<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Kawasan-Kota-Gelap-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilustrasi: Suasana ketika listrik belum sepenuhnya menyala akibat blackout. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Suasana ketika listrik belum sepenuhnya menyala akibat blackout. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak mati listrik masal (blackout) di separo Jawa pada Minggu (4/8) turut dirasakan pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal itu terkait dengan kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan BUMN listrik tersebut kepada 21,9 juta pelanggan.  Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Abumanan menuturkan, pihaknya harus menghemat keuangan untuk membayar kompensasi.  Sebab, dana untuk pembayaran kompensasi memang berasal dari biaya operasional perusahaan. Tidak boleh dari subsidi atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai kurangi," terangnya di DPR kemarin (6/8).  Namun, dia menggarisbawahi, yang dipotong bukan gaji pokok. Melainkan insentif kesejahteraan yang dimasukkan dalam gaji. "Di PLN itu ada merit order. Kalau kerjanya tidak bagus, potong gaji. Enggak ngebul satu semester berikutnya," imbuhnya.  Nilai kompensasi untuk pelanggan yang terdampak blackout mencapai Rp 839,88 miliar. Estimasi kompensasi terbesar adalah pelanggan rumah tangga, yakni Rp 346,92 miliar. Lalu, kompensasi pelanggan industri Rp 229,63 miliar dan pelanggan bisnis Rp 214,99 miliar. Kompensasi lainnya seperti untuk sektor sosial dan fasilitas publik jumlahnya relatif lebih kecil. Namun, angka-angka tersebut perlu verifikasi pemerintah.  Selain itu, PLN berpotensi merugi (opportunity lost) Rp 90 miliar akibat tidak bisa menjual listriknya kepada pelanggan saat pemadaman listrik berlangsung. Potensi kerugian tersebut dihitung berdasar jumlah daya yang hilang dikalikan dengan durasi serta harga tarif listrik sesuai golongan pelanggan. ''Rp 90 miliar (karena) tidak bisa menjual listrik ke pelanggan,'' ungkapnya.  Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menegaskan, pemberian kompensasi itu akan diperhitungkan sebagai pengurang pada tagihan periode Agustus. ''Kami sudah menyusun program mengenai keandalan dan security untuk jaringan sistem Jawa-Bali. Meliputi pembangkit, transmisi, maupun gardu induk sampai ke pelanggan,'' terang mantan direktur utama PT Indonesia Power tersebut.  Khusus pelanggan prabayar, kata dia, kompensasi akan diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya. Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar. <h3>Pasokan Listrik Normal</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PLN-memperbaik-tower-PLN.jpg" alt="Ilustrasi Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) di Muara Karang. (Tim Humas PLN for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) di Muara Karang. (Tim Humas PLN for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Ilustrasi Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) di Muara Karang. (Tim Humas PLN for Jawa Pos)  PLN telah memulihkan kondisi kelistrikan provinsi terdampak blackout pada Senin (5/8). Seluruh sistem kelistrikan untuk wilayah Jakarta normal pukul 17.50 WIB, Banten pukul 21.20 WIB, dan Jawa Barat pukul 23.27 WIB.  Beban puncak listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mencapai 13.674 mw dengan daya mampu total 15.378 mw pada 6 Agustus 2019. Hingga kemarin pagi (6/8), jumlah pembangkit yang sudah masuk sistem 12.378 mw dengan 23 GITET telah beroperasi. Selain itu, semua jaringan 500 kv dan 150 kv sudah kembali normal.  Saat ini PLN tengah melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan penyebab pemadaman listrik pada Minggu kemarin. Tim investigasi yang terdiri atas internal PLN dan tim ahli dari luar PLN telah dibentuk. ''Pemadaman kemarin bukan (karena) penyebab tunggal. Jadi, kami mohon izin, berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assessment dengan menyeluruh,'' terang Inten.  Sistem kelistrikan Jawa-Bali memang sangat kompleks dengan 250 pembangkit, 500 gardu induk, transmisi jaringan 500 kv sepanjang 5.000 kms (kilometer sirkit), dan transmisi jaringan 150 kv sepanjang 7.000 kms. ''Kami tidak berhenti sampai penyebab saja. Kami bisa bicara mengenai improvement sistem kelistrikan di Jawa-Bali. Jadi, ini kami akan melibatkan pakar yang ahli kesisteman listrik,'' terangnya.  Di sisi lain, Polri berupaya memastikan ada tidaknya pidana dalam kejadian blackout tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, Polda Jawa Tengah telah mendatangi PLN, khususnya di UPT Ungaran. ''Dilakukan komunikasi soal penyebab blackout,'' ujarnya.  Untuk sementara, Dedi menyatakan, blackout diduga terjadi karena faktor alam dan gangguan teknis di lapangan. Yakni, ledakan di Desa Malon, Kecamatan Gunungpati, Semarang. ''Di lokasi terdapat bekas pohon yang ditebang, posisinya berada tepat di bawah jaringan tegangan supertinggi,'' tuturnya.  Anggota Komisi VII DPR M. Kurtubi mendorong dilakukan investigasi menyeluruh atas insiden blackout yang menimpa 21,9 juta pelanggan tersebut. Itu dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. ''Ini jelas musibah dunia kelistrikan di tanah air," kata Kurtubi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.  Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membenahi tata kelola kelistrikan nasional. Mulai pembangunan pembangkit hingga infrastruktur transmisi sebagai sarana mengirim setrum dari timur ke barat. Sebab, saat ini pembangkit di bagian timur jauh lebih banyak daripada di kawasan barat. Padahal, perkembangan industri lebih tumbuh di barat. ''Pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5 persen karena pengelolaan listrik belum sepenuhnya diarahkan mendukung dan menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri," papar politikus asal Lombok, NTB, itu.  Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto juga menyoroti kinerja manajemen PLN. Pembenahan mendesak dilakukan. Termasuk penunjukan direktur utama (Dirut) PLN yang definitif. ''Perusahaan listrik negara yang begini besar membutuhkan manajemen yang canggih. Kok Dirut saja masih Plt (pelaksana tugas, Red)," ujar Dito.  Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, peristiwa blackout seharusnya membuka mata semua pihak bahwa cadangan listrik tanah air masih minim. ''Cadangan itu minimal 30 persen,'' terangnya di kantor Wapres kemarin. Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta saja, cadangannya hanya sekitar 20 persen.  Dia lalu membandingkan dengan Singapura yang memiliki cadangan listrik hingga 100 persen. Sebab, tiap tahun peralatan pembangkit yang ada harus dimatikan untuk dirawat. Saat dilakukan perawatan, pasokan listrik tidak boleh berkurang. Karena itulah, cadangan listrik di Singapura mencapai 100 persen.  Insiden blackout, lanjut JK, juga menunjukkan bahwa kebutuhan pembangkit tambahan, khususnya di Jawa bagian barat, sangat mendesak. ''Tapi jangan (tenaga) batu bara,'' sebutnya.

Imbas Blackout, PLN Berpotensi Merugi Rp 90 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73049_92351_PLN.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuaca buruk yang melanda wilayah Kutim membuat Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kerugian puluhan juta.&nbsp; Kepala PLN Rayon Sangatta Poniman mengatakan, cuaca buruk berupa hujan dan angin kencang beberapa pekan terakhir ini, menyebabkan beberapa fasilitas PLN untuk masyarakat mengalami kerusakan. Di antaranya, robohnya tiang penyanggah kabel, rusaknya kabel induk, dan memakan korban jiwa. &ldquo;Jadi banyak sekali gangguan yang terjadi pada saat cuaca buruk beberapa pekan ini. Seperti kabel induk bertemu, tiang miring, roboh dan lainnya. Dengan begitu, maka listrik langsung padam. Jika terlampau parah, maka akan menyebabkan listrik mati secara keseluruhan,&rdquo; ujar Poniman dikutip dari Bontang Pos (Jawa Pos Group), Minggu (25/12). Yang paling disorot ialah baliho raksasa. Tidak jarang, baliho ini lepas dan menimpa kabel induk PLN. Akibat derasnya hantaman tersebut, membuat kabel saling bersentuhan dan bahkan nyaris putus. Imbasnya langsung menyebabkan listrik mati. Selain baliho, bangunan rumah di areal kabel listrik juga menjadi salah satu penyumbang terbesar padamnya listrik. &ldquo;Ini tentunya, tidak hanya membuat PLN rugi, namun juga masyarakat. Karena selain padam, ada juga kemungkinan yang menjadi korban tanpa sepengetahuan kita,&rdquo; katanya. Beruntung, pada saat kejadian, pihaknya langsung menurunkan tim untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Hal ini akan dilakukan jika keadaan cuaca sudah kembali normal. Jika masih buruk, terpaksa pihaknya menahan perbaikan untuk sementara. Karena jika dipaksakan, akan berdampak buruk bagi pekerja. &ldquo;Kita langsung memperbaiki secepat mungkin. Hanya saja, memang ada masyarakat yang tidak tau permasalahannya. Sehingga mengeluhkan terjadinya pemadaman ini. Jadi kita harap untuk dapat bersabar,&rdquo; katanya. Sebelumnya, masyarakat mengeluhkan terjadinya pemadaman yang terjadi secara terus menerus. Baik siang maupun malam hari. Banyak yang mengeluh lantaran kinerja masyarakat terganggu dan tentunya fasilitas kerja mengalami kerusakan. Seperti halnya foto copy, perkntoran dan lainnya. (dy/fab/JPG)

PLN Rugi Puluhan Juta, Masyarakat Mengeluh Listrik Padam

pln rugi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pln rugi

Berita Terkini

Imbas Blackout, PLN Berpotensi Merugi Rp 90 Miliar

PLN Rugi Puluhan Juta, Masyarakat Mengeluh Listrik Padam

Download Aplikasi JawaPos.com