<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220613_131817.jpg" alt="Pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah haji Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin, Minggu (12/6) malam. Humas Kemenag Kalsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah haji Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin, Minggu (12/6) malam. Humas Kemenag Kalsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai pembiayaan investasi untuk PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun usai mendapatkan persetujuan dari 365 perwakilan kreditur. Saat ini sebanyak 347 atau 95,07 persen perwakilan kreditur telah menyetujui proposal Garuda dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).  "Ini adalah suatu capaian yang kami harapkan bisa memberikan awalan baru bagi Garuda untuk bisa terbang kembali dan sehat," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, Jumat (1/7).  Adapun sisa dana cadangan Investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) untuk Garuda sebesar Rp 7,5 triliun sudah disetorkan ke kas negara. Anggaran ini nantinya direncanakan sebagai pembiayaan investasi kepada perseroan.  Selama semester I 2022, pemerintah telah memberikan pembiayaan investasi telah kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 20 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 7 triliun, Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 1 triliun, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 20 triliun.  Dengan demikian Sri Mulyani menyampaikan realisasi pembiayaan investasi diperkirakan mencapai Rp 40,4 triliun pada semester I 2022. Sedangkan secara keseluruhan tahun diproyeksikan mencapai Rp 154,2 triliun.  Dikutip dari Antara, target pembiayaan investasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022 adalah Rp 230,2 triliun. Angka ini lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 182,3 triliun.  Kebijakan pembiayaan investasi tahun ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelesaian proyek infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemulihan ekonomi.

Kantongi Restu 365 Kreditur, Garuda Segera Disuntik Rp 7,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/pesawat-garuda.jpg" alt="LEPAS LANDASAN: Pesawat Garuda tengah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang." width="100%">
<figcaption>LEPAS LANDASAN: Pesawat Garuda tengah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Garuda Indonesia siap lepas landas lagi setelah menang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Keberhasilan itu dinilai tidak terlepas dari andil Menteri BUMN Erick Thohir.  Pengamat Hukum Ekonomi UI Ditha Wiradiputra mengatakan, disetujuinya proposal PKPU yang disodorkan Garuda untuk menghindari status pailit, karena pemerintah tidak diam. Buktinya, Menteri BUMN Erick Thohir ikut berjuang.  "Kalau tidak diperjuangkan Menteri Erick, mungkin Garuda sudah Pailit. Garuda harus berterima kasih kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memperjuangkan Garuda agar tidak pailit," ujar Ditha Wiradiputra kepada wartawan, Sabtu (18/6).  Ke depannya, kata Ditha, pekerjaan rumah dari pihak Garuda harus memikirkan cara menyelesaikan utang kepada kreditur sebelum 270 hari. Sebab, selama 270 hari seluruh kreditur tidak bisa menagih utang BUMN aviasi itu secara hukum. Salah satunya berharap ada dana tambahan penyertaan modal negara (PMN).  "Harapannya dengan tambahan PMN, Garuda dapat beroperasi dengan normal dan bisa mencicil kewajiban kepada kreditur," kata Ditha.  Jika tambahan PMN tidak turun, maka usaha Erick Thohir menyelamatkan Garuda berpotensi sia-sia-sia. Jika pun ada PMN saat ini, namun jumlahnya dianggap tidak bisa menutupi seluruh utang Garuda. Kini, dengan tambahan PMN, Garuda Indonesia diyakini dapat terbantu untuk beroperasi normal.  Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI itu berharap Garuda tidak menyia-nyiakan usaha keras yang dilakukan pemerintah. Garuda harus beroperasi secara efisien dan tidak terjadi missed management lagi.  "Jika terjadi inefisiensi dan missed management, maka yang kena dampak adalah seluruh masyarakat Indonesia. Sebab dana penyelamatan Garuda berasal dari uang rakyat," terangnya.  Kemudian, Ditha menyarankan perusahaan penerbangan pelat merah itu menutup rute yang tidak efisien. Sewa pesawat yang mahal pun harus dihilangkan.  Dalam kesempatan itu Ditha mengapresiasi Pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Salah satu pasal di PP tersebut mewajibkan komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelola. Dengan PP yang baru itu, manajemen dan dewan pengawas perusahaan BUMN dapat menolak segala bentuk intervensi yang dapat merugikan.  "Kerap kali pengurus BUMN mendapatkan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi bisnis itu tidak ekonomis. Namun mereka harus memenuhinya. Kalau tidak memenuhinya, maka mereka terancam dicopot," tandasnya.  Sebagaimana diketahui, PN Jakarta Pusat telah mengesahkan proposal perdamaian proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dari 365 kreditur, sebanyak 347 atau 95 persen kreditur menyetujui proposal PKPU yang disodorkan Garuda. Dengan hasil PKPU tersebut, Garuda lolos dari ancaman pailit.

Setelah Menang PKPU, Garuda Disarankan Mendapatkan Tambahan PMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-RAMP-CEK-GMF-AEROASIA-FED-4.jpg" alt="Pihak Garuda Indonesia melakukan self ramp cheking terhadap armadanya dalam melayani pemudik pada Lebaran 2019. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pihak Garuda Indonesia melakukan self ramp cheking terhadap armadanya dalam melayani pemudik pada Lebaran 2019. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia perja (Panja) DPR dan Menteri BUMN Erick Thohir telah menyepakati untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Dari sembilan rekomendasi atas penyelamatan itu, maskapai pelat merah tersebut disuntik Rp 7,5 triliun. Meski Garuda Indonesia telah mendapat dukungan penuh, Komisi VI tetap memberikan pengawasan.  Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal mengatakan, sikap dari DPR, Kementerian BUMN, dan direksi Garuda Indonesia diharapkan bisa benar-benar menyelamatkan maskapai kebanggaan bangsa Indonesia itu.  "Kami akan tetap kritis agar kejadian serupa yang menimpa Garuda tidak terulang lagi. Selain itu, kami akan terus mendukung proses hukum terhadap pelaku-pelaku korupsi yang terjadi di masa lalu," tegas Mohamad Hekal dalam keterangan tertulis, Minggu (24/4).  Mohamad Hekal mengklaim, keputusan penyelamatan Garuda didukung sepenuhnya oleh Fraksi Gerindra di Komisi VI. Hal itu sebagai wujud pelaksanaan amanat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Amanat Bapak Prabowo untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, yaitu nasional flag carrier kita. Marwah bangsa Indonesia," kata Hekal.  Sebagaimana diketahui, DPR membentuk panitia kerja (panja) penyelamatan Garuda Indonesia. Panja itu dibentuk pada 16 Februari 2022. Panja Penyelamatan Garuda telah melaksanakan serangkaian rapat dengan berbagai pihak. Mulai bersama Wamen BUMN II, jajaran Direksi Garuda, serta 7 BUMN yang terlibat dengan proses restrukturisasi Garuda.  “Selama 3 bulan, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR telah melakukan pembahasan berbagai aspek terkait restrukturisasi Garuda Indonesia,” terang Ketua Panja Penyelamatan Garuda Martin Manurung.  Pada akhirnya, Panja mengeluarkan sembilan rekomendasi untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Satu di antaranya menyetujui adanya penyertaan modal nasional (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun. Modal sebesar itu diambilkan dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022. Dana itu dicairkan jika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU.

Komisi VI DPR Tetap Awasi Garuda Indonesia setelah Disuntik Rp 7,5 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PKPU-Garuda.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perpanjangan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian, menjadi PKPU Tetap selama 60 hari yang berakhir pada 21 Maret 2022. Keputusan itu atas permintaan dari debitur dan mayoritas kreditur.  "Waktu tambahan ini memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk menuntaskan verifikasi dan memastikan proses PKPU berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Perpanjangan ini juga sekaligus memberi kami waktu untuk menyiapkan rencana perdamaian yang lebih matang melalui negosiasi yang semakin intens dan konstruktif," papar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra Jumat (21/1).  Selama 60 hari ke depan, lanjut Irfan, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan tim pengurus untuk melengkapi berbagai aspek administratif dalam tahapan PKPU ini. Termasuk di antaranya melengkapi dokumen verifikasi serta menyelesaikan perhitungan utang piutang agar tim pengurus dapat menerbitkan daftar piutang tetap (DPT) sebagai dasar pemungutan suara.  Secara paralel, BUMN itu juga mempersiapkan rencana perdamaian dan melanjutkan negosiasi dengan kreditur. Proses itu selama ini telah berlangsung dan berupaya melakukan finalisasi usulan rencana perdamaian tersebut dalam kerangka komersial yang selaras dengan kepentingan semua pihak.  Selama proses PKPU berlangsung, Irfan menyebutkan bahwa Garuda memastikan seluruh layanan penerbangan, termasuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat tetap beroperasi secara normal. "Garuda juga berkomitmen untuk terus berakselerasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai langkah optimalisasi layanan yang terus dijalankan di tengah proses PKPU yang saat ini masih terus berlangsung," tegasnya.  Pada kesempatan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bisa diselesaikan dalam 180 hari sejak dimulai atau sampai pertengahan tahun. "Kalau PKPU kan maksimum 270 hari. Kami akan dorong, bahkan kalau bisa selesaikan dalam 180 hari. Sampai pertengahan 2022," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.  Menurut Kartika, perseroan kini telah mengajukan proposal soal PKPU yang sedang didiskusikan dengan para kreditur dan lessor. Dia berharap para kreditur dan lessor mendaftar di PKPU dalam waktu dekat.

Bisa Bernapas 60 Hari ke Depan, PKPU Garuda Indonesia Diperpanjang