<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/Screenshot_2025-10-01-18-49-25-971_comandroidchrome-edit-3701698462.jpg" alt="Suasana hari pertama GIIAS Bandung 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Suasana hari pertama GIIAS Bandung 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tren kendaraan listrik semakin menggema di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Sejumlah produsen otomotif global dan lokal berlomba meluncurkan model kendaraan bertenaga baterai yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan.&nbsp; Pemerintah pun memperkuat dorongan melalui berbagai insentif fiskal, seperti potongan pajak dan subsidi pembelian, untuk mempercepat transisi menuju ekosistem transportasi hijau. Masyarakat makin antusias melirik kendaraan listrik sebagai alternatif hemat energi dan diklaim bebas polusi. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya penjualan. Pemandangan mobil listrik di jalan raya kini semakin umum, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Diantara jenama mancanegara yang masuk pasar Indonesia, produk EV asal Tiongkok mendominasi. Berdasarkan Data Gabungan Industri dan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan beberapa sumber, merek mobil Tiongkok yang sudah hadir di pasar Indonesia diantaranya: Aion, BYD, Denza, Chery, Maxus, MG, Neta, GWM, Wuling, Xpeng, DFSK, serta Geely. Sementara itu, brand non-Tiongkok yang tak kalah ekspansif untuk segmen EV di Tanah Air antara lain: BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Citroen, Honda, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Polytron, Toyota, Volvo, Vinfast, Kia, serta, Mitsubishi Fuso. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/03/pameran-GIIAS-2414058821.jpg" alt="Hari terakhir pameran GIIAS 2025 pengunjung masih padat." width="100%">
<figcaption>Hari terakhir pameran GIIAS 2025 pengunjung masih padat.</figcaption>
</figure> Perkembangan ekosistem EV di Indonesia yang semakin pesat menuntut ketersediaan energi yang berkelanjutan. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT PLN (Persero) dalam memastikan ketersediaan listrik yang menjangkau pengguna EV di Tanah Air. Namun, untuk saat ini, menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kebutuhan listrik dari sektor transportasi khususnya EV masih aman. Itu lantaran saat ini, PLN masih mengalami kondisi oversupply. "Kalau sekarang bisa. Apalagi PLN kan pernah oversupply juga, artinya nggak akan masalah Kalau misalnya harus membangun jaringan pembangkit listrik, itu juga suatu hal yang mudah bagi PLN. Itu bisa dilakukan," kata Fahmy kepada JawaPos.com, Jumat (31/10). Dengan kondisi PLN yang oversupply, lanjut Fahmy Radhi, pertumbuhan demand listrik akibat meningkatnya kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor mestinya tidak akan menimbulkan masalah signifikan. "Jadi, tidak ada kekhawatiran bahwa kehadiran mobil listrik yang bertubi-tubi itu kemudian menimbulkan masalah tentang kekhawatiran listrik. Kalau menurut saya tidak, karena tadi PLN cenderung gitu ya oversupply," jelas dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015705626/pln-indonesia-power-uji-partial-green-ammonia-cofiring-di-pltu-untuk-tekan-emisi-karbon">PLN Indonesia Power Uji Partial Green Ammonia Cofiring di PLTU untuk Tekan Emisi Karbon</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/04/pltuip-1452147578.jpg" alt="ILUSTRASI. PLTU Lontar 4x315 MW yang menyuplai sistem kelistrikan Jawa Bali. (dok. PLN IP)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. PLTU Lontar 4x315 MW yang menyuplai sistem kelistrikan Jawa Bali. (dok. PLN IP)</figcaption>
</figure> Hulu Harus Kejar Hilir: Cepat Perbaiki Bauran Energi Hanya saja, dia menyoroti, pertumbuhan EV yang disebut-sebut kendaraan masa depan ramah lingkungan, tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, dari sisi hulu, mayoritas pemangkitan listrik di PLN masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang besumber dari energi primer fosil (batu bara). "Jadi di hilir, mobil listrik sudah berkembang cukup pesat. Sementara di hulu penyediaan listrik PLN tadi ini sebagian besar, 57 persen, itu menggunakan batu bara yang merupakan energi kotor. Sehingga ini ironis, di hilir itu sudah mobil listrik yang bersih lingkungan. Tetapi penyediaan listriknya itu masih menggunakan energi kotor," ungkap dia. Fahmy menjelaskan, harga yang murah masih jadi alasan mengapa PLN memilih menggunakan batu bara. Meskipun memang terdapat upaya-upaya untuk memperbaiki bauran energi menjadi lebih bersih. "Misalnya sekarang yang cukup gencar adalah penggunaan energi sampah. Itu juga kan mulai diarahkan di sana. Tapi persentasenya itu masih paling besar adalah energi kotor tadi," jelas dia. Sementara itu, untuk memperbaiki bauran energi dengan memperbanyak energi bersih tentu harus disertai langkah-langkah pasti oleh PLN, seperti halnya bekerja sama dengan investor untuk berinvestasi di proyek energi baru terbarukan. "Ini sebenarnya cukup prospektif karena pasarnya sudah jelas. Artinya berapapun listrik yang dihasilkan itu akan dibeli oleh PLN. Apalagi juga permintaan dari konsumen, baik itu untuk industri atau rumah tangga atau sekarang ditambah dengan mobil listrik, jadi pasarnya itu sudah ada," ungkap Fahmy. Menurutnya, bagi investor, berinvestasi dalam proyek energi baru terbarukan akan sangat prospektif, misalnya dengan melakukan joint operation dengan PLN. Namun, dia tak memungkiri bahwa transisi ini memang membutuhkan waktu. "Butuh waktu untuk menggantikan semuanya, pembangkitnya, dengan energi baru terbarukan itu kan butuh waktu untuk mengundang investor. Kemudian dibangun, baru menghasilkan EBT. Nah pada saat itulah kemudian terjadi migrasi dari energi kotor ke energi bersih," tukasnya. &nbsp; Daftar EV yang ramaikan pasar Tanah Air hingga pengujung 2025 Merek Tiongkok Aion&nbsp; Aion ES (discontinue) Aion Hyptec HT Aion Y Plus&nbsp; Aion V UT BYD BYD Seal&nbsp; BYD Dolphin BYD Sealion 7 BYD Atto 3 BYD Atto 1 BYD M6 BYD E6 (khusus Taksi) Denza Denza D9 Chery Chery Omoda E5 Chery J6 Maxus&nbsp; Maxus Mifa 7 Maxus Mifa&nbsp;9 MG MG Cyberster&nbsp; MG 4 EV&nbsp; MG ZS EV Neta Neta V II EV Neta X EV GWM GWM Ora 03 Wuling Wuling Air EV Wuling Binguo EV Wuling Cloud EV Wuling Mitra EV Xpeng Xpeng G6 Xpeng X9 DFSK DFSK Seres E1 DFSK Gelora Electric Geely&nbsp; Geely EX5 &nbsp; Non Tiongkok&nbsp; BMW&nbsp; BMW i4 BMW i5&nbsp; BMW i5 Touring BMW i7 BMW iX1&nbsp; BMW iX&nbsp; Hyundai&nbsp; Hyundai Ioniq 5 N Hyundai Ioniq 5 Hyundai Ioniq 6 Hyundai Kona Electric&nbsp; Mercedes-Benz&nbsp; Mercedes-Benz EQE SUV Mercedes-Benz EQS&nbsp; Mercedes-Benz EQS SUV Mercedes-Benz EQA Mercedes-Benz EQB 250 Mercedes-Benz G-Class Electric Citroen&nbsp; New E-C3 All Electric&nbsp; New Citro&euml;n E-C4 Electric Honda Honda E: N1 Mazda Mazda MX-30 BEV&nbsp; Mini Mini Electric&nbsp; Mini Electric Countryman Mini Electric Cooper&nbsp; Mini Electric Aceman&nbsp; Mitsubishi&nbsp; Mitsubishi L100 EV Nissan Nissan Leaf Polytron Polytron G3&nbsp; Polytron G3+ Toyota&nbsp; Toyota Bz4X EV Volvo Volvo EX30 Volvo EC40 Volvo EX40 VinFast VinFast VF 3 VinFast VF e34 VinFast VF 5 VinFast VF 6 VinFast VF7 Kia Kia EV6 Kia EV9 Mitsubishi Fuso Mitsubishi Fuso eCanter

Perkembangan ekosistem EV di Indonesia yang semakin pesat menuntut ketersediaan energi yang berkelanjutan.

Perkembangan EV di Indonesia, Dominasi Tiongkok dan Tantangan PLN Sediakan Energi Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/WhatsApp-Image-2024-09-07-at-174904-1436462056.jpeg" alt="Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Sahdan (kiri) bersama Manager Unit PLN Indonesia Power UBP Jeranjang Yunisetya Ariwibawa (kanan) saat melakukan monitoring cofiring PLTU Jeranjang. (PLN IP)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Sahdan (kiri) bersama Manager Unit PLN Indonesia Power UBP Jeranjang Yunisetya Ariwibawa (kanan) saat melakukan monitoring cofiring PLTU Jeranjang. (PLN IP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) menghasilkan manfaat ganda atas penerapan program cofiring&nbsp;di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang. Selain sebagai green booster transisi energi Tanah Air, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi finansial maupun sosialnya. Hal ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's). Program cofiring yang dilakukan PLN Indonesia Power UBP Jeranjang menggunakan biomassa berbahan baku sawdust. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Sahdan menyebutkan, selain menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan sosial, penerapan, ini juga&nbsp;sejalan dengan program pengembangan EBT dan mendukung target Net Zero Emission 2050 di Wilayah NTB. "Program cofiring ini ada kaitan dengan pengembangan EBT, green energy&nbsp;betul-betul kita perjuangkan agar apa yang menjadi cikal bakal masyarakat ini musti kita capai di tahun 2050 untuk NTB," tutur Sahdan, dikutip dari keterangan PLN IP, Sabtu (7/9). Pihaknya menyebutkan bahwa pemanfaatan biomassa pada PLTU Jeranjang juga dapat mendukung sektor pariwisata, dengan menghadirkan green energy yang minim emisi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata NTB, khususnya Lombok. "Kita ketahui cofiring banyak manfaatnya. Selain sebagai green energy untuk mendukung transisi energi, program itu membawa manfaat bagi masyarakat," tutup Sahdan. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, biomassa sawdust menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan energi primer untuk menggantikan peran batu bara. Aksi ini merupakan bentuk komitmen PLN grup dalam upaya transisi energi di Tanah Air serta mendukung percepatan menuju Net Zero Emision tahun 2060. Cofiring biomass ini juga merupakan salah satu green booster dalam program akselerasi peningkatan bauran energi terbarukan Tanah Air. "Penggunaan biomassa pada unit bisnis pembangkitan khususnya PLTU ini berdampak pada penurunan emisi yang berasal dari sektor kelistrikan, hal ini merupakan dukungan PLN IP sebagai Subholding PLN kepada Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060," kata Edwin. Sementara itu, Manager Unit PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jeranjang Yunisetya Ariwibawa mengatakan, PLTU Jeranjang telah memanfaatkan beragam limbah untuk dijadikan bahan baku biomassa yang dimanfaatkan sebagai energi primer untuk mengurangi peran batu bara. Adapun limbah tersebut mulai dari hasil olahan sampah atau solid recovered fuel (SRF), serbuk kayu atau sawdust, woodchip, dan Limbah Racik Uang Kertas (LURK). "Untuk PLTU Jeranjang kami menggunakan biomassa dari SRF , kemudian sawdust dan woodchip,yang terakhir ada LURK, secara akumulatif total konsumsi biomassa PLTU Jeranjang sepanjang 2024 hingga Agustus ini mencapai 15.796 ton," kata Ariwibawa. Pemanfaatan limbah yang dilakukan PLN Indonesia Power UBP Jeranjang dalam pelaksanaan program cofiring pun memberikan dampak ganda bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu koordinator masyarakat penyedia biomassa sawdust Mansyur mengungkapkan, PLN Indonesia Power UBP Jeranjang telah memberdayakan masyarakat sekitar PLTU Jeranjang untuk menyediakan bahan baku biomassa yang berasal dari wilayah sekitar Lombok. "Kita mengumpulkan potensi-potensi lokal, kalau sumber kami adalah se-Pulau Lombok, jadi ada ratusan ton perkiraan yang didatangkan setiap harinya, untuk pendapatan tentunya meningkat dua kali lipatnya. Yang awalnya berpenghasilan Rp 50 ribu setiap harinya kini dapat mencapai Rp 100 hingga 150 ribu," kata Mansyur. Mansyur dan anggota kelompoknya mendapat target untuk menyediakan 3 ribu ton sawdust dalam satu tahun, untuk menyediakan hasil olahan serbuk gergaji tersebut membutuhkan tenaga 50 orang, selain itu juga ada pihak lain yang berperan dalam kegiatan ini. Dengan adanya penyediaan sawdust ini terbukti membawa dampak menambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga perekonomian wilayah Lombok bisa lebih mengeliat. "Kalau kami ditarget menyediakan 3 ribu ton pertahun yang mana melibatkan kurang lebih 50 orang. Ada juga pihak lain yang terlibat," ucap Mansyur. Mansyur melanjutkan, para perajin kayu juga mendapat manfaat dari program cofiring. Pasalnya, serbuk kayu yang sebelumnya hanya menjadi limbah kini memiliki nilai ekonomi. "Kami kerja sama dengan para pengolah kayu yang ada di Lombok, rata-rata limbah serbuk kayu yang dipakai jenisnya sengon, jati dan mahogani, kalori yang dihasilkan oleh uap bahan kayu ini cukup baik," jelas Mansyur.

Limbah yang dimanfaatkan mulai dari hasil olahan sampah atau solid recovered fuel (SRF), serbuk kayu atau sawdust, woodchip, dan LURK.

Pasok Sawdust untuk Cofiring PLTU Jeranjang, Masyarakat Lombok Bisa Dapat Tambahan Pendapatan Rp 4,5 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pentingnya-kelola-pangan-dan-lingkungan-hidup-untuk-masa-depan-bangsa_m_.jpg" alt="ILUSTRASI deforestasi di wilayah Tapanuli Utara, Sumut. KPK telah menjerat 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI deforestasi di wilayah Tapanuli Utara, Sumut. KPK telah menjerat 20 pejabat terkait korupsi sumber daya alam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Merek-merek fashion ternama, seperti H&amp;M, Puma, Adidas, dan Inditex, diminta untuk mempertimbangkan kembali penggunaan biomassa sebagai alternatif bahan bakar fosil dalam rantai pasok mereka untuk melindungi hutan. Klaim bahwa biomassa bersifat netral kabron umumnya didasarkan pada celah akuntansi yang mengasumsikan bahwa pohon dan tanaman akan tumbuh kembali dan mengembalikan CO2 yang dilepas ke atmosfer dari deforestasi yang terjadi. Klaim ini telah dibantah oleh banyak ilmuwan iklim. Oleh karena itu, jika berbagai merek fashion tersebut benar-benar serius tentang keberlanjutan, mereka mestinya fokus pada penghapusan batu bara secara bertahap, serta tidak menggunakan pembakaran biomassa. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong transisi energi yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia berencana untuk mengganti 5-10&nbsp;persen porsi batu bara di pembangkit listrik batu bara dengan biomassa seperti serbuk gergaji, pelet kayu, cangkang kelapa sawit, dan sekam padi. Padahal,&nbsp;hutan tropis Indonesia&nbsp;termasuk satu-satunya habitat alami orangutan Sumatera yang terancam punah dan rumah bagi beragam masyarakat adat. Tentu rencana pemerintah tersebut berpotensi meningkatkan deforestasi dan berdampak pada habitat serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Manager Portfolio Bioenergi di Trend Asia, Amalya R. Oktaviani berpendapat,&nbsp;transisi energi seharusnya tidak menjadikan biomassa dari sumber energi terbarukan.&nbsp; Penelitian Trend Asia menunjukkan bahwa penggunaan biomassa kayu di pembangkit listrik termal dapat menghasilkan surplus emisi hingga 26,48 juta ton emisi setara karbon. Pembakarannya, memproduksi particulate matter dan nitrogen oksida yang berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya berhenti di situ, implikasi buruk pembakaran biomassa yakni ekspansi perkebunan monokultur untuk memproduksi biomassa akan mengakibatkan deforestasi, perampasan lahan, memperuncing konflik sosial, dan ancaman bagi ketahanan pangan. Catatan Trend Asia, untuk menyuplai 10 juta ton biomassa dari perkebunan tanaman energi berisiko menghilangkan lebih dari 2 juta hektare (ha) hutan alam. Luas ini setara 35 kali luas Provinsi Jakarta atau 3,27 juta lapangan sepak bola. "Contoh nyata bisa kita lihat pada pengembangan biomassa di Merauke, Papua yang sudah merampas hutan masyarakat adat dan menyebabkan kematian akibat kerawanan pangan. Contoh lain adalah praktik tipu-tipu pengembangan pembangkit listrik biomassa di Kepulauan Mentawai, yang mengancam hutan beserta eksistensi komunitas masyarakat adat Mentawai," kata Amalya, Kamis (28/9). Dia menambahkan, pengelolaan kebun monokultur juga akan menyumbang limbah yang mencemari air, tanah, dan udara. Berangkat dari situ, sebanyak 16 organisasi nirlaba yang berfokus pada keadilan iklim, energi, serta konservasi alam telah menandatangani surat terbuka.&nbsp;Surat ini mendesak merek-merek fashion untuk mempertimbangkan kembali strategi dekarbonisasi rantai pasok mereka yang mengandalkan biomassa sebagai alternatif bahan bakar fosil. Sebagai gantinya, mereka bisa mengalihkan investasi ke sumber energi terbarukan yang benar-benar bersih seperti tenaga surya dan angin. "Jika industri fashion bersikeras menggunakan biomassa agar dianggap telah bertransisi menuju energi terbarukan, maka hanya akan menambah daftar panjang kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat," lanjut&nbsp;Amalya. Amalya menambahkan, langkah ini juga akan memperburuk krisis iklim dan kontradiktif dengan komitmen mereduksi emisi. Kalau industri serius untuk transisi energi, lanjutnya, maka harus bisa melampaui sumber energi yang berasal dari pembakaran. "Kami mendorong transisi energi yang tidak hanya menggunakan energi terbarukan, tapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan," pungkas Amalya. Keenambelas organisasi masyarakat yang menandatangani surat terbuka tersebut antara lain: Enter Nusantara, Kanopi Hijau Nusantara, Auriga Nusantara, Koaksi Indonesia, The Rainforest Action Network, 350 Indonesia, Srikandi Lestari, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), WALHI Jawa Barat, Traction Energy Asia, Koprol Iklim, Sajogyo Institute, AEER, PENA Masyarakat, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), dan Trend Asia.

Untuk menyuplai 10 juta ton biomassa dari perkebunan tanaman energi berisiko menghilangkan lebih dari 2 juta hektare (ha) hutan alam.

Dukung Transisi Energi, Masyarakat Sipil Desak Industri Fashion Tak Pilih Biomassa yang Merusak Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-11-at-18.41.48.jpeg" alt="Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembatalan proyek-proyek PLTU batu bara baru dan penghentian PLTU batu bara di Indonesia pada 2040 diperkirakan dapat mencegah 180.000 kematian akibat polusi udara. Upaya tersebut juga mampu&nbsp;menekan biaya kesehatan sebesar USD 100 miliar atau sekitar Rp 1.500 triliun dalam beberapa dekade ke depan. Demikian hasil penelitian terbaru&nbsp;Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) yang berjudul <a href="https://iesr.or.id/en/pustaka/health-benefits-of-just-energy-transition-and-coal-phase-out-in-indonesia">Health Benefits of Just Energy Transition and Coal Phase-out in Indonesia.</a>&nbsp;Penghentian penggunaan PLTU batu bara pada 2040 diperlukan untuk memenuhi target Persetujuan Paris, berdasarkan Badan Energi Internasional (IEA). Indonesia saat ini menargetkan penghentian penggunaan PLTU batu bara pada 2050, dengan beberapa pengecualian. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menekankan bahwa pemerintah harus mendesak perusahaan listrik untuk mengevaluasi kembali rencana mereka untuk membangun&nbsp;PLTU batu bara&nbsp;dan beralih ke pembangkit energi terbarukan. Pada pertemuan puncak G20 tahun lalu, kata Fabby, Indonesia telah menandatangani pernyataan bersama Just Energy Transition Partnership (JETP), yang berkomitmen untuk mencapai puncak emisi sektor ketenagalistrikan pada 2030 dengan nilai absolut 290 juta ton CO2e. Untuk mencapai target ini, Indonesia harus menghentikan sekitar 9 GW PLTU dalam satu dekade ini. "Namun demikian, diperlukan kepastian strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya untuk PLTU batu bara yang belum mencapai waktu penonaktifannya. Penerapan strategi ini harus menjadi bagian integral dari solusi untuk transisi energi yang berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/7). Penelitian CREA dan IESR mengembangkan jalur pengakhiran operasional PLTU batu bara berbasis kesehatan yang pertama di Indonesia, berdasarkan pemodelan atmosfer yang terperinci dan penilaian dampak kesehatan per pembangkit listrik (health impact assessments, HIA). Jalur ini memaksimalkan manfaat kesehatan dari peralihan PLTU batu bara ke energi bersih dengan mengakhiri operasional PLTU batu bara yang paling berpolusi terlebih dahulu. Emisi polutan udara dari PLTU batu bara bertanggung jawab atas 10.500 kematian di Indonesia pada 2022 dan biaya kesehatan sebesar USD 7,4 miliar, menurut hasil penelitian tersebut. Dampak kesehatan ini akan terus meningkat dengan beroperasinya PLTU batu bara yang baru. Pembangkitan energi dari PLTU batu bara akan meningkat selama satu dekade ke depan, kecuali jika pertumbuhan pembangkit listrik bersih dipercepat untuk memenuhi pertumbuhan permintaan. Biaya kesehatan yang dihindari dari penghentian PLTU batu bara&nbsp; yang lebih cepat pada 2040, akan mencapai USD 130 miliar (Rp 1.930 triliun). Sementara investasi sebesar USD 32 miliar (Rp 450 triliun) diperlukan untuk merealisasikan penghentian pengoperasian PLTU batu bara, sehingga investasi ini akan sangat menguntungkan bagi seluruh masyarakat. "Penelitian ini memberikan daftar PLTU batu bara yang diurutkan berdasarkan dampaknya terhadap biaya kesehatan per unit pembangkit, yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai metrik tambahan untuk dipertimbangkan dalam membuat prioritas penghentian pembangkit listrik,"&nbsp;ujar Raditya Wiranegara, Peneliti Senior IESR, yang juga merupakan salah satu kontributor dalam laporan ini. "Hal ini merupakan masukan yang sangat penting karena sekretariat JETP saat ini sedang menyusun Comprehensive Investment Plan and Policy (CIPP), di mana pemensiunan pembangkit listrik tenaga batubara merupakan salah satu bidang investasi yang termasuk dalam dokumen tersebut," lanjutnya. Besarnya dampak kesehatan masyarakat terjadi karena seluruh PLTU batu bara tidak memiliki alat pengendali emisi polusi udara yang efisien untuk polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan merkuri, mengingat standar emisi nasional yang lemah. Standar yang lebih kuat membutuhkan investasi dalam pengendalian polusi udara, dapat mencegah hingga 8.300 kematian akibat polusi udara per tahun pada 2035, dengan biaya kesehatan yang dapat dihindari jauh melebihi biaya yang terkait dengan teknologi tersebut. "Penelitian kami menunjukkan bahwa mengurangi emisi dari PLTU batu bara tidak hanya baik untuk kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga dapat menguntungkan masyarakat Indonesia secara ekonomi. Biaya kesehatan yang dihindari dapat lebih dari sekadar mengompensasi investasi yang diperlukan untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara dan membangun pembangkit listrik bersih sebagai penggantinya," ujar Lauri Myllyvirta, salah satu penulis laporan tersebut dan Analis Utama CREA.

Emisi polutan udara dari PLTU batu bara bertanggung jawab atas 10.500 kematian dan biaya kesehatan sebesar USD 7,4 miliar sepanjang 2022.

Percepat Transisi Energi Bisa Selamatkan 180.000 Nyawa dari Bahaya Polusi dan Hemat Biaya Kesehatan Rp 1.500 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekretariat Tim Kerja Just Energy Transition Partnership (JETP) telah diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Artinya, mereka siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi. Salah satu tugas enam bulan ke depan adalah menyelesaikan road map pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara.  Menteri ESDM menyatakan, memensiundinikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara tidak akan merugikan pemilik pembangkit. "Timeline penghapusan PLTU akan kami buat. Menunya sudah ada. Nanti dipilih mana-mana dulu yang paling applicable, paling implementable. Jika sudah dipensiunkan, akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih," ujar Arifin di Jakarta akhir pekan lalu.  Untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan, Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah memilih pembangkit di wilayah yang produksi listriknya berlebih dan konsumsi bahan bakarnya boros. "Kalau pembakarannya sudah tidak seperti awal, otomatis energi yang dihasilkan juga tidak lagi seoptimal pada awalnya," ungkap Arifin.  Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan USD 20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (kurs Rp 15.100) dalam program JETP dari sejumlah negara maju. Bentuk pendanaan itu beragam, mulai hibah, pinjaman, hingga bantuan. Memensiunkan PLTU merupakan bagian dari program ini untuk menurunkan emisi.  Selanjutnya, Arifin menegaskan, memensiunkan PLTU dan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan ini tidak akan merugikan pemilik pembangkit. Sebab, prinsipnya aset PLTU tersebut akan dibeli, kemudian dioperasikan dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.  "Misalnya, masih tersisa 15 tahun, bisa dipercepat lagi tidak menjadi tiga tahun? Nah, tiga tahun itu kompensasinya apa? Kita akan melihat nilainya saat ini berapa dan saat tiga tahun berapa," jelas mantan Dubes RI untuk Jepang itu.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN siap melakukan pembahasan intensif dalam merealisasikan program energi bersih dengan dukungan pembiayaan internasional. Dia menyebut BUMN kelistrikan itu sudah memiliki road map untuk retirement PLTU.  Serta, menggantinya dengan pembangkit yang bersumber dari energi domestik dan dipastikan jauh lebih rendah emisi. "Kami akan membangun investment planning yang komprehensif sehingga dengan suasana kebersamaan ini bisa mempercepat penurunan emisi karbon," ujarnya.  Dia juga menekankan bahwa upaya bersama ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan emisi karbon secara global. Kolaborasi internasional ini justru menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global.

RI Dapat Pendanaan USD 20 M dari Sejumlah Negara untuk Pensiunkan PLTU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menko-Marves-Luhut-Binsar-Pandjaitan-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk turut aktif mengurangi emisi karbon. Salah satu langkah nyatanya adalah pemerintah siap memensiunkan PLTU pada acara puncak KTT G20 di Bali, pekan depan.  Luhut menjelaskan bahwa dalam upaya mengurangi emisi karbon perlu adanya kolaborasi. Sehingga bisa bermanfaat bagi masa depan.  "Pada kesempatan yang baik ini di COP 27, saya mengajak semua orang untuk bisa menghadiri puncak acara KTT G20, Presidential Summit di Bali. Kami akan mengumumkan salah satu langkah sukses kami dalam menghentikan operasional pembangkit batu bara dan mengubahnya ke pembangkit berbasis EBT," kata Luhut dalam pertemuan COP 27, Selasa (8/11).  Luhut menilai untuk bisa mengakselerasi target Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon diperlukan akselerasi sistem untuk memperkaya framework dalam transisi energi. Dalam proses memensiunkan PLTU secara bertahap, ia menyebut PLN memerlukan kerja bersama karena untuk menjalankan proyek ini butuh investasi yang tidak sedikit.  "Kami sangat terbuka atas kolaborasi dengan para partner dan juga negara tetangga. Kami akan menjelaskan success story kerja sama kami dengan Jepang untuk bisa menurunkan emisi global," tandas Luhut.  Senada dengan Luhut, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menjelaskan proses memensiunkan PLTU tetap membutuhkan waktu. Untuk itu, PLN tidak tinggal diam. PLN tetap berupaya untuk bisa mengurangi emisi karbon melalui peningkatan teknologi co-firing, maupun Carbon Capture Storage (CCS).  "Kami terus terbuka dalam aksi kolaborasi sisi teknologi sehingga bisa mempercepat target NZE. Melalui rencana ini kami secara paralel juga mempercepat pembangunan pembangkit EBT sehingga bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat," ujar Evy.  Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa mempensiunkan PLTU merupakan insiatif PLN dalam mempercepat tercapainya target NZE pada 2060. PLN akan memensiunkan 6,7 Giga Watt (GW) PLTU pada 2040 mendatang dan total 16 GW hingga 2060 mendatang.  "Sebagai bagian dari komitmen NZE 2060, PLN berkomitmen untuk menghentikan PLTU pada umur ekonomisnya, bukan memperpanjang. Dan kami bahkan mempercepat masa pensiun ini sebagai bukti komitmen kami dalam mengejar target NZE," ujar Darmawan.  Bahkan, PT PLN (Persero) juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga keuangan internasional guna mendukung penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mencapai 6,7 gigawatt (GW) hingga 2040. Ini dilakukan karena PLN tidak bisa berjalan sendiri untuk memensiunkan PLTU batu bara.  PLN mengatakan mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap. Baik itu secara natural maupun pemensiunan lebih cepat atau early retirement dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).

PLN Bakal Pensiunkan 16 GW PLTU hingga 2060, Luhut Pamer di COP 27

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Dirjen-ETBKE-Dadan-Kusdiana.jpg" alt="Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. (YT Ditjen EBTKE)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. (YT Ditjen EBTKE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menegaskan tidak akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT.  Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menjelaskan, awalnya Perpres EBT ini disusun untuk membuat acuan harga terkait dengan listrik yang akan dibeli PLN secara monopoli atau single off-taker.  Namun, dalam perjalanannya, Perpres EBT mengalami perubahan dari sisi rancangannya menjadi lebih luas dan komprehensif. Terutama untuk mendorong komitmen pemerintah dalam upaya transisi energi menuju Net Zero Emission.  "Jadi Perpres EBT di dalamnya ada pengaturan-pengaturan secara khusus tentang prioritas pembangkit listrik untuk energi baru terbarukan dan juga menghentikan pembangkit PLTU batu bara. Di dalam Perpres disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia tidak akan membangun PLTU yang baru," kata Dadan dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Jumat (7/10).  Meski demikian, Dadan mengaku hal itu dikecualikan untuk beberapa PLTU yang sudah masuk dalam rencana, seperti Proyek Strategi Nasional (PSN). Selain itu, dikecualikan bagi PLTU yang rencana pembangunannya sudah masuk dalam RUPTL serta telah memberikan kontribusi ekonomi yang strategis dan besar secara nasional.  "Kecuali ada beberapa yang telah dalam rencana, masuk dalam RUPTL, dan telah masuk dalam PSN juga telah memberikan kontribusi ekonomi yang strategis dan besar secara nasional," ujar Dadan.  Ia juga menjelaskan, walaupun ada pengecualian, pihaknya akan mengikat dengan beberapa ketentuan sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap Paris Agreement dan National Determined Contribution (NDC). Yakni diikat dengan aturan dalam waktu 10 tahun sejak operasi, PLTU tersebut harus berkontribusi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) minimal 35 persen.  Terlebih saat ini, Dadan menuturkan bahwa Indonesia mempunyai target 23 persen penurunan emisi gas rumah kaca 23 persen pada 2025, sebanyak 29-31 persen pada 2030, dan Net Zero Emission pada 2060.  "Kita masih punya waktu untuk menuju 2025, ada 3 tahun. Jadi banyak yang harus kita lakukan segera dengan bersama antara PLN, pemerintah, dan pengembang," tuturnya.

Perpres EBT Jamin Tak Ada Pembangunan PLTU Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-11-at-18.41.48.jpeg" alt="Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dapat mempercepat penghentian pengoperasian PLTU batu bara pada tahun 2045 dengan dukungan internasional. Ini adalah analisis terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) di University of Maryland yang didukung oleh Bloomberg Philanthropies, yang dirilis hari ini, Rabu (3/8).  Analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus menghentikan operasi 72 PLTU batu bara. Dimulai dengan mengurangi pembangkitan listrik dari PLTU batu bara sebesar 11 persen selama delapan tahun ke depan. Selanjutnya meningkatkan jumlah PLTU batu bara yang dipensiunkan menjadi 90 persen sebelum tahun 2040.  "Kebutuhan pembiayaan untuk menerapkan penghentian PLTU batu bara dengan transisi energi berkeadilan diperkirakan mencapai USD 27,5 miliar, yang membutuhkan upaya dalam negeri yang kuat dan dukungan internasional," kata Ryna Cui, dari Center for Global Sustainability, Universitas Maryland.  Indonesia telah berkomitmen pada tujuan ambisius untuk mencapai bebas emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menghapus batu bara secara bertahap pada 2040-an dengan bantuan internasional. Meski demikian, ketergantungan Indonesia pada batu bara di sistem energi dalam negeri bahkan mengekspor ke luar negeri, menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut.  Analisis laporan ini menunjukkan Indonesia mampu untuk menghentikan PLTU batu bara pada tahun 2045. Jadwal pensiun dibangun berdasarkan kinerja teknis, ekonomi, dan lingkungan masing-masing PLTU batubara.  Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, kajian ini menawarkan tenggat waktu penghentian per unit PLTU batu bara secara terperinci yang layak secara finansial. "Pertama, kami menemukan bahwa Indonesia dapat dengan cepat berhenti menggunakan batubara dan memenuhi tujuan pengurangan emisi domestik dan internasional, namun yang terpenting adalah kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukannya dengan cara yang menguntungkan kesehatan dan ekonomi masyarakat," jelas Fabby.  Mempercepat pensiun dini PLTU batu bara akan menelan biaya lebih dari USD 32 miliar hingga tahun 2050. Akan tetapi, pensiun dini PLTU batu bara mempunyai manfaat positif.  Antara lain, terhindar dari biaya subsidi listrik yang diproduksi dari PLTU batu bara (USD 34,8 miliar) dan biaya kesehatan (USD 61,3 miliar).  "Indonesia telah secara legal mengadopsi target iklim sejalan dengan komitmen internasional. Laporan ini menyajikan peta jalan untuk membantu mengurangi lebih dari 2.600 emisi MtCO2 melalui penghentian penggunaan PLTU batubara," ungkap Nathan Hultman, Direktur Center for Global Sustainability, Universitas Maryland.  "Pendekatan yang baru dalam hal bantuan finansial internasional menjadi komponen kritikal untuk mencapai kemungkinan transisi yang lebih cepat," imbuhnya.  Namun, implementasi percepatan pensiun dini PLTU batu bara tidak dapat hanya dilakukan Indonesia sendiri. Menyambut COP27 di Mesir, dimana fokus pertemuan akan tertuju pada keuangan, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan dampak dari krisis iklim, komunitas keuangan internasional harus melangkah untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan ini.  Merespons kajian ini, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menyebutkan bahwa pensiun dini PLTU sudah menjadi perhatian pemerintah untuk menuju Net Zero Emission 2060. "Menurut hasil simulasi pemodelan pemerintah, PLTU batu bara masih akan terakhir beroperasi pada 2056, sementara mendorong pensiun dini PLTU batu bara di luar PLN untuk bisa pensiun pada 2050. Jika ingin mempercepatnya pada 2045, maka diperlukan perhitungan yang lebih mendalam lagi," ungkapnya.

Lebih Cepat, Indonesia Bisa Stop Operasi PLTU Batu Bara pada 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/solar-cell.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, Asia Tenggara tengah berkembang menjadi kawasan dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia setelah Tiongkok, sehingga permintaan energi akan terus meningkat ke depannya. Guna mengejar target bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025 di kawasan Asia Tenggara, diperlukan kerja sama antaranegara di kawasan untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan.  "Banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang masih bergantung pada energi fosil seperti batubara, gas, dan minyak. Sementara Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak krisis iklim," katanya dalam webinar bertajuk Status Transisi Energi di Asia Tenggara, akhir pekan lalu.  Menurut Fabby Tumiwa, upaya kolaboratif untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan di kawasan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada usaha global mencapai tujuan Persetujuan Paris. Indonesia sendiri mempunyai target 23 persen bauran energi baru terbarukan pada 2025 dan 31 persen pada 2030.  Namun, berdasarkan kajian IESR, jika tidak ada perbaikan kebijakan, maka Indonesia hanya akan mencapai 15 persen bauran energi terbarukan pada 2025 dan 23 persen pada 2030. Jika melihat tren dari 2013-2021, pangsa energi terbarukan meningkat meski lambat.  Padahal berdasarkan kajian IESR, Indonesia punya potensi teknis energi terbarukan lebih dari 7.000 GW. "Sedangkan yang sudah dimanfaatkan baru 11,2 GW saja," ungkap Handriyanti Puspitarini.  Ia menilai lamanya pengurusan izin dan rumitnya mekanisme pengadaan proyek energi terbarukan di Indonesia membuat para investor enggan berinvestasi di Indonesia. "Indonesia perlu meningkatkan aspek politik, aturan kebijakan, dan finansial untuk mendorong pengembangan energi terbarukan yang lebih masif, terutama berdasarkan hasil kajian IESR, kesadaran publik terhadap transisi energi dan perubahan iklim mulai meningkat," jelasnya.  Di sisi lain, pada 2021, komitmen untuk meningkatkan target bauran energi terbarukan Malaysia disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Malaysia melalui Rencana Transisi Energi Malaysia hingga tahun 2040. Malaysia meningkatkan target bauran energi terbarukan dari semula 20 persen pada 2025 menjadi 31 persen pada 2025 dan 40 pada 2030.  "Malaysia juga berkomitmen untuk tidak lagi membangun PLTU batu bara baru untuk mencapai netral karbon secepatnya pada 2050," urai Anthony Tan, Executive Officer (Sustainability &amp; Finance), All Party Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals (APPGM-SDG).  Namun, menurutnya, pemerintah Malaysia perlu pula mendorong upaya efisiensi energi dan transportasi yang berkelanjutan secara holistik. "Malaysia membutuhkan kebijakan energi nasional yang holistik. Selain itu, Malaysia perlu mengembangkan atau mengubah Kebijakan Otomotif Nasional menjadi Kebijakan Transportasi Nasional holistik untuk mengurangi penggunaan energi fosil di sektor transportasi," imbuh Antony.  Komitmen Vietnam untuk mencapai bebas emisi pada 2050 juga disampaikan oleh Nguyen Thi Ha, Sustainable Energy Program Manager Green Innovation and Development Centre (GREENID). Ia menuturkan bahwa Vietnam berkomitmen untuk menghentikan pengoperasian 7-8 GW PLTU untuk mendukung dekarbonisasi sistem energi.  Itu dilakukan dengan meningkatkan bauran energi terbarukan di PLTB lepas pantai sebesar 11,7 GW (9,7 persen) pada 2030 dan PLTB daratan sebesar 30 GW (10,5) pada 2045. Taman panel surya (solar park) sendiri sementara akan mencapai 8,7 GW (7,2 persen) pada 2030, dan akan meningkat 20,6 persen pada 2045.  Demi mencapai bebas emisi, dibutuhkan investasi yang signifikan pada sektor energi, transportasi, pertanian, dan industri. "Berdasarkan kajian World Bank, total pembiayaan yang dibutuhkan untuk dekarbonisasi sekitar USD 114 miliar pada 2022-2040," ujar Thi Ha.  Vietnam pun telah mengeluarkan strategi terbaru untuk mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Bahkan mulai 2025, Vietnam berkomitmen untuk mengganti 100 persen busnya dengan bus listrik dan memperlengkapi infrastruktur yang mendukung elektrifikasi sistem transportasi di Vietnam.  Sementara itu, pembangkit listrik di Filipina didominasi 57 persen oleh batu bara pada 2020, dengan bauran energi terbarukan mencapai 21 persen pada 2020. Bert Dalusung, Energy Transition Advisor Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) menuturkan bahwa untuk pertama kalinya Filipina mempunyai rencana yang fokus pada pengembangan energi terbarukan.  "Pada skenario energi bersih ini, Filipina menargetkan 30 peren dan 50 persen pangsa energi terbarukan di bauran pembangkit listrik pada 2030 dan 2040," ungkap Bert.

Kawasan Asia Tenggara Menuju Transisi Energi, Potensi dan Tantangannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220717-WA0004.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemeneu) RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah melaksanakan High Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation - sebagai bagian dari rangkaian pertemuan The Third Series of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), 11-17 Juli 2022 di Bali. Pertemuan ini dilakukan dalam format hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20 serta organisasi internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka diskusi dengan melaporkan intisari pembahasan dari the Sustainable Finance Working Group Policy Levers Forum. Pada kesempatan ini, Ani -sapaan Sri Mulyani- menyampaikan arah kebijakan untuk mendorong transisi menuju investasi berkelanjutan dan bagaimana kebijakan yang akan ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi.  Diskusi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari OECD mengenai hasil awal kajian mitigasi perubahan iklim termasuk dampaknya terhadap ekonomi makro, fiskal, dan sektor lingkungan. Perwakilan dari the IPCC dan IMF juga menyampaikan pandangan mereka.  Dalam diskusi, para menteri dan gubernur bank sentral saling bertukar pengalaman mengenai kebijakan domestik masing-masing negara yang sedang atau akan dijalankan. Kebijakan itu terkait upaya mengatasi perubahan iklim dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  Diskusi juga secara khusus membahas instrumen dan inisiatif kebijakan perubahan iklim (climate-related policy levers) termasuk kerangka bauran kebijakan yang disesuaikan dan mekanisme transisi energi (seperti contoh inisiatif dalam kerangka kermitraan Just Transition Partnerships) untuk mempromosikan transisi ekonomi hijau yang inklusif. Diskusi juga membahas lebih lanjut terkait The G20 Sustainable Finance Roadmap yang telah disahkan oleh pimpinan negara anggota G20 pada Oktober 2021.  Mereka menyoroti peran instrumen kebijakan publik untuk memberikan sinyal pada pasar keuangan terkait transisi iklim, investasi dalam keuangan berkelanjutan, dan upaya mendorong partisipasi permodalan publik dan sektor swasta dalam investasi berkelanjutan.  "Instrumen kebijakan transisi yang adil dapat digunakan sebagai mekanisme transisi yang mendukung ketersediaan energi bersih, mendorong pengurangan dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil," kata Ani, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/7). Selain itu juga menjadi dasar penetapan harga karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).  Untuk mencapai target karbon netral, implementasi the Paris Agreement dan target agenda 2030, setiap negara diharapkan dapat merumuskan kebijakan transisi dengan menggunakan pendekatan yang efisien. Sehingga dapat mengatalisasi komitmen pasar terhadap pengurangan emisi karbon, mendukung upaya transisi energi bersih kepada negara berkembang dan rentan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi domestik masing-masing negara.  Diskusi pada the High-level Breakfast Discussion on Climate Mitigation ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan G20 mengenai aksi perubahan iklim global di masa mendatang khususnya untuk memperkuat sinergi dengan inisiatif global lain seperti the Coalition of Finance Ministers for Climate Action atau the Climate Club.  The High-Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil diskusi teknis pada pertemuan the Policy Levers Forum yang telah diselenggarakan di sela pertemuan the Sustainable Finance Working Group pada tanggal 13 Juni 2022 sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia. Forum tersebut tersebut merupakan sarana para Menteri dan Gubernur Bank Sentral untuk berbagi pengalaman, kesuksesan, dan pandangan dari upaya global mengatasi perubahan iklim.

Para Menkeu G20 dan Bos Bank Sentral Bertemu Bahas Transisi Energi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PLTU shutdown

Berita Terkini