<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201114_201546-1.jpg" alt="Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada KTT G20 di Bali November lalu, Indonesia sebagai presidensi meluncurkan Indonesia Energy Transition Mechanism atau ETM Country Platform. Itu merupakan skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah agar berbagai pihak bisa terlibat dalam proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk agar bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih tersebut.  PLN dan Asian Development Bank (ADB) juga menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM. "Kami akan menyiapkan kekuatan yang lebih besar untuk membangun ekosistem dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Ini baru awalnya dan menjadi jalan kami melangkah lebih maju dalam transisi energi," jelas Dirut PLN Darmawan Prasodjo.  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memandang, transisi energi adalah sebuah keniscayaan. "Memang sebuah keniscayaan, Indonesia saat ini sedang mengarah ke sana. Butuh proses dan waktu," ujarnya.  Tidak bisa dimungkiri bahwa hingga saat ini RI masih cukup bergantung pada energi fosil sebagai sumber energi termurah. Namun, bukan berarti ketergantungan itu tidak bisa dilepaskan.  Apalagi, lanjut Mamit, pada momen KTT G20 lalu, skema ETM telah lahir. Hal itu dia sebut sebagai salah satu upaya serius yang dilakukan pemerintah dan PLN.  "PLN memang harus terus beradaptasi dan berupaya meningkatkan kapasitas renewable energy. Ke depan, hampir semua sektor bisnis yang dilakukan perusahaan multinasional itu syaratnya, yakni listriknya harus berasal dari clean energy," terang dia.  Mamit menambahkan, potensi sumber energi terbarukan di tanah air sangat besar. Itu merupakan ceruk yang bisa dimanfaatkan.  "Itu jadi peluang PLN untuk terus meningkatkan kemampuannya. Kolaborasi dengan pihak terkait juga penting," tegasnya.  PLN tentu juga membutuhkan peran pemerintah. Terutama terkait harga.

PLN dan ADB Sepakat Penjajakan Pensiun Dini PLTU Cirebon-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-11-at-18.41.48.jpeg" alt="Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Co-firing PLTU Paiton. (dok. PLN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan strategi pemerintah untuk meningkatkan investasi demi mencapai Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon pada tahun 2060. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan ada tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menyediakan regulasi tegas dan jelas.  "Pertama, menyediakan regulasi yang tegas dan jelas, tidak berubah dalam waktu dekat. Sekarang kita sudah terbitkan Perpres 112 Tahun 2022 tentang pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)," kata Rida dalam acara The 1st Indonesian Sustainable Energy Week (ISEW) di Kawasan Sudirman Jakarta, Senin (10/10).  Selanjutnya, kata Rida, regulasi itu ditindaklanjuti dengan program early retirement atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Program ini akan menyedot investasi baik dari luar maupun dalam negeri.  "Investasi itu untuk apa? Satu untuk menutup PLTU sendiri, di sisi lain juga untuk mengembangkan EBT pada saat yang bersamaan. Karena PLTU itu perlu diganti peranannya dengan masuknya green energy," imbuhnya.  Lalu kedua, Rida membeberkan, ESDM perlu melakukan bisnis usaha dalam bentuk kemudahan perizinan bagi investor. Hal ini sesuai dengan komitmen ESDM untuk melakukan percepatan di bidang pelayanan publik.  Bahkan, ia menjamin, kemudahan itu akan diberikan dengan pelayanan secara online yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Tak hanya kemudahan perizinan, Rida juga membuka peluang bagi investor terkait untuk mendapatkan coaching atau pendampingan.  "Ketiga, yaitu sosialisasi dan edukasi. Ini (ISEW) juga menjadi forum sosialisasi tersebut terutama untuk Perpres 112 Tahun 2022 tentang pengembangan EBT," tandasnya.  Untuk diketahui, pemerintah pada tahun 2021 telah memproyeksi kebutuhan dana untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 sebesar USD 1 triliun. Biaya tersebut direncanakan tidak hanya ditanggung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau sektor publik, namun akan dibuka bagi para investor baik dalam maupun luar negeri.  Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sumber pendanaan terkait penanganan perubahan iklim ini berasal dari publik dan non-publik. Pendanaan publik berasal dari domestik, yaitu belanja APBN, BLU BPDLH, green Sukuk (global dan retail), BUMN (PT SMI), dan APBD.  Sementara sumber pendanaan internasional, berasal dari green climate fund, global environment facility, adaptation fund, regional and bilateral agency, dan multilateral development banks. Lalu, pendanaan dari non-publik dapat berasal dari pembangunan pembiayaan sektor jasa keuangan (sustainable finance) yang diawasi oleh OJK, domestic private investment, foreign direct investment, private green bonds, filantropi, dan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan/BUMN.  Menurut World Bank (2022) alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam APBN masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).  Indonesia membutuhkan pendanaan rata-rata dalam setahun sebesar Rp 266,3 triliun sampai dengan tahun 2030. Sementara rata-rata alokasi anggaran dalam APBN kurun 2020-2022 sekitar Rp 3,79 triliun, sehingga masih terdapat selisih atau gap pendanaan.

Capai NZE Butuh USD 1 Triliun, ini Strategi ESDM Jaring Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-14-at-17.24.17.jpeg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (dok. PLN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mendukung rencana PT PLN (Persero) dalam memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu cara untuk mencapai target Carbon Neutral 2060. Sebagai bentuk dukungan ke PLN, pemerintah telah merancang mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM).  ETM merupakan suatu bentuk skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk mempercepat pensiun dini PLTU serta membuka investasi untuk energi bersih. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, skema ETM bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan adil dan terjangkau.  Ani, sapaan Sri Mulyani, menegaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia. Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin.  Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM. "Inilah yang kami sebut sebagai blended finance sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau," katanya, dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7).  Ia juga mengingatkan, sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, transisi energi berdampak besar untuk Indonesia. Terutama untuk PLN memensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara.  Namun, bergantung sepenuhnya pada pembangkit berbasis EBT juga cukup mahal dan berisiko. Padahal di sisi lain PLN mesti memastikan bisa menyediakan suplai listrik yang andal dan terjangkau untuk masyarakat.  "Upaya kami dalam mengurangi karbon emisi berperan penting dalam penurunan emisi global. Untuk itu kami dari pemerintah juga akan membuat kerangka kebijakan yang memastikan proses ini kredibel dan menguntungkan semua pihak," tegas Ani.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan, PLN siap menjalankan arahan pemerintah, baik Kemenko Marves, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta KLHK dalam melakukan transisi energi. Salah satunya melalui rencana pensiun dini PLTU untuk mendukung penurunan emisi.  PLN akan mengurangi jumlah PLTU sekitar 19 GW hingga 2045. Lalu disusul dengan penggunaan teknologi CCUS (carbon capture storage) pada PLTU yang masih akan beroperasi, untuk dapat mencapai carbon neutral 2060.  "Untuk menjalankan rencana ini tentu kami butuh dukungan semua pihak. Karena rencana ini membutuhkan dana yang tidak sedikit," ujar Darmawan.  Darmawan menyambut baik upaya pemerintah dalam membentuk platform ETM. Ia menilai, skema blended finance dalam ETM ini bisa menjadi solusi untuk pendanaan rencana retirement PLTU.  "PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama, baik dari sisi pendanaan, policy, teknologi dan lainnya," pungkasnya.

Sri Mulyani: Skema Pembiayaan Campuran ETM Percepat Pensiun Dini PLTU

PLTU shut down

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PLTU shut down

Berita Terkini

PLN dan ADB Sepakat Penjajakan Pensiun Dini PLTU Cirebon-1

Capai NZE Butuh USD 1 Triliun, ini Strategi ESDM Jaring Investasi

Sri Mulyani: Skema Pembiayaan Campuran ETM Percepat Pensiun Dini PLTU

Download Aplikasi JawaPos.com