<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/mendagri-dan-dprd-dki-bakal-digugat-ada-apa_m_135455.jpeg" alt="Logo DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Logo DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pengangkatan Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI defenitif menuai protes. Tak ayal jika DPRD DKI melangsungkan rapat paripurna pelantikan Djarot, maka lembaga legislatif itu akan digugat. Tak hanya DPRD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mendapat getahnya. Karena pengangkatan Djarot nantinya sebagai gubernur defenitif tak terlepas dari rekomendasi dari Mendagri yang mengejukan SK kepada Istana negara.  Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menuturkan, pihaknya berencana menggugat kedua lembaga tersebut. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, tanpa mengundurkan diri pun, Ahok sudah otomatis berhenti dari jabatannya dengan status sebagai terpidana penistaan agama. Maka dia harus menjalani hukuman di penjara selama dua tahun. "Kami sudah menyiapkan untuk melakukan gugatan terhadap DPRD DKI dan Mendagri," kata Sugiyanto, Selasa (6/6) seperti diberitakan RMOL.co (Jawa Pos Group), Selasa (6/6). Sugiyanto menerangkan, tidak ada lagi kewenangan dewan menggelar rapat paripurna terkait pemberhentian Ahok dan pengusulan Djarot sebagai gubernur, demikian juga dengan mendagri. Dia menduga ada kepentingan tertentu yang membuat dua pihak itu ngotot untuk melantik Djarot sebagai gubernur defenitif. "Sudah tidak ada lagi kewenangan dewan karena Ahok sudah otomatis diberhentikan dari jabatannya. Untuk pemberhentian resminya hanya tinggal menunggu waktu dan proses inkrah saja," sambung SGY, demikian Sugiyanto disapa. Dia menegaskan, jika pengunduran diri Ahok dan pengangkatan Plt Djarot sebagai gubernur tetap dipaksakan tanpa ada proses inkrah, maka jelas melangar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang status hukumnya terpidana membawa konsekuensi dicabutnya secara demi hukum jabatan kepala daerah yang diembannya. "Wakil Gubernur Djarot otomatis menggantikan tugas gubernur&nbsp; sampai kasus Ahok berkekuatan hukum tetap. Itu dijelaskan pada pasal 86 UU Pemda tersebut. Tidak bisa mengunakan UU Pilkada karena pemberhentian Ahok bukan pada kondisi normal, tapi karena keadaan khusus terjerat kasus pidada," terang SGY. SGY juga menegaskan bahwa jika Presiden juga mengangkat Djarot menjadi gubernur tanpa proses inkrah, maka keputusan presiden juga berpotensi dapat digugat baik pada PTUN, MA atau MK. Pada PTUN dapat dipersoalkan sah atau tidaknya keputusan presiden. Dan pada MA bisa dimintai patwa tentang kewangan dewan terkait status gubernur yang telah diberhentikan tampa melalui proses dewan. Sedangakan pada MK dapat dimintai tafsir tentang&nbsp; UU mana yang dipakai untuk kasus pemberhentian Ahok&nbsp; apakah UU 11/2016 tentang pilkada atau UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah. "Sebaiknya dewan mencabut kembali hasil rapat paripurna terkait pemberhentian Ahok dan pengangkatan gubernut Djarot. Karena hal tersebut dapat berdampak negatif kepada presiden. Bila presiden mengikuti keinginan dewan dan mendagri dengan melantik Djarot tampa terlebih dahulu ada proses inkrah dari kasus Ahok, maka presiden dapat dianggap melangar UU," pungkas SGY.(wid/rmol/iil/JPG)

Mendagri dan DPRD DKI Bakal Digugat, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/berani-ikut-aksi-313-ini-ancaman-sumarsono-ke-pns-dki_m_119895.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bakal menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan mengikuti aksi 313. Apabila ada PNS yang terlibat, pria yang karib disapa Soni itu meminta untuk melaporkannya. "Laporkan ke saya. Akan diberikan peringatan keras. Kasih saja ke saya fotonya (PNS yang ikut demo)," ujarnya di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (30/3). Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menjamin tak ada satu pun PNS di jajaran pemerintahan provinsi DKI terlibat aksi Jumat (31/3) besok. Kendati pun anak buahnya nanti hanya membawa nama pribadi mengikuti demonstrasi. "PNS bukan hanya pribadi. 24 jam enggak boleh terlibat politik," tegasnya. Soal persiapan yang bakal dilakukan pemerintah provinsi, Soni mengaku bakal mengerahkan 1.500 pasukan Satpol PP membantu pihak kepolisian. Selain itu, pihaknya juga sudah mempersiapkan pasukan pemadam kebakaran (damkar) dan tim kesehatan. "Konsepnya ya melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Selama mereka layak untuk dilayani sebagai warga Jakarta yang baik. Perbedaan pendapat jangan sampai memecah-belah warga Jakarta," pungkasnya. (uya/JPG)

Berani Ikut Aksi 313, Ini Ancaman Sumarsono ke PNS DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/soal-spanduk-provokatif-sumarsono-sebut-mati-satu-tumbuh-dua_m_117416.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus &nbsp;menertibkan spanduk-spanduk bernada provokatif di tengah suasana kampanye pilkada putaran dua. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah spanduk yang belum dicopot. Pasalnya, &nbsp; kendati petugas Satpol PP sudah melakukan penertiban, spanduk di lapangan justru makin bertambah. "Kita tidak bisa hitung jumlahnya, ini berlomba. Jadi turun satu, naik dua, turun dua naik empat. Ya terus kita akan kejar-kejaran terus," ujar pria yang karib disapa Soni itu di Balai Kota Jakarta, Senin (20/3).&nbsp; Untuk itu, Dia mengimbau &nbsp;seluruh &nbsp;warga Jakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan tidak memasang sesuatu uang bersifat memprovokasi. &nbsp;"Prinsip kita &nbsp;ingin terus mengingatkan &nbsp;bahwa kita semua itu bersaudara. Sebagai saudara mari kita saling memahami," pintanya. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga menginstruksikan kepada Satpol PP supaya mengedepankan pendekatan persuasif.&nbsp; Namun, jika upaya itu tidak membuahkan hasil, Soni menegaskan akan tetap melaksanakan penertiban sesuai dengan aturan dalam Perundang-undangan. "Tapi yang jelas sebagai Plt gubernur saya meminta Satpol PP untuk melakukan pendekatan. kalau bisa mereka bisa menurunkan sendiri, kalau tidak bisa, terpaksa demi dan untuk ketentraman dan ketertiban umum harus secara paksa diturunkan. karena dalam rangka menegakkan peraturan daerah," tegasnya. Dilanjutkannya, sejauh ini sebanyak 651 buah spanduk provokatif telah diturunkan. Spanduk terbanyak berada di Jakarta Barat dengan jumlah 165. Sementara Jakarta Pusat 155 buah spanduk kemudian Jakarta Timur ada 138 spanduk. Jakarta Utara terdapat 82 dan Jakarta Selatan ada 104 buah serta Kepulauan &nbsp;Seribu tujuh buah. (uya/JPG)

Soal Spanduk Provokatif, Sumarsono Sebut  Mati Satu Tumbuh Dua 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/fakta-jatuhnya-lift-blok-m-square-plt-gubernur-dki-turun-tanpa-pintu-tertutup_m_116911.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden jatuhnya lift di Blok M Square mendapat perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soemarsono pun hadir ke sana untuk mengecek lokasi. Usai melihat keadaan di lantai tujuh dan lantai UG, Soemarsono lantas sempat berbincang dengan petugas setempat yang ada di lokasi. Menurut dia, sebelum lift jatuh, tanda peringatan sempat berbunyi. "Ketika itu alarm sudah bunyi, menurut saksi, dia pintu enggak nutup, memang penumpang memaksa untuk tetap bertahan. Seharusnya ketika berbunyi kan keluar, ini bertahan," ucap dia di lokasi, Jumat (17/3). Parahnya, kata dia, lift turun tanpa tertutup. Tapi dalam keadaan terbuka di bagian pintu. Menurut dia juga, ketika itu warga berlomba-lomba untuk segera tiba di tempat tujuan setelah naik dari lantai tujuh. Dia juga menerangkan bahwa ketika itu warga semuanya buru-buru. Apalagi jam makan siang. "Semua pengen bareng, makanya memaksa lift walaupun sudah bunyi, lift melorot tanpa rem. Bukan terjun bebas," sambung dia. Diketahui bahwa usai salat Jumat sekitar pukul 12.45 WIB lift di Blok M Square anjlok. Atas insiden itu, total ada 25 orang yang terluka dan sekarang ini para korban tengah menjalani perawatan di RSPP dan Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (elf/JPG)

Fakta Jatuhnya Lift Blok M Square, Plt Gubernur DKI: Turun Tanpa Pintu Tertutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/geramnya-sumarsono-soal-sampah-kulit-kabel-di-gorong-gorong_m_114804.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tampak begitu &nbsp;geram mengetahui adanya sampah kulit kabel ditemukan di saluran air kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Minggu (5/3) lalu.&nbsp; Pasalnya, temuan serupa pernah terjadi tahun lalu di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. &nbsp;"Ini serius, kalau ada unsur pidana kita dorong untuk proses penyelididkan dengan jajaran kepolisian," ujar Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/3). Pria yang karib disapa Soni itu menerangkan, temuan sampah kulit kabel baru di saluran air jalan Gatot Subroto. Kendati demikian, dia mencurigai masih ada titik lain yang diduga tersumbat sampah jenis kulit kabel. Karena itu, Soni memerintahkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membersihkan saluran-saluran air yang diduga mengalami hal yang sama. "Sekarang masih nyisir petugas dari gorong ke gorong di cek, kalau lebih dari dua atau tiga gorong-gorong itu ditemukan sampah kulit kabel berarti ada indikasi," terangnya. Selain itu, eks Plt Gubernur Sulut itu juga menduga, tumpukan sampah kulit kabel yang dibuang ke saluran air milik subkontraktor PLN.&nbsp; "Tapi kemungkinan besar kerjaan ini, mungkin ya, jaringan mungkin bukan PLN langsung, kadang sub kontraktor. Saya harap hari ini bisa koordinasi dengan PLN untuk minta klarifikasi," tuturnya. "Saya kritik mereka tidak peduli dengan Jakarta dan itu ada niat jahat di belakangnya. Waktu kita berusaha keras menanggulangi banjir kok orang pada menyumbat gorong-gorong supaya banjir," kesal Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu. (uya/JPG)

Geramnya Sumarsono Soal Sampah Kulit Kabel di Gorong-gorong 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/sumarsono-harus-jaga-netralitas-pns_m_114785.jpeg" alt="Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan berharap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang kembali menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dapat mengawasi netralitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Hal tersebut sangat penting, agar keinginan masyarakat merasakan Pilkada yang jujur dan adil serta rahasia dapat terealisasi. "Kami berharap Pak Sumarsono dapat menjalankan tugasnya menjaga netralitas para PNS," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad, kemarin (7/3). Riano juga meminta para PNS yang terbukti terlibat dalam memenangkan salah satu calon harus diberi sanksi tegas. Hal ini untuk mencegah dan memberikan efek jera. "Pilkada ini harus adil tidak boleh salah satu pasangan calon mendapat keuntungan dari para birokrat. Itu sangat penting jika kita ingin menjadi masyarakat yang dewasa dan sukses dalam berdemokrasi," katanya. Sementara itu, Sumarsono mengatakan, akan mengawasi netralitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemprov DKI pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Soni-sapaan akrab Sumarsono menegaskan, akan memberikan sanksi tegas bagi SKPD yang kedapatan memihak salah satu pasangan calon. "Sampai saat ini saya belum mendapatkan laporan, hanya katanya. Rezim hukum tidak pernah mengenal katanya, berikan bukti. Otomatis akan diberikan tindakan tegas. Sangat tegas, bisa diberhentikan," kata Soni. Soni mengatakan, salah satu priotas yang dilakukannya adalah menjaga agar Pilkada DKI Jakarta berlangsung aman dan kondusif. Selain netralitas PNS, Soni juga akan mengawasi agar setiap warga bisa memilih. Setiap pekan, Soni akan melakukan rapat koordinasi dengan lembaga terkait terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. "Saya ingin memastikan putaran kedua nanti tidak seorang pun kehilangan hak politiknya untuk memilih. Maka monitoring saya tidak lagi bulanan, tapi setiap Minggu," kata Soni. Pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua dijadwalkan digelar pada 19 April 2017 mendatang. (wok/yuz/JPG)

Sumarsono Harus Jaga Netralitas PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ahok-ungkap-penggantinya-di-balai-kota-jakarta-dia-adalah_m_114324.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membocorkan sosok yang akan menggantikannya sebagai pelaksana tugas (Plt). Pria yang karib disapa Ahok itu mengaku, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono bakal menggantikannya di Pemerintah Provinsi DKI. "Plt-nya sih kayaknya Pak Soni (sapaan Sumarsono) deh. Karena sudah kenal semua lebih cepet kan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (6/3). Soal lokasi serah-terima jabatan (sertijab), mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan ada perubahan dari informasi sebelummya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. "Nanti malam jam tujuh (malam) di sini. Tuh (di Balai Kota sepertinya) udah persiapan ditempel-tempel sertijab di situ," terangnya. Selain kehadiran dirinya, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat juga dikabarkan menghadiri agenda tersebut. Seperti diketahui, berdasarkan aturan yang diberlakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, gubernur dan wakil gubernur petahana diwajibkan cuti kampanye di pilkada putaran kedua. Sedianya, kampanye Pilkada DKI putaran kedua akan dimulai Selasa (7/3) hingga 15 April 2017. (uya/JPG)

Ahok Ungkap Penggantinya di Balai Kota Jakarta, Dia Adalah... 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ucapan-terima-kasih-ahok-buat-soni-sumarsono_m_109035.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Jakarta Dr Soni Soemarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Jakarta Dr Soni Soemarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama sangat berterima kasih kepada pengganti sementaranya, Sumarsono yang telah bekerja selama tiga bulan setengah di Balai Kota. "Saya hanya bisa sampaikan terima kasih banyak Pak Plt (Pelaksana Tugas)," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Sabtu (11/2). Sebelumnya, Basuki atau yang biasa dipanggil Ahok itu khawatir dengan pengeloaan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang yang pernah menimbulkan polemik. Namun, sampai akhir masa jabatan Sumarsono alias Soni sebagai gubernur, dia sangat bersyukur tidak ada masalah. Begitu pun penanganan kebersihan yang dinilainya sangat baik selama Soni memimpin. Selanjutnya, Ahok sangat berharap birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi DKI bisa netral dan tak memihak dalam perhelatan pilkada serentak. "Saya tidak ingin bapak ibu memilih orang karena masalah jabatan. Karena di DKI, orang malas enggak bisa kerja," sebutnya. Soal isu permusuhan antara dia dan Soni, mantan Bupati Belitung Timur itu membantahnya. Dia mengaku, mana mungkin bisa bermusuhan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu. "Banyak orang bilang kita musuhan. Siapa yang musuhan. Toh dia (Soni) atasan kami," pungkasnya. (uya/JPG)

Ucapan Terima Kasih Ahok Buat Soni Sumarsono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/senin-depan-ahok-djarot-kembali-berkantor-di-balai-kota_m_108137.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful HIdayat." width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful HIdayat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan segera mengakhiri masa jabatannya memimpin ibu kota dan kembali ke tugas asalnya sbeagai dirjen di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, rencananya serah terima jabatan (sertijab) Sumarsono bersama petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat digelar Sabtu (11/2) pekan ini. "(Sertijab) Rencananya jam 15.30 WIB di Balai Agung," ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/2). Dikatakan Mawardi, Sumarsono sedianya akan menyerahkan laporan berupa buku selama dia menjabat sebagai gubernur petahana. Disaksikan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI. "Tidak ada (pejabat) kementerian. Ada pejabat SKPD DKI rencananya gitu," imbuhnya. Saat ditanyai soal agenda dinas pertama Basuki atau yang biasa dipanggil Ahok ketika aktif menjabat gubernur, Mawardi belum bisa memastikannya. Begitu pun dengan acara perpisahan Sumarsono dan SKPD Pemprov DKI. "Sedang kami konfirmasikan. Mungkin setelah acara resmi sertijab. Sedang kami formulasikan," pungkasnya. Dengan serah terima jabatan kembali Ahok dan Djarot dari Sumarsono, maka kedua pimpinan DKI Jakarta itu bakal berkantor di Balai Kota pada Senin (13/2). (uya/JPG)

Senin Depan Ahok-Djarot Kembali Berkantor di Balai Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/imbauan-plt-gubernur-dki-jelang-masa-tenang-kampanye_m_107873.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang masa tenang Pilkada Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. Pria yang karib disapa Soni itu mengatakan, warga khususnya DKI sekiranya dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan ketika memasuki minggu tenang. "Minggu tenang betul-betul suasana dapat berlangsung tenang. Jajaran keamanan didukung TNI dan Polda siap mengamankan pilkada," ujar Soni di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (7/2). Dia mengimbau masyarakat untuk menghormati masa tenang dengan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Misalnya seperti turun ke jalan atau aksi-aksi yang mengarah pada kegiatan kampanye. Diingatkannya, Bawaslu dan KPU juga sudah sangat siap mengawal masa tenang Pilgub Jakarta. "Tidak boleh ada kegiatan kampanye. Mari jaga ibukota. Mari kita sukseskan pilkada serentak supaya aman, damai dan sukses. Kami imbau warga yang punya hak pilih gunakan hak pilihnya," pungkasnya. Untuk diketahui, imbauan tersebut turut disaksikan Ketua KPU DKI Sumarno, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana. (uya/JPG)

Imbauan Plt Gubernur DKI Jelang Masa Tenang Kampanye

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#plt gubernur dki

Berita Terkini