<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Bebas.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (4/11). Sofyan dinyatakan tidak terbukti melanggar Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan yang diajukan.  Terkait hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, dirinya telah mendengar kabar vonis bebas Sofyan Basir. Erick menegaskan, Kementerian BUMN senantiasa menghormati proses hukum yang menjadi ranah instansi lain.  "Dengan ini, tentu nama Pak Sofyan terehabilitasi dengan sendirinya," kata Erick, melalui keterangan tertulis, Senin (4/11).  Sementara itu, perihal kemungkinan Sofyan Basir kembali menduduki kursi nomor satu di perusahaan setrum pelat merah, Erick menyerahkannya kepada Tim Penilai Akhir (TPA). "Karena penentuan Direksi PLN kan harus melalui TPA," terangnya.  Cederai KPK  Terpisah, Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar melihat putusan bebas Sofyan yang bertepatan dengan upaya pelemahan KPK ini menjadi preseden buruk. Ia memandang putusan ini sebagai bentuk meremehkan KPK.  "Saya melihat kasus ini berkaitan dengan suasana mendung yang meliputi KPK. Ketika KPK sedang tidak dalam kondisi yang baik, hakim Tipikor memandang KPK sebelah mata," kata Erwin kepada JawaPos.com, Senin (4/11).  Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyesalkan putusan bebas terhadap Sofyan Basir ini. ICW pun medorong agar Jaksa KPK dapat mengajukan kasasi atas vonis hakim PN Tipikor Jakarta.  "Kita kecewa dengan vonis bebas yang dijatuhkan terhadap Sofyan. Kenapa? Karena berkali-kali nama yang bersangkutan sudah disebut dalam beberapa persidangan dengan terdakwa sebelumnya," ujar Kurnia.  Kurnia mengatakan, bukti yang dibawa KPK ke persidangan sangat kuat. Maka dari itu, ia meyakini ada yang salah dengan putusan hakim di tingkat pertama.  Apalagi melihat terdakwa lain dalam kasus ini telah divonis bersalah. Misalnya, sebut saja mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih.

Sofyan Basir jadi Dirut Lagi Usai Divonis Bebas? Ini Kata Menteri BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/SOFYAN-BASIR-DITAHAN-KPK-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN Sofyan Basir tak kuasa menahan air mata saat menjalani sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/9). Kepada majelis hakim, terdakwa kasus korupsi suap proyek PLTU Riau-1 itu mengaku, tidak ada niat untuk korupsi.  "Bagaimana bisa saya membunuh rencana besar yang menguntungkan buat negara? Rencana besar buat kami dengan 140 ribu karyawan, dibunuh begitu saja?" kata Sofyan sambil terisak dan menghapus air matanya.  Sofyan mengaku menyesal atas penetapan dirinya sebagai tersangka yang hanya berdasarkan kata-kata. Dia mengatakan, tidak ada bukti penerimaan uang dari proyek tersebut.  "Kami 20 tahun mengabdi, sebagai Dirut hanya ucapan rangkaian kata-kata, dengan sangkaan-sangkaan. Ini betul berhala," imbuhnya.  Mantan bos BRI itu juga berharap dirinya bebas dari segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Sofyan mengatakan, dirinya tidak bersalah. Dia juga menegaskan, tidak mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek terebut.  "Harapan kami bebas. Tidak ada sanksi hukum apapun untuk kami (saya) dan kami (saya) akan buktikan besok. Apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan masyarakat. Bagi kami industri murah, tidak ada lagi PHK," harapnya.  Dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1 ini KPK menduga Sofyan Basir itu telah membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan dalam memuluskan langkah pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1.  KPK juga menduga, Sofyan menunjuk Kotjo untuk mengerjakan megaproyek listrik itu. Padahal, Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), belum terbit.  Atas perbuatannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ingin Dibebaskan dari Tuntutan, Sofyan Basir Berderai Air Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/plt-dirut-PLN-dok-PLN.jpg" alt="Sripeni Inten Cahyani menerima Surat Keputusan dari Kementerian BUMN sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero), Jakarta, Jumat (2/8)." width="100%">
<figcaption>Sripeni Inten Cahyani menerima Surat Keputusan dari Kementerian BUMN sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero), Jakarta, Jumat (2/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN tahun 2019 memutuskan mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN sekaligus merangkap sebagai Direktur Pengadaan Strategis I. Keputusan ini berlaku sejak 2 Agustus 2019.  Surat Keputusan diberikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (2/8). Dengan susunan direksi yang baru ini, PLN terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di tanah air, serta mengejar target rasio elektrifikasi hingga 99 persen.  Berikut susunan direksi PLN yang baru dari keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.  1. Sripeni Inten Cahyani sebagai Plt. Direktur Utama PLN merangkap Direktur Pengadaan Strategis 1; 2. Djoko Raharjo Abumanan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2. 3. Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan; 4. Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management; 5. Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Perencanaan Korporat; 6. Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Tengah 7. Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara; 8. Haryanto W.S. sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat. 9. Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan 10. Ahmad Rofiq sebagai Direktur Bisnis Maluku dan Papua; 11. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera.  Sebagaimana diketahui, posisi Direktur Utama PLN kosong pascapenetapan tersangka terhadap Sofyan Basir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti kuat keterlibatan Sofyan dalam rasuah proyek PLTU Riau-1.  KPK menduga, Sofyan bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah dan janji dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Sofyan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Gantikan Sofyan Basir, Sripeni Inten Cahyani jadi Plt Dirut PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-IDRUS-MARHAM-RIKSA-KPK-FED-6.jpg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan ini merupakan permohonan banding dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK atas vonis 3 tahun penjara denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.  "Menerima permintaan banding dari penuntum umum pada KPK dan penasihat umum terdakwa," demikian bunyi amar putusan banding seperti dikutip dari laman website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/6).  Amar putusan tersebut berbunyi, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun," lanjut bunyi amar putusan.  Putusan banding itu dibacakan pada Selasa (9/7). Majelis hakim banding diketuai oleh I Nyoman Sutama, sedangkan Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak, masing-masing sebagai anggota majelis.  Jaksa penuntut umum pada KPK Lie Putra Setiawan membenarkan sudah adanya putusan banding tersebut. Jaksa Lie menyebut putusan banding sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa.  "Iya, diperberat. Pidana yang dijatuhkan sudah sesuai tuntutan kami, tapi kami belum cek pasal-nya. Semoga sama dengan tuntutan kami," kata Lie saat dikonfirmasi, Kamis (18/7).  Sementara itu, kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda, megaku telah mengetahui putusan tersebut. Namun ia belum memastikan apakah akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau tidak.  Dalam kasus ini, Idrus divonis bersalah karena dinilai terbukti bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo, sebesar Rp 2,25 miliar terkait proyek PLTU Riau-1.

PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Idrus Marham jadi 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Vonis-Idrus-Marham-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah salah satu tahanan mereka yakni Idrus Marham sempat pelesiran di sela melakukan pengobatan medis di RS MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (21/6). Pernyataan ini merespons pemberian keterangan pers dari Ombudsman RI (ORI) yang sempat mengabadikan Idrus tengah berjalan di area sekitar Gedung Citadines, Kuningan, Jakarta Selatan.  "KPK meminta Ombudsman melakukan koreksi terhadap kekeliruan pernyataan informasi seperti ini," kata Juru Bicara Febri di gedung KPK, Kamis (27/6) malam.  Febri menjelaskan, keputusan untuk membiarkan mantan Menteri Sosial (Mensos) itu berobat sesuai dengan penetapan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 260/Pen.Pid/TPK/2019PT.DKI. Berdasarkan penetapan itu, pengadilan mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum dan Idrus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di luar rumah tahanan negara yakni ke dokter spesialis gigi RS MMC pada Jumat, (21/6) hingga selesai.  "Jadi, KPK membawa IM (Idrus Marham) ke RS MMC adalah dalam rangka pelaksanaan penetapan Pengadilan Tinggi DKI karena penahanan IM yang sudah menjadi terdakwa saat ini berada di lingkup kewenangan peradilan," ucap Febri.  Menurut Febri, saat itu Idrus dibawa keluar dari rutan KPK sekitar pukul 11:06 WIB. Waktu tersebut berdekatan dengan ibadah salat Jumat, kemudian Idrus dibawa ke masjid terdekat untuk melakukan ibadah.  KPK menduga pada proses itulah video itu direkam secara diam-diam dan dijadikan bukti oleh pihak Ombudsman. Lembaga antirasuah mengakui Idrus menunaikan ibadah salat di area sekitar Gedung Citadines.  "Setalah melakukan salat Jumat, IM (Idrus Marham) kembali dibawa ke RS MMC untuk dilakukan pengobatan lanjutan dan kemudian tiba kembali di rutan KPK sekitar pukul 16:05 WIB," ucap Febri.  Oleh karena itu, KPK siap menjelaskan bukti tanda lapor dari bagian pengawal tahanan melalui pesan pendek, dimulai dari keberangkatan menuju ke rumah sakit hingga mereka kembali ke rutan.  "KPK mempertanyakan informasi yang diperoleh Ombdusman dengan menyebut sempat melihat Idrus sekitar pukul 08:30 WIB. Sementara, Idrus baru keluar dari rutan sekitar pukul 11:00 WIB," ucap Febri.  Sementara itu, terkait penggunaan ponsel, lembaga antirasuah menjelakan, petugasnya telah melarang mantan Sekjen Golkar itu untuk menggunakan alat komunikasi. Namun, ketika Idrus tiba di rumah sakit, sudah ada ajudannya yang menunggu di sana.  "IM (Idrus Marham) bersikeras menggunakan ponsel untuk menghubungi istrinya sebentar. Ia menggunakan ponsel ajudannya untuk berkomunikasi. Kemudian, ponsel itu dikembalikan ke ajudannya," tutur Febri.  KPK menyayangkan adanya kesimpulan yang terburu-buru dari pihak Ombudsman terkait isu ini. Oleh karenanya, KPK meminta Ombudsman melakukan koreksi terhadap kekeliruan penyampaian pernyataan.  "Kami mengajak agar kewenangan tersebut digunakan secara profesional dan hati-hati. Jangan sampai informasi yang didistribusikan ke publik adalah informasi yang belum terkonfirmasi, mentah dan belum terklarifikasi secara kuat. Apalagi tadi sempat mengucap kata pelesiran," jelas Febri.  Sebelumnya, Ombudsman RI melihat terdakwa kasus korupsi PLTU Riau-1, Idrus Marham tengah berada di luar tahanan. Idrus terlihat tidak mengenakan rompi tahanan KPK dsn sedang menggenggam ponsel.  "Kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan memakai pakaian bebas casual, tanpa rompi oranye atau borgol seperti laiknya tahanan KPK dan menggunakan ponsel selama berada di lokasi tersebut sebagaimana video yang kami rekam pada pukul 12:39 WIB dan pukul 14:18 WIB," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, Kamis (27/6).  Teguh mengaku sudah melakukan konfirmasi atas temuan itu ke pihak rutan dan rumah sakit pada Senin (24/6).  "Pihak rutan KPK membenarkan ada izin berobat bagi IM untuk berobat ke dokter spesialis tapi tidak secara spesifik menetapkan rumah sakit yang mana yang harus dituju karena penetapan rumah sakit ada pada pengadilan," tukas Teguh.

KPK Minta Ombudsman Klarifikasi Info soal Pelesiran Idrus Marham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-RIKSA-SETNOV-TERKAIT-PLTU-RIAU-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama terpidana korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Setya Novanto muncul dalam surat dakwan mantan Direktur PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Novanto diduga berperan dalam pertemuan antara Sofyan dan pemberi suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Johannes Budisutrisno Kotjo, serta mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Tak hanya itu, suami Deisti Astriani Tagor tersebut juga disebut turut kecipratan duit dalam proyek jumbo senilai USD 900 juta.  "Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijanjikan commitment fee sebesar 24 persen dari 2,5 persen atau sebesar USD 6 juta," ucap jaksa Lie Putra Setiawan membacakan surat dakwaan untuk Sofyan Basir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/6).  Disebutkan, pada 2016 Pengusaha Blackgold Natural Resources, Johannes B Kotjo menemui Novanto di ruang kerja Fraksi Golkar dengan maksud meminta bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN terkait proyek PLTU RIAU-1. Novanto kemudian memperkenalkan Kotjo dengan Eni.  "Pada kesempatan itu Setya Novanto menyampaikan kepada Eni Maulani Saragih agar mengawal Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU," terang jaksa.  Novanto memfasilitasi pertemuan Kotjo, Eni, dan Sofyan Basir di kediamannya pada 2016. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh pejabat PLN lainnya itu, Novanto meminta salah satu proyek PLN, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa III.  Beberapa waktu kemudian bertempat di Hotel Mulia Senayan, Sofyan kembali melakukan pertemuan dengan Eni Maulani Saragih dan Johanes B Kotjo. Pertemuan tersebut membahas proyek pembangunan PLTU Riau-1 dan Jawa sesuai pesan dari Setya Novanto sebelumnya.  "Dalam pertemuan itu, Sofyan Basir menyampaikan kepada Johanes Budisutrisno Kotjo agar ikut proyek Riau saja dengan kalimat, 'Ya, sudah kamu di Riau aja, jangan mikirin di Jawa, karena sudah melebihi kapasitas'" katanya.  "Kemudian disanggupi oleh Johanes Budisutrisno Kotjo," tukas jaksa.  Untuk diketahui, dalam perkara ini sejumlah pihak telah terseret dalam kasus PLTU Riau-1. Mereka adalah Johannes B Kotjo, Eni Maulani Saragih, dan Idrus Marham. Kini proses hukum terhadap Sofyan Basir tengah berjalan di muka persidangan.  Sofyan Basir didakwa memberikan kesempatan, sarana, dan keterangan agar sejumlah pihak menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1. Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Di PLTU Riau-1, Setya Novanto Dijanjikan Commitment Fee USD 6 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sofyan-Basir-Dirut-PLN-ditahan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus suap PLTU Riau-1, Sofyan Basir mengklaim sudah mencabut gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hal ini dibantah oleh KPK, yang menyebut belum menerima pemberitahuan secara resmi soal pencabutan gugatan praperadilan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) itu.  "Jadi, itu baru pernyataan di publik saja saya kira. Untuk pemberitahuan secara resminya, belum ada pencabutan praperadilan dengan tersangka SFB tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/5).  Febri menuturkan, penyidik justru menerima surat yang menyatakan bahwa Sofyan Basir menunjuk kuasa hukum lain untuk menangani praperadilan. Jadi, dia memastikan, belum ada pernyataan resmi yang masuk ke KPK soal pencabutan praperadilan.  "Nah, itu tadi juga kami klarifikasi dan konfirmasi terhadap tersangka. Kita lihat saja nanti. Apakah benar praperadilan itu masih akan berjalan terus atau tidak," ucap Febri.  Kendati demikian, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini memastikan, proses praperadiln tidak akan mengganggu penyidikan kasus yang menjerat mantan bankir kawakan tersebut.  "Jadi, hal-hal seperti ini saya kira juga tidak terlalu mengkhawatirkan bagi KPK. Penyidik akan tetap fokus dalam menangani pokok perkaranya," tegasnya.  Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan eks Sekjen Golkar Idrus Marham menerima suap dari Pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.  KPK menduga, Sofyan mendapat jatah yang sama dengan Eni dan Idrus. Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Diduga Tunjuk Kuasa Hukum Lain, Sofyan Basir Akan Tetap Lawan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IGNASIUS-JONAN.jpg" alt="DARI ALMAMATER: Ignasius Jonan saat pidato dalam pengukuhan doktor honoris causa di Universitas Airlangga. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DARI ALMAMATER: Ignasius Jonan saat pidato dalam pengukuhan doktor honoris causa di Universitas Airlangga. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (31/5). Jonan tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.40 WIB. Dia akan diperiksa terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.  "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi Jumat (31/5).  Ini adalah pemeriksaan pertama kali bagi Jonan. Sebelumnya ia empat kali tidak menghadiri panggilan yaitu pada 13 Mei, 15 Mei, 20 Mei, dan 27 Mei 2019.  Pada pemanggilan sebelumnya, Jonan beralasan bahwa dirinya sedang melakukan kunjungan kerja keluar negeri. Sehingga baru hari ini Jumat (31/5) dia dapat memenuhi panggilan penyidik KPK.  Keterangan Jonan dibutuhkan untuk dugaan perkara suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan tersangka mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Sofyan diduga berperan aktif dalam mengatur jalannya proyek tersebut.  Peran Sofyan terlihat dari keaktifannya terlibat dalam sejumlah pertemuan guna membahas kelanjutan proyek. Melalui beberapa pertemuan yang dihadirinya, Sofyan diduga berulang kali membahas terkait berjalannya proyek PLTU tersebut, termasuk penunjukkan Johanes Budisutrisno Kotjo untuk menangani proyek PLTU Riau-1.  Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan eks Sekjen Golkar Idrus Marham menerima suap dari Pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo.  KPK menduga, Sofyan mendapat jatah yang sama dengan Eni dan Idrus. Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Setelah 4 Kali Pamit, Akhirnya Ignasius Jonan Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/20190527_185737.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/5). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/5). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan tiba gedung KPK pada Senin (27/5), sekitar pukul 18.57 WIB mengenakan kemeja putih dengan jaket krem. Sofyan, enggan menjawab ketika diberondong pertanyaan oleh awak media.  "Enggak ada komentar ya, belum ada, terima kasih," kata Sofyan memasuki gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah sebelumnya menyatakan, pihaknya masih menunggu kehadiran Sofyan. Sebab pengacaranya, Soesilo Aribowo menegaskan, kliennya akan memenuhi panggilan penyidik KPK setelah selesai pemeriksaan di Kejagung.  "Karena ada informasi dari kuasa hukumnya bahwa SFB akan ke KPK setelah proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung selesai. Kami harap itu bisa segera dilakukan karena lebih baik SFB datang ke KPK, karena itu akan mempermudah proses penanganan perkara ini," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, penyidik masih menunggu kehadiran Sofyan untuk diperiksa pertama kali sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1. "Tim penyidik masih ada di kantor untuk menunggu kedatangan SFB," jelas Febri.  Sementara itu, pengacara Sofyan, Soesilo membenarkan bahwa kliennya diperiksa oleh Kejagung terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan sewa kapal Leasing Marine Vessel Power Plant (LMVPP) dan pengadaan bahan bakar kapal LMVPP kerja sama antara PT PLN dan PT Karpowership Indonesia.  "Benar (sedang diperiksa di Kejagung)," ucap Soesilo kepada JawaPos.com.  Soesilo menyebut, usai menjalani pemeriksaan di Kejagung, kliennya akan langsung memenuhi panggilan penyidik KPK. "Setelah di Kejagung selesai, kami datang ke KPK," jelas Soesilo.  Sebagai informasi, KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.  Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.  Atas perbuatannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Akhirnya, Sofyan Basir Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-freeport-temui-jokowi-jonan-mantan-seharusnya-tidak-berkomentar_m_.jpg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali mangkir dari pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui surat permohonan yang dilayangkan Kementerian ESDM, Jonan meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada Jumat (31/5) mendatang.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Jonan masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sehingga meminta kembali penjadwalan ulang terhadap penyidik KPK.  "Surat yang ditandatangani oleh pelaksana harian Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM tersebut menguraikan bahwa Ignasius Jonan tidak dapat memenuhi panggilan KPK hari ini, karena agenda ke Amerika Serikat dan Jepang belum selesai," kata Febri dalam keterangannya, Senin (27/5).  Ini menjadi panggilan keempat yang tidak dipenuhi Jonan. Sebelumnya ada panggilan pada 13 Mei, 15 Mei, 20 Mei, dan 27 Mei. Semua panggilan itu urung dihadiri Jonan karena tengah dalam urusan negara di luar negeri.  "Sehingga, meminta penjadwalan ulang 31 Mei 2019. Surat ini akan kami pelajari terlebih dahulu dan dibahas bersama tim penyidik," pungkasnya.

Menteri Jonan Minta Penyidik KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan 31 Mei

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pltu riau-1

Berita Terkini