<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210906-WA0061.jpg" alt="Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjenguk bocah AP yang tengah dalam perawatan pasca operasi di RSUd Syekh Yusuf Gowa, Senin (6/9) malam. Humas Pemprov Sulsel" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjenguk bocah AP yang tengah dalam perawatan pasca operasi di RSUd Syekh Yusuf Gowa, Senin (6/9) malam. Humas Pemprov Sulsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengirimkan dokter dari dinas kesehatan untuk cek perkembangan kondisi bocah AP, korban penganiayaan orang tuanya sendiri di Kabupaten Gowa.  ”Kita kirimkan dokter dari provinsi untuk mengecek bagaimana perkembangan kondisi setelah operasi,” ujar Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (7/9).  Dia berharap agar kasus yang menimpa AP menjadi perhatian serius. Serta meminta Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulsel untuk melakukan pendampingan. Itu dilakukan untuk upaya pemulihan dan menjaga mental anak tersebut serta rencana akan dipantau perkembangannya di rumah aman.  ”Kita mau kasih sepeda, sepatu, tas, perlengkapan sekolah, dan juga ada tabungan untuk pendidikannya serta mainan,” kata Andi Sudirman.  Andi Sudirman pada Senin (6/9) malam, juga menyempatkan datang langsung mengunjungi bocah AP yang tengah menjalani perawatan di RSUD Syekh Yusuf, Gowa. Dia bertemu bocah berusia enam tahun yang mengenakan kaos merah muda. Mata sebelah kanannya diperban. AP baru saja menjalani operasi mata akibat luka yang dialaminya.  Andi Sudirman berbincang kepada bocah perempuan itu. Dari perbincangan itu, diketahui AP saat ini duduk di kelas 1 SD. Kejadian dugaan penganiayaan itu terjadi pada tanggal 1 September atau sehari setelah kakak AP meninggal dunia.  ”Informasi (pihak RS), korneanya tidak ada masalah. Tapi ada masalah di sekitar matanya jadi harus mendapat penanganan dengan baik,” jelas Andi.  Mengenai dugaan kekerasan akibat ilmu hitam oleh keluarga, Andi Sudirman menyerahkan hal itu kepada pihak berwajib. Serta mendukung proses hukum yang tengah didalami oleh kepolisian. Sementara itu, paman AP, Bayu yang saat ini menjaga dan merawatnya selama menjalani perawatan di RSUD Syekh Yusuf.  ”Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena Bapak Plt Gubernur menyempatkan diri untuk melihat AP. Semoga setelah kedatangan Pak Plt Gubernur, AP semakin semangat dan lekas sembuh,” kata Bayu.

Gubernur Sulsel Kirim Dokter Cek Kondisi Anak Korban Penganiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-KPK-RIKSA-PLT-GUBERNUR-SULSEL-FED-3-1234.jpg" alt="Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di gedung KPK di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. terkait kasus dugaan suap perizinan dam pembangunan di" width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di gedung KPK di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. terkait kasus dugaan suap perizinan dam pembangunan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Dia diperiksa oleh tim penyidik pada Rabu (2/6) kemarin.  "Andi Sudirman Sulaiman (Plt Gubernur Sulsel) didalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran dan pemanfaatan sejumlah uang atas perintah tersangka NA (Nurdin Abdullah) untuk kebutuhan tertentu," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dalamketerangannya, Kamis (3/6).  Penyidik lembaga antirasuah juga turut memeriksa anak dari Nurdin Abdullah, M Fathul Fauzy Nurdin. Dia ditelisik penyidik KPK terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Nurdin Abdullah dan juga sekaligus dilakukan penyitaan barang bukti yang terkait dengan perkara ini.  "Meikewati Bunadi (Ibu rumah tangga) dan Yusuf Tyos (Wiraswasta), para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaaan adanya aliran sejumlah uang dari berbagai pihak kepada tersangka Nurdin Abdullah dkk," tegas Ali.  Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.  KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.  Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.  Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/06/2021/kpk-periksa-plt-gubernur-sulsel-hingga-anak-dari-nurdin-abdullah/">KPK Periksa Plt Gubernur Sulsel Hingga Anak dari Nurdin Abdullah</a>  Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Cecar Plt Gubernur Sulsel Terkait Aliran Duit dari Nurdin Abdullah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/056-masjid-1.jpg" alt="Umat Islam melaksanakan Salat Jumat di Masjid Agung Baitul Hakim, Kota Madiun, Jawa Timur. Siswowidodo/Antara" width="100%">
<figcaption>Umat Islam melaksanakan Salat Jumat di Masjid Agung Baitul Hakim, Kota Madiun, Jawa Timur. Siswowidodo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H disarankan memilih tempat yang lapang atau di lapangan terbuka.  Plt. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pelaksanaan Salat Idul Fitri harus mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat. Pelaksana juga wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.  ”Salat Id memang sunahnya lebih utama di lapangan. Ini juga bagus untuk menerapkan protokol kesehatan karena lebih terbuka,” kata Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sabtu (24/4).  Apalagi saat Salat Id berpotensi terjadi kerumunan jika di masjid. Padahal sangat dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan, misalnya menjaga jarak dan membatasi jumlah jamaah.  Dengan memilih lokasi yang lapang, lanjut Plt gubernur, akan lebih mudah dalam pelaksanaan protokol kesehatan dengan menjaga jarak.  ”Kami meminta agar ada petugas yang disiapkan dalam penegakan protokol kesehatan. Hal ini juga upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.  Kepada masyarakat, lanjut dia, pihaknya terus mengimbau agar lebih disiplin dalam mengikuti anjuran protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19.  Sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman juga memberikan lampu hijau pada pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah diperbolehkan pada Ramadan tahun ini, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.  ”Kami meminta agar protokol kesehatan dilakukan secara ketat, menjaga kapasitas masjid maksimal 50 persen jamaah, mengatur jarak saf, memeriksa suhu tubuh sebelum masuk ke masjid, dan pengurus masjid menyiapkan sarana cuci tangan,” tutur Andi Sudirman Sulaiman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Plt Gubernur Sulsel Sarankan Salat Idul Fitri di Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel itu dicecar penyidik KPK terkait berbagai pengadaan proyek di wilayahnya.  Perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan proyek infrastruktur di Provinsi Sulsel telah menjerat Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Karena diduga Nurdin melalui Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat menerima sejumlah uang terkait pengadaan proyek infrastruktur.  "Andi Sudirman Sulaiman (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018–2023) didalami pengetahuan yang bersangkutan diantaranya mengenai tupoksi selaku Wakil Gubernur dan berbagai proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/3).  Usai menjalani pemeriksaan, Andi mengaku ditelisik penyidik KPK soal prosedur di internal pemerintah provinsi dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Ya intinya lebih banyak ke prosedur tentang internal menjalankan APBD dan sebagainya,” ujar Andi.  Meski demikian, Andi enggan menjelaskan secara rinci soal materi pemeriksaan lainnya terkait dengan perkara hukum yang menjerat Nurdin Abdullah. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. "Tanya penyidik saja," tegas Andi.  Dalam pekara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.  KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.  Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.  Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/03/2021/plt-gubernur-sulsel-akui-ditelisik-soal-prosedur-penggunaan-apbd/">Plt Gubernur Sulsel Akui Ditelisik Soal Prosedur Penggunaan APBD</a>  Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

KPK Cecar Plt Gubernur Sulsel Soal Berbagai Proyek Pengadaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman telah selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021.  Andi mengaku ditelisik penyidik KPK soal prosedur di internal pemerintah provinsi dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikan Andi usai menjalani pemeriksaan.  “Ya intinya lebih banyak ke prosedur tentang internal menjalankan APBD dan sebagainya,” kata Andi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/3).  Meski demikian, Andi enggan menjelaskan secara rinci soal materi pemeriksaan lainnya terkait dengan perkara hukum yang menjerat Nurdin Abdullah. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK.  "Tanya penyidik saja," tegas Andi.  Dalam pekara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.  KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.  Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/03/2021/kpk-telisik-arahan-khusus-nurdin-abdullah-dalam-pengadaan-proyek/">KPK Telisik Arahan Khusus Nurdin Abdullah dalam Pengadaan Proyek</a>  Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

Plt Gubernur Sulsel Akui Ditelisik Soal Prosedur Penggunaan APBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soni-sumarsono-resmi-pimpin-sulsel_m_202786.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Plt Gubernur Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/4)." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Plt Gubernur Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Soni Sumarsono resmi dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Dirjen Otonomi Daerah itu menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang masa jabatannya berakhir pada Minggu (8/4) kemarin. Pelantikan Plt Gubernur Sulsel dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Acara berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Senin (9/4). Dalam sambutannya, Tjahjo berpesan kepada Soni untuk menjaga situasi tetap kondusif selama Pilkada Serentak 2018. Serta memastikan roda pemerintahan di Sulsel berjalan normal. "Saya harap agar melanjutkan program gubernur sebelumnya yang telah berhasil. Yang tak kalah penting, harus menjaga netralitas. Termasuk bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) di momen pilkada," pesan Tjahjo. Tjahjo menekankan kepada Soni segera berkoordinasi dengan semua elemen agar menjamin jalannya roda pemerintahan. Baik dengan DPRD, KPU, Panwas, Kepolisian dan TNI, tokoh masyarakat, hingga perguruan tinggi. "Pemerintah daerah bukan hanya gubernur sampai kepala desa. Saya yakin Pak Soni yang cukup lama jadi Dirjen, mampu membangun sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan lembaga yang ada," ujar Tjahjo. Tjahjo juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian Syahrul dan Agus selama 10 tahun memimpin Sulsel. Keduanya telah banyak berperan atas kemajuan daerah selama menjabat. "Karena itu saya meminta kepada penjabat gubernur agar melanjutkan program-program yang telah berhasil," pungkas Tjahjo. Sementara itu, Soni akan menjabat sebagai Plt Gubernur Sulsel selama 6 bulan ke depan. Dia mengisi transisi sebelum dilantiknya gubernur terpilih pada Pilgub Sulsel 2018. Ini merupakan tugas ketiga Soni sebagai plt gubernur. Sebelumnya, dia menjabat di Sulawesi Utara (Sulut) pada 2016 dan DKI Jakarta pada 2017.

Soni Sumarsono Resmi Pimpin Sulsel