal-3384887287.jpg" alt="Ambulans melewati pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan-jalan selama protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9). (AP Photo/Niranjan Shrestha)" width="100%">
<figcaption>Ambulans melewati pengunjuk rasa yang membakar ban untuk memblokir jalan-jalan selama protes terhadap larangan media sosial dan korupsi di Kathmandu, Nepal, Selasa (9/9). (AP Photo/Niranjan Shrestha)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Nepal memasuki babak baru krisis politik setelah militer turun tangan mengambil alih kendali negara menyusul mundurnya Presiden Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri Khadga Prasad Oli.&nbsp; Keputusan ini diambil setelah gelombang demonstrasi besar-besaran, yang dipimpin anak muda, mengguncang ibu kota Kathmandu dan kota-kota lain dengan aksi pembakaran, penyerangan terhadap politisi, hingga kaburnya ratusan narapidana dari penjara. Pada Rabu (10/9), ribuan tentara bersenjata dikerahkan ke jalanan utama Kathmandu. Mereka memberlakukan jam malam, memeriksa kendaraan, dan memaksa warga tetap berada di rumah demi mengembalikan ketertiban.&nbsp; Kehadiran militer memberikan sedikit rasa aman setelah berhari-hari kota dilanda kerusuhan dan kekacauan. Belum lagi persekusi terhadap pejabat pemerintah dan aksi penjarahan. Sebelumnya, protes yang dipicu oleh pemblokiran media sosial berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas. Demonstrasi itu mendapat dukungan besar dari generasi muda Nepal yang menuding elit politik hidup mewah sementara mereka menghadapi pengangguran tinggi.&nbsp; Situasi makin memburuk ketika aparat kepolisian gagal mengendalikan massa, hingga bentrokan berdarah menewaskan sedikitnya 19 orang. Demikian mengutip APNews. Militer Nepal, yang biasanya jarang turun langsung dalam urusan sipil, akhirnya mengambil alih setelah kepolisian kewalahan. Dalam pernyataannya, tentara menegaskan komitmen menjaga hukum dan ketertiban, serta telah menangkap puluhan penjarah.&nbsp; Helikopter militer juga digunakan untuk mengevakuasi menteri-menteri yang terjebak amarah massa. Langkah pengunduran diri Presiden Poudel dan Perdana Menteri Oli ternyata tidak meredakan gejolak. Ribuan pengunjuk rasa tetap memenuhi jalan-jalan, menutup akses, serta menyerbu gedung-gedung pemerintah.&nbsp; Kritik terhadap 'nepo kids', &nbsp;anak-anak pejabat yang disebut menikmati hidup mewah di tengah kesulitan rakyat, semakin memperlebar jurang ketidakpuasan. Dengan militer kini memegang kendali penuh, masa depan politik Nepal berada di persimpangan. Belum jelas apakah langkah ini akan menenangkan situasi atau justru membuka babak baru dalam sejarah panjang ketidakstabilan negeri Himalaya tersebut.

Nepal menghadapi krisis politik mendalam setelah militer mengambil alih, menyusul mundurnya presiden dan perdana menteri.

Militer Ambil Alih Kendali di Nepal usai Presiden dan PM Mundur di Tengah Krisis Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/Screenshot-2025-09-10-140759-1321737637.png" alt="Aksi demonstrasi yang terjadi di Kathmandu, Nepal, pada Senin (8/9) (Dok. ndtv/mistar)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi yang terjadi di Kathmandu, Nepal, pada Senin (8/9) (Dok. ndtv/mistar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Demonstrasi terkait pelarangan penggunaan media sosial dan korupsi di Nepal kembali memuncak. Setelah 19 orang tewas pada kerusuhan Senin (8/9), aksi kembali dilakukan pada Selasa (9/9) meskipun pemerintah sudah menginstruksikan jam malam. Berdasarkan informasi dari Associated Press, laporan media lokal dan beberapa unggahan media sosial setempat menyebutkan bahwa demonstran menyerang kediaman sejumlah pejabat penting di Kathmandu. Kediaman beberapa politisi dan menteri kabinet dibakar habis oleh massa, termasuk rumah pemimpin partai mayoritas Nepal, Sher Bahadur Deuba; Presiden Ram Chandra Poudel; Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak; dan pemimpin Partai Komunis Maoist Nepal, Pushpa Kamal Dahal. Tak hanya itu, massa demonstran juga menerobos masuk dan membakar gedung parlemen Nepal. Bandara Kathmandu juga ditutup oleh otoritas setempat akibat asap yang berada dekat di lokasi demonstran. "Ratusan orang telah menerobos area gedung parlemen dan membakar gedung utama," ujar Ekram Giri, selaku juru bicara Sekretariat Parlemen, dilansir dari Al Jazeera. Perdana Menteri P.K. Sharma Oli, yang sebelumnya membatalkan kebijakan penggunaan media sosial pada Selasa (9/9) pagi, juga memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. "Melihat situasi yang semakin merugikan negara, saya memutuskan untuk mengundurkan diri berlaku hari ini untuk membantu mencari solusi masalah tersebut dan menyelesaikannya sesuai dengan undang-undang konstitusi," ujar PM Oli melalui surat kepada Presiden Paudel. Seorang ajudan PM Oli memberitahu Reuters bahwa surat pengunduran dirinya sudah diterima dan Presiden sudah memulai proses diskusi terkait pemimpin baru untuk Nepal. Sebelumnya, Pemerintah Nepal memutuskan untuk memblokir 26 platform media sosial pada minggu sebelumnya sebagai upaya membatasi misinformasi di negara tersebut. Keputusan ini mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, termasuk ibu kota Kathmandu, yang banyak disebut sebagai "Demonstrasi Gen Z". Para demonstran memprotes kebijakan itu sekaligus meningkatnya tingkat korupsi di negara tersebut. Aksi demonstrasi yang semula damai menjadi berbahaya ketika polisi memutuskan untuk membubarkan massa dengan gas air mata hingga menggunakan peluru tajam, yang menewaskan setidaknya 19 orang dan melukai ratusan lainnya.

Perdana Menteri Nepal, P.K. Sharma Oli, mengundurkan diri setelah demonstrasi kebijakan kontroversial yang melarang penggunaan media sosial.

Demonstrasi Semakin Memanas di Nepal, Sejumlah Rumah Pejabat Dibakar dan Perdana Menteri Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/Screenshot_2025-09-10-12-30-17-676_comandroidchrome-edit-750499703.jpg" alt="Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Anadolu/as)" width="100%">
<figcaption>Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Anadolu/as)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jhalanath Khanal, yang terluka setelah kediamannya dibakar dalam kerusuhan anti-pemerintah di negara tersebut, telah meninggal, lapor portal Khabarhub pada Selasa (9/9). Sebelumnya pada hari yang sama, portal tersebut melaporkan bahwa istri Khanal berada dalam kondisi kritis akibat luka bakar yang dideritanya. Ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam batas waktu yang ditentukan. Protes massal yang sebagian besar melibatkan generasi muda, yang dijuluki media sebagai "Revolusi Gen Z", mulai berlangsung di Ibu Kota Nepal pada Senin (8/9) dan telah menyebar ke sejumlah kota besar di seluruh Nepal. Situasi di Nepal memanas setelah para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen, sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata dan peluru tajam. Akibatnya, sejumlah pengunjuk rasa mengalami luka, menurut laporan tersebut. Pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Sharma Oli agar mengundurkan diri, mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di Kota Baluwatar. Mereka dilaporkan menuntut pertanggungjawaban atas kematian korban dan membakar kediaman sang PM. Menurut The Himalayan Times, pengunjuk rasa di sejumlah kota lainnya juga membakar kediaman politisi, di antaranya Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Prithvi Subba Gurung dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, yang mengundurkan diri di tengah aksi protes. Demonstran berhasil menduduki gedung parlemen dan kediaman pribadi Presiden Nepal Ram Chandra Poudel pun turut dimasuki warga. Buntut dari protes tersebut, Perdana Menteri Oli turut mengundurkan diri setelah beberapa menteri terlebih dahulu melakukan hal serupa. Sedikitnya 1.500 tahanan melarikan diri dari penjara Nakkhu di Lalitpur di tengah kerusuhan, lapor portal Khabarhub. Media setempat juga melansir adanya penembakan di gedung markas besar Kepolisian Nepal. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jhalanath Khanal, yang terluka setelah kediamannya dibakar dalam kerusuhan anti-pemerintah di nepal

Kritis setelah Rumah Dibakar Massa, Istri PM Nepal akhirnya Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/nepal-1377164704.jpg" alt="ILUSTRASI. Kerusuhan pecah di Kathmandu, Nepal. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kerusuhan pecah di Kathmandu, Nepal. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang protes yang awalnya dipicu oleh larangan penggunaan media sosial (medsos) di Nepal kini berkembang menjadi krisis politik besar.&nbsp;Ribuan demonstran kembali turun ke jalan pada Selasa (9/9), meski pemerintah sudah mencabut blokir aplikasi populer seperti Facebook, TikTok, dan X. Aksi massa yang didominasi anak muda itu berubah menjadi kerusuhan. Rumah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli dibakar, sementara gedung parlemen di Kathmandu dilalap api.&nbsp; "Ratusan orang menerobos masuk ke area parlemen dan membakar bangunan utama," kata Ekram Giri, juru bicara Sekretariat Parlemen, kepada AFP dikutip via France24. Asap tebal mengepul di kawasan pusat pemerintahan. Beberapa demonstran terlihat membawa senjata, sementara yang lain melambaikan bendera nasional Nepal sambil menghindari semburan meriam air dari aparat keamanan. Bandara internasional Kathmandu masih beroperasi, namun sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat jarak pandang yang terganggu oleh asap kebakaran. Di tengah eskalasi tersebut, Oli (73), yang sudah empat kali menjabat sebagai perdana menteri, akhirnya mengundurkan diri.&nbsp; "Saya mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri efektif mulai hari ini... untuk membuka jalan menuju solusi politik," ujarnya dalam pernyataan resmi yang ditujukan kepada Presiden. Mundurnya Oli terjadi setelah tiga menteri kabinet juga memilih lengser. Resignasi Oli menandai titik balik penting dalam karier politiknya yang terbentang hampir enam dekade, dari masa perang saudara hingga peralihan Nepal menjadi republik pada 2008. Ia pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 2015, kemudian terpilih kembali pada 2018, sempat kembali singkat pada 2021, dan terakhir memimpin pemerintahan koalisi sejak 2024. Namun, krisis terbaru ini memperlihatkan jurang antara pemerintah dan generasi muda Nepal. Menurut data resmi, penduduk usia 15&ndash;40 tahun mencakup 43 persen populasi, sementara tingkat pengangguran berada di kisaran 10 persen dengan PDB per kapita hanya USD 1.447 (sekitar Rp 22,6 juta). "Pencabutan blokir media sosial memang salah satu tuntutan Gen Z," ujar Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung.&nbsp; Tetapi, kemarahan publik ternyata lebih dalam, dipicu oleh rasa frustrasi terhadap korupsi, ketidakadilan ekonomi, dan minimnya prospek kerja. Krisis politik Nepal kini memasuki babak baru: satu sisi ada tekanan publik yang makin besar, di sisi lain ada kekosongan kepemimpinan setelah Oli mundur.&nbsp;

Gelombang protes di Nepal semakin memanas, dipicu oleh larangan media sosial dan mundurnya Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Kerusuhan Nepal Memuncak: Parlemen Dibakar, PM KP Sharma Oli Mundur