<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/Screenshot_2026-01-28-17-38-58-264_comandroidchrome-edit-4171759674.jpg" alt="Polisi menindak pengendara yang tidak memasang plat nomor di bagian belakang motornya. (Dok/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Polisi menindak pengendara yang tidak memasang plat nomor di bagian belakang motornya. (Dok/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Akal-akalan pengendara mengelabusi sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dengan cara mencopot pelat motor belakang, marak terjadi di Surabaya. Fenomena ini mendapat perhatian serius pihak kepolisian. Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap pengendara yang tak mematuhi aturan lalu lintas. &ldquo;Kami sudah pantau perilaku warga masyarakat ini dan menjadi perhatian khusus pihak kepolisian. Pasti akan kami tindak (tilang) kalau anggota saya ada yang menemukan (pengendara) seperti itu," ucapnya, Rabu (28/1). Anggota Satlantas Polrestabes Surabaya tidak segan menilang pengendara motor tanpa pelat nomor, bahkan menahan kendaraan apabila terbukti tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). &ldquo;Akan kami cross check dengan STNK-nya. Kalau memang tidak ada STNK-nya akan kami tahan motornya, karena logikanya begini, kalau kendaraan tersebut standar, ya pasti bisa melengkapi semuanya," imbuh AKBP Galih. Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara diwajibkan memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Pengendara yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maksimal dua bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 500.000. Lebih lanjut, Galih menyebut pengendara motor yang sengaja tidak memasang atau memakai pelat nomor palsu, patut dicurigai memiliki maksud tertentu, seperti melakukan indikasi pelanggaran. &ldquo;Kalau yang tidak menggunakan pelat atau pakai pelat palsu, itu pasti ada maksud lain. Bisa jadi motornya didapat dengan cara yang tidak benar, memang untuk menyaru identitas motor tersebut. Itu patut diduga,&rdquo; tukas Galih. (*) &nbsp;

Motor tanpa pelat belakang marak di Surabaya. Polisi siap tilang dan sita kendaraan yang tidak bisa tunjukkan STNK sesuai aturan ketat

Marak Motor Tanpa Pelat Belakang di Surabaya, Polisi Siap Tilang hingga Sita Kendaraan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/Untitled-2325881056.jpg" alt="Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan langkah Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, yang meminta semua truk melintas wilayah Sumut harus menggunakan pelat BK dinilai sudah diterapkan oleh banyak daerah. Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) tengah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. "Fenomena ini kan sebetulnya ada di banyak tempat. Dikarenakan apa? Daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerahnya," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Rabu (1/10). Menurutnya, pendapatan daerah salah satunya dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, tentunya secara administrarif kendaraan yang melintas harus pelat nomor wilayah setempat. "Dalam konteks pemerintah provinsi itu salah satu sumber pendapatannya adalah pajak dari kendaraan bermotor. Tentu secara administratif kan harus bernomor polisi setempat agar nanti begitu perpanjangan bayar pajak itu di tempat itu," ujarnya. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai wajar jika Gubernur Sumut Bobby Nasution menerapkan kebijakan tersebut di wilayahnya. "Jadi menurut pandangan saya itu hal yang normal sebetulnya. Hal yang wajar bagi sebuah daerah, mungkin perlu dijembatani justru ke depan bagaimana kemudian regulasi yang mengatur ini itu bisa lebih proporsional," ujarnya. Ia menyebut, kebijakan itu tak hanya dilakukan oleh Bobby Nasution di Provinsi Sumut, tapi juga di Provinsi Riau oleh&nbsp;Gubernur Abdul Wahid yang menerapkan kebijakan serupa. "Saya juga melihat kemarin Gubernur Wahid di Riau juga melakukan hal yang sama. Beliau meminta kepada beberapa sopir untuk kemudian segera menyampaikan kepada pemilik kendaraan, perusahaan agar segera mengubah pelatnya," tuturnya. Lebih lanjut, Rifqi meyakini langkah Bobby Nasution hanya fenomena umum yang juga diterapkan di beberapa daerah untuk meningkatkan pendapatan di wilayahnya masing-masing. "Ini saya kira fenomena umum tetapi mungkin harus disikapi oleh pusat. Nanti kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar kemudian jangan terkesan ini membangun konflik di bawah," pungkasnya.

Gubernur Sumut Bobby Nasution minta truk gunakan pelat BK, langkah ini untuk tingkatkan pendapatan daerah.

Bobby Nasution Minta Truk di Sumut Gunakan Pelat BK, DPR Anggap untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/BOBBY-18-A-601232312.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution kembali bikin ramai. Bobby mengimbau seluruh kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah Sumatera Utara (Sumut) menggunakan plat BK atau BB. Menurut dia itu penting agar pajak kendaraan bermotor (PKB) masuk ke Sumut.&nbsp; Dengan begitu, Bobby menilai PKB tersebut bisa dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Sumut. Dikutip dari laman resmi Diskominfo Sumut pada Selasa (30/9), Bobby menyatakan bahwa upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PKB semakin mendesak. Apalagi dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami efisiensi.&nbsp; &rdquo;Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi, kami mengimbau agar segera menyesuaikan plat kendaraan sesuai domisili,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Bobby usai hadir dalam Rapat Paripurna Persetujuan P-APBD 2025 di DPRD Sumut pada Senin (29/9). Menurut Bobby, kebijakan serupa juga diterapkan oleh daerah lain seperti Riau, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Barat (Kalbar). Sehingga dia menilai kebijakan itu biasa saja.&nbsp; &rdquo;Jadi, ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama, untuk kepentingan bersama,&rdquo; imbuhnya. Berkaitan dengan pemeriksaan kendaraan berplat luar Sumut yang ramai di media sosial (medsos), dia menjelaskan bahwa itu dilakukan saat dirinya kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat. Dia memastikan bahwa saat itu tidak ada razia atau penindakan. Dia menghentikan tiga truk untuk memeriksa tonase kendaraan tersebut karena jalanan di Langkat rusak. &rdquo;Tiga kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di-tonase. Kebetulan salah satunya berplat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada razia atau penilangan,&rdquo; terang dia. Gubsu pun menegaskan, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sumut untuk kepentingan masyarakat Sumut. Dia ingin, melalui optimalisasi PAD PKB dari kendaraan operasional perusahaan, Pemda Sumut lebih leluasa memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik di Sumut. &rdquo;Sekali lagi, tidak ada razia kendaraan berplat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi, agar perusahaan yang berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; &nbsp;

Gubernur Sumut mengimbau kendaraan operasional perusahaan pakai plat lokal untuk optimalisasi pajak dan pembangunan infrastruktur.

Kembali Bikin Heboh, Gubernur Bobby Nasution Minta Seluruh Kendaraan Operasional di Sumut Pakai Plat BK atau BB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/Screenshot_2025-05-09-22-14-45-991_comandroidchrome-edit-3304216984.jpg" alt="Ilustrasi pembuat plat nomor. (Emilia Susanti/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembuat plat nomor. (Emilia Susanti/JPRK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Banyak dari kita pasti pernah melihat sepeda motor atau mobil yang menggunakan plat nomor atau TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang tidak biasa. Sebagian ada yang memang memilih nomor tertentu, atau ada yang melakukan modifikasi. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/015991579/rekomendasi-kuliner-sekitar-sunan-giri-gresik-enak-dan-murah-4-tempat-favorit-warga-sekitar-dan-wisatawan">Rekomendasi Kuliner Sekitar Sunan Giri Gresik Enak dan Murah: 4 Tempat Favorit Warga Sekitar dan Wisatawan</a> Misalnya, dari nomor-nomor dan huruf tadi, dibuat seolah membentuk nama, istilah atau identitas tertentu yang dikehendaki pemiliknya. Bahkan ada yang sampai menggeser angka atau hurufnya, hingga mengubahnya menjadi tidak biasa.&nbsp; Padahal, menurut aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, memodifikasi atau melakukan variasi pada plat nomor kendaraan dilarang. Pada aturan perundang-undangan tersebut, pemilik mobil dilarang mengubah bentuk, warna, tulisan atau menempelkan stiker dan logo. Beberapa contoh variasi dan modifikasi plat nomor kendaraan yang dilarang polisi yakni melakukan variasi pada huruf atau angka dengan cara menggeser ke belakang sehingga membentuk kata ataupun nama. Melakukan variasi terhadap huruf dengan mengubahnya ke dalam bentuk huruf digital juga dilarang. Selain itu, nelakukan variasi pada huruf atau angka plat nomor kendaraan sehingga tampak timbul atau cetak miring, melakukan variasi dengan menempelkan stiker atau logo instansi tak resmi atau lambang kesatuan pada plat nomor, melakukan variasi plat nomor dengan mengubah ukuran plat nomor menjadi terlalu kecil atau besar. Terakhir yang juga dilarang yakni melakukan variasi plat nomor dengan cara menyamarkan warna angka dan huruf sehingga sulit untuk dibaca dan melakukan variasi plat nomor dengan cara menutup pelat dengan plastik mika sehingga mengubah warna pelat.&nbsp; Lantas apakah tidak ada aturan yang memperbolehkan melakukan variasi plat nomor kendaraan sama sekali? Jawabannya tentu ada.&nbsp; Menurut Pasal 36 ayat 8 Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2012 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, ada beberapa pilihan variasi atau perubahan plat nomor yang diperbolehkan. Berikut variasi plat nomor yang diperbolehkan pihak kepolisian. 1. Melakukan variasi plat nomor dengan cara memberikan aksen cahaya. Contohnya, memasang lampu LED di area sekeliling plat nomor sehingga plat kendaraan menyala ketika berada di tempat gelap atau malam hari. 2. Melakukan variasi plat nomor dengan cara memberikan bingkai yang disertai dengan kaca akrilik bening. Hal tersebut diperbolehkan karena tidak mengubah bentuk ataupun warna pelat. 3. Mengecat ulang plat nomor kendaraan, dengan syarat warna yang digunakan sama dengan warna dasar plat nomor. 4. Memasang stiker sebagai pelapis font atau bentuk huruf dan angka pelat dengan syarat tidak mengubah bentuk huruf atau angka tersebut. 5. Melakukan variasi dengan mengubah seri angka plat nomor menjadi angka cantik. Ketika Anda melakukan variasi tersebut, Anda wajib memperhatikan beberapa syarat berikut: - Huruf yang dipilih minimal 1 huruf dengan batas maksimal 7 huruf. Pilihan huruf tersebut sesuai dengan identitas diri. - Seri angka setelah huruf pilihan tersebut, dapat diubah minimal 1 hingga 3 angka. - Kombinasi angka dan huruf yang dipilih diletakkan setelah kode wilayah kendaraan. - Pengubahan plat nomor cantik tersebut didaftarkan secara resmi ke Samsat. (*)

Pelajari aturan modifikasi plat nomor kendaraan, variasi yang dilarang dan diperbolehkan, serta syarat yang harus dipenuhi.

Modifikasi Plat Nomor Kendaraan, Ketahui Aturan dan Variasi yang Diperbolehkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/gambar-plat-nomor-hijau_20240417-1-217059936.jpg" alt="Ilustrasi: Plat nomor khusus daerah FTZ. (Astra Otoshop)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Plat nomor khusus daerah FTZ. (Astra Otoshop).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kendaraan baru saat ini, motor, mobil, bus, truk dan yang biasa melintas di jalan raya, untuk kepemilikan pribadi, warna TNKB atau plat nomornya adalah putih. Sementara untuk kendaraan dinas tetap berwarna merah, dan angkutan umum berwarna kuning.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tapi ada plat nomor kendaraan yang beda sendiri warnanya. Adanya di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ada daerah di Batam yang plat nomor kendaraannya berwarna hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plat nomor apakah yang demikian?&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nggak banyak yang tahu, plat nomor berwarna hijau seperti yang banyak digunakan di Batam, merupakan plat nomor khusus. Menandakan bahwa daerah tersebut adalah zona perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plat nomor hijau adalah identifikasi kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plat nomor tersebut biasanya berwarna dasar hijau dengan tulisan hitam, digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas bebas bea masuk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini berlaku terutama di kawasan internasional, di mana kendaraan di kawasan perdagangan bebas tersebut menggunakan plat nomor hijau dengan tulisan hitam sebagai tanda pengenal.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015627639/tampil-baru-dan-beda-honda-dio-125-resmi-meluncur-harga-mulai-rp-26-jutaan">Tampil Baru dan Beda, Honda Dio 125 Resmi Meluncur, Harga Mulai Rp 26 Jutaan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendaraan apa saja yang boleh menggunakan plat nomor warna hijau? Penggunaan plat nomor hijau ini terbatas bagi badan hukum, perwakilan negara asing, dan kendaraan yang memenuhi syarat tertentu dalam kawasan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plat nomor kendaraan berwarna hijau telah diperkenalkan di empat daerah perdagangan bebas di Indonesia, yaitu Batam di Provinsi Kepulauan Riau, Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, Karimun di Provinsi Kepulauan Riau, serta Pelabuhan Sabang di Aceh.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat daerah ini, dengan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas (KPB) atau Free Trade Zone (FTZ), memperoleh keistimewaan tertentu. Selain itu, berbeda dengan plat nomor kendaraan biasa, plat nomor hijau ini memiliki konotasi khusus.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warna hijau pada plat nomor menunjukkan bahwa kendaraan tersebut beroperasi di dalam kawasan perdagangan bebas saja, dan dapat menikmati fasilitas khusus yang berkaitan dengan perdagangan internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini diatur sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, penggunaan plat nomor hijau ini dapat dianggap sebagai identifikasi yang spesifik untuk kendaraan yang bergerak di sektor perdagangan internasional.&nbsp;</div>

Plat nomor berwarna hijau seperti yang banyak digunakan di Batam, merupakan plat nomor khusus. Berikut penjelasannya.

Bukan Putih Seperti Kendaraan Pribadi Lainnya, Cuma di Tempat Ini Plat Nomor Warnanya Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/samsat-3573685058.jpg" alt="Petugas mencetak plat nomor kendaraan bermotor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di ruang cetak plat nomor, Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara. (Didik Suhartono/ Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas mencetak plat nomor kendaraan bermotor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di ruang cetak plat nomor, Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara. (Didik Suhartono/ Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengguna kendaraan bermotor wajib mengurus pergantian plat nomor polisi (Nopol) setiap lima tahun sekali. Pergantian plat Nopol kendaraan bermotor ini sekaligus juga untuk melakukan pembayaran pajak tahunan serta mendapat plat Nopol baru. Pergantian plat Nopol dan pembayaran pajak dilakukan di kantor Samsat yang sesuai dengan domisili. Mengganti plat motor bukan berarti nomor motor akan berubah, melainkan plat atau papan nomor motor yang diganti karena masa berlakunya habis. Jika tidak mengganti plat nomor polisi setelah lima tahun, kendaraan bermotor akan berisiko terkena penghapusan data. Sehingga kendaraan bermotor akan dianggap ilegal dan sulit untuk dipindah tangankan. Dikutip dari laman SIPPN pada Rabu (29/11), berikut ini persyaratan yang harus dilengkapi saat mengurus pergantian plat nomor polisi. 1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) asli dan satu lembar fotokopi 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan satu lembar fotokopi 4. Cek Fisik Kendaraan yang telah dilegalisir oleh petugas Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013340665/layanan-google-drive-sempat-bermasalah-ini-solusi-sementara-dari-google">Layanan Google Drive Sempat Bermasalah, Ini Solusi Sementara dari Google</a> Setelah melengkapi dokumen persyaratan, ikuti prosedur pergantian nopol berikut ini. 1. Melakukan pendaftaran di Samsat. Membawa kelengkapan berkas persyaratan dan melakukan pendaftaran di Samsat yang sesuai dengan domisili tempat tinggal. 2. Pengecekan fisik kendaraan Petugas Samsat melakukan pengecekan fisik kendaraan motor bermotor dan mengecek nomor rangka mesin kendaraan. 3. Pengesahan hasil cek fisik kendaraan Memberikan bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor ke loket bagian legalisir. Lalu mengisi formulir data yang diberikan oleh petugas Samsat. 4. Pembayaran Lakukan pembayaran biaya ganti plat nomor polisi di loket pembayaran. Biaya penggantian plat nomor polisi akan dikenakan biaya Rp 100 ribu. Biaya tersebut belum termasuk tambahan lainnya, seperti SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), pengesahan STNK, serta denda apabila terlambat mengurusnya. 5. Mengambil STNK dan plat nomor baru Setelah melakukan pembayaran, tinggal menunggu STNK dan plat nomor polisi yang baru jadi. Jangan lupa untuk mengecek lembar STNK setelah menerimanya. Pastikan data yang terisi telah telah sesuai dengan kendaraan.

Pengguna kendaraan bermotor wajib mengurus pergantian plat nomor polisi (Nopol) setiap lima tahun sekali.

Syarat Ganti Plat Nomor Polisi Kendaraan Bermotor 5 Tahun Sekali, Simak Prosedurnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Operasi-Zebra-Tilang.jpg" alt="Ilustrasi: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan akan tetap melakukan tilang manual terhadap pengendara yang tidak menggunakan atau memalsukan plat nomor polisi untuk menghindari ETLE (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan akan tetap melakukan tilang manual terhadap pengendara yang tidak menggunakan atau memalsukan plat nomor polisi untuk menghindari ETLE (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan akan tetap melakukan tilang manual terhadap pengendara yang tidak menggunakan atau memalsukan plat nomor polisi untuk menghindari Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).  "Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah mereka melepas daripada plat nomor, memalsukan plat nomor. Nah inilah tetap akan kita lakukan penindakan secara manual," ujar Dirlantas Polda Metro jaya Kombes Pol Latif Usman di Jakarta, dikutip Rabu (30/11).  "Kita akan memeriksa, akan melihat nomornya. Kalau plat nomor tidak ada kita akan cek," imbuhnya.  Lebih jauh lagi, kata Latif, jika setelah diperiksa ada unsur-unsur yang mendekati unsur pidana seperti pemalsuan plat nomor, pihaknya akan melakukan penyitaan kendaraan tersebut.  "Iya, kan bisa pemalsuan.  Kendaraan ini bisa digunakan untuk alat kejahatan, kalau melepas plat nomor ini identifikasi daripada untuk operasional di jalan sudah menyalahi aturan tidak boleh kalau mereka melepas plat nomor," ungkapnya.  "Penyitaannya apa? Oleh lalu lintas dengan tilang manual. Jadi tilang manual masih kita gunakan memang untuk menindak pelanggaran yang sudah untuk menghindari daripada ETLE tilang elektronik tersebut," tegas Latif.  Sebelumnya diketahui bahwa Ditlantas Polda Metro Jaya telah meniadakan tilang manual dan sepenuhnya menerapkan sistem tilang elektronik, sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.  Listyo menginstruksikan Korlantas Polri agar mengoptimalkan ETLE statis dan mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).  Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi.  Terkait hal tersebut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindaklanjuti dengan menarik seluruh buku tilang dari jajaran polisi lalu lintas sebagai salah satu langkah menuju peniadaan tilang manual.  Saat ini Polda Metro Jaya mengandalkan 57 titik kamera ETLE statis untuk menindak pelanggar aturan lalu lintas.  Jumlah tersebut akan ditambah dengan 10 kamera ETLE mobile yang terpasang di kendaraan patroli dan 70 titik kamera ETLE statis baru pada 2023. (*)

Polisi Akan Tetap Tilang Manual Pengendara yang Copot Plat Nomor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjelasan-soal-plat-nomor-mobil-menkeu-yang-habis-masa-berlakunya_m_.jpg" alt="Mobil dinas menkeu di Rawamangun, Jakarta Timur" width="100%">
<figcaption>Mobil dinas menkeu di Rawamangun, Jakarta Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambangi kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. Dia hadir dalam rangka memberi sambutan dalam acara Gathering Eksportir Indonesia. Pantauan JawaPos.com, seperti biasa, dia datang menggunakan kendaraan dinasnya dengan mobil Toyota Camry hitam plat RI 26. Sekilas tidak ada yang aneh dengan mobil tersebut. Tapi tunggu, kok plat nomornya tertulis 07-18. Berarti sudah habis dong masa berlakunya? Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti menyebut pajak kendaraan tersebut sudah dibayar. Namun, plat mobil yang baru belum selesai dibuat. "Pajak kendaraannya sudah dibayar, sedangkan plat mobil belum selesai, sedang dalam proses di Samsat," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (7/8). Dia melanjutkan, proses pembuatan plat nomor baru disebut akan selesai dalam waktu dekat. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara selaku pengurus pajak tersebut. "Segera (selesai). Sudah kami koordinasikan dengan pihak Setneg yang mengurusnya," tandasnya.

Penjelasan Soal Plat Nomor Mobil Menkeu yang Habis Masa Berlakunya

plat nomor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#plat nomor

Berita Terkini