<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/MEDSOS-23-A-3502870108.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rangkaian hari pertama KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11) waktu setempat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rangkaian hari pertama KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11) waktu setempat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini, menyusul penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan. Ini merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai. "Sehingga nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire&nbsp;(dari segi lingkungannya memang benar-benar sudah perlu dipensiunkan)," kata Airlangga, Jumat (5/12). Airlangga menambahkan bahwa alternatif pengganti tetap akan berupa PLTU, khususnya unit yang sudah berusia lebih tua, mengingat banyak unit sejenis di Jawa yang berpotensi untuk dipensiunkan. Menurutnya, PLN juga saat ini sedang memetakan daftar unit yang masuk&nbsp;pipeline&nbsp;pemensiunan. Sebagai informasi, PLN telah menandatangani MoU dengan Asian Development Bank (ADB) untuk menjajaki kelayakan pembiayaan pemensiunan dini PLTU Cirebon-1. Nota Kesepahaman ini melibatkan Indonesia Investment Authority (INA), ADB, PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), sebagaimana diberitakan pada November 2022. Ketika ditanya mengenai kelanjutan pendanaan dari ADB ketika pensiun dini PLTU Cirebon-1 batal, Airlangga mengatakan bahwa skema pembiayaan dapat disesuaikan sehingga tidak menimbulkan kendala. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang di dalamnya mencakup analisis dan kriteria untuk menentukan PLTU yang dapat dipensiunkan. Beberapa unit PLTU telah diidentifikasi, dan setiap unit tetap dianalisis secara menyeluruh untuk menilai dampaknya mulai dari emisi, efek terhadap tenaga kerja, hingga pemanfaatan sumber daya lainnya. "Intinya semua analisisnya ada di Permen 10. Kita punya kriteria untuk melakukan&nbsp;early retirement&nbsp;PLTU. Sebetulnya kita sedang membahas, ya, (PLTU) Cirebon atau yang lainnya, itu&nbsp;on the list," kata Eniya.

Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis.

Jawaban Airlangga mengenai Alasan PLTU Cirebon 1 Batal Dipensiunkan: Cari yang Usianya Lebih Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/PDRztPRhWB6A4JzItvIBmOmU3BaxKHsGasMj2ohn-1-1510824807.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1. Gantinya, pemerintah akan membidik PLTU lain yang usianya lebih tua untuk disuntik mati.&nbsp; Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Konferensi Pers Just Energy Transition Partnership (JETP) di Kantornya, Jumat (5/12).&nbsp; Ia membeberkan, alasan dibalik pembatalan itu karena PLTU Cirebon 1, masih memiliki teknologi canggih. Bahkan, keberadaannya sangat penting dan memiliki umurnya masih panjang.&nbsp; "Jadi salah satunya ada pertimbangan teknis, karena Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah critical, super critical, dan relatif, itu lebih baik," kata Airlangga Hartato.&nbsp; Itu sebabnya, Airlangga memastikan, pemerintah bakal mencarikan alternatif lain PLTU yang bisa disuntik mati. Selain daripada PLTU Cirebon 1.&nbsp; "Sehingga nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire. Alternatifnya PLTU juga," tukasnya.&nbsp; Sebelumnya telah beredar wacana PLN akan membatalkan pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena biaya penalti yang harus dibayarkan selama lima tahun dinilai terlalu besar, mencapai sekitar Rp 60 triliun.&nbsp; Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang keputusan PLN dilandasi oleh ketidakpastian akibat persetujuan tidak kunjung diberikan oleh pemerintah.&nbsp; Adapun rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dimulai di 2021 saat Indonesia menjadi bagian dari Energy Transition Mechanism (ETM) yang diluncurkan ADB bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Conference of Parties (COP26) di Glasgow.&nbsp; Rencana tersebut dilanjutkan saat Indonesia menjadi Presiden G20 dan menyepakati Just Energy Transition Partnership (JETP) di tahun yang sama. Rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1 telah melalui proses kajian kelayakan teknis dan ekonomis, dan sejumlah kesepakatan antara PLN dan PT Cirebon Electric Power.&nbsp; Asian Development Bank (ADB) juga telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk pensiun dini ini, tetapi masih dinilai belum memadai oleh pemerintah Indonesia.&nbsp;

Pemerintah batalkan pensiun dini PLTU Cirebon 1, cari alternatif PLTU yang lebih tua untuk disuntik mati.

Pemerintah Resmi Batalkan Pensiun Dini PLTU Cirebon 1, Bidik Pembangkit Listrik yang Lebih Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201114_201546-1.jpg" alt="Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transisi energi menjadi perhatian berbagai negara. Task Force Energy, Sustainability and Climate Business 20 (TF ESC-B20) atau Satuan Tugas Energi, Keberlanjutan, dan Perubahan Iklim dalam Konferensi B20 berhasil mencetak nilai potensi proyek USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172,5 triliun.  "Diskusi antara pemangku kepentingan dalam TF ESC-B20 memiliki tujuan untuk mencari implementasi paling realistis dari transisi energi yang berkelanjutan dengan konsep kemandirian energi," kata Chairman TF ESC-B20 Nicke Widyawati, Minggu.  B20 Summit berlangsung pada 13–14 November 2022 di Bali. Ada tiga misi utama TF-ESC. Yakni, mempercepat penggunaan energi baru terbarukan di seluruh dunia, memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, dan meningkatkan keamanan energi.  Menurut Nicke yang juga Dirut Pertamina, TF ESC juga berperan sebagai katalisator dalam kerja sama global dengan capaian perjanjian kerja sama. Tercatat 38 kesepakatan dari lintas negara.  Sebanyak 11 negara terlibat dalam proses 'business action' dengan total nilai proyek lebih dari USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172,5 triliun. "Dari peluang kerja sama tersebut, sebanyak lima bisnis terjalin kesepakatan dalam upaya penurunan proyek rendah karbon. Aksi bisnis lainnya yang tercapai adalah dua kolaborasi investasi bisnis," paparnya.  Satuan tugas ESC B20 memberikan pemahaman kerja sama bagi negara yang tengah melalui masa transisi energi dengan negara yang memiliki sumber energi fosil melimpah. Misalnya, Arab Saudi.  Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti komitmen pendanaan transisi energi yang cukup besar melalui skema JETP (just energy transition partnership) dan ETM (energy transition mechanism)-ADB (Asian Development Bank). Nilainya masing-masing USD 20 miliar (sekitar Rp 310 triliun) dan USD 250–300 juta (sekitar Rp 3,87 triliun).  Menurut Bhima, bentuk JETP adalah pinjaman. Maka, perlu ada transparansi terkait proyek yang akan didanai secara terperinci kepada publik. Selain itu, penawaran program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dirasa masih sangat overvalue.  "Sebagai contoh, kerja sama dengan kerangka ETM-ADB untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 dengan kapasitas 660 megawatt dihitung memiliki umur operasional 40 sampai 50 tahun. Padahal, dalam jangka panjang aset PLTU batu bara termasuk stranded asset (aset yang nilainya terus menurun)," jelasnya.  Bhima berharap, dana transisi energi JETP dan ETM tidak dipersepsikan sebagai upaya melakukan bailout atas kesalahan oversupply listrik PLN. Karena itu, pensiun dini PLTU hanya ditujukan pada pembangkit yang menjadi penyebab oversupply listrik Jawa-Bali. Solusinya, perlu revisi total pada kontrak jual beli listrik PLN dengan pihak IPP (independent power producers) yang menjadi penyebab utama oversupply listrik.  "Seharusnya, komitmen transisi energi dibarengi dengan penghentian seluruh pembangunan PLTU baru," tegasnya.  ---  CAPAIAN TF ESC-B20 PADA G20  - Menghasilkan 38 kesepakatan kerja sama lintas negara.  - Sebanyak 11 negara setidaknya terlibat dalam proses ”business action” percepatan proyek rendah karbon.  - Total nilai proyek lebih dari Rp 172,5 triliun.  - Tugas TF ESC-B20 adalah percepatan penggunaan energi baru terbarukan di seluruh dunia.  - Berperan sebagai katalisator dalam kerja sama global.  Sumber: Pertamina

Gugus Tugas Energi B20 Hasilkan Rp 172,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201114_201546-1.jpg" alt="Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PT Cirebon Power selaku operator PLTU Cirebon, Jawa Barat, memastikan operasional di pembangkit listrik tidak terdampak dengan ditemukannya 15 karyawan perusahaan itu terkonfirmasi positif Covid-19.  ”Temuan ini (kasus Covid-19) tidak berdampak pada operasional pembangkit. Aktivitas tetap berjalan lancar,” kata Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan seperti dilansir dari Antara di Cirebon, Sabtu (14/11).  Yuda mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan ketat dan sesuai aturan. Selain itu, Cirebon Power juga terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, dalam hal pencegahan penularan Covid-19 itu.  ”Cirebon Power berkomitmen penuh untuk menaati protokol penanganan Covid-19 sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Kami terus berkoordinasi dengan otoritas kesehatan setempat,” tutur Yuda.  Yuda menambahkan, awalnya ada satu orang karyawan yang diketahui terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tanpa gejala. Temuan itu langsung ditindaklanjuti dengan memfasilitasi kontak erat melakukan uji usap. Hasilnya ada beberapa karyawan setelah uji usap dinyatakan positif terpapar virus korona baru. Mereka langsung menjalani karantina mandiri.  ”Seluruhnya dalam kondisi umum tampak sehat. Bahkan, salah satunya telah mendapat hasil negatif pada uji usap kedua,” terang Yuda.  Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon pada Sabtu (14/11) mengumumkan bahwa terdapat 15 karyawan PLTU Cirebon yang terkonfirmasi positif dan mereka semua menjalani isolasi mandiri, karena tanpa gejala.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mzsBzICRYCI

15 Karyawan Positif Covid-19, Operasional PLTU Cirebon Tak Terganggu

PLTU Cirebon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PLTU Cirebon

Berita Terkini

Jawaban Airlangga mengenai Alasan PLTU Cirebon 1 Batal Dipensiunkan: Cari yang Usianya Lebih Tua

Pemerintah Resmi Batalkan Pensiun Dini PLTU Cirebon 1, Bidik Pembangkit Listrik yang Lebih Tua

Gugus Tugas Energi B20 Hasilkan Rp 172,5 Triliun

15 Karyawan Positif Covid-19, Operasional PLTU Cirebon Tak Terganggu

Download Aplikasi JawaPos.com