<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Menteri-Perindustrian-Agus-Gumiwang-Kartasasmita-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Raker tersebut membahas realisasi anggaran Kementerian Perindustrian triwulan III tahun anggaran 2" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Raker tersebut membahas realisasi anggaran Kementerian Perindustrian triwulan III tahun anggaran 2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyinyalir kawasan berikat (KB) hingga pusat logistik berikat (PLB) menjadi pintu masuk bagi barang-barang impor ilegal ke Indonesia. "Satu contoh kawasan berikat, belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," katanya saat memberikan arahan dalam Pengangkatan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Pengarahan PPNS di Jakarta, Senin (16/10). <div>Hal itu disampaikan Agus Gumiwang yang telah mulai melakukan sidak ke sejumlah PLB sejak tiga bulan lalu dipimpin Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII).</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Saya bisa sampaikan secara tegas, sesuai dengan apa yang jadi prediksi kita. Kita temukan di lapangan, PLB-PLB, praktik-praktik yang tidak sesuai, yang pada gilirannya pasti secara langsung akan mencederai industri dalam negeri kita," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun terkait kawasan berikat, Menperin mengakui kesulitan dalam mengumpulkan data industri dan produk di kawasan tersebut. Menurut dia, lantaran bukan berada di bawah kewenangannya, pihaknya tidak memiliki data yang rinci soal kawasan berikat. Padahal, keberadaan kawasan berikat dinilai jadi salah satu titik masuk produk impor yang seharusnya diorientasikan untuk pasar ekspor, tapi justru malah membanjiri pasar dalam negeri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia bahkan sampai harus menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan identifikasi. Dari studi di lapangan, tercatat setidaknya ada 1.400 kawasan berikat berskala kecil hingga besar di seluruh Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ini problem. Kalau kita tidak terbuka satu sama lain, sembunyikan data, kami sebagai pembina industri dalam negeri tidak bisa melakukan tugas dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, perlu transparansi mengenai data. Itu penting&nbsp;bagi kita, apalagi dalam melaksanakan tugas untuk pengetatan impor," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menperin menyebut pengendalian impor di Indonesia memang menghadapi banyak tantangan mulai dari banyaknya produk impor masuk tanpa pemeriksaan SNI di kawasan pabean&nbsp;(border), lemahnya pengawasan termasuk di kawasan berikat, lemahnya tata niaga impor karena tidak berbasis data industri hingga maraknya impor ilegal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menperin juga menyinggung keterlibatan mafia dalam upaya pengendalian impor ilegal. "Masalah pengendalian impor memang kompleks. Lebih kompleks lagi kalau dalam pelaksanaan di lapangan kita berhadapan dengan kekuatan yang kuat. Kelompok-kelompok yang kuat, atau mafia," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Oleh karena itu, Agus&nbsp;menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan yang terkait. Ia menyebut kolaborasi dalam pengetatan impor itu diperlukan agar industri dalam negeri tidak terdampak, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai sektor yang jadi kontributor terbesar bagi PDB nasional, manufaktur perlu terus didorong oleh kolaborasi yang erat. "Maka memang diperlukan kerja sama, kolaborasi yang baik. Kolaborasi tanpa dusta oleh semua kementerian/lembaga,&nbsp;stakeholders&nbsp;yang terlibat," katanya.</div>

"Belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," kata Agus.

Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/plb-simpatik.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong mengklaim bahwa warga yang tinggal di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, khususnya di wilayah Entikong dan Sekayam, Kalimantan Barat, semakin terbantu dengan adanya program PLB (Pas Lintas Batas) Simpatik. PLB tersebut diberikan secara gratis kepada ratusan warga perbatasan.  Untuk diketahui, PLB merupakan dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan lintas batas di desa perbatasan Indonesia yang langsung berbatasan dengan desa dari negara bersebelahan, dalam hal ini adalah Indonesia dengan Malaysia.  Lewat PLB Simpatik, masyarakat di desa perbatasan tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Imigrasi Entikong. Petugas sendiri yang langsung mendatangi desa-desa di Wilayah Entikong dan Sekayam untuk melayani kebutuhan imigrasi warga.  Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Adi Bambang Guritno dalam keterangannya mengatakan, sejak Bulan Februari sampai Oktober 2022, pihaknya telah melakukan pelayanan dan pemberian PLB sebanyak 187 permohonan.  "Layanan ini diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dengan Imigrasi. Hal itu juga sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat agar memiliki dokumen perjalanan saat melintas. Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan Pas Lintas Batas saat dilaksanakan PLB ini antara lain Fotokopi E-KTP, pas foto latar merah 3x4 dua lembar, fotokopi Akte lahir/Ijazah/ Surat Baptis, Kartu Keluarga, Materai, Pas Lintas Batas lama (bagi yang pernah memiliki)," ujar Adi.  Adi melanjutkan, selain sebagai dokumen perjalanan, PLB juga merupakan salah satu syarat pembuatan KILB (Kartu Identitas Lintas Batas). "Dengan KILB, nantinya warga perbatasan dapat berbelanja ke daerah berbatasan dengan ketentuan maximal 600 ringgit Malaysia dalam satu bulan hanya untuk kebutuhan keluarga sehari-harinya," sambungnya.  Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, lanjut Adi, aktivitas pelintasan semakin ramai setelah otoritas Malaysia mulai melakukan pelonggaran masuk sejak April 2022. Adi mengatakan, dalam satu hari, ratusan orang melintasi pos tersebut untuk masuk ke Indonesia atau keluar negeri (Malaysia).  "PLB Simpatik ini akan tetap dilaksanakan setiap tahunnya agar masyarakat di sekitar Entikong dan Sekayam terus merasakan dampak positif akan kehadiran kantor imigrasi," tutupnya.

Kantor Imigrasi Entikong Beri Layanan PLB Gratis buat Warga Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/logol.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah saat ini sedang mendorong perbaikan sistem logistik nasional. Salah satunya dengan menghadirkan Pusat Logistik Berikat (PLB).  Beragam terobosan terus dilakukan PLB agar dapat memenuhi kebutuhan para pelaku usaha dan diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan transportasi. Selain itu, juga mendukung pertumbuhan industri–industri domestik, meningkatkan investasi asing dan lokal serta dapat membantu mewujudkan mimpi Indonesia menjadi hub logistik nasional dan di kawasan Asia Pasifik.  Digital platform logistik Logol turut mendukung hadirnya PLB dengan menciptakan aplikasi digital Logol PLB. Aplikasi ini bertujuan mendorong pengembangan dan optimalisasi fasilitas PLB di Jakarta. Aplikasi digital ini nantinya diharapkan dapat mendorong berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui PLB.  Chief Commercial Officer Logol David Trisno dalam keterangan resminya mengatakan, aplikasi ini tidak hanya menawarkan efisiensi kepada pelanggan dari sisi waktu. "Lewat aplikasi ini, baik pengguna jasa dan pemangku kepentingan juga dapat mengetahui secara real time posisi Peti Kemas melalui GPS tracker," kata David.  David melanjutkan, pihaknya juga menciptakan aplikasi ini secara terintegrasi untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan baik kepada pengguna jasa serta pihak-pihak terkait proses PLB.  "Sistem aplikasi ini telah selesai dibangun dan tanggal 1 April 2022 telah diuji coba untuk implementasi aplikasi ini di Terminal Petikemas PT. New Priok Container Terminal One (NPCT1). Saat ini, NPCT1 sebagai partner juga turut aktif memberikan dukungan positif di dalam pencapaian penting perkembangan proses aplikasi digital ini," terangnya.  David melanjutkan, Logol selalu mendukung setiap usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing logistik nasional melalui keberhasilan dalam membangun kemitraan, baik dengan pelanggan maupun dengan pemangku kepentingan serta dengan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik melalui teknologi dan digitalisasi yang prima untuk menciptakan sebuah ekosistem logistik yang lebih terintegrasi dan efisien.

Dorong Ekosistem Logistik Digital Lewat Aplikasi Digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#plb

Berita Terkini

Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos

Kantor Imigrasi Entikong Beri Layanan PLB Gratis buat Warga Perbatasan

Dorong Ekosistem Logistik Digital Lewat Aplikasi Digital

Download Aplikasi JawaPos.com