<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Iwan-Budianto-PSSI.org_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PSSI secara resmi menunjuk Iwan Budianto sebagai plt ketum. Hal ini berdasarkan rapat Komite Eksekutif (Exco) yang dilaksanakan pada Kamis (2/5). Seperti diketahui, semenjak Joko Driyono ditahan kepolisian, posisi plt ketum PSSI masih kosong. Gusti Randa sempat mengaku ditunjuk menjalankan roda organisasi.  Akan tetapi, anggota Exco PSSI lainnya menyebut secara statuta bahwa harusnya Iwan Budianto yang mengisi posisi itu. Akhirnya, PSSI secara resmi mengumumkan bahwa IB - sapaan akrabnya, yang menjabat sebagai plt ketum.  "Rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI memutuskan Wakil Ketua Umum Iwan Budianto secara resmi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSSI mulai Kamis (2/5). Hal ini sesuai pasal 40 ayat 6 Statuta PSSI, terkait situasi yang dialami Ketua Umum sebelumnya Joko Driyono," tulis rilis resmi PSSI.  PSSI juga sudah melaporkan situasi soal Jokdri kepada FIFA dan AFC. Demikian juga soal beberapa Exco yang ditangkap karena terkait pengaturan skor.  "Terkait surat FIFA, berdasarkan saran dan masukan mereka, PSSI juga harus mengisi tiga posisi Exco yang kosong sampai Kongres Biasa selanjutnya sesuai dengan pasal 34 ayat 7 Statuta PSSI," tutup PSSI.

Iwan Budianto Jadi Plt Ketum PSSI, Bukan Gusti Randa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/timnas-u22-juara-piala-aff-plt-ketum-pssi-ucapkan-terimakasih_m_.jpg" alt="Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan jadi tersangka." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan jadi tersangka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono sempat menyampaikan hasil pertandingan Final Piala AFF U-22 sesaat sebelum memasuki ruangan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (27/2).  Atas kemenangan tim nasional Indonesia U-22 melawan kesebelasan Thailand di partai final pada Selasa (26/2) malam, Joko Driyono menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Indonesia.  Menurutnya, karena dukungan dan doa masyarakat Indonesia itu kesebelasan Garuda Muda berhasil membawa meraih trofi juara Piala AFF U-22 tahun 2019.  "Terima kasih atas doa dan dukungannya ya, jadi Indonesia menang," ujar Jokdri sambil tersenyum menuju ruangan penyidik, Rabu (27/2) sekitar pukul 10.00 WIB.  Tersangka kasus perusakan barang bukti berupa dokumen pengaturan skor itu menjalani pemeriksaan ketiga kalinya di Polda Metro Jaya.  Pria yang akrab disapa Jokdri itu akan diperiksa lebih dalam mengenai perannya sebagai inisiator penghancuran barang bukti yang sedang dikuasai oleh polisi di kantor PT Liga Indonesia Baru (LIB) atau kantor Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.  Saat memasuki ruangan penyidik, Jokdri kembali irit bicara soal kasus hukum yang membelitnya. Mengenakan kemeja biru muda, dirinya langsung masuk ke ruangan tanpa menyampaikan persiapan menjelang pemeriksaan.  "Bismillah ya, kami akan jalani," ujar Jokdri.  Diketahui, Jokdri ditetapkan sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus dugaan pengaturan skor sejak Kamis (14/2) lalu. Hingga saat ini polisi belum melakukan penahanan terhadap Joko Driyono atas kasus penghancuran barang bukti yang sedang dalam penguasaan kepolisian.

Timnas U-22 Juara Piala AFF, Plt Ketum PSSI Ucapkan Terima Kasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/satgas-minta-bantuan-ppatk-audit-keuangan-joko-driyono_m_.jpg" alt="Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan jadi tersangka." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan jadi tersangka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Joko Driyono (Jokdri) diminta mundur dari posisinya sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum PSSI. Begitu pula semua pengurus otoritas sepak bola tertinggi di tanah air itu yang tidak profesional dalam bekerja. "Ya sudahlah, sudah tersangka, mundur. Seperti ketua umumnya (Edy Rahmayadi, Red) gentle mundur," cetus Ketua Dewan Pembina Persija Jakarta Syafruddin di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta kemarin (18/2). Syafruddin yang juga menteri PAN-RB menilai Edy patut menjadi contoh. Mundur meskipun tidak bersalah. Menurut Syafruddin, Edy mundur lantaran merasa di dalam organisasi yang dipimpinnya ada yang tidak beres. Mantan Wakapolri itu menambahkan, persoalan di tubuh PSSI harus diselesaikan. Bagi Syafruddin, masalah hukum harus ditegakkan. Siapa pun yang terlibat harus dihukum. Tidak peduli apa jabatannya. "Ternyata Plt Ketum (PSSI, Red) tersangka. Siapa lagi? Silakan diusut. Habiskan," katanya. Syafruddin menuturkan, persoalan di tubuh PSSI harus dibersihkan. Apalagi, saat ini dunia persepakbolaan Indonesia sedang bagus. Antusiasme publik juga positif dan tidak boleh dicederai. "Karena itu, pengurus yang jelek, yang berengsek, dibersihkan. Yang merasa tidak profesional harus mundur." Satgas Antimafia Bola menyebutkan, Jokdri telah melanggar empat pasal KUHP. Antara lain pasal 363 terkait pencurian dan pemberatan serta pasal 232 tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan. Lalu pasal 233 tentang perusakan barang bukti dan pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di pasal 232 dan 233. Pasal berlapis itu dikenakan karena Jokdri menjadi dalang perusakan dokumen yang dilakukan tiga tersangka sebelumnya: Musmuliadi dan Abdul Gofur, office boy Rasuna Office Park, serta Muhammad Mardani, sopir Jokdri. Ketiganya pun sudah mengaku melakukan perusakan dan penghilangan dokumen atas perintah mantan CEO PT Liga Indonesia tersebut. Sementara itu, kemarin Jokdri datang tepat waktu pukul 10.00 untuk memenuhi panggilan Satgas Antimafia Bola di Mapolda Metro Jaya. Pria dengan rekam jejak sangat panjang di persepakbolaan Indonesia itu terlihat te&shy;nang. Dia ditemani dua pengacara. Jokdri hanya tersenyum dan enggan menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu sejak pagi. Dia berjalan perlahan menuju ruang penyidik tanpa melontarkan sepatah kata pun. Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono menjelaskan, ada sedikitnya 32 pertanyaan yang disiapkan penyidik untuk Jokdri. Pertanyaan itu masih terkait dengan keterkaitannya dalam kasus perusakan barang bukti. "Garis besarnya itu, berkaitan dengan yang bersangkutan menyuruh stafnya mengambil suatu barang di dalam police line. Situasi penguasaan penyidik dari situ," terangnya. Tapi, Argo tidak menampik bahwa 32 pertanyaan tersebut bisa saja berkembang. Sebab, ada beberapa pertanyaan juga terkait dokumen-dokumen yang disita dari apartemen Jokdri Kamis lalu (14/2). "Jadi, nanti bisa diketahui kaitan dokumen-dokumen itu tentang apa," ungkapnya. Dikonfirmasi terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam upaya mendeteksi kemungkinan keterlibatan Jokdri pada kasus pengaturan skor, Satgas Antimafia Bola akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya ialah mengaudit transaksi keuangan Jokdri. Menurut Dedi, ada dua hal yang paling penting dalam kasus perusakan barang bukti itu: rekam jejak keuangan dan jejak digital. Saat penggeledahan apartemen Jokdri, banyak catatan keuangan dan kartu kredit yang ditemukan. "Maka perlu diaudit kembali," tuturnya. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan PPATK untuk melakukannya. Sehingga bisa diketahui kemungkinan lainnya. "Audit semacam ini perlu proses yang panjang," ujarnya di kantor Divhumas Polri, Jakarta, kemarin. Dedi menjelaskan, dalam barang bukti yang disita di apartemen Jokdri terdapat uang Rp 300 juta. Nah, yang diduga terkait dengan pidana berjumlah Rp 160 juta. "Uang yang tersisa (yang tak terkait pidana, Red) itu telah dikembalikan. Kami profesional. Yang terkait pidana dan tidak terkait dibedakan," katanya. Untuk jejak digital, diketahui ada beberapa barang bukti yang didapatkan saat penggeledahan, misalnya laptop dan sejumlah handphone. Semua isinya akan dikloning dan dibaca ulang. "Ada beberapa flash disk juga." Menurut Dedi, jejak digital tersebut akan dianalisis untuk menemukan bukti yang dibutuhkan. "Masih proses ya," ucap mantan Karo SDM Polda Kalimantan Tengah tersebut. Terkait perkembangan kasus match fixing atau pengaturan skor lainnya, Dedi menerangkan bahwa setelah Jokdri ini akan ada penetapan tersangka baru. Mungkin penetapan tersangka itu dilakukan pekan ini. "Ada juga kemungkinan laporan kasus baru, baik berasal dari satgas ataupun masyarakat," ujarnya.&nbsp;

Satgas Minta Bantuan PPATK Audit Keuangan Joko Driyono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jokdri-jadi-tersangka-pssi-gelar-emergency-meeting_m_.jpg" alt="Plt Ketua PSSI Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola Polri." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua PSSI Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres luar biasa (KLB) tetap belum ada dalam rencana para petinggi PSSI saat ini. Padahal, sudah empat pengurus federasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola. Terbaru dan paling menghebohkan adalah Plt Ketum PSSI Joko Driyono yang jadi tersangka. Sebelum Jokdri -sapaan Joko Driyono- tersandung, ada tiga pengurus aktif lain yang kena batunya. Mereka adalah anggota Exco PSSI Johar Lin Eng, anggota Komdis PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan staf Departemen Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu. Karena Jokdri ditetapkan sebagai tersangka, PSSI pun merencanakan dilaksanakannya emergency meeting. Rencananya, malam ini para anggota Exco PSSI berkumpul. Agenda paling mendesak adalah memastikan roda organisasi tetap berjalan serta kompetisi di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tidak terganggu. Apalagi, saat ini Piala Indonesia 2018 masih berjalan dan Piala Presiden 2019 segera digulirkan. "Agenda pertama adalah terkait RUPS (rapat umum pemegang saham) PT LIB. Jadwal tetap. Supaya kompetisi tetap berjalan sesuai rencana,'' ucap anggota Exco PSSI Gusti Randa. Dalam emergency meeting tersebut, belum ada agenda pembahasan soal KLB. Menurut dia, yang terpenting agenda kompetisi yang sedang berjalan tak terganggu. ''Tapi, bukan tidak mungkin hal tersebut (pergantian Jokdri, Red) akan dibahas. Kan pemikiran anggota exco berbeda-beda,'' ujarnya. Lagi pula, KLB tidak serta-merta bisa dilaksanakan. Ada syarat yang kudu dipenuhi sesuai statuta PSSI. KLB bisa terlaksana apabila anggota Exco PSSI sepakat melakukannya. Atau, KLB bisa dilaksanakan apabila ada permintaan dari 2/3 voter. Lagi pula, tidak bisa langsung KLB. Sebab, butuh waktu tiga bulan setelah pengajuan baru bisa dilaksanakan PSSI. ''Ya, dilihat saja dulu. Toh masih tidak melanggar statuta dengan status tersangkanya Pak Joko kan?'' ujar pemeran Samsul Bahri dalam sinetron Siti Nurbaya itu. Ya, dalam statuta PSSI, status tersangka yang diberikan kepada Jokdri tidak harus membuatnya dilengserkan. Tidak berimbas apa pun dengan jabatannya sebagai Plt Ketum PSSI. Sebab, Jokdri juga belum ditetapkan sebagai terpidana. "KLB belum perlu sampai melihat proses hukum berjalan," lanjutnya. Anggota Exco PSSI lainnya, Yoyok Sukawi, berpendapat sama. ''Permintaan KLB juga harus atas persetujuan FIFA. Jadi, kalau bicara statuta, apa yang dialami Mas Joko ini nanti bisa digantikan Iwan (Budianto) kalau memang sudah ditetapkan proses hukumnya,'' paparnya. Berbeda dengan para anggota Exco PSSI yang menolak KLB, beberapa voter mulai mempertimbangkannya. ''Harus dilaksanakan, paling tidak setelah pemilihan presiden. Saat ini banyak yang mengajak KLB, tinggal bergerak saja,'' ucap Manajer Madura FC Januar Herwanto. Ketua Asprov PSSI DKI Uden Kusuma mengungkapkan, apa yang terjadi di PSSI sudah diprediksi. Karena itulah, dalam kongres tahunan PSSI pada 20 Januari di Bali, dia sempat menyuarakan KLB. ''Ini soal waktu. Agar PSSI tidak selalu terbawa kekacauan-kekacauan seperti ini,'' jelasnya. Sementara itu, CEO Persija Ferry Paulus menuturkan, meski Jokdri menguasai saham di Persija, dia menyebut penetapan tersebut tidak begitu bermasalah dengan tim. "Tidak masalah. Pak Joko kan hanya pemegang saham di PT JIH, tidak operasional," ujarnya.&nbsp;

Jokdri Jadi Tersangka, PSSI Gelar Emergency Meeting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jokdri-lipat-tangan-krishna-murti-kamu-mau-mafia-mafiaan_m_.jpg" alt="Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan tersangka" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan tersangka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Satgas Antimafia Bola Polri Krishna Murti kembali mengunggah foto Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Kali ini bukan foto potrait melainkan saat apartemen pria yang akrab disapa Jokdri itu digeledah. Tampak Jokdri yang memakai pakaian serba hitam, melipat tangan seraya memperhatikan barang-barang miliknya yang disita Satgas Antimafia Bola saat menggeledah kediamannya. Di dalam apartemen itu terlihat tiga penyidik berseragam juga hitam. Salah satunya membungkus barang-barang milik Jokdri menggunakan pelastik putih. Dalam foto yang diunggah melalui akun instagramnya, Krishna menyertakan sebuah caption sedikit monohok. "Anda mau bilang cuma anda yg bisa urus bola..?? Buktinya Indonesia gak pernah juara.. Anda mau bilang bahwa anda selalu benar dan tidak mau turun..?? Jangan coba2 lawan Kekuatan rakyat Indonesia.." tegas Krishna dalam akun instagram @krishnamurti_bd91, Jumat (15/2). Dia menyambungkan bahwa satgas antimafia bola bekerja bersama rakyat Indonesia. "Dan percayalah bahwa kami hanya ingin Sepakbola Indonesia kembali hebat.. Kamu mau mafia2an..? Kami tidak akan pernah gentar pada apapun.. Bravo rekan2 satgas," sambung Krishna. Dalam tulisan itu, Krishna juga menyertakan tagar dan menautkan akun Satgas Antimafia Bola Polri, #kmupdates #satgasantimafiabpla @satgaspolri_antimafiabola. Postingan Krishna yang diunggah sekitar 4 jam lalu itu mendapatkan respon cukup banyak. Tercataylt ada 5633 komentar pada pukul 22.18 WIB. Salah satu yang berkomentar adalah presenter Mata Najwa, Najwa Shihab. "Titip salam. Tanyain #KapanJokdriKeMataNajwa," kata dia.

Jokdri Lipat Tangan, Krishna Murti: Kamu Mau Mafia-mafiaan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pindahkan-dokumen-satgas-antimafia-bola-akan-panggil-kembali-jokdri_m_.jpg" alt="Satgas antimafia bola mengeledah kantor PSSI" width="100%">
<figcaption>Satgas antimafia bola mengeledah kantor PSSI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tengah menjadi sorotan. Itu menyusul adanya informasi pria yang akrab disapa Jokdri itu memindahkan dokumen ke kantor PT. Liga Indonesia dan kantor PT Gelora Trisula Semesta (GTS) bersama Anggota Exco PSSI, Papat Yunisal. Terkait hal ini, tak menutup kemungkinan Satgas Anti Mafia Bola Polri itu kembali memanggil Jokdri. "Tentunya dalam pengembangan, semua akan dipanggil, bukan hanya beliau (Jokdri) saja tapi yang lain juga," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono di Universitas Indonesia, Depok, Senin (4/1). Namun, pemanggilan tersebut belum dijadwalkan. Sebab, Satgas Anti Mafia Bola Polri masih menyelidiki dokumen yang disita dari hasil penggeledahan di dua temlat itu. "Satgas sedang mendalami dokumen-dokumen. Setelah itu dibuat rencana penyelidikan, penyidikan," tutur Syahar. Diketahui, Satgas Anti Mafia Bola Polri pada akhir pekan lalu melakukan penggeledahan di bekas kantor PT Liga Indonesia (PT LI), di Rasuna Office Park, Jl. HR. Rasuna Said, RT 16/RW 01 Menteng Atas, Jakarta Pusat dan di kantor PT Gelora Trisula Semesta (GTS), operator Indonesia Soccer Championship 2016, di Menara Rajawali, Lantai 11, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. PT LI merupakan operator Liga 1, 2, dan 3 Indonesia pada 2009-2015. Kala itu, liga papan atas Indonesia masih bernama Liga Super Indonesia. Sedangkan PT GTS merupakan operator liga pada 2016, saat PSSI dibekukan oleh FIFA. Sedangkan pada 2017 dan 2018, operator dipegang oleh PT Liga Indonesia Baru. Adapun saat menggeledah di kantor PT. Liga Indonesia, penyidik menemukan kertas yang telah dihancurkan. Dari pengakuan saksi yang merupakan pegawai di kantor tersebut, kertas-kertas itu merupakan laporan keuangan Persija yang sengaja ingin dihilangkan agar tidak menjadi barang bukti. Lebih lanjut Syahar mengatakan, dari hasil penyidikan yang mulai masuk ke Liga 1 itu, bakal ada tersangka baru. "Ya pasti lah. Tidak menutup kemungkinan tersangka baru," tukasnya. (Desyinta)

Pindahkan Dokumen, Satgas Antimafia Bola Akan Panggil Kembali Jokdri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperiksa-plt-ketum-pssi-siap-bantu-tuntaskan-pengaturan-skor_m_.jpg" alt="Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono tiba di ruangan penyidik Polda Metro Jaya, Kamis (24/1)." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono tiba di ruangan penyidik Polda Metro Jaya, Kamis (24/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSSI,&nbsp;Joko Driyono (Jokdri) memenuhi panggilan&nbsp;Satgas Antimafia Bola di Polda Metro Jaya, Kamis (24/1). Joko dipanggil sebagai saksi atas kasus pengaturan skor sepakbola Indonesia di ajang kompetisi Liga Indonesia. Joko tiba di ruangan penyidik Satgas Antimafia Bola di Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.30 WIB. Sosok pemimpin tertinggi di PSSI itu datang lebih awal dari jadwal yang sudah diagendakan penyidik pada pukul 14.00 WIB. Joko ditemani Sekretaris Umum PSSI saat menuju ruangan penyidik. Kepada wartawan dia menyampaikan, kedatangannya di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi atas laporan Persibara Banjarnegara yang melaporkan Mr. P dan Mrs. T. Sehingga dirinya harus memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik. "Saya dimintai keterangan untuk pemeriksaan hari ini. Saya pun siap akan membantu proses ini agar bisa diselesaikan pihak kepolisian secepat-cepatnya," ujarnya. Selain memeriksa Plt Ketua Umum PSSI, penyidik pun memintai keterangan dari Wakil Bendahara Umum PSSI, Irzan Hanafiah Pulungan. Pemanggilan Joko dan Irzan tersebut masih berkaitan dengan laporan dari Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani sebagai dasar kepolisian untuk mengusut dugaan pengaturan pertandingan. Laporan Lasmi Indaryani diterima Satgas Antimafia Bola dengan nomor LP/6990/XII/2018/PMJ/DITRESKRIMUM tertanggal 19 Desember 2018 lalu. Petinggi PSSI lainnya, yakni Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria dan Bendahara PSSI Berlinton Siahaan, sudah diperiksa lebih dulu. Sejauh ini, polisi sudah menetapkan 11 tersangka. Mulai dari petinggi PSSI hingga perangkat pertandingan.

Diperiksa, Plt Ketum PSSI Siap Bantu Tuntaskan Pengaturan Skor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dampingi-joko-driyono-ke-ruangan-penyidik-ini-penjelasan-ratu-tisha_m_.jpg" alt="Sekjen PSSI Ratu Tisha turut mendampingi Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono saat memasuki ruangan penyidik di Polda Metro Jaya, Kamis (24/1)." width="100%">
<figcaption>Sekjen PSSI Ratu Tisha turut mendampingi Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono saat memasuki ruangan penyidik di Polda Metro Jaya, Kamis (24/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Umum PSSI, Ratu Tisha turut mendampingi Plt Ketua Umum Koko Driyono (Jokdri) saat memasuki ruangan penyidik Polda Metro Jaya, Kamis (24/1). Tisha menemani Jokdri atas dugaan kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Jokdri dan Tisha tiba di ruangan penyidik Satgas Antimafia Bola Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 11.30 WIB. Kepada awak media, Tisha menyampaikan dia menemani pemimpin tertinggi di PSSI itu tidak lain untuk menjalankan amanat undang-undang. "Mendampingi Pak Joko untuk menjalani undang-undang. PSSI pada prinsipnya solid, satu kesatuan," ujarnya saat memasuki ruangan penyidik, Kamis (24/1). Tisha pun menyampaikan, bahwa usai kongres PSSI harus melakukan banyak perbaikan termasuk rencana MoU dengan kepolisian mengenai elemen pidana pengaturan skor (match fixing). Selain itu, elemen keamanan sepakbola dan area pembinaan fans dan lain-lain pun harus perlu dibenahi. Dia menghormati proses hukum dan siap membantu hal-hal yang dapat meringankan tugas kepolisian untuk menangani elemen-elemen pidana yang ditemukan atas dugaan match fixing. "Di lain pihak komite disiplin PSSI bersama komite ad hoc integrity PSSI bersama AFC, memproses semua laporan dan bukti yang ada untuk penelusuran kasus match fixing," kata Tisha. Dia menyatakan bahwa perlu dibedakan dalam proses hukum yang berjalan. Menurutnya ada dua sisi yang sedang diselesaikan PSSI. Sisi kanan yaitu, elemen pidana match fixing yang sedang diproses kepolisian. Sementara PSSI tak bisa menjangkau itu. Sementara sisi lainnya adalah elemen hukum keolahragaan. Yaitu identifikasi match fixing yang dimotori oleh Ad Hoc Integrity. Dari seluruh hasil investigasi itu akan diberikan ke komisi disiplin untuk ditindaklanjuti. "Di dalam suasananya baik. Tidak ikut mendampingi pemeriksaan (penyidikan)," ujar Tisha Sebelumnya, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria telah menjalani pemeriksaan penyidik Satgas Anti Mafia Bola terkait pengaturan skor di Polda Metro Jaya pada Rabu (16/1) lalu. Tisha diperiksa selama 13 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai saksi atas dugaan kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Pemeriksaan kepada sejumlah nama petinggi PSSI itu berdasarkan Laporan dari Mantan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani menjadi dasar kepolisian untuk mengusut dugaan pengaturan pertandingan. Laporan itu bernomor LP/6990/XII/2018/PMJ/DITRESKRIMUM tertanggal 19 Desember 2018.

Dampingi Joko Driyono Ke Ruangan Penyidik, Ini Penjelasan Ratu Tisha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2-hari-jabat-plt-ketum-pssi-jokdri-dipanggil-satgas-antimafia-bola_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mafia Bola" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mafia Bola</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Antimafia Bola memanggil Plt Ketua Umum Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono (Jokdri). Dia dipanggil sebagai saksi atas dugaan kasus pengaturan skor pertandingan (match fixing) di kompetisi Liga Indonesia 2018. Pria yang akrab disapa Jokdri itu dijadwalkan memenuhi panggilan tim penyidik Satgas Antimafia Bola Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis (24/1) pada pukul 14.00 WIB. Jokdri diperiksa tidak sendirian. Selain pucuk pimpinan PSSI itu, Wakil Bendahara Umum PSSI, Irzan Pulungan pun diagendakan untuk memenuhi pemanggilan tim penyidik. Akan tetapi kepada Wabendum PSSI itu dijadwalkan lebih dulu pada pukul 11.00 WIB. "Bapak Joko Driyono dipanggil sesuai dengan agendanya pada Kamis 24 Januari jam 14.00 WIB di Polda Metro. Sementara Irzan Pulungan, Wakil Bendahara Umum dipanggil jam 11.00 WIB," ujar Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola, Kombes Pol Argo Yuwono, Selasa (22/1). Untuk diketahui, Jokdri ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PSSI melalui Forum Kongres Tahunan PSSI 2019 di Sofitel, Nusa Dua, Bali pada Minggu (20/1) lalu. Forum itu disepakati karena pernyataan mengundurkan diri Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI. Sebelumnya, Satgas Antimafia Bola sudah nama-nama pimpinan PSSI lainnya yaitu Sekretaris Umum PSSI Ratu Tisha dan Bendahara Umum PSSI Berlinton Siahaan. Tisha diperiksa pada Rabu (16/1). Sementara Berlinton Siahaan diperiksa penyidik pada Senin (14/1). Argo menjelaskan, pemanggilan kepada Plt Ketum PSSI dan Wabendum PSSI tersebut masih berkaitan dengan dugaan kasus pengaturan skor yang dilaporkan antan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani bernomor LP/6990/XII/2018/PMJ/DITRESKRIMUM tertanggal 19 Desember 2018. "Masih. Berkaitan dengan laporan Ibu Lasmi ya terkait dugaan pengaturan skor," ujar Argo.

2 Hari Jabat Plt Ketum PSSI, Jokdri Dipanggil Satgas Antimafia Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beda-argo-dan-dedi-soal-pemanggilan-plt-ketum-pssi_m_.jpg" alt="Kepala Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kepala Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Kepala Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono berbanding terbalik dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. Hal itu terkait pemanggilan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Saat ditanya kapan Joko akan tetap diperiksa Satgas Antimafia Bola, Argo mengetakan belum diagendakan. "Belum ada agenda," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (21/1). Sementara itu, Dedi mengatakan bahwa Joko harusnya diperiksa pekan lalu. Sebagai Wakil Ketua Umum PSSI minggu lalu, Joko mengaku siap memberikan keterangan. Namun, karena harus menghadiri kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), yang bersangkutan minta diundur pada Kamis, 24 Januari 2019. "Selesai kongkres, dia akan memberikan keterangan. PSSI mendukung full mendukung kinerja Satgas Antimafia Bola dalam menuntaskan match fixing atau pengaturan skor di Indonesia," tutur Dedi di Kompleks Mabes Polri hari ini. Sekadar informasi, tak hanya Joko, Komite Eksekutif (Exco) PSSI Papat Yunisal pekan lalu juga mangkir dari panggilang penyidik. Seluruh pejabat PSSI yang dipanggil meminta pengaturan jadwal ulang pekan ini.&nbsp;

Beda Argo dan Dedi Soal Pemanggilan Plt Ketum PSSI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#plt ketum pssi

Berita Terkini