<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Gubernur-Riau-Abdul-Wahid-Dery-Ridwansah-2JPG-3944802386.jpg" alt="Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid munuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid munuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dan sejumlah dokumen setelah menggeledah rumah dinas serta rumah pribadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, pada Senin (15/12). Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik pada dua lokasi berbeda, yakni rumah dinas dan rumah pribadi SF Hariyanto.&nbsp; Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah. &ldquo;Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/12) malam. Namun, KPK belum mengungkapkan nilai uang tunai yang disita dalam penggeledahan tersebut. Ia menekankan, saat ini penyidik masih melakukan penghitungan serta pendalaman terhadap barang bukti yang diamankan. Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi tersebut. Seluruh barang bukti akan diverifikasi lebih lanjut untuk kebutuhan penyidikan. &ldquo;Dari penggeledahan hari ini tentu nanti penyidik akan mengonfirmasi temuan-temuannya kepada para pihak terkait, baik kepada para tersangka maupun kepada pemilik barang yang diamankan dari Wakil Gubernur,&rdquo; tegas Budi. KPK menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid masih terus berjalan, termasuk penelusuran aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dalam beberapa hari terakhir, KPK memang intensif memeriksa saksi dari lingkungan Pemprov Riau maupun pihak swasta. Rangkaian pemeriksaan ini dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan proyek jalan, serta penggeledahan di sejumlah lokasi di Riau. KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam yang merupakan kader PKB sebagai tersangka. KPK menduga Abdul Wahid mendapat uang Rp 7 miliar dari program pembangunan jalan dan jembatan yang mengalami lonjakan signifikan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Program itu dijalankan oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari beberapa unit kerja di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Abdul Wahid juga menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

KPK sita uang tunai dan dokumen dari rumah Plt Gubernur Riau terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid.

KPK Sita Uang Tunai Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Ada Rupiah dan Mata Uang Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/VSuT0nRCQoNsIxCmnAwhaJ3oQ6VboBgm08J9Tbny-956389144.jpg" alt="SF Hariyanto, Plt Gubernur Riau. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>SF Hariyanto, Plt Gubernur Riau. (Riau Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - SF Hariyanto resmi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau usai Abdul Wahid, Gubernur Riau definitif sebelumnya jadi tersangka kasus pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di hari pertamanya bekerja, ia meminta seluruh jajaran untuk mendoakan Abdul Wahid agar bisa melewati masalah hukum yang sedang menjeratnya. Hal itu Hariyanto sampaikan saat melaksanakan rapat evaluasi serapan APBD 2025. Rapat tersebut digelar bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11). &ldquo;Sama-Sama kita ketahui baru saja terjadi musibah di Provinsi Riau. Kita semua prihatin atas kondisi yang terjadi," ujarnya, dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Grup), Kamis (6/11). "Saya minta kita semua mendoakan Pak Gubernur kita Abdul Wahid diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, diberikan keringanan dalam menjalani masalah yang dihadapi,&rdquo; sambung Hariyanto. Meski begitu, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Riau menghormati langkah penanganan hukum yang dilakukan KPK terhadap Abdul Wahid.&nbsp; Oleh karena itu, Hariyanto mengimbau agar masyarakat Riau tetap tenang dan bersatu dalam keadaan ini. &ldquo;Kami juga mengajak masyarakat Riau bersatu, kita redakan supaya tidak terpecah belah supaya Riau tetap aman. Kami juga memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, utamanya pelayanan publik,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan/penerimaan hadiah atau janji di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Penetapan tersangka terhadap Abdul Wahid dilakukan setelah ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (3/11). Selain Abdul Wahid, KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) M. Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam sebagai tersangka. KPK menduga Abdul Wahid mendapat uang Rp 7 miliar dari program pembangunan jalan dan jembatan yang mengalami lonjakan signifikan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Program itu dijalankan oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari beberapa unit kerja di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Abdul Wahid juga menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SF Hariyanto dilantik sebagai Plt Gubernur Riau setelah Abdul Wahid jadi tersangka KPK, meminta doa untuk Abdul Wahid.

Hari Pertama SF Hariyanto Jadi Plt Gubernur Riau, Minta Doakan Abdul Wahid Usai Jadi Tersangka KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/plt-gubernur-riau-sedih-lihat-pembangunan-tol-pekanbaru-dumai_m_.jpg" alt="Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim merasa sedih dan kecewa, sebab hingga kini pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai masih jalan di tempat. Padahal pengerjaannya sudah dimulai sejak Desember 2016 lalu. "Kadang bukan apa-apa, tidak ada progres yang kita lihat. Kita tunggu juga tapi begini juga ceritanya. Bukan marah, tapi kesal. Udah berapa bulan nih? Kalau enggak saya bawa rapat macam mana?" ujar Wan Thamrin usai rapat perkembangan tol Pekanbaru-Dumai di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/9). Terakhir kali saat melakukan sidak langsung ke lokasi pada April lalu, Wan Thamrin menyebut perkembangan tol itu masih sama saja. Pengerjaan seksi I, Rumbai-Minas (9,6 km) dan seksi II, Minas-Petapahan (24,1 km) tak berjalan dengan baik. Padahal rencananya, pengerjaannya akan dilakukan sebanyak enam seksi. "Masalahnya yang berkutat itu-itu juga. Ganti rugi tanah. Kalau ini lambat terus, akan dihentikan proyek ini oleh pusat. Mau tanam ubi di jalan tol itu? Malu nggak kalau seperti itu?" katanya. Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga pengerjaan jalan tol itu mangkrak. Di antaranya, pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di beberapa bagian yang dilintasi jalan tol tersebut. Kemudian soal masalah ganti rugi lahan dan tumpang tindih antara sertifikat milik warga dengan negara di area Barang Milik Negara (BMN), yaitu PT Chevron Pasific Indonesia (CPI). "Progresnya memang berkutat masalah ganti rugi tanah itu. Tak bisa maju secara pesat. Ini sudah ada payung hukum dan tidak ada masalah. Ini bukan kawasan lindung. Kalau di tempat lain rumah orang yang dibongkar. Kita hutan. Bukan banyak penduduk," ucapnya. Adapun payung hukum terkait Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dimaksud Wan Thamrin ialah, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. "Kita kan ada target kehidupan. Bagi saya pribadi ini target saya. Saya memang commit ini. Makanya dalam waktu tiga bulan ini dikebut. Digesa nih, lagian tidak ada masyarakat menolak," jelasnya. Pembangunan dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagai kontraktor utama. Dalam pengerjaannya, PT Hutama Karya tak sendiri. Beberapa OPD turut dilibatkan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Riau, Badan Pertanahan Nasional Riau, Kejaksaan Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu&nbsp;(DPMPTSP) Riau. Pengerjaan jalan tol sepanjang 131,5 kilometer ini digadang-gadang akan dilakukan dalam enam seksi. Seksi I Pekanbaru-Minas, Seksi II Minas-Kandis Selatan, Seksi III Kandis Selatan-Kandis Utara, Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan, Seksi V Duri Selatan-Duri Utara, dan Seksi VI Duri Utara-Dumai. Jalan tol perdana yang dimiliki Riau itu diproyeksikan rampung pada 2019 mendatang.

Plt Gubernur Riau Sedih Lihat Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-pertama-kerja-plt-gubernur-riau-sidak-ke-dua-rs-pemerintah_m_221776.jpeg" alt="Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, saat sidak ke RSUD Arifin Ahmad, Kamis (21/6)." width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, saat sidak ke RSUD Arifin Ahmad, Kamis (21/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim melakukan inspeksi mendadak (sidak) usai memimpin apel perdana usai liburan Idul Fitri 1439 H, Kamis (21/6). Sidak dilakukan di dua rumah sakit pemerintah yakni, RSUD Arifin Ahmad dan RSUD Petala Bumi. Mantan Bupati Rokan Hilir (Rohil) ini menyebut, sidak dilakukan dengan tujuan untuk melihat kesiapan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut usai libur panjang. Dalam sidak tersebut Thamrin tidak sendirian, ia didampingi asisten dan Kadiskes Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir serta Direktur RSUD Arifin Achmad, Dr Nuzelly Husnedy. Selain melihat kesiapan pelayanan, Wan Thamrin juga ingin memastikan, pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan normal meski suasana libur lebaran baru saja usai. "Alhamdulillah, pelayanan rumah sakit kita makin baik. Kalau dulu masuk rumah sakit mati duluan, sekarang masuk bisa sembuh. Ini menandakan, RS kita pelayanannya makin bagus," kata Thamrin, Kamis (21/6). Di RSUD Arifin Ahmad, Thamrin menyempatkan diri mengunjungi beberapa ruangan. Seperti ruangan Poli Anatomi dan ruangan ICU. Di ruang ICU, Thamrin menyempatkan menjenguk salah satu mantan Wadir RSJ, Tampan Nunik Sukaryaningsih yang sedang dirawat sehabis operasi. Sidak kemudian dilanjutkan ke RSUD Petala Bumi. Disini, Thamrin menyempatkan diri untuk berdialog dengan dokter di Poli Anak dan Poli Umum. Bahkan ia sempat mengunjungi ruangan Fisioteraphy. Sidak itu diawali dengan mengunjungi Poli Jantung, Poli Paru yang cukup ramai. Serta tempat pendaftaran rawat jalan yang menggunakan sistem aplikasi online dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Unit Gawat Darurat (UGD). Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi bersyukur karena pelayanan kesehatan selama lebaran dan pasca lebaran cukup baik. "Pak Plt Gubernur Riau menyatakan cukup puas dengan kondisi pelayanan kesehatan baik di RSUD AA maupun di RSUD Petala Bumi," tutupnya.

Hari Pertama Kerja, Plt Gubernur Riau Sidak ke Dua RS Pemerintah