<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alfian-tanjung-saya-geram-pki-bangkit-secara-sistematis-dan-simultan_m_203653.jpeg" alt="Terdakwa Alfian Tanjung saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdawa, Rabu (11/4)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Alfian Tanjung saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan terdawa, Rabu (11/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian, Alfian Tanjung mengaku bahwa dirinya sudah puluhan tahun belajar tentang gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Demikian ia sampaikan dalam agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Rabu (11/4). &ldquo;Itu merupakan akumulasi sejak saya mengikuti gerakan PKI sejak tahun 1980. Urusan perkomunisan saya dididik di PII sejak tahun 80,&rdquo; kata Alfian. Alfian mengakui, mengikuti perkembangan PKI merupakan panggilan jiwa. Saat itu, dia menjalin komunikasi dengan Husni Thamrin yang memberantas PKI pada 1966. Mantan dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) itu menambahkan, saat ini gerakan komunis semakin massif. &ldquo;Saya geram. Gerakan mereka (PKI) bangkit secara sistematis dan simultan,&rdquo; ujar Alfian. Alfian menyebut, sejak September 2005 ada sekitar 500 basis PKI dari Jawa Timur berdemo di Jakarta. &ldquo;Demontrasi di Jakarta Pusat menuntut kompensasi,&rdquo; jelas Alfian. Alfian Tanjung didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), lantaran menyebut PDI-P 85 persen isinya (adalah) kader PKI. Kasus ini sendiri ditangani oleh Polda Metro. Selain itu, dia juga sempat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian melalui media YouTube oleh Bareskrim Polri. Namun, Alfian dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Alfian Tanjung: Saya Geram, PKI Bangkit Secara Sistematis dan Simultan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-ciri-ciri-15-juta-pengikut-pki-versi-kivlan-zen_m_193032.jpeg" alt="Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kivlan Zen" width="100%">
<figcaption>Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kivlan Zen</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan telah memperoleh informasi, ada jutaan orang tergabung ke dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat pun diminta untuk selalu waspada akan bahaya kebangkitan PKI ini. &ldquo;Ada 15 juta pengikut dan simpatisannya. Jadi, kalau dijumlah dengan anak cucu bisa 60 juta,&rdquo; kata Kivlan saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (3/3). Lantas, jika benar ada puluhan juta pengikut PKI, seperti apa ciri-cirinya? Menurut Kivlan Zen, sangat mudah mengidentifikasi seseorang sebagai pengikut atau simpatisan PKI. Orang-orang ini, kata dia, kerap mengenakan atribut PKI atau yang berbau paham komunisme. &ldquo;Karena PKI ini punya kelompok. Mereka ramai-ramai membuat kaos dan bendera,&rdquo; kata Kivlan. Kemudian, apabila orang tersebut ada di dalam satu partai, maka nampak ideologi partai yang digunakan yaitu Marxisme-Leninisme. Kivlan mengungkapkan, tujuan mereka tak lain, untuk mengubah ideologi Pancasila. &ldquo;Kemugian tujuan lainnya menumpan pemuka agama untuk mewujudkan komunisme,&rdquo; kata Kivlan. Ciri lainnya yaitu, pengikut dan simpatisan PKI ini seringkali meminta rehabilitasi kepada pemerintah. Kivlan menuturkan, mereka ingin nama baiknya dipulihkan sehingga bisa kembali eksis dan diterima di masyarakat. Terakhir, pengikut dan simpatisan PKI ini juga sering menebarkan berita-berita bohong (hoax). Misalnya, kata Kivlan, mereka memutarbalikkan fakta prestasi pemerintah lalu menyebarkannya ke masyarakat. &ldquo;Karena PKI ini selalu membuat bingung, seperti propaganda, fitnah, dan adu domba. Doktrin itu juga sudah berjalan,&rdquo; pungkasnya.

Begini Ciri-ciri 15 Juta Pengikut PKI Versi Kivlan Zen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kivlan-zen-mca-membela-umat-islam-mengantisipasi-bahaya-pki_m_193010.jpeg" alt="Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kivlan Zen" width="100%">
<figcaption>Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kivlan Zen</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen angkat bicara mengenai kelompok penyebar berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian, Muslim Cyber Army (MCA). Menurut Kivlan Zen, perbuatan yang dilakukan MCA ini adalah perbuatan membela umat. Alih-alih menyebarkan berita hoax, Kivlan melihat, MCA justru berbuat baik mengajak masyarakat mewaspadai kebangkitan komunisme. &ldquo;(MCA) Ini untuk membela umat Islam dan mengantisipasi bahaya PKI,&rdquo; kata Kivlan kepada JawaPos.com, Sabtu (3/3). Lebih lanjut, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ini mengatakan, dirinya sudah mendapat isi pesan dari MCA. Kivlan meyakini kabar-kabar yang disebarluaskan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/04/193300/penjelasan-terkait-berita-muslim-cyber-army-yang-tidak-sesuai-standar" target="_blank">MCA</a> ini benar adanya. &ldquo;Sebagian besar isinya benar,&rdquo; kata Kivlan. Kendati begitu dia mengakui ada juga kabar yang tidak benar disebarluaskan oleh MCA. &ldquo;Tetapi sebagian enggak. Jadi, enggak semuanya hoax. Ada juga yang benar,&rdquo; lanjutnya. Sementara itu, ketika ditanya mengenai kabar MCA terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Kivlan menegaskan tuduhan tersebut salah alamat. &ldquo;Itu bukan (bagian dari PKI). Bukan PKI,&rdquo; tandasnya. Sebelumnya Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri bersama Direktorat Keamanan Khusus Badan Intelejen Keamanan (Dit Kamsus BIK) melakukan penangkapan terhadap kelompok inti penyebar ujaran kebencian Muslin Cyber Army (MCA) yang tergabung dalam grup WhatsApp 'The Family MCA'. Penangkapan ini dilakukan pada Senin (26/2) secara serentak di lima kota yaitu Jakarta, Bandung, Bali, Pangkal Pinang, dan Palu. Hasilnya sebanyak enam orang pelaku berhasil diciduk petugas. Adapun konten-konten yang disebarkan oleh mereka soal isu kebangkitan komunisme, penculikan ulama, pencemar nama baik presiden, pemerintah, hingga tokoh-tokoh tertentu.

Kivlan Zen: MCA Membela Umat Islam, Mengantisipasi Bahaya PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-pki-pimpinan-dpr-sepakat-dengan-peserta-aksi-299_m_160059.jpeg" alt="Aksi 299 di depan Gedung DPR/MPR" width="100%">
<figcaption>Aksi 299 di depan Gedung DPR/MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sependapat dengan para peserta Aksi 299 yang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia menilai ajaran komunisme bertentangan dengan Pancasila. "Mewaspadai bahaya laten dan menolak kebangkitan PKI. Sehingga apabila kita melihat hal yang ada, mengenai komunisme, aspek apapun yang diajarkan paham ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan konsep demokrasi Pancasila sangat bertentangan, dari sisi perundang-undangan TAP MPRS," kata Agus dalam audiensi dengan perwakilan massa aksi 299 di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Jumat (29/9). Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum mencabut Ketetapan MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI. "Saya tegaskan. Belum dicabut dan tidak ada yang dicabut. Maka tata aturan di bawahnya harus tunduk. Ini masih berlaku dan tak dicabut," tegas Agus. Agus mengatakan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyakatan (Ormas) itu bersifat diskresi pemerintah. "Perppu itu pada saat diterapkan langsung bisa digunakan tapi punya jangka waktu sampai disetujui atau tidak oleh DPR. Maka itu Perppu itu diefektifkan karena itu diskresi pemerintah," ungkap Agus. Pada hal yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Perppu nomor 2 Tahun 2017 masih perlu dibahas dalam rapat di Komisi II DPR. "Nanti akan diparipurnakan di komisi II. Persoalannya tentu ada yang mendukung dan menolak," ujar Fadli. Fadli pun menginginkan semua fraksi agar menolak adanya Perppu ormas. Nantinya hal itu akan ia sampaikan kepada semua fraksi di DPR. "Apa yang dibacakan akan kami sampaikan kepada fraksi-fraksi yang ada. Yang akan memutuskan adalah partai-partai yang ada di DPR dan tentu dikendalikan fraksi dan parpol, sehingga kita tahu posisioning-nya mudah-mudahan ada keajaiban Perppu Ormas ini akan ditolak oleh mayoritas fraksi yang ada," harap Fadli. Lebih lanjut, Fadli mengatakan pemerintah sudah menetapkan Tap MPRS nomor 25 Tahun 1966 dan UU nomor 27 Tahun 1999 yang menolak kebangkitan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Lenimisme. "Tap MPRS itu sudah final, tak mungkin bisa dicabut, sekarang tinggal pemerintah, harus menjalankan UU yang ada. Patut dikoreksi bila ada usaha membangkitkan komunisme atau PKI, saya kira harus diwaspadai," tegas Fadli.

Soal PKI, Pimpinan DPR Sepakat Dengan Peserta Aksi 299

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sikap-tegas-pan-terhadap-upaya-kebangkitan-pki-di-indonesia_m_158077.jpeg" alt="Ketua DPP PAN Yandri Susanto" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri Susanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari ini publik digaduhkan dengan isu akan munculnya kebangkitan Partai Komunitas Indonesia (PKI) atau paham komunis. Isu itu mendapat pro kontra. Namun lebih banyak yang siap melakukan perlawanan terhadap kelompok yang pernah mencoba mengganti ideologi bangsa di masa silam tersebut. Terhadap masalah ini, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menegaskan, pihaknya akan berada di barisan terdepan untuk menghadapinya. PAN tidak akan membiarkan PKI bisa tumbuh lagi. "Kalau ada orang atau sekelompok orang yang mencoba membangkitkan komunisme, bagi PAN itu adalah lawan," ujar Yandri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/6). Anggota Komisi II DPR ini berharap masyarakat bisa bersama-sama berperang melawan upaya kebangkitan PKI di Indonesia. Sebab partai terlarang itu sudah beberapa kali melakukan pemberontakan. "Sudah tiga kali ingin merebut kekuasaan di Indonesia tahun 1927, 1948&lrm; dan 1965," katanya. Salah satu cara melawan kebangkitan komunisme, kata Yandri, PAN menyelenggarakan nonton bersama atau nobar &lrm;film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI pada, Kamis (21/9) nanti. Rencananya acara nonton bersama itu akan didatangi seluruh anggota dewan PAN di Indonesia. "Karena PAN punya tanggung jawab untuk mengawal kebangsaan Indonesia supaya tidak disusupi oleh pihak yang mencoba mengutak-utik dasar negara Indonesia," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan PKI sudah terbentuk lengkap dengan struktur kepengurusannya, yakni Wahyu Setiaji sebagai ketua umum dan Teguh Karyani menjadi sekretaris jenderal. Mereka akan bangkit apabila TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI dicabut. Kivlan menambahkan dengan sudah terbentuknya kepengurusan itu, maka sudah ada kemungkinan suatu saat komunisme bisa bangkit di Indonesia. Oleh sebab itu perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk tidak akan mencabut TAP MPRS ini.

Sikap Tegas PAN Terhadap Upaya Kebangkitan PKI di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/anak-muda-harus-tahu-bagaimana-7-jenderal-dibunuh-pki_m_157974.jpeg" alt="Ilustrasi PKI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pemutaran kembali film G 30 S/PKI kembali mengemuka di tanah air. Perintah dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ini pun mendapat dukungan dari kepala daerah, termasuk dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Wakil Bupati Rohul Sukiman mengaku sangat mendukung adanya rencana untuk memutar kembali Film G 30 S/PKI tersebut. Menurut dia pemutaran kembali film itu untuk mengingatkan masyarakat tentang sejarah Indonesia. Selain itu dapat menjadi sebuah pelajaran bagi anak muda masa kini, bahwa dulu ada komunis yang berusaha untuk mengganti ideologi bangsa. "Saya dukung sekali itu, saya masih ingat, dulu beberapa kali PKI hendak mengganti ideologi pancasila dari zamanya muso, sampai persitiwa terbunuhnya 7 jenderal kita. Generasi mudaharus tahu bagaimana 7 jenderal itu dibunuh PKI. Generasai muda harus tahu sejarah bangsanya.," ungkap Wabup Sukiman seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Selasa (19/9). Mantan Dandim Inhil itu menilai pemutaran film itu untuk memutus mata rantai yang selama ini terputus. Sebab anak muda sekarang hanya mengetahui keadaan bangsa seperti yang dia lihat saat ini. Padahal ada sejarah panjang yang penuh pengorbanan dan harus diketahui mereka. "Kalau film ini tak diputar bertahun-tahun, tidak akan ada generasi muda yang tahu fakta sejarah bangsa ini. PKI itu memang ada dulunya," kata Sukiman. "Saya akan koordinasi dulu dengan pak bupati, untuk pemutaran Film G 30 S PKI di Pasirpengaraian," tuturnya.

"Anak Muda Harus Tahu Bagaimana 7 Jenderal Dibunuh PKI"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/mantan-jenderal-ini-sebut-strukur-pki-sudah-terbentuk-dan-siap-muncul_m_157853.jpeg" alt="Mayor Jenderal (Purn) TNI, Kivlan Zen" width="100%">
<figcaption>Mayor Jenderal (Purn) TNI, Kivlan Zen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah harus waspada akan bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan komunisme di Indonesia. Sebab diduga acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) &nbsp;berkaitan dengan kebangkitan komunisme. Mayor Jenderal (Purn) TNI, Kivlan Zen mengatakan, dalam acara yang diselenggarakan oleh LBH, ia mendapat informasi bahwa mereka mencari dukungan massa, untuk meminta kepada pemerintah mencabut TAP MPRS Nomor 26/1966 tentang Pembubaran PKI. Kivlan berpesan kepada pemerintah untuk bersikap tegas mengumumkan bahwa TAP MPRS tersebut tidak akan dicabut. Hal ini untuk mencegah PKI tumbuh lagi di Indonesia. "Pemerintah harus tegas menyampaikan bahwa TAP MPRS tidak akan dicabut," ujar Kivlan &lrm;kepada JawaPos.com, Senin (18/9). Apalagi kata dia, PKI di Indonesia sudah terbentuk lengkap dengan struktur kepengurusannya. Mereka akan bisa bangkit apabila TAP MPRS tersebut dicabut. "PKI itu sudah terbentuk, Ketuanya Wahyu Satiaji, kemudian sekjennya Teguh Karyadi. Ini struktur partainya sudah terbentuk," katanya. Kivlan menambahkan, dengan sudah terbentuknya kepengurusan itu. Maka sudah ada kemungkinan suatu saat komunisme bisa bangkit di Indonesia.&nbsp; Oleh sebab itu perlu ada ketegasan dari pemerintah mengungkapkan tidak akan mencabut Tap MPRS ini. "Sekarang kantor mereka siluman (tidak diketahui) tapi kalau TAP MPRS dicabut mereka sudah siap akan pasang plang. Jadi bangsa Indonesia harus tetap waspada jangan sampai PKI ini hidup lagi," pungkasnya. Sebelumnya, pada Minggu (17 /9) sekitar pukul 21.00 WIB, hingga Senin 18 September dini hari ratusan massa datang menggerudug Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Mereka berteriak-teriak meminta acara yang digelar oleh LBH itu dibubarkan karena beraitan dengan komunis dan PKI Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa&lrm; mengatakan masyarakat telah termakan stigma dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sehingga mereka melempari kantor LBH dengan batu dan melakukan provokasi-provokasi. Sementara itu puluhan orang yang telah mengikuti acara #AsikAsikAksi yakni acara penampilan seni, puisi menyanyi dalam rangka keprihatinan atas pembubaran acara seminar sejarah yang dibubarkan oleh aparat pada Sabtu 16 September 2017 terkurung dan bertahan didalam gedung LBH-YLBHI.&nbsp; LBH-YLBHI telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada acara terkait PKI, aparat kepolisian mulai dari Kapolsek Menteng, Kapolres Jakarta Pusat, Kabaintelkam Mabes Polri juga Kapolda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi, bahwa tidak ada acara yang berkaitan sama sekali dengan PKI atau Komunisme. Tetapi massa tidak mau mendengar dan melawan aparat. Lebih lanjut dia menambahkan, &lrm;masyarakat telah menerima hoax atau berita-berita bohong telah disiarkan, yang sengaja diviralkan untuk menyerang LBH dilakukan secara sistematis dan meluas bahwa ini acara PKI. Hoax tersebut seperti acara itu menyanyikan lagu genjer-genjer dan kebangkitan PKI. Padahal sama sekali tidak ada.

Mantan Jenderal Ini Sebut Strukur PKI Sudah Terbentuk dan Siap Muncul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/polisi-kejar-penyebar-isu-pki-di-medsos_m_157838.jpeg" alt="Capture soal PKI di Twitter" width="100%">
<figcaption>Capture soal PKI di Twitter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tengah mendapat perhatian dari kelompok masyarakat. Pasalnya sebagian masyarakat menganggap YLBHI akan menyelenggarakan kegiatan bernuansa komunis. Hal tersebut bermula akan diadakannya seminar tertutup di Sektretariat YLBHI pada Sabtu, (16/9) sampai dengan Minggu, (17/9). Seminar itu mengangkat tema "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66". Tidak hanya sebatas aksi demo di depan kantor YLBHI yang terletak di Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat. Tapi juga stigma negatif dan opini di sosial media mulai berkembang mengenai isu PKI di kantor advokat pembela hak asasi manusia (HAM) tersebut. "Anak-anak PKI yang berkumpul di YLBHI adalah para dedengkot gerakan hidupkan PKI, bakar mereka hidup-hidup mereka komunis," cuitan @plato_id di sosial media twitter, Jakarta, Senin (18/9). Cuitan tersebut berasal dari sosial media Twitter, dengan nama inisial Intelektual Jadul atau @plato_id. Banyak dari status postingannya tersebut membuat opini terkait YLBHI saat ini sebagai sarang komunis. Mendengar hal itu, Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti hal itu karena terkait unsur yang ujaran kebencian di sosial media. "Iya bagian dari penyelidikan kepolisian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18/9). Menurut Argo, hal itu akan ditindaklanjuti dan menjadi bagian penyelidikan dari kepolisian. Terkait hak tersebut, Ketua Umum YLBHI, Asfinawati mengatakan kabar adanya agenda PKI di kantor YLBHI merupakan kabar tidak benar atau berita bohong (hoax). "Jelas hoaks atau berita-berita bohong telah disiarkan, propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan," tegas Asfina. LBH-YLBHI juga mengklaim telah berulang kali menjelaskan, tidak ada acara terkait PKI. Mereka menyatakan, sudah memberikan penjelasan kepada aparat kepolisian mulai dari Kapolsek Menteng, Kapolres Jakarta Pusat, Kabaintelkam Mabes Polri, juga Kapolda Metro Jaya. "Sudah bermediasi sebelumnya dengan aparat keamanan, tetapi kabar adanya isu agenda PKI itu hoax," tandas Asfina.

Polisi Kejar Penyebar Isu PKI di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/luhut-saya-dulu-ikut-penumpasan-pki-jadi-lihat-semua_m_107558.jpeg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun akhirnya angkat bicara." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun akhirnya angkat bicara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kian viralnya foto dan berita tentang dugaan bangkitnya kembali gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di media sosial sepertinya sudah mengganggu pemerintahan Joko Widodo. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun akhirnya angkat bicara.&nbsp;  &rdquo;Kita sekarang terlalu banyak berita bohong. Para intelektual ini jangan cepat terpengaruh berita yang tidak benar, kita sendiri bisa menyaring mana berita yang benar mana yang tidak,&rdquo; ucap Luhut dalam acara peuncuran Buku poitikus PDIP Trimedya Panjaitan, di Jakarta, Minggu (5/2).  Untuk persoalan kebangkitan PKI, menurutnya hal itu tidak benar. Purnawirawan TNI ini menegaskan PKI sebagai bentuk ideologi, sehingga tiap orang bisa saja membicarakannya. &rdquo;PKI itu kan memang ideologi, dari dulu tidak akan pernah hilang tapi kalau tumbuh lagi di dalam saya kira tidak ada,&rdquo; ujarnya.  Ia pun meminta agar PKI tidak terus dibesar-besarkan oleh masyarakat. Luhut mengisahkan ia termasuk orang yang ikut mengusir PKI pada waktu muda dulu. &rdquo;Tapi jangan dibesar-besarkanlah kalau menurut saya. Saya ngalamain dari mulai saya SMA. Saya ikut dulu penumpasan PKI, jadi lihat semua. Apa kita masih terus menghukum orang. Bahwa kita waspadai, iya,&rdquo; jelasnya.  Seperti diketahui sebelumnya, Menhan Ryamizard Ryacudu menggelar acara pertemuan dengan persatuan purnawirawan TNI AD serta Organisasi Masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (13/5/2016).  Acara tersebut digelar terkait dengan isu propaganda yang muncul mengenai adanya sejumlah kegiatan yang mengandung unsur gerakan komunis. Dalam silaturahmi yang dihadiri tokoh-tokoh Islam tersebut, Menhan Ryamizard menjelaskan pertemuan tersebut penting.  Kata dia, sebagai komponen bangsa harus selalu waspada terhadap bahaya komunis. &rdquo;Sebagai komponen bangsa yang setia kepada negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UU 1945, harus senantiasa waspada terhadap bahaya laten komunis yang dimotori Partai Komunis Indonesia,&rdquo; ujarnya.  Ryamizard juga mengatakan, dulu tidak terdengar bahaya laten komunis, namun kini isu tersebut muncul kembali. &rdquo;Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten ditertawakan, nggak ada itu bahaya laten, kemudian komunis sudah tidak ada lagi, tapi disebut-sebut sekarang muncul,&rdquo; imbuhnya.  Ia pun mencurigai pihak yang menganggap PKI tidak ada dan menduga mereka yang beranggapan seperti itu adalah seorang komunis. &rdquo;Jadi, kita patut curigai itu yang bilang nggak ada (PKI), mungkin dia yang komunisme,&rdquo; jelasnya.  Sebelumnya, Dugaan bangkitnya PKI beberapa waktu menjadi polemik di kalangan tokoh politik hingga masyarakat. Tudingan tersebut muncul terkait adanya kegiatan diskusi, pemutaran film, serta penerbitan buku. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut diduga akan memberi pengaruh negatif dalam upaya penyelesaian tragedi 1965 yang dilakukan pemerintah RI. (dil)

Luhut: Saya Dulu Ikut Penumpasan PKI, Jadi Lihat Semua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pki bangkit

Berita Terkini