<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/40-2483336700.jpg" alt="Ilustrasi: Acara wisuda lulusan taman kanak-kanak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Acara wisuda lulusan taman kanak-kanak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Acara wisuda di akhir tahun pelajaran menjadi fenomena belakangan ini. Wisuda tidak lagi hanya digelar untuk tingkatan perguruan tinggi, level taman kanak-kanak (TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pun demikian. Di balik keriuhan fenomena wisuda itu muncul beragam persepsi dari masyarakat. Baik pro maupun kontra. Di barisan kontra, mereka melihat wisuda di tingkat sekolah menurunkan nilai kesakralannya. Ada juga yang mengeluhkan adanya biaya tambahan cukup tinggi. Pro kontra itu pun sampai di teling Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan. Dia pun menyatakan dengan tegas menolak wisuda di sekolah. Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Iwan mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat soal wisuda tingkat sekolah. Acara itu dianggap sangat memberatkan. &ldquo;Banyak yang DM ke saya dari warga, soal banyaknya pengeluaran biaya tinggi yang dilakukan sekolah melalui komite. Makanya saya dengan tegas menolak kegiatan wisuda di sekolah,&rdquo; ucap Iwan Setiawan, Senin (26/6). Iwan sepakat bahwa kegiatan wisuda di sekolah kerap dijadikan ajang pungutan. Padahal kegiatan tersebut tidak wajib. &ldquo;Saya sudah membicarakan masalah ini dengan dinas pendidikan sebelum ramai diperbincangkan. Jangan membebankan orang tua siswa melalui pungutan,&rdquo; katanya. Iwan Setiawan pun meminta kepada masyarakat, dan juga sekolah di semua jenjang agar dapat memperhatikan imbauan ini. "Ini imbauan penolakan wisuda. Semoga bisa didengar semua," tukasnya.

Acara wisuda di akhir tahun pelajaran menjadi fenomena belakangan ini. Wisuda tidak lagi hanya digelar untuk tingkatan perguruan tinggi.

Disinyalir Jadi Ajang Pungutan, Plt Bupati Bogor Tolak Acara Wisuda di Sekolah

JawaPos.com -&nbsp;Upaya permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan para pihak kembali terjadi. Kali ini terjadi di Bogor, Jawa Barat. Paguyuban RW di Desa Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, kedapatan mengajukan proposal THR ke sejumlah tempat usaha. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> Aksi itu sampai juga ke telinga Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan. Ia pun&nbsp; mengultimatum oknum paguyuban RW tersebut. &ldquo;Apapun organisasinya harus hati-hati, dan kami dari pusat pemerintah tidak ada aturannya, kalau mau minta bantuan jangan berbentuk surat, komunikasi yang baik saja,&rdquo; ungkap Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan ketika menghadiri launching Kantor Kodim, dikutip dari Radar Bogor Kamis (13/4). Iwan mengatakan, semua bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik, tapi kalau sampai membawa nama organisasi baik swasta maupun instansi pemerintah, mengimbau jangan mengirim surat seperti itu. &ldquo;Karena masyarakat kita ini sudah cerdas dan media sosial juga sangat tajam, semua bisa melalui komunikasi yang baik antar organisasi RT RW atau paguyuban RW dengan pemilik usaha, tidak usah pakai surat,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, jika punya kelebihan rezeki untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan, dengan sendirinya akan berbagi, tapi kalau diminta dengan surat resikonya jadi ramai. &ldquo;Saya minta jangan ada permohonan, apalagi ini paguyuban RW, kalaupun kebutuhannya untuk operasional RW sudah kami kasih,&rdquo; kata dia. Selain itu, akan dilakukan pembinaan melalui kades dan camat, serta membuat surat edaran segera mungkin jangan meminta-minta ke perusahaan dan yang lain. &ldquo;Kami akan melakukan pembinaannya, saya minta jangan meminta bantuan lewat proposal,&rdquo; katanya.

Apapun organisasinya harus hati-hati, dan kami dari pusat pemerintah tidak ada aturannya, kalau mau minta bantuan jangan berbentuk surat

Paguyuban RW di Citayam Sebar Proposal THR, Plt Bupati Bogor: Jangan Pakai Surat, Komunikasi yang Baik Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220613_143926.jpg" alt="Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (tengah). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (tengah). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong pembangunan dari desa. Upaya pembangunan itu dengan mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk satu desa atau yang dikenal samisade.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/plt-bupati-bogor/">Plt Bupati Bogor</a> Iwan Setiawan meminta kepala desa (kades) untuk kembali mengajukan anggaran bantuan keuangan infrastruktur Samisade untuk tahun anggaran 2023.  Pengajuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/anggaran-desa/">anggaran desa</a> itu melalui proposal. Setiap kades mengajukan proposal yang berisikan untuk membangun desa. Anggarannya harus dimanfaatkan secara maksimal. “Tapi saya ingatkan kembali kepada para kades, jangan buat yang aneh-aneh,” pengganti sementara Ade Yasin itu seperti dilansir Radar Bogor.  Pernyataan Iwan Setiawan itu dikemukakan saat menghadiri acara Hari Jadi Ke-80 Desa Rawakalong pada Selasa (3/1).  Iwan mengklaim, di Indonesia hanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/kabupaten-bogor/">Kabupaten Bogor</a> yang berani memberikan anggaran Rp 1 miliar untuk satu desa. “Di Indonesia, tidak ada kabupaten yang berani memberikan anggaran untuk desa sebesar Rp 1 miliar, kecuali Kabupaten Bogor,” beber Iwan Setiawan.  Iwan Setiawan menyebut bahwa setiap tahunnya Pemkab Bogor menggelontorkan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa sekitar Rp 400 miliar melalui program Samisade.  “Kami berikan bantuan Rp 1 miliar satu desa, tapi desanya harus desa yang niat untuk membangun demi kepentingan masyarakat,” ucapnya.  Dirinya memohon doa kepada seluruh masyarakat agar program Pemkab Bogor yang akan dilaksanakan di tahun 2023 bisa berjalan dengan baik.  “Banyak program untuk masyarakat Kabupaten Bogor, salah satunya isbat nikah bagi pasangan tidak mampu, yang pernikahannya belum tercatat di KUA,” kata Iwan.  Sementara itu, Kepala Desa Rawakalong Wardi menuturkan, acara hari jadi desanya terselenggara dari hasil patungan masyarakat. Sementara, anggaran Samisade dipergunakan untuk kegiatan lain.  “Dana dari pusat kami pergunakan pengecoran jalan dan pengadaan ambulans. Sedangkan (dana) dari provinsi membangun Posyandu. Sementara program Samisade sudah dibuat pembangunan jalan penghubung,” kata Wardi.(*)

Plt Bupati: Hanya Bogor Yang Berani Beri Anggaran Desa Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Tersangka-Bupati-Bogor-nonaktif-Ade-Yasin-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Ade Yasin menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Per" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Ade Yasin menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Per</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nakhoda Pemkab Bogor kini diambil alih oleh sang wakil bupati Iwan Setiawan. Sejak sang bupati Ade Yasin dipenjara karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Iwan Setiawan ditunjuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai pelaksana tugas (plt) bupati.  Dalam menjalani roda pemerintahah, Iwan Setiawan mengklaim tetap menjalankan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).  "Sejak Samisade bergulir pada 2021, mampu mengakselerasi pembangunan di desa, khususnya dalam aspek peningkatan infrastruktur," ungkap Iwan di Bogor seperti dilansir Antara, Senin (16/5).  Menurut dia, Samisade merupakan program bantuan keuangan desa. Berkat program itu dia menglaim nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bogor pada 2021 telah mencapai 0,7681. Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 IDM itu ditargetkan tembus pada angka 0,7524.  "Sudah melampaui target. Tapi kami ingin, IDM naik terus agar berstatus mandiri," kata Iwan.  Iwan menyebut, saat ini dari 416 desa di Kabupaten Bogor, terdapat 93 desa mandiri, 229 desa maju, 94 desa berkembang.  Dia berharap dengan suntikan program Samisade dapat menciptakan desa maju lebih banyak lagi. "Kita sudah nihil desa tertinggal. Nah yang berstatus desa berkembang ini, jangan sampai turun menjadi desa tertinggal. Kabupaten Bogor kan sebagian besar wilayah pedesaan, jadi kemajuan pembangunan akan dilihat dari sejauh mana desa-desa itu berkembang, maju dan menjadi desa mandiri," tegas politisi Gerindra itu.  Dalam APBD Kabupaten Bogor 2022, anggaran Samisade yang disiapkan mencapai Rp 395 miliar untuk 415 desa. Iwan pun mendorong desa-desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Samisade tahun 2021, supaya Samisade 2022 dapat dilanjutkan.  Sebagaimana diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin terjaring OTT KPK pada Selasa malam (26/4). Pada Rabu Rabu (27/5) menyandang status sebagai tersangka dugaan kasus suap dan mendekam dalam penjara. Semenjak itu, Iwan ditunjuk sebagai plt bupati Bogor.

Ade Yasin Dipenjara, Plt Bupati Bogor Lanjutkan Program Samisade

plt bupati bogor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#plt bupati bogor

Berita Terkini

Disinyalir Jadi Ajang Pungutan, Plt Bupati Bogor Tolak Acara Wisuda di Sekolah

Paguyuban RW di Citayam Sebar Proposal THR, Plt Bupati Bogor: Jangan Pakai Surat, Komunikasi yang Baik Saja

Plt Bupati: Hanya Bogor Yang Berani Beri Anggaran Desa Rp 1 Miliar

Ade Yasin Dipenjara, Plt Bupati Bogor Lanjutkan Program Samisade

Download Aplikasi JawaPos.com