<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/pltmg-3831548124.jpg" alt="PLN IP Serah Terima O&amp;M PLTMG Biak-1 dan Teken PKS Performance-Based O&amp;M PLTU Holtekamp untuk memperkuat pasokan listrik di Timur Indonesia. (dok. PLN IP)" width="100%">
<figcaption>PLN IP Serah Terima O&amp;M PLTMG Biak-1 dan Teken PKS Performance-Based O&amp;M PLTU Holtekamp untuk memperkuat pasokan listrik di Timur Indonesia. (dok. PLN IP)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PLN Indonesia Power memperkuat peran strategisnya dalam mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah timur Indonesia dengan menandatangani dua kerja sama operasional dan pemeliharaan pembangkit di Papua. Kerja sama ini meliputi Serah Terima Operasi dan Pemeliharaan (O&amp;M) PLTMG Biak-1 15 MW dan Penandatanganan Perjanjian O&amp;M PLTU Holtekamp Performance-Based 50 MW. Langkah ini menegaskan komitmen PLN IP sebagai mitra andal PT PLN (Persero) dalam menjamin keberlangsungan sistem kelistrikan di Papua yang masih menghadapi tantangan elektrifikasi dan kompleksitas sistem penyediaan listrik.&nbsp;Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menegaskan bahwa PLN IP akan terus hadir dalam upaya pemerataan energi nasional. "Tugas kami bukan hanya menjaga pasokan listrik, tapi juga menjalankan amanat konstitusi: memastikan seluruh masyarakat, termasuk di Papua, mendapatkan akses energi yang andal dan berkelanjutan. Kolaborasi ini adalah bentuk nyata PLN IP hadir untuk Indonesia," ujar Bernadus, dalam keterangannya, Jumat (8/8). Pada kegiatan pertama, dilakukan serah terima pengelolaan PLTMG Biak-1 (15 MW) kepada PLN IP, yang disaksikan oleh Direktur Operasional Gas PLN IP, Purnomo, dan GM PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, serta perwakilan PT Wijaya Karya Konsorsium.&nbsp;PLTMG dipilih sebagai solusi energi di wilayah kepulauan seperti Papua karena efisiensinya tinggi, bentuknya ringkas, dan rendah emisi. "PLTMG sangat ideal untuk wilayah seperti Papua yang memiliki sebaran geografis luas dan sistem kelistrikan kecil. Ini mendukung transisi energi, sekaligus memberikan layanan yang cepat dan fleksibel bagi masyarakat," jelas Purnomo. Selanjutnya, ditandatangani pula perjanjian kerja sama Performance-Based O&amp;M untuk PLTU Holtekamp 50 MW oleh Direktur Operasional Batubara PLN IP, M. Hanafi Nur Rifai, bersama GM PLN UIW Papua dan Papua Barat.&nbsp;PLTU Holtekamp yang beroperasi sejak 2016 kini memasuki fase transformasi kinerja berbasis kinerja (performance-based contract) dan tengah menjalani inovasi teknis berupa modifikasi chain grate stoker untuk efisiensi dan peningkatan keandalan. "Inovasi yang sudah berhasil kami terapkan di unit Sanggau kini kami replikasi di Holtekamp. Kami berkomitmen mendukung sistem kelistrikan Papua agar semakin andal," terang Hanafi. Papua memiliki kompleksitas tinggi dalam sistem kelistrikannya, terbagi dalam 8 sistem besar dan sekitar 300 sistem kecil. Menurut GM PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, sekitar sepertiga masyarakat Papua masih belum mendapatkan akses listrik. "Meskipun kapasitas kecil, gangguan di sistem Papua bisa berdampak besar dan langsung terasa hingga ke Jakarta. Karena itu, kami percaya PLN IP mampu menjaga keandalan dan meningkatkan kinerja sistem di sini," ujar Diksi. Ia juga menyebut bahwa pembangkit seperti Holtekamp harus menjadi backbone sistem kelistrikan Papua, dan kerja sama ini diharapkan menjadi motor bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;"Papua membutuhkan kita. Ini bukan sekadar kontrak bisnis, tapi ladang pengabdian untuk membantu rakyat membuka akses listrik, pendidikan, dan ekonomi bagi saudara-saudara kita di timur Indonesia," tambah Diksi. PLN Indonesia Power terus memperluas perannya di wilayah timur sebagai bagian dari upaya mencapai rasio elektrifikasi 100 persen. Kerja sama ini menjadi bukti nyata sinergi antara Subholding dan Holding dalam mendukung agenda strategis nasional.&nbsp;"Kami hadir di Papua bukan hanya untuk mengoperasikan pembangkit, tapi untuk memastikan bahwa listrik menjadi penggerak peradaban dan kesejahteraan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami terhadap negeri,&rdquo; tutup Bernadus.

PLN Indonesia Power memperkuat keandalan pasokan listrik di Papua dengan kerja sama baru dan inovasi energi hijau.

Perkuat Pasokan Listrik di Timur, PLN IP Serah Terima O&M PLTMG Biak-1 dan Teken PKS Performance-Based O&M PLTU Holtekamp

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210316-WA0009.jpg" alt="Foto: tokoh masyarakat Pulau Buru saat menyambangi KSP Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Foto: tokoh masyarakat Pulau Buru saat menyambangi KSP Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa tokoh masyarakat dan Raja Petuanan Lilialy dari Pulau Buru, Maluku mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka membawa aspirasi rakyat Pulau Buru agar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MW di Namlea, Kabupaten Buru segera dilanjutkan.  Emphie Sahetapy, selaku tokoh masyarakat mengatakan, di Kabupaten Buru telah mengalami krisis listrik. Sejauh ini listrik sering kali mati. Sehingga sangat menghambat kegiatan sehari-hari dari berbagai sektor.  Pihak KSP pun menyambut baik aspirasi dari masyarakat itu. KSP berjanji akan menindak lanjuti mangkraknya pembangunan PLTMG. Serta akan melakukan kajian komperhensif.  "Pertama, KSP akan segera mengkaji persoalan ini. Akan megundang pihak terkait, yang dianggap menghambat proyek ini. Kedua, 23 Maret besok KSP akan turun langsung ke Pulau Buru," kata Emphie di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).  Emphie menuturkan, proyek PLTMG sudah mangkrak sekitar 4 tahun. Proyek ini mangkrak diduga setelah adanya masalah hukum dari penjual tanah. Kejaksaan menetapkan penjual tanah sebagai tersangka atas dugaan mark up harga.  Sementara itu, Raja Petuanan Lilialy, Ibrahim Wael mengatakan, warga setempat tidak menghalangi pembangunan pemerintah. Bahkan, sudah berulang kali warga Pulau Buru memberikan tanahnya secara gratis untuk kepentingan pemerintah.  Seperti pada 1966 tanah seluas 500 ribu hektare diberikan cuma-cuma ke pemerintah. Kemudian 500 hektare juga pernah diberikan untuk pembangunan Kodam Pattimura. Oleh karena itu, ketika saat ini ada warga yang menjual tanahnya untuk pemerintah malah tersangkut hukum memberikan kekhawatiran sendiri untuk warga Pulau Buru.  "Masalah lahan, kami tidak pernah menghambat. Kami para raja jadi bingung. Yang sekarang ini, masyarakat siap dengan ganti rugi. Kami trauma, jangan-jangan kami jadi tersangka. Kami tidak tahu masalah hukum," ucap Ibrahim.  Oleh karena itu, masyarakat Pulau Buru meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melanjutkan proses pembangunan PLTMG. Sebab, warga sangat membutuhkan listrik. Mengingat selama ini sektor pendidikan, dan sektor perikanan yang menjadi mata pencarian warga setempat terganggu dengan seringnya listrik padam.  "Hendaknya proses hukum tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan bukan karena ada indikasi lain sehingga masyarakat Pulau Buru yang menjadi korban," pungkasnya.  Turut hadir dalam pertemuan ini, tokoh adat Pulau Buru dari Bagaian Barat, Talim Wamnebo; tokoh Pulau Buru Jabodetabek, Milton Mauritz; dan tokoh transmigran Pulau Buru asal Banyuwangi, Sutomo. Mereka diterima langsung oleh Deputi I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta.

Krisis Listrik, Jokowi Diminta Lanjutkan Pembangunan PLTMG di Namlea

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PLTMG-Bangkanai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Infrastruktur energi dalam pemenuhan kebutuhan listrik terus dibangun. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTMG) Bangkanai Tahap 2 sebesar 140 MW yang digarap oleh PT PP (Persero) Tbk hampir selesai.  Proyek yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) ini berlokasi di Desa Karendan, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Direktur Utama Perseroan Novel Arsyad mengatakan, dalam pembangunan proyek PLTMG ini, pihaknya berperan sebagai kontraktor.  Pihaknya akan bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek yang bekerja sama dengan partner konsorsium Wartsila Finland Oy dan Wartsila Indonesia. "Perseroan optimistis dapat menyelesaikan proyek tersebut pada bulan September tahun ini," ujarnya, Minggu (28/6).  Proyek yang memiliki nilai kontrak Rp 780 miliar ini menggunakan mesin Duel Fuel Technology. Bahan bakar mesin tersebut dapat menggunakan gas ataupun solar.  Selain itu, mesin jenis ini memiliki keunggulan lainnya, yaitu ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. "Perseroan optimistis dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu," tuturnya.  Ia juga mengungkapkan, perjalanan menuju Karendan tidaklah mudah, sekitar 10-12 jam dari Banjarmasin–Muara Teweh dan 3-4 jam perjalanan dari Muara Teweh–Karendan. "Dalam melaksanakan proses pembangunan, material bangunan dan konstruksi juga harus didatangkan melalui perjalanan laut dari Jakarta, Surabaya dan Banjarmasin kemudian menempuh perjalanan darat ke Desa Karendan," imbuhnya.  Ke depannya, PLTMG Bangkanai Tahap 2 diperuntukkan untuk memperkuat dan mengalirkan listrik di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. "Suplai listrik yang baik dan berkualitas tentunya akan meningkatkan aktivitas warga dan mendukung geliat ekonomi masyarakat," ucapnya.  Sebagai informasi, mengutip data Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, total kebutuhan listrik mencapai 190,61 mega watt (MW), untuk melistriki 13 kabupaten dan 1 kota. Di Kalteng, pengelolaan dibagi dua area. Total beban di Area PLN Palangka Raya 139,61 MW dan Area PLN Kuala Kapuas 51 MW, sehingga total se-Kalteng 190,61 MW.  Saat ini di Kalteng telah dibangun PLTMG Bangkanai 155 MW di Kabupaten Barito Utara dan PLTU Buntoi 2 x 60 MW di Kabupaten Pulang Pisau. Kedua pembangkit ini sudah operasional dan masuk sistem kelistrikan Kalselteng.

Proyek PLTMG Bangkanai Tahap 2 Rampung September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pln-kejar-rasio-elektrifikasi-97-persen_m_163862.jpeg" alt="EKSPANSI: Ignasius Jonan (kanan) dan Dirut PLN Sofyan Basir (tiga dari kiri) meresmikan tujuh proyek pembangkit listrik di wilayah Nusa Tenggara kemarin (20/10)" width="100%">
<figcaption>EKSPANSI: Ignasius Jonan (kanan) dan Dirut PLN Sofyan Basir (tiga dari kiri) meresmikan tujuh proyek pembangkit listrik di wilayah Nusa Tenggara kemarin (20/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan lima pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) dan satu pembangkit mobile power plant (MPP) di Nusa Tenggara dengan total kapasitas 350 mw resmi dimulai. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Independent Power Producer (IPP) Lombok Timur berkapasitas 50 mw (2 x 25) mulai beroperasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan groundbreaking dan peresmian proyek-proyek tersebut di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Sekarbela, Mataram, kemarin (20/10). Peresmian itu dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno,&nbsp;Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosyadi H. Sayuti, serta pimpinan dan anggota Komisi VI dan Komisi VII DPR. Jonan dalam sambutannya menyatakan bahwa pengembangan pembangkit listrik itu mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi.&nbsp;&rdquo;Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan rasio elektrifikasi, saat ini lebih dari 93 persen. Ini sudah luar biasa peningkatannya dan diharapkan&nbsp;terus meningkat menjadi 97 persen di 2019,&rdquo; kata Jonan. Dia juga menyampaikan bahwa demi menaikkan rasio elektrifikasi (RE), PLN diperbolehkan membangun listrik desa yang off grid, di luar rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). &rdquo;Kami sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Gubernur NTB dan NTT karena pembangunan ini sangat cepat. Selain itu, tentu kepada PLN yang terus memberikan efisiensi sehingga tarif listrik tidak naik,&rdquo; lanjutnya.  Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan, kondisi kelistrikan di Indonesia sekarang cukup baik karena tidak ada pemadaman akibat defisit daya pembangkit. Seluruh sistem besar kelistrikan PLN telah mengalami surplus dan beberapa daerah mempunyai reserve margin lebih dari 30 persen. &rdquo;PLN saat ini siap melayani permintaan penyediaan tenaga listrik. Kami berharap ketersediaan daya yang cukup ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama oleh kalangan industri,&rdquo; jelasnya. Program 35.000 megawatt (mw), kata dia, juga telah mengakomodasi tumbuhnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI).&rdquo;Dengan dukungan kelistrikan dari PLN, industri diharapkan tumbuh dan membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional,&rdquo; terang Sofyan. Perihal pembangkit yang di-groundbreaking dan diresmikan, Sofyan Basir mengungkapkan bahwa nilai total investasinya mencapai Rp 6 triliun. Proyek PLTU IPP Lombok Timur telah menyerap 37.000 pelanggan baru yang siap menikmati listrik PLN. Kebutuhan listrik di Lombok saat ini 299 mw dengan beban puncak tertinggi 227 mw dan cadangan 72 mw. (*)

PLN Kejar Rasio Elektrifikasi 97 Persen

pltmg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pltmg

Berita Terkini

Perkuat Pasokan Listrik di Timur, PLN IP Serah Terima O&M PLTMG Biak-1 dan Teken PKS Performance-Based O&M PLTU Holtekamp

Krisis Listrik, Jokowi Diminta Lanjutkan Pembangunan PLTMG di Namlea

Proyek PLTMG Bangkanai Tahap 2 Rampung September

PLN Kejar Rasio Elektrifikasi 97 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com