<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/Diskusi-perubahan-iklim-3523223273.jpeg" alt="LAtip saat menjadi pembicara dalam Diskusi Politik Perubahan Iklim dan Energi Terbarukan yang digelar Environmental Institute di Padang Sidempuan, Minggu (3/9)." width="100%">
<figcaption>LAtip saat menjadi pembicara dalam Diskusi Politik Perubahan Iklim dan Energi Terbarukan yang digelar Environmental Institute di Padang Sidempuan, Minggu (3/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Air merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu penggunaan energi air yang sangat esensial adalah manfaatnya untuk menghasilkan energi listrik. Jumlahnya yang berlimpah menjadikan air sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Proyek pemanfaatan energi air untuk menghasilkan energi listrik sudah mulai dilakukan di Indonesia, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara.&nbsp; Akademisi UIN Syahada Padangsidempuan, Latip Kahpi menyatakan, PLTA Batang Toru adalah wujud nyata upaya transisi ke energi bersih di Indonesia. Menurutnya PLTA tersebut bukan saja dapat memenuhi kebutuhan energi warga Sumut, tapi juga dampak ekonomi yang besar. "PLTA Batang Toru memberikan dampak ekonomi yang besar. Di mana saat ini telah terserap ratusan angkatan kerja baru yang berasal dari masyarakat Tapsel," kata Latip katanya saat menghadiri Diskusi Politik Perubahan Iklim dan Energi Terbarukan yang digelar Environmental Institute di Padang Sidempuan, Minggu (3/9). Latip menambahkan, PLTA Batang Taru&nbsp; juga menjawab ratusan ribu warga masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses terhadap listrik. Menurut dia masih ada 65.000 rumah tangga atau sekitar 300.000 orang belum mendapatkan aliran listrik di Sumatera Utara. Padahal listrik adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi semua orang. "Dampak PLTA Batang Toru sangat besar, kita dukung untuk segera beroperasi, supaya segera menjawab kebutuhan listrik seluruh masyarakat Sumatera Utara," tegasnya. Di sisi lain, Latip menilai, keberadaan PLTA Batang Taro bukan hanya mampu menyerap tenaga kerja, tetapi juga memberi dampak positif bagi pertanian di wilayah Tapanuli Selatan. "Keberadaan PLTA Batang Toru juga lingkungan akan lebih terjaga. Karena saat hutan rusak makan debit air tengganggu, dan pas akhirnya akan mengurangi pasokan air yang digunakan untuk memproduksi sumber energi," urainya. Sementara dari kacamata agama Islam, Latip menambahkan, energi bukan lagi menempati posisi sebagai kebutuhan sekunder, tetapi sudah masuk pada kategori primer. Sebab hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia membutuhkan energi. "Islam melihat energi bukan lagi menjadi hajiyah, tapi sudah menjadi dlaruriyyah, (yaitu) kebutuhan energi di zaman modren yang semakin besar menjadikan EBT sebagai kebutuhan dasar manusia," tukasnya.

PLTA Batang Toru adalah wujud nyata upaya transisi ke energi bersih di Indonesia yang bisa menggerakan perekonomian di daerah.

300 Ribu Warga Sumut Butuh Listrik, Akademisi Dukung PLTA Batang Toru Segera Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/longsor_1.jpg" alt="Ilustrasi tanah longsor. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tanah longsor. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Proses evakuasi korban tertimbun tanah longsor di lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus dilakukan. Sebanyak 70 personel gabungan dari  TNI, Polri, BPBD, aparat kecamatan, dan pengawas perusahaan, diturunkan.  ”Dari TNI ada 25 orang, Polri 25 orang, BPBD Tapsel 10 orang, kecamatan 10 orang, tambah pengawasan perusahaan,” kata Communication and Extrrnal Affair Director PT Norrth Sumatera Hydro Energy (NSHE) Firman Taufick seperti dilansir dari Antara di Sipirok, Jumat (30/4).  Dia menjelaskan, lokasi longsor di  proyek pembangunan PLTA Batang Toru Jalan R17 K4+100 Brigade 6 pada Kamis (29/4) sekira pukul 18.20 WIB bersamaan hujan sejak  pukul 14.00 WIB.  Dengan duka mendalam, Taufick menceritakan, awalnya karyawan K3 Shynohydro bernama Dolan Sitompul menemani dua karyawan Shynohydro (warga asing) bernama Long Quan dan Xie ke lokasi kejadian menggunakan mobil dobel kabin. Saat karyawan itu sedang melakukan pengecekan dan mendokumentasikan banjir lumpur setinggi 50 cm akibat guyuran hujan, tiba-tiba terjadi bencana dan menggulung mereka.  ”Xie yang ada dalam mobil meloncat dan berhasil lolos dari maut setelah menyadari adanya longsor. Lalu lari menyelamatkan diri. Ling Quan dan Dolan tergulung longsor,” terang Taufick.  Tanah longsor meluncur dan menyapu sebuah kedai kopi milik Anius Waruwu yang tepat berada di bawahnya. Sampai saat ini, tim teknis lapangan terus melakukan pencarian terhadap korban untuk di evakuasi.  ”Kami berharap proses pencarian korban bisa berjalan lancar. Pihak perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin. Karena tadi malam tidak memungkinkan karena medannya berat. Makanya mulai pagi ini (30/4),” ujar Taufick.  Berbagai peralatan pencarian korban termasuk ambulans juga disiapkan. ”Posko di R17 juga sudah didirikan. Masyarakat tidak bebas masuk ke lokasi kejadian, soalnya rawan,” tutur Taufick.  Sebelumnya dikabarkan diduga 12 orang hilang tertimbun bencana tanah longsor di areal kerja PLTA Batang Toru wilayah Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, saat  hujan deras.  Sekda Tapanuli Selatan Parulian Nasution membenarkan peristiwa itu. ”Tadi malam (29/4) seluruh tim sudah mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan evakuasi pagi ini (30/4). Belum diketahui nasib seluruhnya,” kata Parulian Nasution.  Informasi yang diperoleh dari Camat Marancar Supri Siregar menyebutkan pada saat kejadian wilayah itu sedang dilanda hujan pada Kamis (29/4) sekira pukul 06.30 WIB. ”Informasinya ada sembilan warga dari dua kepala keluarga, serta tiga karyawan Shynohydro (dua tenaga kerja lokal dan satu tenaga kerja asing warga negara Tiongkok) yang menjadi korban,” ujar Supri.  Tanah yang longsor berupa tebing tinggi lebih kurang 50 meter dan lebarnya juga lebih kurang 50 meter. Sebagian material longsor jatuh ke dasar Sungai Batang Toru.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hu3X3QvmXoI

Tim Gabungan Cari 12 Korban Longsor Proyek PLTA di Tapanuli Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/koalisi-indonesia-lindungi-spesies-langka-tanggung-jawab-bersama_m_.jpg" alt="Orangutan Tapanuli" width="100%">
<figcaption>Orangutan Tapanuli</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan terkait proyek PLTA PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) di Hutan Batang Toru terus bergulir. Koalisi Indonesia membantah tudingan adanya intervensi asing dalam desakan untuk menghentikan proyek tersebut. Mereka menyatakan bahwa, melindungi spesies langka Orangutan Tapanuli yang baru ditemukan dan terancam habitatnya merupakan tanggung jawab bersama. Pernyataan itu disampaikan Koalisi Indonesia yang terdiri dari organisasi asal Amerika Serikat Mighty Earth yang fokus pada pelestarian hutan tropis termasuk biota, bersama 3 LSM Indonesia yakni Center of Orangutan Protection (COP); Orangutan Information Centre (OIC); dan Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP) guna menanggapi pernyataan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf. Panut Hadisiswoyo selaku Founding Director Orangutan Information Center mengungkapkan bahwa anggapan intervensi asing dalam upaya penutupan proyek tersebut dinilai tidak pantas. Panut membandingkan, hal itu dengan pendanaan dan kepemilikan proyek PLTA PT NSHE yang berasal dari Tiongkok. &ldquo;Ironisnya, apakah pembiayaan proyek oleh Bank of China dan kepemilikan oleh perusahaan hydroelectric raksasa dari Tiongkok, Sinohydro bukan termasuk intervensi asing? Sebagai investor, tentunya memiliki hak dalam kebijakan dari proyek tersebut,&rdquo; ujar Panut dalam keterangannya yang diterima, Senin (11/3). Bank of China sendiri, lanjutnya, menyatakan dalam respon terhadap tekanan organisasi lingkungan bahwa Tiongkok mendukung perlindungan lingkungan secara global dan menegakkan prinsip pembiayaan hijau. "Ini berarti bahwa, Tiongkok mengakui bahwa negara-negara asing memang berkewajiban mendukung pelestarian lingkungan secara global,&rdquo; cetusnya. Koalisi Indonesia menolak pembangunan waduk di Sungai Batang Toru, Sumatera Utara (Sumut) itu karena dinilai mengancam spesies Orangutan Tapanuli dan mata pencaharian penduduk asli di sana. Glenn Hurowitz, CEO Mighty Earth menjelaskan kecaman terhadap pembangunan proyek PLTA Batang Toru bukan tanpa alasan. Bendungan yang dibangun di Batang Toru itu katanya, tidak sesuai dengan teknik run-of-the river. "Kita semua tidak bisa membiarkan proyek pembangunan PLTA Batang Toru ini mengancam kelangsungan hidup Orangutan Tapanuli. Bagian dari warisan alam Indonesia yang menakjubkan dan baru saja ditemukan," ujarnya Glenn. Apalagi, lanjutnya, saat ini Pemerintah Indonesia tengah menggelakkan kampanye pariwisata melalui 'wonderful Indonesia'. Menurut mereka, masih banyak opsi lain. Salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla yang sudah beroperasi dan memiliki total kapasitas sebesar 3x110 MW dan merupakan salah satu PLTP terbesar di dunia. Selain dari ancaman kepunahan spesies yang hanya hidup di hutan Batang Toru ini, ada banyak kekhawatiran jangka panjang lain yang akan terjadi ketika PLTA tersebut selesai dibangun. Kekhawatiran itu diantaranya, lokasi PLTA berada di dalam zona merah gempa; daerah hilir sungai Batang Toru memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi; berkurangnya debit air bagi masyarakat bantaran sungai khususnya di hilir yang merupakan lokasi proyek senilai 1.6 juta US Dollar tersebut. Potensi resiko yang dianggap tidak sebanding dengan manfaat dari PLTA tersebut, sudah disuarakan sejak awal. Namun, proyek tersebut tetap saja dilanjutkan mengesampingkan pendapat para ahli dan masyarakat. Orangutan Tapanuli dikukuhkan pada awal November 2017 sebagai spesies baru yang berbeda dari Orangutan Sumatera dan Kalimantan. Pengukihan dilakuakn setelah ditemukan bayi kembar di Hutan Batang Toru. Para peneliti menilai, masih ada harapan untuk menggabungkan habitat Orangutan tersebut di daerah hilir. Itu dilakukan untuk mencegah kepunahan. Namun lokasi tersebut menjadi titik utama proyek pembangunan PLTA yang dibangun oleh PT NSHE. Sementara itu, Hardi Baktiantoro, prinsipal Center of Orangutan Protection (COP) mengaku tidak terkejut dengan adanya tudingan tentang kepentingan asing. &ldquo;Saya tidak terkejut. Sudah biasa terjadi dalam kontroversi lingkungan hidup. Ketika argumentasi logis sudah tidak dapat dipatahkan lagi, biasa mereka menuding dengan pernyataan politik,"ungkapnya. Ia mencontohkan, tentang pembabatan hutan membuka perkebunan kelapa sawit. Sudah jelas itu telah menyebabkan genosida pada Orangutan dan juga menjadi ancaman nyata bagi harimau dan gajah, yang dilakukan malah tuding sana sini. "Bukannya menegakkan hukum,&rdquo; cetusnya. Mereka pun telah mengirim surat desakan untuk memberhentikan proyek tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Surat dari Koalisi Perlindungan Orangutan itu disampaikan pada Selasa, 5 Maret 2019 kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Dr. Moeldoko. Banyak pihak yang mendukung desakan tersebut, diantaranya LSM penggiat lingkungan seperti Franky Samperante (PUSAKA), Farwiza Farhan (Yayasan HakA), Kusnadi Oldani (FOKUS - Forum Orangutan Sumatra), Teguh Surya (Madani) dan Karlo Lumban Raja (Sawit Watch).

Koalisi Indonesia: Lindungi Spesies Langka Tanggung Jawab Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/protes-plta-batang-toru-orang-utan-geruduk-konjen-tiongkok_m_.jpg" alt="Massa berkostum orang utan berunjuk rasa di depan Konjen Tiongkok" width="100%">
<figcaption>Massa berkostum orang utan berunjuk rasa di depan Konjen Tiongkok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsulat Jenderal Tiongkok di Jalan Wali Kota, Medan, Sumatera Utara tiba-tiba di jaga polisi, Jumat (1/3). Ternyata massa akan melakukan unjuk rasa untuk pemrotes Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru. Belasan orang yang melakukan aksi membawa poster berisi penolakan. Konjen Tiongkok digeruduk karena PLTA dibangun lewat investasi dari Tiongkok. Aksi yang digelar pun cukup unik, salah satu pengunjuk rasa mengenakan kostum orang utan. Sementara lainnya memakai topeng dan memegang poster penolakan. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara Dana Tarigan mengatakan, aksi ini dilakukan jelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan mengenai gugatan mereka terhadap izin lingkungan PLTA Batang Toru. Izin itu dianggap cacat. Ekosistem Batang Toru adalah rimba terakhir yang ada di Pulau Sumatera. Harangan (Hutan dalam bahasa Batak) Batang Toru dengan luas sekitar 1.400 km persegi menjadi habitat Orang Utan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis). Jumlahnya kini terancam punah. Tidak sampai 800 individu lagi yang tersisa. Menurutnya Sungai Batang Toru yang mengalir dari hutan juga menjadi tempat bergantung perairan untuk 1.200 hektar lahan pertanian masyarakat. "Kehadiran PLTA juga dipastikan bakal merusak habitat dan ekosistem Batang Toru yang berimplikasi pada kepunahan hewan atau tumbuhan yang menjadi identitas Tapanuli Selatan (Tapsel)," kata Dana, Jumat (1/3). Saat ini, masyarakat belum merasakan betul dampak pembangunan PLTA. Namun jika tetap diteruskan, PLTA akan mengancam kehidupan. Baik kepada satwa dilindungi dan manusia di sekitar kawasan. Pembangunan PLTA awalnya didanai oleh Bank Dunia (World Bank). Namun dana itu dihentikan dengan pertimbangan berbagai hal. Kemudian pendanaannya dilanjut oleh Tiongkok. Jumlah investasi yang masuk mencapai puluhan triliun. "Kami tidak anti pembangunan hanya saja perlu kita menyelaraskan pembangunan dengan meminimalis kerusakan lingkungan hidup dan mengurangi dampak terhadap kehidupan masyarakat," tegasnya. Ia menambahkan jika pembangunan&nbsp; akan menyumbang kehancuran lingkungan hidup dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat maka harus dihentikan. Walhi sempat menyurati Bank Of China di Medan. Namun hingga kini belum ada tanggapan. Lokasi pembangunan PLTA masuk dalam zona merah gempa. Hal itu juga sudah diungkapkan saksi ahli saat persidangan beberapa waktu lalu di PTUN Medan. "Peryataan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan di zona merah gempa. Begitu juga dengan pemukiman masyarakat, apalagi bendungan besar seperti PLTA," tegasnya. Aksi tidak diwarnai orasi seperti biasanya. Massa hanya diam, memegang poster berisi protes. Selang beberapa saat petugas keamanan Konjen Tiongkok membuka gerbang dan menerima surat dari massa aksi. Massa lantas langsung membubarkan diri. Aksi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.&nbsp;

Protes PLTA Batang Toru, 'Orang Utan' Geruduk Konjen Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masuk-tahap-konstruksi-plta-batang-toru-ditarget-rampung-2022_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Air" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Air</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru, Tapanuli. Proyek senilai Rp21 triliun ini diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan listrik berkonsep pelestarian lingkungan. Tenaga Ahli PT NSHE, Didiek Djarwadi mengungkapkan progres pembangunan proyek tersebut sudah mencapai 6,7 persen, yakni dalam tahap pra konstruksi. "Kita harus mempersiapkan semua fasilitas sebelum pekerjaan dimulai. Kira-kira tahun 2022 proyek ini akan rampung," ujarnya di Graha CIMB, Jakarta, Jumat (28/9). Dia mengungkapkan, proyek ini membutuhkan waktu panjang untuk bisa dilanjutkan pembangunannya. Sebab, NSHE harus mendapatkan sertifikat dari Kementerian PUPR sebagai bentuk perizinan pembangunan. "Pekerjaan itu hanya boleh bendungan setelah menyampaikan design ke balai bendungan. Mereka akan examanasi ke komite bendungan. Kalau itu diterima kita dapat sertifikat layak bangun dan pembangunan. Sertifikat ini akan kita ajukan Desember ini sehingga progres pekerjaan pertama bisa dimulai Januari-Februari tahun depan," jelas dia. Di tempat yang sama, Senior Advisor PLTA Batang Toru, Agus Djoko Ismanto mengungkapkan, proyek ini diakui tidak bisa dilakukan dengan cepat. Menurut dia, ada proses panjang yang harus ditempuh pihaknya agar pembangkit berkapasitas 512 MW bisa dikerjakan. "Proyek ini bukan proyek Sangkuriang. Ini sudah dimulai 10 tahun lalu (sejak 2008). Hebat bisa mempertahankan endurance, kalau nggak kuat kan bisa nggak jadi. Tentu yang pertama, survei hidrologi, untuk memastikan proyek ini layak dan jangka panjang. Karena ini investasi besar. Kalau main-main kan celaka.&nbsp; Survei geologi kan makan waktu panjang. Sampai kemudian membuat rancangan, proses perizinan juga makan waktu panjang. Sampai di 2012 mulai pembebasan lahan," tandasnya.

Masuk Tahap Konstruksi, PLTA Batang Toru Ditarget Rampung 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/telan-investasi-rp21-triliun-ini-target-daya-listrik-plta-batang-toru_m_.jpg" alt="Jumpa pers rencana pembangunan PLTA Batang Toru, Sumatera Utara, Jumat (28/9)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers rencana pembangunan PLTA Batang Toru, Sumatera Utara, Jumat (28/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru menjadi salah satu proyek pembangkit bertenaga besar. Jika rampung, proyek ini akan memiliki total kapasitas sebesar 510 mega watt (MW). Senior Advisor PLTA Batang Toru, Agus Djoko Ismanto mengungkapkan jika proyek ini nantinya akan menggunakan empat turbin. Masing-masing turbin tersebut berkapasitas 127,5 MW. Selain itu, pria yang akrab disapa Adji ini menyebut jika pihaknya berinvestasi sebesar Rp 21 triliun untuk pembangunan proyek tersebut. "PLTA Batang Toru merupakan program strategis nasional (PSN) untuk mengatasi defisit listrik saat beban puncak di Sumatera Utara," ujarnya di Graha CIMB, Jakarta, Jumat (28/9). Adji mengungkapkan, proyek ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global. Apalagi, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2016 tentang persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim. "Pengoperasian PLTA Batang Toru akan mengurangi pemakaian pembangkit listrik bertenaga diesel saat beban puncak di Sumatera," kata dia. "Hal ini juga akan memberi penghematan bagi pemerintah sebesar USD 400 juta per tahun karena tidak adanya pengeluaran untuk bahan bakar," tandasnya.

Telan Investasi Rp21 Triliun, Ini Target Daya Listrik PLTA Batang Toru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kritik-ilmuwan-soal-plta-batang-toru-yang-ancam-orangutan-tapanuli_m_.jpg" alt="Orangutan Tapanuli" width="100%">
<figcaption>Orangutan Tapanuli</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru terus mendapat kecaman. Selain mengancam kehidupan masyarakat, yang paling dikhawatirkan adalah populasi Orangutan Tapanuli. Peneliti asal Fakuktas Kehutanan Universitas Sumatera Utara Onrizal, secara gamblang mengungkapkan ancaman yang akan ditimbulkan oleh pembangunan PLTA itu. Namun, ia juga menerangkan soal alternatif lain untuk pembangunan infrastruktur energi. "Mengkritik proyek pembangunan bendungan tidak berarti membuat saya dan ilmuwan lain menjadi anti pembangunan. Tapi, masih sangat mungkin untuk melakukan pembangunan tanpa menghancurkan komunitas dan habitat dari spesies yang berada di tepi kepunahan," paparnya kepada JawaPos.com, Senin (27/8). Menurut dia, ada alternatif energi lain yang tidak mempunyai efek cukup parah bagi kehidupan. Pada prinsipnya, dia dan puluhan ilmuwan dunia menyatakan penolakan terhadap pembangunan PLTA Batang Toru. Lebih baik lagi, lanjutnya, pemerintah meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Sarulla. "Sarulla yang bisa menghasilkan dua kali dari yang dihasilkan proyek PLTA yang akan dibangun, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM tahun lalu. Terlebih, hal itu bisa dilakukan tanpa membahayakan seluruh spesies dari kepunahan," katanya. Saat ini spesies Pongo Tapanuliensis (Orangutan Tapanuli) hanya tinggal 800 populasi. Mereka tersebar di ekosistem Batang Toru yang tersebar di tiga kabupaten, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pembangunan PLTA terus mendapat penolakan. Baik dari organisasi lingkungan ataupun dari akademisi. Untuk diketahui, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 Mega Watt di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sebagai bagian integral dari Proyek Strategis Nasional 35.000 MW diharapkan bisa memacu realisasi investasi di Sumatera Utara dan Sumatera.

Kritik Ilmuwan Soal PLTA Batang Toru yang Ancam Orangutan Tapanuli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengancam-habitat-orangutan-pembangunan-plta-batang-toru-harus-distop_m_.jpg" alt="PETISI: Masyarakat menandatangani petisi dukungan untuk Orangutan Tapanuli yang tinggal 800 ekor lagi." width="100%">
<figcaption>PETISI: Masyarakat menandatangani petisi dukungan untuk Orangutan Tapanuli yang tinggal 800 ekor lagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli diprotes. Pasalnya pembangunan tersebut dikhawatirkan menjadi ancaman besar bagi kelangsungan populasi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/08/2018/terancam-punah-populasi-orangutan-sumatera-tinggal-13700-ekor" target="_blank">Orangutan Tapanuli</a> (Pongo Tapanuliensis). Ketua Forum Konservasi Orangutan Sumatera (Fokus) Kusnadi mengatakan, spesies tertua dari kerabat orangutan itu kini jumlahnya terus menyusut. Catatan mereka, hanya tinggal 800 ekor yang tersebar di hutan Batangtoru. Menurut Kusnadi, pemerintah harus meninjau ulang rencana pembangunan itu. Karena jika dibangun, PLTA Batangtoru menambah daftar penyebab punahnya Orangutan selain <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/08/2018/hutan-panderman-terbakar-ratusan-pendaki-dievakuasi" target="_blank">perambahan dan perburuan</a>. "Yang terbaik dalam konteks ini adalah, Bagaimana negara mempertimbangkan kembali pembangunan PLTA. Karena dari hasil survei kita, wilayah ini adalah yang terpadat populasi orangutannya," kata Kusnadi di sela acara Orangutan Festival 2018, di Taman Sri Deli, Kota Medan, Sabtu (18/8). Soal pembangunan itu, pihaknya menaruh perhatian serius. Kini organisasi-organisasi yang fokus terhadap pelestarian oranagutan terus menyuarakan soal penolakan pembangunan PLTA Batangtoru. Ekosistem Batangtoru sendiri meliputi tiga kabupaten. Mulai Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Luasnya mencapai 150 ribu hektar. Sementara itu Direktur Orangutan Information Center (OIC) Panut Hadisiswoyo menjelaskan pihaknya juga sedang fokus mengkampanyekan soal moratorium ekspansi sawit. Hal itu dilakukan karena ekspansi sawit juga mengancam ekosistem orangutan. Soal PLTA Batangtoru, Panut dengan tegas menolaknya. Karena infrastruktur yang akan dibangun akan berujung pada fragmentasi ekosistem. Sehingga Orangutan Tapanuli terancam. "Kita dengan tegas menolak pembangunan PLTA itu," kata Panut. Sebelum PLTA, kawasan ekosistem Batangtoru sudah banyak mengalami degradasi. Disana, kata Panut,&nbsp; ada aktifitas pertambangan dan eksplorasi geothermal atau panas bumi. Harus diketahui di negara maju, PLTA tidak lagi menjadi alternatif energi. Karena sebenarnya banyak energi lain yang bisa dihasilkan tidak dengan cara PLTA. Untuk diketahui, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 Megawatt di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sebagai bagian integral dari Proyek Strategis Nasional 35.000 MW diharapkan bisa memacu realisasi investasi di Sumatera Utara dan Sumatera. Dikalangan elit, pembangunan ini terus mendapat dukungan karena dianggap akan membantu mengembangkan ekonomi. Namun sayangnya, penolakan terus terjadi di akar rumput. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (WALHI Sumut) resmi menggugat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Sumut. Mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan, Rabu (8/8). Gugatan yang dipersoalkan WALHI adalah SK Gubernur Sumut Nomor 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang perubahan izin lingkungan rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru dari kapasitas 500 MW menjadi 510 MW dan perubahan lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) tertanggal 31 Januari 2017.

Mengancam Habitat Orangutan, Pembangunan PLTA Batang Toru Harus Distop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemandirian-energi-nasional-tak-bisa-ditunda-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi PLTA." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PLTA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan merupakan kebutuhan nasional yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi membuat permintaan pasokan listrik terus meningkat sehingga sumber daya ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di seluruh Indonesia perlu dioptimalkan secara lestari. Pengamat energi, Marwan Batubara, di Jakarta, Selasa (14/8), mengatakan, pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber pasokan listrik akan menghemat devisa dan anggaran negara. Selama ini, biaya produksi listrik PLN mahal karena sebagian besar pembangkitnya berbasis diesel sehingga dibutuhkan impor solar yang banyak dan berkonsekuensi menekan kurs rupiah terhadap dollar AS. Marwan menegaskan, Indonesia harus mewujudkan kemandirian energi dengan mengoptimalkan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan nasional. "Pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan sangat lestari dan sampai sekarang belum ada dampak negatifnya terhadap lingkungan, terutama hutan," ujar Marwan. Sementara itu, pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan tidak akan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Demikian juga pembangunan energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang berada di luar kawasan hutan dan berjalan sesuai rekomendasi Pemerintah Indonesia dan standar internasional. &ldquo;Sesuai SK 579/Kemenhut, itu lokasi APL. Jadi sejak awal memang bukan kawasan hutan,&rdquo; tegas Fitri Nur, staf Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut di Medan, Senin (13/8). Secara garis besar, dia menjelakan bahwa rekomendasi yang mereka keluarkan cukup banyak, termasuk reboisasi penanaman pohon di daerah yang sempat berubah jadi perkebunan warga di dalam lokasi izin bekerja yang diperoleh PLTA Batang Toru. Sejauh ini, Fitri melihat pelaksana proyek PLTA Batang Toru komitmen menjalankan rekomendasikan tersebut. &ldquo;Kami lihat beberapa sudah dikerjakan. Pastinya step by step, karena rekomendasi yang kami kelarkan memang sangat banyak,&rdquo; ujarnya. Menurut data PEH Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut, rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjamin kelestarian lingkungan, termasuk memelihara jalur lintasan satwa liar di dalam hutan juga telah diberikan. Pembangunan fasilitas ini membuat proyek tersebut akan berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. PLTA Batang Toru merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional&lrm; Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Proyek ini menggunakan energi baru terbarukan yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dan Wapres Kalla berkaitan mengantisipasi perubahan iklim. Proyek ini merupakan pembangkit energi terbarukan yang ditargetkan beroperasi tahun 2022. Pembangkit berteknologi canggih ini didesain irit lahan dengan hanya memanfaatkan badan sungai seluas 24 hektare (ha) dan lahan tambahan di lereng yang sangat curam seluas 66 ha sebagai kolam harian untuk menampung air. Air kolam harian tersebut akan dicurahkan melalui terowongan bawah tanah menggerakkan turbin yang menghasilkan tenaga listrik sebesar 510 MW. PLTA Batang Toru sangat efisien dalam penggunaan lahan, terutama jika dibandingkan dengan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat yang membutuhkan lahan penampung air seluas 8.300 Ha untuk membangkitkan tenaga listrik berkapasitas 158 MW.

Kemandirian Energi Nasional Tak Bisa Ditunda Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/energi-plta-batang-toru-bisa-jadi-sumber-ekonomi-rakyat_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Investasi pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan merupakan kebutuhan mendesak Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, seperti tenaga bayun air, dan panas bumi, sangat bermanfaat untuk memacu investasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Andiwiana menyatakan, potensi energi baru dan terbarukan di Sumatera Utara (Sumut) sangat besar. Jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, bahkan bisa menjadi potensi ekonomi. Bank Indonesia, kata Andiwiana, tetap berusaha menjadi inisiator untuk terciptanya diskusi-diskusi guna menyingkronkan program-program itu. Dia optimistis, potensi energi di Sumut saat ini sangat mencukupi, bahkan berlebih. "Bahkan bisa jadi sumber ekonomi. Tetapi ya itu, kita perlu duduk bersama, berbagai pihak. Melihat bagaimana yang terbaik untuk Sumatera Utara," katanya. Disebutkannya, situasi saat ini, sumber daya yang ada belum dikelola secara optimal. Misalnya Sungai Asahan yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Kalau dimanfaatkan secara optimal mungkin hasilnya bisa beberapa kali lipat dari apa yang ada sekarang. Belum lagi geothermal, belum lagi sumber-sumber lain, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), dan sebagainya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumewa, berharap pembangunan PLTA Batang Toru segera berjalan bila seluruh perizinan sudah diperoleh. Sumatera Utara dinilainya salah satu daerah yang pertumbuhan listriknya terus berkembang, sehingga sangat butuh pembangkit baru. &ldquo;Sumatera Utara kebutuhan listriknya naik setiap tahun 7-8 persen. Jadi PLTA ini seharusnya bisa memenuhi beban puncak untuk wilayah Sumatera bagian Utara,&rdquo; kata Fabby, Kamis (9/8). Dia sangat mendukung proyek ini dan mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengerjaannya. Fabby yakin kalau setiap melakukan proyek besar, pemerintah pasti sudah memikirkan seluruh aspek pendukung, di antaranya ada kajian dampak lingkungan, studi amdal dan lainnya, termasuk status lahan yang menjadi titik pembangunan PLTA Batang Toru berstatus Areal Penggunaan Lain (APL). &ldquo;Kalau sudah clean and clear, berarti tidak ada masalah lagi,&rdquo; tuturnya. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sendiri ketika Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat dan DPRD Sumut, 31 Juli 2018, memastikan sudah mendapat izin yang dibutuhkan, mulai dari izin lokasi dari Pemkab Tapanuli Selatan hingga izin prinsip penanaman modal. Dijelaskan pula kalau lokasi proyek bukan kawasan hutan melainkan bekas kebun masyarakat yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL). Dari izin lokasi seluas 7.200 Hektar yang diberikan untuk keperluan survey dan studi lapangan, pembangunan PLTA Batang Toru ternyata hanya memerlukan lahan seluas 122 Hektar untuk tapak bangunan dan genangan air. Berdasarkan kajian itu, PLTA Batang Toru membebaskan lahan seluas 650 Hektar dan hanya akan membuka lahan sesuai keperluan fasilitas yang dibutuhkan dengan selalu mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.

Energi PLTA Batang Toru Bisa Jadi Sumber Ekonomi Rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#plta batang toru

Berita Terkini