<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/menag-2-238528375.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk.II) Angkatan XXVII di Jakarta pada Rabu (13/11). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk.II) Angkatan XXVII di Jakarta pada Rabu (13/11). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk.II) Angkatan XXVII di Jakarta pada Rabu (13/11). Dia menekankan pentingnya peran seorang pemimpin. Bagi Nasaruddin, pemimpin juga harus bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.&nbsp; Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan pemimpin, itu juga sebagai manajer. "Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya mampu memimpin. Tetapi juga mengelola dan memberikan solusi tanpa harus mencari kambing hitam," katanya.&nbsp; Menurut Nasaruddin, menjadi seorang pemimpin yang proaktif berarti tidak bekerja berdasarkan suasana hati. Seorang pemimpin proaktif bekerja dengan tujuan, target, dan mengedepankan orientasi sistem, "Mari kita sama-sama meninggalkan karakter reaktif dan bertransformasi menjadi pribadi yang proaktif serta objektif dalam menghadapi tantangan," kata mantan Wakil Menteri Agama itu. Di era digitalisasi ini, Nasaruddin berharap kepada seluruh alumni PKN untuk memahami transformasi digital bukan hanya soal penggunaan komputer. Tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan yang lebih baik. "Digitalisasi adalah tentang beradaptasi dengan sistem dan pola kerja yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan," tegas Nasaruddin. Pada kesempatan tersebut, dia juga mengapresiasi kepada para narasumber yang terlibat langsung pada PKN, dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diberikan kepada Kemenag untuk melaksanakan PKN II. Sementara itu Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (MBPSDM) Kemenag Suyitno melaporkan bahwa PKN Tingkat II telah berlangsung mulai 15 Juli hingga 9 November 2024. PKN Tingkat II itu diikuti sebanyak 59 peserta berasal dari berbagai instansi. Selain Kemenag, ada juga dari Kementerian Keuangan, MPR, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Suyitno mengungkapkan dalam pelaksanaan PKN telah dilakukan evaluasi terhadap peserta sebagai upaya untuk melihat keberhasilan para peserta pelatihan. Evaluasi tersebut meliputi empat jenis yang menjadi penentu kelulusan, meliputi Evaluasi Akademik, Pembelajaran Lapangan, Evaluasi Aktualisasi Kepemimpinan, Evaluasi Sikap Perilaku. Upacara pelepasan peserta PKN ini dihadiri Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN Basseng, pejabat eselon I Kemenag, serta para pejabat eselon II Badan MBPSDM Kemenag.

Menurut Nasaruddin, menjadi seorang pemimpin yang proaktif berarti tidak bekerja berdasarkan suasana hati.

Tutup Pelatihan PKN, Menag Tekankan Pemimpin Harus Memberi Solusi Tanpa Harus Cari Kambing Hitam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/IMG-20240827-WA0042-346322284.jpg" alt="Pasangan Ridwan Kamil-Suswono menerima dukungan dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN) di kantor Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Ridwan Kamil-Suswono menerima dukungan dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN) di kantor Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8). (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dukungan pada pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta 2024 kembali bertambah. Kali ini, RK-Suswono mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN). Dukungan itu disampaikan setelah Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN merekomendasikan pasangan RK-Suswono dengan mengeluarkan B1 KWK untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Rekomendasi itu menambah daftar dukungan setelah RK-Suswono mengantongi 12 dukungan partai politik. "Kami sangat antusias, kami sangat senang, dan kami akan mengerahkan segenap kemampuan kami untuk berjuang bersama-sama dengan Pak RK dan Pak Suswono untuk memenangkan Pilgub di Jakarta ini," kata Sekjen PKN Sri Mulyono dalam konferensi pers di kantor Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8). Dia memahami pasangan RK-Suswono telah mengantongi banyak dukungan partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Mulyono menyatakan, meski PKN partai kecil, dukungannya diharapkan dapat bermanfaat untuk RK-Suswono. "Kami hanyalah sekrup kecil dari sebuah sistem yang besar. Dari sekian banyak partai, PKN adalah partai non-seat di DKI Jakarta. Tapi bagaimanapun juga sekrup kecil itu bermanfaat, sekrup kecil itu berguna, sekrup kecil itu akan memperlancar proses berjalannya mesin dengan dengan baik," ucap Mulyono. Dalam kesempatan yang sama, RK menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan PKN. "Hari ini saya berbahagia, yang hadir bersama calon wakil gubernur Pak Suswono untuk menerima administrasi politik, surat tanda resmi diusung oleh partai politik," ujarnya. Senada, Suswono juga menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut. Dia menyatakan, Jakarta ke depan bukan lagi ibu kota. Karena itu, pihaknya berencana menggelorakan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju. "Intinya adalah bahwa Jakarta yang sekarang statusnya tidak lagi ibu kota, tapi Daerah Khusus Jakarta. Artinya ke depan Jakarta akan menjadi Jakarta Baru, dan tentu tagline Kita Jakarta Baru, Jakarta Maju," jelasnya.

Dukungan pada pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta 2024 kembali bertambah. Kali ini, RK-Suswono mendapat dukungan dari PKN.

Dapat Dukungan dari PKN di Pilkada Jakarta 2024, RK-Suswono Akan Gelorakan Tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/Warga-Binaan-1254133731.jpeg" alt="Acara Keagamaan Warga Binaan. (fotografer : Rizky Starheza)" width="100%">
<figcaption>Acara Keagamaan Warga Binaan. (fotografer : Rizky Starheza)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memegang peran penting dalam konteks pemasyarakatan. Selain menjelaskan struktur pemerintahan dan hukum, PKN juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan yang aktif, dan tanggung jawab sosial. Di dalam penjara, PKN menjadi alat penting dalam membantu rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014536578/ratusan-keluarga-narapidana-berkunjung-ke-lapas-surabaya">Ratusan Keluarga Narapidana Berkunjung ke Lapas Surabaya</a> Melalui pembinaan pada narapidana ini berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai patriotisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan narapidana. Program pembinaan melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek psikososial, pendidikan, dan keagamaan. Narapidana diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, mendapatkan pendidikan, dan terlibat dalam kegiatan keagamaan sebagai bagian dari transformasi positif mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014428367/1642-narapidana-beragama-hindu-dapat-remisi-khusus-nyepi-2024-6-orang-langsung-bebas">1.642 Narapidana Beragama Hindu Dapat Remisi Khusus Nyepi 2024, 6 Orang Langsung Bebas</a> Selain itu, pembinaan juga mencakup pelatihan keterampilan kerja agar mereka dapat menjadi anggota produktif masyarakat setelah masa hukuman berakhir.&nbsp; Bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, namun juga seluruh warga negara tanpa terkecuali. Adanya program ini memberikan kontribusi positif terhadap bangsa, menggalakan nilai-nilai kesadaran bela negara, serta memperkuat identitas sebagai komponen bangsa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014159863/penampakan-ribuan-narapidana-di-jawa-timur-ikut-nyoblos-di-pemilu-2024">Penampakan Ribuan Narapidana di Jawa Timur Ikut Nyoblos di Pemilu 2024</a> Bela negara menunjukkan keseriusan dalam membangun semangat bela negara yang meresapi seluruh lapisan masyarakat termasuk juga bagi warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Selain memberikan pemahaman tentang ideologi bela negara, program ini dapat menciptakan narapidana yang lebih terhubung dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan memberikan kesadaran warga binaan dengan aspek bela negara ini membuat warga binaan menyadari akan kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan di masa lalu. Warga binaan akan menyelesaikan masa hukum di lembaga pemasyarakatan dan nantinya akan kembali ke masyarakat, sebelum kembali ke masyarakat tersebut warga binaan diberikan kesadaran akan cinta tanah air dan ditanamkan cinta kebangsaan.&nbsp; 1. Pembentukan Kesadaran Hukum Salah satu fokus utama pemasyarakatan adalah mengubah perilaku narapidana agar sesuai dengan hukum yang berlaku. PKN membantu dalam memperkenalkan prinsip-prinsip hukum, hak-hak, dan kewajiban sebagai warga negara, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan demikian, narapidana dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014139455/narapidana-hingga-penghuni-liponsos-di-surabaya-dibantu-membuat-ktp-jelang-pemilu-2024">Narapidana hingga Penghuni Liponsos di Surabaya Dibantu Membuat KTP Jelang Pemilu 2024</a> 2. Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Kewarganegaraan PKN juga bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan di kalangan narapidana. Mereka diajarkan tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, hak untuk menyatakan pendapat, dan menghargai perbedaan pendapat. Hal ini membantu narapidana memahami perannya dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. 3. Pengembangan Keterampilan Sosial Pembelajaran PKN tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan sosial yang penting. Narapidana diajarkan tentang komunikasi efektif, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta orang lain. Hal ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang produktif. 4. Penanaman Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia PKN juga melibatkan pembelajaran tentang hak asasi manusia. Narapidana diperkenalkan dengan hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi. Hal ini membantu mereka menghargai martabat manusia, meskipun telah melakukan kesalahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013797768/sembilan-narapidana-terorisme-di-lapas-1-surabaya-ucapkan-ikrar-setia-nkri">Sembilan Narapidana Terorisme di Lapas 1 Surabaya Ucapkan Ikrar Setia NKRI</a> Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran yang krusial dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Melalui pembelajaran nilai-nilai demokrasi, kesadaran hukum, kewarganegaraan yang aktif, dan keterampilan sosial, narapidana dapat dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya menguntungkan secara individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dalam membangun masa depan yang&nbsp;lebih&nbsp;baik.

Dalam penjara, PKN menjadi alat krusial dalam membantu rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dalam Pemasyarakatan: Alat Penting dalam Membantu Rehabilitasi dan Reintegrasi Narapidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-3-838711090.jpg" alt="Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyoroti kesejahteraan para driver ojek online (ojol). Karena, berdasar Data Asosiasi Ojek Online Garda, jumlah driver ojol di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang, profesi ini lebih besar dari nelayan. Diketahui, dalam 10 tahun terakhir, data itu juga menyebutkan, Di Asia Pasifik, termasuk Indonesia adalah pasar bagi 70 persen angkutan online di seluruh dunia. Apalagi, lebih dari 20 juta masyarakat adalah pengguna angkutan online.&nbsp; "Namun di balik tren pekerjaan ojol ini terdapat keprihatinan. Karena posisi tawar driver yang semakin lemah terhadap aplikator yang tercermin dari semakin kecilnya pembagian hasil antara driver dan aplikator," ujar Anas dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (8/1). Dijelaskan Anas, berdasarkan riset PKN, hampir 30 persen hasil kembali ke aplikator, sementara driver hanya memperoleh 70 persen dari hasil kerja bersama, padahal dulu di awal-awal porsi driver mencapai 90 persen dari total hasil yang diperoleh.&nbsp; "Ini kan tidak fair, karena aplikator hanya menyediakan sistem, sementara tenaga, alat kerja (motor/mobil), dan bensin adalah tanggung jawab driver," tegasnya.&nbsp; Menurutnya, dengan posisi di atas, kata Anas, yang lebih masuk akal adalah seorang driver harus dipandang sebagai mitra penuh oleh aplikator, bukan karyawan yang terus dikurangi porsi pembagiannya.&nbsp; "Berbagai tinjauan memang menyebutkan di era IT ini telah terjadi model kapitalisme yang lebih ganas dalam mengakumulasi kapital di banding era-era industrial sebelumnya," katanya.&nbsp; Dijelaskan, mantan Ketua Umum PB HMI itu, posisi orang-orang terkaya di dunia didominasi oleh konglomerat IT yang sanggup mengakumulasi jauh lebih cepat dan lebih besar di banding para pendahulunya.&nbsp; &ldquo;Ada jargon, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci, itu benar. Tetapi kita harus melihatnya lebih proporsional demi menegakkan keadilan,&rdquo; katanya.&nbsp; &ldquo;Sebab yang berkeringat di jalan adalah driver, yang berisiko jika kendaraannya kecelakaan ya driver, yang harus membeli bensin setiap hari ya driver sendiri. Driver memilih menjadi ojol karena tidak ada pilihan yang lebih baik, rasanya tidak adil menghisap keringat mereka lebih banyak lagi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Ditanya tentang program nyata PKN bagi ojol, Anas menegaskan jika PKN menang, partai ini akan memperjuangkan driver ojol mendapatkan kembali kesejahteraannya.&nbsp; Sebab, 90 persen penghasilan merupakan hak driver yang memiliki semuanya, kecuali sistem.&nbsp; "10 persen itu sudah cukup besar bagi aplikator, itu namanya keadilan," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyoroti kesejahteraan para driver ojek online (ojol).

Ketum PKN Anas Urbaningrum Soroti Kesejahteraan Ojol yang Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-9-437141807.jpg" alt="Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp; Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum&nbsp; mengatakan, hingga saat ini atmosfir kampanye dipenuhi oleh tema, isu, dan pemberitaan seputar pemelihan presiden (Pilpres) dan menenggelamkan atau menyerap Pileg.&nbsp; "Seakan-akan Pipres menjadi faktor determinan dan yang lain hanya kontestasi tambahan saja," ujar Anas dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Minggu (31/12).&nbsp; Diketahui, kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung 1 (satu) bulan terhitung sejak 28 November 2023 dan akan berakhir 10 Febuari 2024 mendatang, artinya sudah hampir separuh masa kampaye berlangsung untuk semua jenis pemilihan, baik Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg) di level DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. "Situasi yang hanya didominasi hiruk pikuk soal pilpres ini tentu tidak kondusif bagi upaya mendorong kemajuan demokrasi maupun peningkatan pencerahan dan kesadaran politik rakyat, serta mengoptimalkan hasil Pemilu," jelasnya.&nbsp; Padahal, lanjut Anas, Pemilu 2024 juga menyangkut pemilihan cabang-cabang kekuasaan selain eksekutif, yaitu kekuasaan legislatif yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan demokrasi. "Pileg menjadi tidak fokus, baik bagi kontestannya (Partai politik) dalam menyampaikan programnya, maupun bagi masyarakat pemilih dalam menentukan mana partai yang layak dipilih&rdquo; tegas Anas. Hal kedua yang disoroti Anas terkait dengan evaluasi kampanye Pemilu 2024 adalah terkait syarat memberangkatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya. Menurut Anas, hal ini sesungguhnya persoalan logika ilmiah. Karena jika ada Presidential Threshold yang mempersyaratkan prosentase tertentu dari hasil Pileg untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres, maka selayaknya dasar pengusulan itu berangkat dari hasil pemilu legislatif yang paling update, bukan dari hasil pemilu legislatif 5 (lima) tahun sebelumnya.&nbsp; "Ini kan sama saja dengan menggunakan tiket yang sudah robek-robek untuk maju menjadi capres. Ini juga menganggap seolah-olah tidak ada perubahan politik dalam lima tahun terakhir, bahwa politik itu statis, aspirasi rakyat itu mandeg, dan bahwa harapan rakyat itu stagnan," sambung mantan ketua umum Partai Demokrat dan PB HMI tersebut. Berdasarkan 2 (dua) argumen di atas, Anas berpendapat bahwa Pemilu 2024 ini selayaknya menjadi pemilu terakhir yang dilaksanakan secara serentak.&nbsp; &ldquo;Agar seluruh agenda pemilu menjadi fokus, tidak terserap semua ke Pilpres, dan Presidential Threshold yang sesuai dinamika perkembangan politik terkini, maka dalam hemat saya, Pemilu 2029 harus dipisahkan waktunya, dimana didahului proses Pileg yang menjadi dasar pengusulan calon pada Pilpres,&rdquo; pungkasnya.

Situasi yang hanya didominasi hiruk pikuk soal pilpres ini tentu tidak kondusif bagi upaya mendorong kemajuan demokrasi dan hasi pemilu.

PKN Usulkan Pemilu 2029 Dipisah dengan Pilpres

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-9-437141807.jpg" alt="Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum berpidato saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023). Anas Urbaningrum menyampaikan pidato didepan umum pertamanya setelah bebas dari tahanan terkait kasus korup</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhelatan kompetisi Pemilu dan Pilpres 2024 semakin menghangat di tengah musim kampanye yang dimulai sejak akhir November 2023. Dukung mendukung pasangan capres-cawapres seakan menjadi puncak pertarungan politik demokratis di Indonesia.&nbsp; Kendati demikian ternyata masih ada partai politik yang belum memilih mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dipimpin oleh Anas Urbaningrum. Ditemui di sela-sela pertemuan tatap muka dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 PKN yang dilaksanakan di Kota Depok, Anas Urbaningrum menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya tengah menilai dan menimbang pasangan capres-cawapres yang berlaga dalam Pilpres 2024.&nbsp; &ldquo;Kami menghormati partai-partai yang menyatakan dukungan sejak awal, tetapi bagi PKN saat ini yang terpenting adalah bagaimana membuat penilaian secara menyeluruh kualitas pasangan capres-cawapres. Kita tidak mau terjebak hanya mendukung sosoknya saja, kita ingin menilai bagaimana program yang ditawarkan, karena nantinya mereka akan memimpin negeri yang besar ini,&rdquo; tegasnya. Anas menuturkan, dengan situasi debat terakhir beberapa hari yang lalu, pihaknya belum menemukan eksplorasi mendalam mengenai kemampuan maupun program yang ditawarkan.&nbsp; "Sebagai partai politik yang usianya paling muda, kami ingin mengajak masyarakat pada sesuatu cara berpolitik yang baru, yakni kita harus fokus pada (program) apa yang ditawarkan dan kemampuan melaksanakannya, bukan berhenti pada sosoknya saja,&rdquo; ujar Anas. HUT 2 PKN yang digelar di Kota Depok meliputi beberapa kegiatan, bakti sosial melalui pemeriksaan dan pengobatan gratis, bentara budaya yang menyajikan kesenian reog di Lapangan Dongkrak, serta sapa warga melalui jalan santai sepanjang Pasar Pal dan Jalan Raya Bogor menuju Posko pemenangan salah satu Caleg PKN DPRD Kota Depok, dr. Anjar Setia Widarti. Di tengah-tengah pendukungnya, Anas dalam orasinya menyatakan bahwa aktivis PKN harus mampu menjadi pejuang suara rakyat selamanya, bukan ketika kampanye saja. Ia juga berjanji akan menjadi orang pertama yang akan menghukum kadernya jika terbukti mengkhianati kepercayaan rakyat yang memilihnya.

Anas Urbaningrum menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya tengah menilai dan menimbang pasangan capres-cawapres yang berlaga dalam Pilpres

Anas Urbaningrum Pastikan PKN Memilih Program, Bukan Sosok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/JKT2_KPU-DAN-KEMENTRIAN-PPN-SOSIALISAIKAN-RPJMN-Teknokratik-2025-2029-dan-RPJPN-2025-2045_MIFTAHUL-HAYAT-01-637783733.jpeg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah peserta Pemilu 2024 ada 18 parpol. Namun, KPU memastikan hanya 14 parpol yang logo atau lambangnya masuk dalam surat suara pilpres. Empat parpol lainnya tidak dicantumkan sebagai pengusung pasangan capres-cawapres karena terganjal ketentuan UU Pemilu. Empat partai itu adalah pendatang baru di Pemilu 2024. Yakni, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, dan Partai Buruh. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, parpol baru sebagai peserta Pemilu 2024 belum bisa menjadi bagian dari parpol yang dapat mengusulkan pasangan capres-cawapres. Sesuai aturan, yang bisa dijadikan syarat dukungan adalah jumlah kursi DPR RI atau suara dalam Pileg 2019. "Kan (parpol baru) belum punya kursi atau belum punya suara karena belum pernah ikut sebagai peserta pemilu," ujarnya dalam sosialisasi pendaftaran capres-cawapres di Jakarta kemarin (12/10). Konsekuensinya, logo keempat partai tidak dimasukkan ke list pendukung pasangan capres-cawapres di surat suara. Meskipun secara politik mereka bisa menentukan dukungannya. Dalam surat suara Pilpres 2024, ada sejumlah informasi yang dicantumkan. Yakni, nomor urut, foto dan nama capres-cawapres, serta tanda gambar atau logo parpol yang mengusulkan. Dalam sosialisasi kemarin, KPU juga memaparkan kewajiban parpol memberi dukungan pada pilpres. Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan, sesuai Pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, parpol yang memenuhi syarat harus mengajukan pasangan calon. "Tidak mengajukan bakal pasangan calon, parpol bersangkutan akan dikenai sanksi tidak bisa ikut pemilu berikutnya," ucapnya. Ketentuan itu berlaku untuk 14 parpol yang sudah memiliki suara pada Pemilu 2019. Adapun empat partai baru belum dikenai kewajiban tersebut. Sebab, parpol yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk mendukung pasangan calon. Sejauh ini, sembilan parpol peraih kursi di DPR terbagi dalam tiga poros. Pertama, Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, dan PKS) yang mengusung bacapres-bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Kedua, koalisi PDIP dan PPP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ketiga, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggota Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat mengajukan Prabowo Subianto. Sementara itu, sejumlah parpol yang tidak meraih kursi di DPR tapi menjadi peserta Pemilu 2019 juga sudah mengarahkan bandul dukungan. Yakni, Perindo dan Hanura mendukung Ganjar serta PBB, Partai Berkarya, dan Partai Garuda mendukung Prabowo. Sementara itu, hingga kemarin siang, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum menentukan dukungan. Sesuai tahapan, KPU RI akan membuka jadwal pendaftaran pasangan bacapres-bacawapres pada 19&ndash;25 Oktober mendatang. Jika tidak ada perubahan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) akan mendaftar di hari pertama. (far/c18/hud)

Jumlah peserta Pemilu 2024 ada 18 parpol. Namun, KPU memastikan hanya 14 parpol yang logo atau lambangnya masuk dalam surat suara pilpres.

Jadi Pendatang Baru, Logo Empat Parpol Tak Masuk di Surat Suara Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-225758-2030436827.jpg" alt="lokakarya budaya, Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya diselenggarakan pada PKN 2023." width="100%">
<figcaption>lokakarya budaya, Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya diselenggarakan pada PKN 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023 yang dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN), tuntas menyelenggarakan lokakarya budaya, Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya pada 13-29 Juli. Lokakarya yang diselenggarakan secara serial mengambil tema Penjenamaan Kota dan Cipta Ruang, berlokasi di Jakarta, Bali, serta Bandung, yang merupakan puncak kegiatan lokakarya. Hadir para pelaku usaha kreatif dari sebagai anggota jejaring ICCN. ICCN merupakan organisasi jejaring lintas komunitas di lebih dari 240 kota/kabupaten, menghadirkan para peserta yang berasal dari 37 provinsi di Indonesia. &rdquo;ICCN serta berbagai forum yang dikerjakan ini menjadi ruang untuk kita dapat terus membangun jejaring, menginisiasi program dan kegiatan yang beragam, dan dengan itu kita berharap akan hadir aktivitas ekonomi juga bersamaan dengan solusi-solusi dari level kota. Ujungnya adalah inovasi sosial yang kita hadirkan secara keberlanjutan,&rdquo; ucap Ketua Umum ICCN Tubagus Fiki Chikara Satari dalam keterangan rilisnya. Fiki Satari menegaskan, keterikatan erat antara ekonomi kreatif dan budaya sebagai akar kehidupan masyarakat.&nbsp; &rdquo;Indonesia adalah bangsa yang besar, untuk menjadikan kondisi ini sebagai kekuatan bersama, tentunya kita harus punya strategi, pendekatan moderasi, dan ini yang akan kita coba praktikkan sepanjang lokakarya dan kegiatan PKN,&rdquo; tutur Tubagus Fiki Chikara Satari. &rdquo;Kita bicara mulai dari ranah ekonomi kreatif, tapi tidak terbatas 17 subsektor. Kita tidak sekadar membahas industrinya, tapi sejak dari basisnya. Seperti 10 Prinsip Kota Kreatif serta 11 Jurus Catha Ekadasa untuk pengembangan Ekonomi Kreatif dari potensi budaya lokal,&rdquo; tambah dia. Sehingga menurut dia, kegiatan ICCN yang kolaborasi dengan PKN sangat relevan. Sebab, satu di antara basis ekonomi kreatif juga adalah seni dan budaya, selain inovasi, teknologi, dan media. Fiki menambahkan tema PKN 2023 yaitu Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan, dengan simbolisasi lumbung dan ruang tamu, diterjemahkan dalam konteks lokal untuk kegiatan Lokakarya di Bandung menjadi semangat Mulang Ngabandung. &rdquo;Istilah Mulang Ngabandung ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk kembali mendengarkan atau menampung inspirasi dari kreativitas kedaerahan dan kultur lokal atau kampung halaman kita,&rdquo; ucap Fiki.

PKN 2023 yang dilaksanakan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek berkolaborasi dengan ICCN, tuntas menyelenggarakan lokakarya budaya

Kolaborasi ICCN dan Kemendikbudristek Sukses Selenggarakan Lokakarya Penjenamaan Kota dan Cipta Ruang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-8-2052650246.jpg" alt="Anas Urbaningrum saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum merespons soal janjinya bakal digantung di Monumen Nasional (Monas) apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi megaproyek Hambalang.&nbsp;Anas menyebut, pernyataannya beberapa tahun silam itu hanya sebuah kiasan bahwa harapan harus digantung setinggi-tingginya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Anas pada 9 Maret 2012 silam, Anas pernah berjanji apabila dirinya terlibat korupsi kasus Hambalang maka siap digantung di Monas Jakarta. "Ya, makanya itu, harapannya adalah gantungkan harapanmu di atas langit. Di bawah langit ada Monas," kata Anas di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas tak mempermasalahkan, jika ada pihak-pihak yang masih menagih janjinya tersebut. Menurutnya, pihak-pihak itu memiliki motif politik tertentu. "Tidak apa-apa, karena itu digerakkan oleh grup yang memang punya kepentingan politik tersendiri, itu hal yang silahkan saja," ucap Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Anas menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin lagi ada kezaliman hukum menimpa orang lain, sebagaimana pernah dirasakannya. "Saya tidak ingin menyebut nama karena yang penting adalah bukan orangnya, bukan namanya. Jadi, buat saya orangnya siapa namanya siapa, itu buat saya bukan sesuatu gitu," pungkas Anas.</div>

"Tidak apa-apa (kalau masih ada yang nagih), karena itu digerakkan oleh grup yang memang punya kepentingan politik tersendiri," kata Anas.

Ditagih Janji Digantung di Monas, Anas Urbaningrum: Itu Hanya Kiasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220802-WA0004.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Video dengan narasi 'PKI Jaya' yang menampilkan sejumlah kader Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) viral di media sosial. Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika geram dengan viralnya video hoaks tersebut. <div dir="auto">Dalam video tersebut, terdapat Ketum PKN I Gede Pasek Suardika bersama sejumlah kadernya. Video viral itu juga menampilkan kader PKN yang meneriakkan 'Nusantara bangkit, PKN Jaya' dengan latar belakang lambang PKN.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video tersebut disisipkan dengan tulisan 'PKI Jaya. TNI Waspadalah. Partai Nusantara'. Video itu juga disebarkan dengan narasi, agar semua pihak waspada karena partainya PKI lolos menjadi peserta Pemilu 2024.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Itu kan video sudah pernah kena black campaign sejak September 2022 lalu, massif lagi Desember 2022," kata Gede Pasek kepada JawaPos.com, Kamis (18/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan politikus Partai Demokrat ini merasa aneh, PKN yang terbilang partai masih muda sudah terserang kampanye hitam. Karena itu, ia mempertanyakan apa yang dikhawatirkan dari PKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita jadi aneh saja, PKN itu kan parpol masih muda. Bahkan termuda di antara 18 parpol peserta Pemilu, apanya yang dikhawatirkan sampai buat black campaign begitu?," cetus Gede Pasek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gede Pasek mengakui, pihaknya banyak menerima berita bohong. Namun, hal itu tak menyurutkan partai yang dipimpinnya untuk berjuang pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah banyak juga klarifikasi soal hoaks tersebut. Sehingga kita tidak akan berhenti dengan fitnah begitu, kita fokus saja untuk berjuang membangkitkan Nusantara," tegas Gede Pasek.</div> </div>

PKN yang terbilang partai masih muda sudah terserang kampanye hitam. Karena itu, ia mempertanyakan apa yang dikhawatirkan dari PKN.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pkn

Berita Terkini