<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/WhatsApp-Image-2025-08-21-at-173907-2163637594.jpeg" alt="Konferensi pers sikap dan pandangan PT Jawa Pos terhadap putusan PKPU yang diajukan Dahlan Iskan, Surabaya, Kamis (21/8). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers sikap dan pandangan PT Jawa Pos terhadap putusan PKPU yang diajukan Dahlan Iskan, Surabaya, Kamis (21/8). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Jawa Pos menyampaikan pernyataan sikap mengenai putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menolak Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Dahlan Iskan. Putusan perkara nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya dibacakan lewat e-court. Majelis hakim menyatakan seluruh dalil Dahlan Iskan tidak terbukti memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan maupun PKPU. Kuasa Hukum PT Jawa Pos, Eleazar Leslie Sajogo menegaskan kliennya menghormati putusan pengadilan, yang menyatakan PT Jawa Pos tidak terbukti memiliki kewajiban utang, seperti yang didalilkan dalam gugatan. &ldquo;PT Jawa Pos menghormati dan mengapresiasi putusan PKPU nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Surabaya yang telah diucapkan pada 21 Agustus 2025 melalui sistem e-court,&rdquo; tutur Sajogo dalam konferensi pers di MS&amp;A Building, Surabaya, Jumat (16/8). Sejak awal persidangan, lanjut Sajogo, seluruh dalil yang diajukan pemohon Dahlan Iskan sebagai pemohon PKPU, dipatahkan dalam proses pembuktian, lantaran dianggap tak memenuhi syarat UU Kepailitan dan PKPU. "Majelis hakim menyatakan bukti-bukti dari Pak Dahlan tidak cukup, sementara bukti yang diajukan PT Jawa Pos dinilai relevan, komprehensif, dan kokoh untuk menepis dalil tersebut,&rdquo; sambungnya. Dalam amar putusan PKPU, pengadilan menolak permohonan PKPU dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3,38 juta. Tuduhan utang PT Jawa Pos kepada pihak ketiga, seperti PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Akcaya Utama Pers, dan PT Strategi Mandiri Utama, seluruhnya tidak terbukti. Begitu pula dengan tuduhan utang dividen senilai Rp 54,5 miliar. Majelis hakim menyatakan dividen tahun buku 2003, 2006, 2012, dan 2015 telah dibagikan dan diterima seluruh pemegang saham, termasuk Dahlan Iskan. Sajogo mengatakan pada 30 September 2022 seluruh pemegang saham kembali menandatangani keputusan sirkuler pengganti RUPS luar biasa yang menegaskan penerimaan dividen beserta bunganya. &ldquo;Dengan demikian, dalil adanya utang dividen kepada Pak Dahlan Iskan gagal dibuktikan. Putusan yang diucapkan ini sudah sangat jelas dan terbuka untuk umum,&rdquo; terang Managing Partner Law Firm MS&amp;A itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016378721/keliru-pahami-laporan-keuangan-dalil-pkpu-dahlan-dianggap-tidak-tepat">Keliru Pahami Laporan Keuangan: Dalil PKPU Dahlan Dianggap Tidak Tepat</a> PT Jawa Pos menilai gugatan Dahlan Iskan menunjukkan itikad tidak baik. Sebab, alih-alih menempuh mediasi, mantan direktur utama itu justru berulang kali mengajukan PKPU yang dinilai dapat merugikan citra perusahaan. &ldquo;Sebagai mantan direktur, seharusnya Pak Dahlan memahami kondisi keuangan PT Jawa Pos dengan jelas. Sangat disayangkan laporan keuangan yang diberikan dengan itikad baik, justru disalahgunakan untuk mengajukan permohonan PKPU,&rdquo; ucap Sayogo. Atas kerugian yang dialami, PT Jawa Pos akan mengambil sikap tegas. Sayogo belum bisa memastikan langkah hukum lanjutkan apa yang akan diambil. Pasalnya hingga kini, proses mediasi antara PT Jawa Pos dengan Dahlan Iskan masih berlangsung.

Dahlan Iskan sebagai mantan direktur Jawa Pos seharusnya memahami kondisi keuangan perusahaan dengan jelas. Mestinya PKPU tidak perlu.

Putusan Pengadilan: Jawa Pos Tidak Punya Utang, Upaya PKPU Dahlan Iskan Kandas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/WhatsApp-Image-2025-08-21-at-150201-4010461916.jpeg" alt="Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos. Putusan dengan nomor perkara 32/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby itu dibacakan pada 12 Agustus 2025 melalui sistem e-court. Majelis hakim yang diketuai Ega Shaktiana menyatakan seluruh dalil Dahlan Iskan terbukti tidak memenuhi syarat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam amar putusannya, pengadilan menolak permohonan PKPU dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3,38 juta. Salah satu alasan pengajuan PKPU adalah tuduhan adanya utang dividen PT Jawa Pos kepada Dahlan Iskan sejak 2003 hingga 2016 senilai Rp54,5 miliar, serta utang kepada sejumlah kreditor lain. Majelis hakim menilai dalil tersebut tidak terbukti. Hakim berpendapat PT Jawa Pos tidak memiliki kewajiban utang kepada pihak-pihak yang disebut, termasuk perbankan maupun perusahaan lain. "Terungkap fakta hukum bahwa termohon PKPU (PT Jawa Pos) tidak sedang memiliki utang maupun fasilitas kredit dalam bentuk apapun kepada PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, PT Akcaya Press, dan PT Strategi Madani Utama," ungkap majelis hakim dalam pertimbangan putusannya. Majelis hakim berpendapat bahwa utang-utang tersebut merupakan kewajiban dari entitas hukum lain. Selain itu, PT Jawa Pos juga terbukti tidak memiliki utang dividen kepada Dahlan Iskan. Dividen yang dimaksud telah dibayarkan PT Jawa Pos kepada Dahlan melalui forum RUPS yang sah. "Pemohon PKPU (Dahlan Iskan) telah menerima seluruh dividen berikut bunganya secara langsung ke rekening yang bersangkutan" tutur majelis hakim dalam pertimbangannya. <h3>Iktikad Tidak Baik</h3> Dahlan Iskan dalam permohonan PKPU mengajukan bukti laporan keuangan PT Jawa Pos. Namun, bukti itu ternyata diajukan secara malprosedur dan adanya dugaan pelanggaran etika profesi advokat yang dilakukan baik oleh para pengacara Dahlan Iskan yang mendapatkan bukti tersebut maupun yang menggunakannya dalam persidangan. Menurut majelis, bukti yang diunggah di sistem e-court oleh para pengacara Dahlan Iskan, setelah dicocokannya, ternyata dibubuhi tanda &rdquo;SANS PREJUDICE&rdquo;, yang mengindikasikan bukti tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diajukan sebagai bukti di muka persidangan. "Mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran etika oleh advokat," tambah majelis hakim. Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo menyatakan bahwa PT Jawa Pos sangat menyayangkan langkah hukum yang dipilih oleh Dahlan Iskan dan tim kuasa hukumnya yang tidak mengedepankan upaya-upaya yang mediatif dan kekeluargaan. Namun, justru memilih langkah yang sangat represif yang merugikan perseroan. Sajogo menegaskan bahwa PT Jawa Pos tidak memiliki utang kepada pihak manapun, sehingga dalil-dalil Dahlan Iskan telah terbukti keliru dan menyesatkan. "Kami berpendapat dalil dalil yang keliru dan menyesatkan tersebut dapat berpotensi mencemarkan nama dan citra baik dari PT Jawa Pos, sehingga dapat menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum," tutur Sajogo dalam keterangannya, Kamis (21/8). Sajogo menegaskan, PT Jawa Pos tetap menghargai jasa-jasa yang telah diberikan oleh seluruh pihak-pihak yang pernah menjabat sebagai direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham, termasuk Dahlan Iskan pada PT Jawa Pos maupun di setiap anak-anak usaha PT Jawa Pos. Namun, lanjut Sajogo, PT Jawa Pos tetap tidak dapat memberikan toleransi terhadap semua tindakan-tindakan yang dilandasi dengan iktikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perusahaan. "Selain itu, kami juga akan mengambil sikap tegas dan mempertimbangkan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang dipandang perlu," kata Sajogo. (*)

Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan PKPU yang diajukan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos. Dalil Dahlan Iskan tidak terbukti.

Permohonan PKPU Dahlan Iskan Ditolak, PT Jawa Pos Terbukti Tidak Punya Utang

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/IMG-20250804-WA0026-2005358424.jpg" alt="Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo. (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo. (JAWA POS)</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Sidang Permohonan PKPU Dahlan Iskan Terhadap PT Jawa Pos</h3> JawaPos.com - Dahlan Iskan mendatangkan Teddy Anggoro, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagaiahli dalam sidang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Niaga Surabaya kemarin (4/8). Teddy dalam keterangannya mengatakan bahwa permohonan PKPU tidak bisa diajukan oleh satu kreditur saja. "Menurut undang-undang tidak bisa karena itu (kreditur lebih dari satu) syarat PKPU," kata Teddy. Menurut Teddy, untuk membuktikan bahwa termohon PKPU memiliki kreditur lain selain pemohon, pihak pemohon PKPU tidak cukup hanya mengajukan bukti-bukti tertulis saja. Bukti tertulis itu harus dikuatkan dengan saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Hal itu untuk menghindari adanya kreditur fiktif. "Kalau tidak ada bukti apapun tidak nyata utang itu. Untuk menghindari jangan ada kreditur fiktif ya boleh (saksi fakta dihadirkan dalam persidangan)," tutur Teddy. Teddy mengatakan bahwa pengertian utang cukup luas. Tidak ada batasan mengenai jenis utang yang bisa diajukan dalam permohonan PKPU. Meski begitu, dia menegaskan bahwa utang yang ditagihkan harus jelas. "Utangnya mesti solid dulu," katanya. Sementara itu, pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo mengatakan bahwa dalam permohonan PKPU, pihak Dahlan Iskan tidak pernah menghadirkan saksi fakta untuk memperkuat dalilnya jika PT Jawa Pos memiliki utang dividen kepadanya. Dahlan justru mengajukan ahli.&nbsp; "Permohonan PKPU itu dasarnya harus sederhana. Dengan adanya ahli justru semakin menunjukkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan bukan permohonan yang sederhana," kata Sajogo. Selain itu, keterangan ahli justru semakin memperkuat dalil PT Jaws Pos selaku termohon. Yaitu, PKPU harus diajukan minimal oleh dua kreditur. Jika pemohon mendalilkan ada kreditur lain, tetapi kreditur yang dimaksud secara tegas membantah punya tagihan terhadap termohon, maka permohonan tersebut tidak bisa dikabulkan.&nbsp; Menurut Sajogo, ahli juga sepakat bahwa utang dividen harus tercatat dalam risalah rapat umum pemegang saham (RUPS). "Kalau tidak ada dalam risalah RUPS maka itu bukan utang," tambahnya. Sajogo menegaskan bahwa PT Jawa Pos tidak memiliki utang dividen sebagaimana yang didalilkan Dahlan. Dahlan dalam permohonan PKPU menagih utang dividen Rp 54 miliar terhadap PT Jawa Pos. Pengacara Dahlan, Boyamin Saiman mengatakan bahwa pengertian utang semakin berkembang. Dividen yang belum dibayar juga bisa dianggap sebagau utang. "Kami membuktikan bahwa dividen haknya Dahlan Iskan yang 20 persen itu diminta yang penagihannya melalui PKPU. Soal kreditur lain karena itu kewajiban nanti dalam kesimpulan akan kami buktikan," tutur Boyamin. (gas)

Dahlan Iskan mendatangkan Teddy Anggoro, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagaiahli dalam sidang permohonan penundaan kewajiban

Ahli: Permohonan PKPU Harus Diajukan Oleh Minimal Dua Kreditur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/WhatsApp-Image-2025-07-31-at-185719-789586523.jpeg" alt="Pakar akuntansi Unair, Zaenal Fanani menjadi ahli dalam sidang di Pengadilan Niaga Surabaya kemarin (31/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pakar akuntansi Unair, Zaenal Fanani menjadi ahli dalam sidang di Pengadilan Niaga Surabaya kemarin (31/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Utang anak dan cucu perusahaan bukan berarti utang perusahaan induk. Hal itu diungkapkan Prof. Zaenal Fanani, Guru Besar Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Ahli akuntansi itu sekaligus menanggapi dalil Dahlan Iskan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Niaga Surabaya. Dahlan mendalilkan bahwa PT Jawa Pos memiliki utang di salah satu bank swasta. Kenyatannya, utang senilai Rp 164 miliar itu sebenarnya bukan utang PT Jawa Pos Holding (JPH) selaku induk perusahaan, melainkan utang PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, keduanya cucu PT JPH. Utang itu memang tercatat di catatan atas laporan keuangan (CALK) PT JPH. Sebab, sebagai perusahaan induk, PT JPH harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Yakni, seluruh laporan keuangan yang meliputi seluruh entitas perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan. &ldquo;Memang harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Tetapi, tidak serta-merta punyanya anak atau cucu itu kepunyaan induk,&rdquo; kata Prof. Zaenal. Dalam proses konsolidasi, semua transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu grup, seperti utang piutang antara induk dan anak perusahaan akan dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan. Dengan begitu, jumlah utang yang ditampilkan pada laporan konsolidasi adalah total kewajiban grup usaha secara kolektif, bukan hanya kewajiban yang dimiliki oleh entitas induk saja. &ldquo;Ketika utang sebesar Rp 164 miliar ini muncul di laporan keuangan konsolidasi, apakah itu kewajibannya induk Jawa Pos (PT JPH), jawabannya tidak,&rdquo; ujar Prof. Zaenal. Prof. Zaenal menambahkan, utang tersebut adalah tanggung jawab masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian utang. Dalam hal ini, yang menandatangani perjanjian utang PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, dan aset yang dijaminkan juga milik PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, maka tidak ada kaitannya dengan PT JPH selaku induk perusahaan. Dalam persidangan Kamis, (31/7), Prof. Zaenal juga menegaskan bahwa bila memang ada utang dividen, maka secara prinsip akuntansi, utang tersebut harus tercatat dalam laporan keuangan. Jika tidak tercatat, maka secara akuntansi dapat disimpulkan bahwa utang dividen tersebut tidak ada. Sementara itu, pengacara Dahlan, Arif Sahudi, enggan merepons pendapat ahli dari PT Jawa Pos. Pihaknya akan menyanggah keterangan saksi ahli dari PT Jawa Pos dengan saksi ahli yang telah mereka siapkan. &ldquo;Nanti akan kami sampaikan dalam keterangan saksi ahli. Yang berhak membantah saksi ahli nanti biar ahli juga,&rdquo; kata Arif.

Utang anak dan cucu perusahaan bukan berarti utang perusahaan induk. Ahli menanggapi dalil Dahlan Iskan dalam permohonan penundaan kewajiban

Keliru Pahami Laporan Keuangan: Dalil PKPU Dahlan Dianggap Tidak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Kimham-1447168794.jpg" alt="Kimham melampirkan bukti kedekatan calon pengurus dengan pengacara pemohon dalam materi jawaban, Kamis (24/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kimham melampirkan bukti kedekatan calon pengurus dengan pengacara pemohon dalam materi jawaban, Kamis (24/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Persidangan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Jawa Pos memasuki babak penting. Dalam proses yang digelar di Pengadilan Niaga Surabaya, Dahlan Iskan selaku pemohon mengajukan nama Aris Eko Prasetyo sebagai calon pengurus. Namun, langkah tersebut langsung menuai keberatan dari pihak PT Jawa Pos. Aris diketahui merupakan rekan satu tim dari Boyamin Saiman, pengacara Dahlan, dalam sejumlah perkara hukum yang pernah ditangani bersama. Pengacara PT Jawa Pos, Kimham Pentakosta dari MS&amp;A Lawfirm, menegaskan bahwa pengurus PKPU seharusnya memiliki posisi independen. Ia merujuk pada aturan dalam Undang-Undang PKPU dan Kepailitan yang melarang adanya benturan kepentingan. "Undang-Undang PKPU dan Kepailitan sudah mengatur kalau pengurus tidak boleh ada benturan kepentingan dengan pemohon maupun termohon," ujar Kimham saat dikonfirmasi, Rabu (24/7). Dalam jawaban atas permohonan yang diajukan Dahlan, pihak Jawa Pos telah menyampaikan penolakan atas pencalonan Aris. Mereka juga melampirkan sejumlah bukti yang memperkuat adanya hubungan profesional antara Aris dan Boyamin. "Kami meminta perlindungan hukum dari majelis hakim pemeriksa supaya permainan-permainan seperti ini bisa ditolak, terlebih lagi karena PT Jawa Pos ini adalah perusahaan yang tidak punya utang sama sekali kepada kreditor-kreditor yang diajukan," tambah Kimham. Sementara itu, Aris Eko Prasetyo tidak membantah bahwa pencalonannya sebagai pengurus PKPU ada kaitan dengan kedekatannya dengan Boyamin. Menurutnya, hal tersebut merupakan praktik yang umum dalam perkara PKPU. "Semua pasti menunjuk pengurus yang dia kenal. Karena calon pengurus akan ditanya kesediaannya. Bagaimana bersedia kalau tidak saling kenal," terang Aris saat dihubungi terpisah. Terkait keterlibatannya dalam tim hukum bersama Boyamin, Aris menyebut hubungan itu hanya bersifat profesional. Ia menegaskan tidak memiliki konflik kepentingan, baik dengan pemohon maupun dengan pihak Jawa Pos. "Yang tidak boleh itu adanya konflik kepentingan dengan debitur. Kalau saya profesional saja. Saya tidak ada konflik kepentingan dengan Dahlan maupun Jawa Pos," ucapnya. Di sisi lain, sidang kemarin juga menghadirkan agenda penyerahan bukti-bukti oleh Dahlan selaku pemohon. Pengacaranya, Utomo Kurniawan, menyebut telah mengajukan total 27 dokumen yang diklaim berkaitan dengan pembagian deviden. "Ada tiga tahun deviden yang kami permasalahkan. Yakni, tahun 2004, 2007, dan 2015. Totalnya Rp 54 miliar," jelas Utomo. Menanggapi hal itu, Kimham menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak mengindikasikan adanya utang. Menurutnya, tidak ada satu pun dokumen yang menunjukkan adanya perjanjian utang antara pihak-pihak terkait. "Kami tidak menemukan satu pun bukti perjanjian utang, yang mana itu adalah bukti utama dalam permohonan PKPU," ujar Kimham. Ia bahkan menyatakan bahwa seluruh deviden milik Dahlan telah dibayarkan oleh PT Jawa Pos. Pada sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Senin (28/7), pihaknya akan menunjukkan bukti-bukti pembayaran tersebut. "Pada sidang Senin (28/7) nanti, kami akan buktikan kalau Dahlan Iskan sudah menerima semua deviden dari Jawa Pos," tegas Kimham.

Jawa Pos tolak calon pengurus PKPU dari Dahlan Iskan karena dinilai tak independen. 27 bukti diajukan, tapi tak ada bukti perjanjian utang.

Calon Pengurus PKPU Harus Independen, Tidak Boleh Satu Tim dengan Pengacara Dahlan Iskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/kurator2-4148899110.jpg" alt="Proses panjang dilewati perusahaan sebelum diputuskan pailit atau bangkrut. (Zenruption)" width="100%">
<figcaption>Proses panjang dilewati perusahaan sebelum diputuskan pailit atau bangkrut. (Zenruption)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di balik drama perusahaan bangkrut dan utang yang menumpuk, ada satu profesi yang sering kali bekerja dalam senyap, namun memikul beban besar. Dia adalah kurator.&nbsp; Dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, kurator dan pengurus berperan sebagai 'wasit' dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).&nbsp; Tugas mereka berat, mengelola harta debitur, memastikan hak para kreditur terpenuhi, dan semua itu dilakukan di bawah pengawasan pengadilan. Tapi ironisnya, saat menjalankan tugas negara itu, tak jarang mereka malah terseret masalah hukum. Hal ini diungkapkan oleh Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal, dua nama tersebut maju sebagai calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) periode 2025&ndash;2028.&nbsp; Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar catatan kaki, ini adalah peringatan keras bahwa perlindungan hukum bagi profesi kurator butuh perhatian serius dan segera.&nbsp;"Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan atau bahkan dikriminalisasi karena melaksanakan tugasnya secara profesional," ujar Martin melalui catatannya. Bahkan dalam beberapa kasus, bantuan hukumnya justru datang dari organisasi advokat," lanjutnya. Sebagai informasi, pada 2021, tiga kurator resmi pengadilan yang menangani kasus PKPU justru dilaporkan secara pidana. Tuduhannya? Penggelembungan piutang.&nbsp; Padahal, mereka hanya menjalankan prosedur yang sudah baku, dan jumlah tagihan meningkat karena bunga dan denda sejak 2013. Tapi nyatanya, dua dari mereka sampai dijemput paksa oleh aparat. Lalu, di mana AKPI saat itu? Inilah yang ingin diubah Martin dan Vardy. Mereka menegaskan, AKPI harus jadi rumah perlindungan nyata bagi anggotanya, bukan hanya simbolis. "Perlindungan hukum ini jangan hanya sebagai retorika saja, tapi benar-benar dibuatkan teknisnya," tegas Vardy. Dalam visinya, ia ingin ada sistem perlindungan hukum terpadu yang bekerja cepat dan sigap. Mulai dari penunjukan person in charge (PIC) bantuan hukum di setiap wilayah, SOP jelas untuk respon darurat, hingga pengembangan aplikasi digital yang bisa diakses 24 jam oleh anggota, khusus untuk situasi genting seperti ancaman kriminalisasi. Martin menambahkan, SOP ini nantinya akan mencakup koordinasi langsung antara daerah dan pusat, dukungan anggaran khusus, hingga layanan hukum yang bisa diakses secara praktis dan instan.&nbsp;"Kalau kita ingin AKPI jadi rumah besar yang melindungi anggotanya, perlindungan hukum harus hadir dalam bentuk nyata&mdash;dengan sistem terstruktur, respons cepat, dan layanan bantuan hukum yang bisa diandalkan kapanpun,&rdquo; kata Martin. Di tengah dunia hukum yang sering kali keras dan membingungkan, kurator sebenarnya sedang menjaga keseimbangan.&nbsp;

Dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, kurator dan pengurus berperan sebagai 'wasit' dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Penjaga Titik Kritis di Tengah Rimba Hukum, Perlindungan Hukum Profesi Kurator Masih Tak Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/sajogo-1412062986.jpg" alt="Eleazar Leslie Sajogo. (MS&amp;A untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eleazar Leslie Sajogo. (MS&amp;A untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jawa Pos buka suara menanggapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan mantan Direktur Utamanya, Dahlan Iskan. Melalui kuasa hukumnya, perusahaan media nasional itu dengan tegas membantah memiliki utang kepada Dahlan, termasuk klaim kekurangan pembayaran dividen sebesar Rp 54,5 miliar. Permohonan PKPU yang diajukan Dahlan Iskan tercatat dalam nomor perkara 32/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby, dan hingga berita ini diturunkan, pihak PT Jawa Pos masih belum menerima dokumen permohonan tersebut secara resmi dari pengadilan. &ldquo;Kami sudah memeriksa catatan keuangan dan berkomunikasi dengan direksi. Tidak ada utang yang jatuh tempo dan bisa ditagih sebagaimana dimaksud dalam permohonan PKPU,&rdquo; kata Leslie Sajogo, kuasa hukum Jawa Pos, Kamis (3/7). Dalam berbagai pemberitaaan, permohonan PKPU yang diajukan Dahlan Iskan ke Pengadilan Niaga pada PN Surabaya menyebut bahwa Jawa Pos memiliki utang sebesar Rp 54,5 miliar. Angka ini disebut berasal dari kekurangan pembagian dividen yang seharusnya diterima Dahlan sebagai pemegang saham. Klaim tersebut merujuk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2003, 2006, 2012, dan 2016. Namun menurut Leslie, seluruh keputusan RUPS selama periode tersebut diputuskan secara bulat, termasuk oleh Dahlan sendiri saat masih menjabat sebagai Dirut. Leslie menegaskan&nbsp;Dahlan Iskan sampai saat ini memiliki 3,8 persen saham Jawa Pos yang merupakan pemberian dari pemegang saham lainnya. Sedangkan pemegang saham terbesar adalah PT Grafiti Pers dari penerbit Tempo. &ldquo;Tidak pernah ada komplain sebelumnya soal dividen. Semuanya diputuskan di forum resmi dan disepakati bersama secara bulat. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul gugatan yang melompat-lompat ke tahun-tahun berbeda?&rdquo; ujarnya. Leslie memastikan bahwa seluruh pembagian dividen kepada pemegang saham dilakukan melalui prosedur yang benar. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan RUPS. Ia juga menilai narasi tentang &ldquo;utang dividen&rdquo; sangat menyesatkan, karena dividen bukanlah utang komersial yang bisa serta-merta menjadi dasar PKPU. &ldquo;PKPU itu mekanisme hukum untuk menangani utang yang nyata, sudah jatuh tempo, dan tidak dibayar. Bukan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir tentang dividen yang sudah ditetapkan bertahun-tahun lalu,&rdquo; jelasnya. Selain itu, sebelum mengajukan permohonan PKPU, Dahlan Iskan telah mensomasi dan mengajukan tuntutan pada Jawa Pos untuk mendapatkan akses ke dokumen perusahaan. Leslie menyebut hal itu sebagai tindakan yang keliru dan tidak jelas. Menurutnya, tidak ada ketentuan hukum yang membolehkan seorang pemegang saham mengakses seluruh dokumen internal perusahaan tanpa batas. &ldquo;Hak pemegang saham itu ada pada bahan rapat pemegang saham seperti RUPS, bukan seluruh dokumen operasional. Dokumen perseroan bukan untuk dibuka secara bebas, apalagi digunakan untuk menggugat perusahaan,&rdquo; tambah Leslie. Sanggah Klaim &ldquo;Pahlawan Jawa Pos&rdquo; Dalam pemberitaaan, Dahlan sebelumnya menyatakan bahwa jika permohonan PKPU-nya dikabulkan, dana yang diperoleh akan dibagikan kepada &ldquo;pahlawan-pahlawan Jawa Pos&rdquo;. Leslie menilai pernyataan itu sangat subjektif dan tidak berdasar secara hukum. &ldquo;Dia tidak punya hak untuk menentukan siapa pahlawan, dan siapa bukan,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Leslie juga membantah pernyataan yang menyebut pihak Dahlan sudah mencoba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik lewat mediasi. Ia menyebut, satu-satunya komunikasi hukum yang pernah terjadi adalah tiga kali somasi, dan semuanya sudah dijawab. &ldquo;Tidak pernah ada mediasi atau komunikasi langsung. Pak Dahlan tidak pernah datang. Yang datang hanya kuasa hukumnya dengan somasi, sehingga jauh dari terminologi baik-baik,&rdquo; ungkapnya. Jawa Pos Siap Ambil Langkah Hukum Saat ini, PT Jawa Pos masih menunggu surat resmi dari pengadilan terkait permohonan PKPU tersebut. Namun Leslie menegaskan, pihaknya siap menghadapi proses hukum dan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan ada pemutarbalikan fakta atau pencemaran nama baik. &ldquo;Kami negara hukum. Jika tuduhan tidak berdasar, kami punya hak jawab dan hak gugat,&rdquo; pungkas Leslie. &nbsp; &nbsp;

Jawa Pos bantah tuduhan Dahlan Iskan soal utang dividen Rp 54,5 M, tegaskan semua dibayar sesuai keputusan RUPS yang sah.

Jawa Pos Bantah Punya Utang Dividen Rp 54,5 M ke Dahlan Iskan: Semua Sudah Sesuai RUPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/IMG_20241130_215247-3854942512.jpg" alt="Rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan pada Pilkada 2024 di Kota Banjarmasin, Kalsel. (KPU Banjarmasin/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan pada Pilkada 2024 di Kota Banjarmasin, Kalsel. (KPU Banjarmasin/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadwalkan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kota pada 1 Desember. Ketua Divisi Teknis Pemilihan KPU Kota Banjarmasin Subhani mengatakan, rapat pembukaan rekapitulasi suara hasil perhitungan suara di tingkat Kota Banjarmasin pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijadwalkan Minggu (1/12). &rdquo;Undangan sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, pasangan calon dan lainnya,&rdquo; kata Subhani seperti dilansir dari Antara. Rapat tersebut dilaksanakan di Hotel Area Barito Banjarmasin pada pukul 20.00 wita hingga selesai. Subhani berharap seluruh pasangan calon dan perwakilan tim pemenangan dapat hadir, hingga dapat menyaksikan seluruh keputusan perhitungan suara yang sebelumnya ditetapkan pada tingkat TPS dan kecamatan. Dia menjelaskan, dilaksanakannya rapat pembukaan rekapitulasi suara sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahap dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Kemudian juga PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. &rdquo;Kami berharap semua sabar menunggu keputusan resmi dari rapat ini,&rdquo; ujar Subhani. Subhani juga berharap semua masyarakat terus menjaga keamanan dan kedamaian pasca Pilkada, dan menyerahkan keputusan dengan penyelenggaraan Pemilu. &rdquo;Kami pastikan bekerja dengan sebaik-baiknya, sesuai kenyataan yang ada,&rdquo; tutur Subhani. Pilkada Kota Banjarmasin memilih tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali, yakni H Arifin Noor-M Supian Akbari (nomor urut 1), H Muhammad Yamin-Hj Ananda (nomor urut 2), dan H Mukhyar-H Awan Subarkah (nomor urut 3). Pilkada Kota Banjarmasin diikuti sebanyak 485.145 pemilihan yang menggunakan hak pilih pada 964 TPS di lima kecamatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Kalsel, menjadwalkan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kota pada 1 Desember

KPU Banjarmasin Tetapkan Hasil Perhitungan Suara pada 1 Desember 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/ebenezer-3689458135.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya telah memastikan kebenaran bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Ia mengungkapkan, hasil kunjungannya ke pabrik tekstil itu di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat pekan lalu. Ia mengakui bahwa telah menanyakan perihal itu pada para pekerja serta serikat pekerja Sritex. "Sritex positif. Kita masih fokuskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kan saya datang ke sana untuk memastikan di Sritex tidak ada PHK," ujar Wamen Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (20/11). Meski sebelumnya manajemen perusahaan telah menyampaikan tidak ada PHK, namun ia ingin memastikan sendiri dari sisi pekerja atau buruh bahwa tak ada PHK. "Saya tidak mau dari sudut pandang manajemen ya, saya juga tanya ke kawan-kawan buruh, ada tidak PHK? Jawaban kawan buruh tidak ada. Lantas saya ke serikat pekerja tidak ada. Artinya saya atau persoalan ini kan tidak dari satu sudut pandang jadi dari serikat juga kawan-kawan buruh juga gitu," ujarnya pula. Sementara soal 2.500 pekerja yang dirumahkan, Wamenaker mengungkapkan perusahaan hingga kini masih membayarkan kewajibannya. "Tetap dibayar, kewajiban tetap kok," katanya. PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerja di perusahaan tekstil itu. "Sritex tidak melakukan PHK. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi, Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan kita," ujar Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan menjelaskan karyawan yang diliburkan karena adanya persoalan mengenai pasokan bahan baku yang tersendat. Ia juga mengakui bahwa pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji. Jumlah itu disebut Iwan akan terus meningkat bila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha, pasalnya ketersediaan baku disebutnya hanya mampu bertahan untuk produksi selama tiga minggu ke depan.

"Saya tidak mau dari sudut pandang manajemen ya, saya juga tanya ke kawan-kawan buruh, ada tidak PHK? Jawaban kawan buruh tidak ada".

Sudah Konfirmasi ke Karyawan dan Serikat Pekerja, Wamenaker Immanuel Ebenezer Pastikan Tak Ada PHK di Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/sritex-kurator-1871303968.jpg" alt="Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kuasa Hukum BNI menyatakan keprihatinannya atas status pailit yang disandang oleh Sritex. Pernyataan itu diucapkan dalam Rapat Kreditor Pertama Sritex yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2024 di Pengadilan Niaga Semarang. "Kami menyatakan prihatin atas status pailit yang disandang oleh Sritex dan tiga anak usahanya. Peristiwa hukum ini merupakan bencana bagi industri tekstil Indonesia," kata Yudhi Wibisana, Kuasa Hukum BNI dalam Rapat Kreditor Pertama, Rabu (13/10). Dalam rapat tersebut, Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya. "Panitia kreditor sementara ini penting dibentuk untuk menjaga agar kurator tetap menjalankan prinsip independensinya, transparan, dan profesional," katanya. Menurutnya, BNI sebagai salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terbesar harus menjadi Panitia Kreditor Sementara agar mampu menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu kreditor dalam proses kepailitan ini. "Kami meminta kurator untuk menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu atau lebih kreditor dalam proses kepailitan ini," sambungnya. Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini digugat pailit oleh vendornya PT Indo Bharta Rayon karena polemik utang yang belum terbayarkan. Sritex bersama dengan perusahaan afiliasinya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon. Total utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun. Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024. Kemarin, Rabu (13/11), kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil untuk mengenalkan serta menyampaikan tugas-tugas yang dilakukan ke depannya. Salah seorang kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah, mengatakan, rapat pertama baru sebatas memperkenalkan diri bersama hakim pengawas dari PN Semarang. Rapat perdana tersebut, kata dia, nantinya akan dilanjutkan dengan langkah-langkah teknis berikutnya. Menurut dia, hingga saat ini baru ada sembilan kreditur yang sudah tercatat oleh kurator dengan nilai tagihan mencapai Rp 600 miliar. "Paling besar (Ditjen) pajak, nilainya mencapai Rp 500 miliar," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (14/11). Ia mengatakan, tagihan dari kreditur lainnya masih belum disampaikan seluruhnya. Ia memastikan, kurator akan bekerja hati-hati untuk melindungi kreditur, debitur, maupun karyawan Sritex. "Jangan sampai langkah yang dilakukan kurator justru blunder atau mengakibatkan kerugian," katanya. Berkaitan dengan karyawan Sritex, lanjut dia, kurator hingga saat ini belum memperoleh data lengkap dari debitur. Pemerintah, lanjut dia, memberi atensi dan dukungan kepada kurator dalam melaksanakan tugasnya. Ia menambahkan, kurator bekerja normatif berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pkpu

Berita Terkini

Putusan Pengadilan: Jawa Pos Tidak Punya Utang, Upaya PKPU Dahlan Iskan Kandas