<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:re:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/20251105_120725-819386235.jpg" alt="Penari perempuan Istana Cipanas, bernama Nani Nurani. (X @taufikbasari)" width="100%">
<figcaption>Penari perempuan Istana Cipanas, bernama Nani Nurani. (X @taufikbasari)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mantan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menceritakan kisah seorang penari perempuan Istana Cipanas, bernama Nani Nurani. Dalam akun X, Taufik membagikan foto Nani tengah menari bersama Presiden pertama RI Soekarno di Istana Cipanas, pada 1963.&nbsp; Mulanya, pria yang karib disapa Tobas itu merasa heran dengan foto seorang perempuan yang tengah menari bersama Proklamator Soekarno. Foto sejarah itu dilihat Taufik Basari dalam unggahan akun media sosial Instagram @studisejarah. "Saya perhatikan fotonya baik-baik, ada wajah yang raut mukanya saya kenal. Siapakah penari itu?," tulis Taufik dalam akun media sosial X, Rabu (5/11). Mantan aktivis sekaligus advokat publik LBH Jakarta itu mencocokkan foto tersebut dengan foto yang disimpannya. Setelah mengonfirmasikan secara langsung bahwa benar, seorang perempuan yang menari bersama Presiden pertama RI Soekarno, bernama Nani Nurani. "Orang yang saya kontak tersebut adalah Ibu Nani Nurani, yang dulu saya dampingi menggugat negara karena ketidakadilan yang menimpanya. Ia memang dahulu ada penari dan penyanyi Istana Cipanas namun harus mengalami kejamnya rezim Orde Baru saat itu," ungkapnya. Ia menjelaskan, Nani Nurani merupakan&nbsp;penari dan penyanyi Istana Cipanas pada tahun 60-an. Sebagai seniman lokal, Nani Nurani dipekerjakan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Seperti seniman-seniman lainnya, jika ada acara di Cianjur ataupun di Istana Cipanas Nani diundang untuk mengisi acara. Hingga pada suatu waktu, Nani Nurani diminta untuk mengisi acara di hari ulang tahun PKI di Cianjur, pada Juni 1965. Ia memastikan, saat itu PKI belum diberi label sebagai partai terlarang. Nani menari dihadapan pejabat tingkat daerah, di antaranya Bupati, Dandim, Kapala Kepolisian, Camat dan lainnya. Menurutnya, Nani hanya mengisi acara PKI sekali dan untuk terakhir kalinya pada saat itu. "Namun rupanya undangan yang hanya satu kali tersebut menentukan nasib seumur hidupnya. 3 tahun kemudian, 1968, tetiba ia ditangkap di rumahnya oleh Tentara lalu setelahnya ditahan di Rumah Tahanan Wanita di Bukit Duri Jaksel, dekat sekolah saya, SMAN 8," paparnya. Sejak saat itu, kata Tobas, Nani menjadi tahanan politik. Nani dituduh terlibat PKI, karena menari memenuhi undangan acara partai tersebut. Menurutnya, Nani ditahan 7 tahun penjara tanpa proses persidangan. "Selama ditahan 7 tahun tersebut, beliau bertanya-tanya, &ldquo;apa salah saya?&rdquo; &ldquo;Mengapa saya dikait-kaitkan dengan hal yang saya tidak mengerti&rdquo;. Tapi ya begitulah praktik rezim Orde Baru yang represif," urainya. Setelah dibebaskan dari jeruji besi, Nani mencoba menjalani kehidupannya, dengan memilih hidup sendiri karena khawatir jika memiliki anak akan mengalami diskriminasi. Bahkan, identitas KTP miliknya tercantum tulisan ET yang berarti eks tapol. "Selama itu di KTP-nya tercantum tanda ET, ex tapol yg membuatnya sulit beraktivitas secara normal," tuturnya. Ia menyebut, pada tahun 90-an kebijakan penyematan ET di dalam KTP mulai &nbsp;dihapuskan. Namun, para bekas tahanan politik tetap harus wajib lapor, sebulan sekali di kelurahan, tiga bulan sekali di kecamatan sembari diberikan pengarahan oleh pejabat setempat. Namun, setelah runtuhnya rezim Orde Baru, Nani Nurani masih diminta untuk wajib lapor. Ia mengungkapkan, pada 2001, Nani datang ke LBH Jakarta, dalam rangka memperjuangkan nasibnya, karena pasca reformasi masih harus diminta untuk wajib lapor. "Beliau datang utk mempertanyakan mengapa setelah reformasi beliau masih harus wajib lapor. Tidak ada bedanya dg Orde Baru. Saya kaget juga saat itu, kok masih berlanjut kebijjakan seperti itu," paparnya. Taufik mengaku sempat mendatangi kantor Kelurahan dan Kecamatan mempertanyakan alasan Nani Nurani tetap diminta wajib lapor. Namun, mereka tidak bisa menjawab dengan alasan yang jelas. Menurutnya, LBH Jakarta saat itu mengirimkan surat kepada kelurahan/kecamatan menolak Nani Nurani untuk terus melakukan wajib lapor. Setelah sikap tegas itu dilakukan, Nani Nurani tidak lagi diminta untuk wajib lapor. Namun, setahun kemudian Nani Nurani mengeluhkan tidak mendapatkan KPT seumur hidup. Mengingat usianya saat itu di atas 60 tahun. "Menurut ketentuan tahun 1995 yg masih berlalu saat itu di tahun 2001, orang yg berusia di atas 60 tahun berhak mendapat KTP seumur hidup kecuali terlibat langsung atau tidak langsung dengan G30S," tegasnya. Tobas menyatakan, pihaknya mengambil langlah hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelum mengajukan gugatan, pihaknya terlebih dahulu meminta untuk menerbitkan KTP seumur hidup, tetapi tidak diindahkan. "Persidangan di PTUN dipimpin ketua majelis hakim bernama Disiplin F. Manao. Beliau dgn seksama memeriksa perkara ini. Saat pemeriksaan bukti, beliau meminta camat yg saat itu didampingi jaksa pengacara negara utk menunjukkan bukti apa yg jadi dasar baginya menolak menerbitkan KTP seumur hidup," ungkapnya. "Dalam persidangan pembuktian, Camat membawa buku besar ukuran A3 landscape. Ternyata itu buku daftar orang2 yg dituduh PKI atau ex tapol dan ex napol. Didalamnya tertulis golongan keterlibatannya gol A, gol B, atau Gol C," tambahnya. Sementara, dalam pembuktian yang disampaikan Nani, menunjukkan hanya diundang satu kali menari dalam acara PKI Cianjur sebagai seniman lokal. Hingga akhirnya, PTUN mengabulkan gugatan Nani. "Pengadilan memerintahkan negara menerbitkan KTP seumur hidup. Tapi tidak terima dan banding, lalu tidak terima lagi kemudian kasasi. Semua tingkatan pengadilan memenangkan kita hingga tahap terakhir," ujarnya. Lebih lanjut, Tobas menegaskan yang dialami Nani Nurani hanya puncak gunung es. Ia menyesalkan praktik rezim Orde Baru masih terus mengakar. "Melalui gugatan utk persoalan kecil, yakni KTP berhasil menguak praktek Orde Baru yang masih berlanjut saat itu yg semestinya diperbaiki ketika reformasi terjadi. Yang dialami bu Nani hanyalah puncak gunung es, masih banyak yg mengalami serupa dan mungkin lebih parah," pungkasnya. </div> </div> </div> </div> </div>

Taufik Basari menceritakan kisah Nani Nurani, penari Istana Cipanas yang dituduh PKI dan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan.

Taufik Basari Kisahkan Penari Istana Cipanas Nani Nurani yang Dituduh PKI Mendapat Perlakuan Tak Adil hingga Era Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/7b83f04cc58d82bbc60ffa88cc47a015-14384967.png" alt="Hari Kesaktian Pancasila adalah hari berkabung untuk mengenang peristiwa G30S PKI." width="100%">
<figcaption>Hari Kesaktian Pancasila adalah hari berkabung untuk mengenang peristiwa G30S PKI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejarah mencatat pernah terjadi peristiwa kelam pada 30 September 1965. Total ada 6 jenderal Angkatan Darat menjadi korban dalam Gerakan 30 September (G30S) tersebut. Mereka diculik, dibunuh, kemudian dibuang di Lubang Buaya.&nbsp; Meski terjadi dalam waktu singkat, namun G30S berdampak pada perubahan besar. Termasuk jatuhnya kepemimpinan Presiden Soekarno hingga berlanjut di bawah kendali Presiden Soeharto. Sebelum terjadinya G30S, Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu partai terkuat di Indonesia.&nbsp; Kekuatan politik itu memunculkan gesekan dengan institusi militer. Apalagi sejumlah isu terus bergulir. Termasuk diantaranya yang berkaitan dengan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Gesekan itu lantas menjadi ketegangan hingga muncul pasukan bernama Cakrabirawa.&nbsp; Pasukan itu bergerak pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Termasuk dengan mendatangi kediaman beberapa jenderal Angkatan Darat. Diantaranya Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI S. Parman, Mayjen TNI M. T. Haryono, Mayjen TNI R. Suprapto, Brigjen TNI D. I. Panjaitan, dan Brigjen TNI Siswomiharjo.&nbsp; Hanya Jenderal TNI A. H. Nasution yang lolos dari Pasukan Cakrabirawa. Namun, dia kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani, yang tewas tertembak. Juga seorang ajudannya bernama Pierre Tendean yang turut diculik dan dibunuh oleh pasukan tersebut.&nbsp; Setelah peristiwa penculikan tersebut, diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) bahwa telah berdiri Dewan Revolusi Indonesia dengan klaim telah menggagalkan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Klaim itu direspons Presiden Soeharto yang kala itu masih berpangkat mayjen TNI dan memimpin Kostrad.&nbsp; Pasukan Soeharto menghentikan gerakan G30S, mengambil alih komando, dan menguasai Jakarta sebagai ibu kota negara. Pada 3 Oktober, jenazah korban penculikan dan pembunuhan Pasukan Cakrabirawa ditemukan di Lubang Buaya. Soeharto menyatakan bahwa dalang kekejian itu adalah PKI. Kini peristiwa itu dikenal sebagai G30S/PKI.&nbsp; Yang terjadi setelahnya menjadi disorot sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena terjadi pembantaian secara massal dengan korban ribuan orang. Bukan hanya anggota PKI, melainkan pihak-pihak yang dinilai terafiliasi dengan PKI juga menjadi sasaran.&nbsp; Setelah peristiwa itu terjadi, korban G30S/PKI mendapat gelar pahlawan revolusi. Selain 6 jenderal Angkatan Darat dan Pierre Tendean sebagai ajudan Jenderal A. H. Nasution, K. S. Tubun, Kolonel Sugiono, dan Brigjen Katamso juga mendapatkan gelar pahlawan nasional.&nbsp; &nbsp;

Sejarah mencatat pernah terjadi peristiwa kelam pada 30 September 1965. Total ada 6 jenderal Angkatan Darat menjadi korban dalam G30S PKI

Tanggal 30 September, Sejarah Mencatat G30S/PKI Terjadi pada 1965, Sejumlah Jenderal Diculik, Dibunuh, dan Dibuang di Lubang Buaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/riwayat-terkubur-3510290269.jpg" alt="Cover buku. (Shopee)" width="100%">
<figcaption>Cover buku. (Shopee)</figcaption>
</figure> Seperti roti lapis, John Roosa membuat pembaca dengan nikmat menyantap kisah (yang sama sekali tidak nikmat), lalu diberi alat bantu teori dan konsep demi menguak kebenaran, lalu dipungkasi dengan cerita lagi. NONFIKSI yang baik adalah yang membuat pembacanya keenakan seperti didongengi dan Riwayat Terkubur adalah salah satunya. Sepanjang 512 halaman, kekerasan antikomunis tahun 1960-an di Indonesia, ketika ratusan ribu bahkan jutaan warga dibantai sesamanya, ditulis dengan begitu menghanyutkan oleh John Roosa. Riwayat Terkubur adalah keping terakhir trilogi &rdquo;kekerasan antikomunis di Indonesia&rdquo; oleh Roosa sendiri. Dua pendahulunya, Dalih Pembunuhan Massal jadi karya ilmiah komprehensif soal Gerakan 30 September yang oleh orde Soeharto diimbuhi PKI dan Tahun yang Tidak Pernah Berakhir bertujuan mengangkat narasi korban. Riwayat Terkubur menggabungkan pedihnya suara korban di buku kedua dengan ketatnya kerangka berpikir di buku pertama. Di sinilah kualitas buku peraih Kahin Prize 2023 itu terlihat sebagai &rdquo;nonfiksi rasa fiksi&rdquo;. Pada bab &rdquo;Kata-Kata di Bawah Siksa&rdquo;, misalnya, Roosa bolak-balik secara mulus antara narasi dan teori. Bab dibuka dengan perubahan Studio Infico yang selama 1950&ndash;1960-an dihidupi para sineas progresif untuk kemudian disita angkatan darat dan jadi pusat interogasi&hellip; plus penyiksaan. Puitis sekaligus ironis. &rdquo;Adegan rekaan yang dimainkan di studio digantikan oleh adegan sungguhan yang menyebabkan para tahanan cacat permanen&rdquo; (hal 162). Begitu cara Roosa mengatakan bahwa interogasi ibarat riset sebelum menulis skenario film belaka. Teorinya meminjam dari Lindsay Dubois yang meriset soal interogasi dalam pembantaian dan penculikan sipil oleh junta militer Argentina. Kemudian, untuk mengingatkan bahwa ini semuanya riwayat manusia, bukan angka bukan teori belaka, Roosa menutupnya dengan kisah begini: Seorang veteran Angkatan Udara difitnah sebagai PKI bawah tanah. Diinterogasi sebagai formalitas, lalu dibui belasan tahun. Istrinya bilang tetap bahagia meski hidup mereka minus. &rdquo;Kami tinggal di daerah Sukasenang, di Jalan Senang Hati, tidak jauh dari jalan besar: Jalan Pahlawan.&rdquo; (hal 214) Struktur penulisan &rdquo;Kisah-Teori-Kisah&rdquo; dipakai di nyaris semua bab. Seperti roti lapis, Roosa membuat pembaca dengan nikmat menyantap kisah (yang sama sekali tidak nikmat), lalu diberi alat bantu teori dan konsep demi menguak kebenaran, lalu dipungkasi dengan cerita lagi. Ingat, Ini Nonfiksi Betapa pun luwesnya naratif Riwayat Terkubur, ingat, ini nonfiksi. Bukan dongeng. Karena itu, terbitan Marjin Kiri ini adalah kebalikan koran-koran militer pasca 30 September 1965 yang justru mewartakan berita-berita palsu. Yang justru jadi fiksi. Yang, celakanya, &rdquo;fiksi jempolan&rdquo; sebab sukses menyihir pembaca sehingga mereka seolah sedang menghadapi kenyataan hakiki. &rdquo;Kenyataan&rdquo; bahwa pembantaian adalah konflik dari bawah. Bahwa angkatan darat justru berusaha mengendalikan keberingasan murka rakyat atas setan kuminis. Bahwa &rdquo;kita&rdquo; sedang berperang dengan PKI laknat. &rdquo;Kenyataan-kenyataan&rdquo; tersebut dibongkar oleh Roosa lewat tiga simpulan besar. Bahwa kekerasan brutal antarwarga bukanlah pola yang lazim di Indonesia, bahkan hingga beberapa waktu setelah 30 September 1965. Bahwa justru angkatan daratlah yang terlibat aktif maupun pasif dalam pembantaian di semua tempat. Bahwa bukan perang namanya bila musuh yang dibabat tangannya terikat, matanya tertutup, tanpa senjata. Simpulan-simpulan itu didapat sang profesor sejarah lewat kerja akademik selama dua dekade. Roosa punya misi untuk menggabungkan dua karya bertopik kekerasan antikomunis di Indonesia: Berkas Genosida karya Jess Melvin dan Musim Menjagal karya Geoffrey Robinson. Yang pertama fokus pada pembuktian lewat arsip tertulis bahwa angkatan daratlah aktor utama pembantaian antikomunis pasca 30 September 1965. Sementara yang kedua memotret gambar besar pembantaian di level nasional untuk memetakan polanya. Dengan berdiri di atas bahu &rdquo;dua raksasa&rdquo; tersebut, Riwayat Terkubur berusaha menyusun kerangka analisis pola kekerasan nasional sambil meneliti situasi tiap-tiap lokal yang khas. Ada empat daerah yang jadi fokusnya, yakni Solo, Bali, Sumatera Selatan, dan Riau. Mendayung antara lokal-nasional, profesor sejarah ini menghasilkan teori &rdquo;analisis empat aktor&rdquo;, yakni bahwa kekerasan antikomunis di tiap daerah sejalan dengan imbangan kekuatan antara komando tinggi (pusat), komando daerah, unsur politik antikomunis (partai dan ormas), dan PKI. Teori ini merupakan sumbangsih penting. Analisis empat aktor menjelaskan alasan Bali yang PKI-nya lemah dan Jawa Tengah sebagai benteng komunis sama-sama jadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak. Jawabannya: kedatangan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) pimpinan Sarwo Edhie, mertua SBY. Di Bali, Roosa berbicara dengan saksi mata yang mengatakan bahwa tahanan tak berdaya diberondong RPKAD langsung dengan panser. Sementara di Jawa Tengah, kedatangan RPKAD mengubah konflik &rdquo;kecil&rdquo; angkatan darat menjadi kubangan darah sipil tertuduh komunis. Pada akhirnya, Riwayat Terkubur adalah riwayat. Bukan dongeng. Ini nonfiksi. Dan kenikmatan membaca sebuah nonfiksi yang baik tidak boleh memasung misi utamanya: sebagai rujukan valid. Riwayat Terkubur, lewat wawancara 400+ narasumber dan segudang arsip serta pustaka, sama sekali tidak melupakan tugas utamanya. (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/015267273/kecintaan-pada-sains">Kecintaan pada Sains</a> --- <ul> <li>Judul: Riwayat Terkubur (judul asli: Buried Histories)</li> <li>Penulis: John Roosa</li> <li>Penerjemah: Hendarto Setiadi</li> <li>Penerbit: Marjin Kiri</li> <li>Terbit: Mei 2024</li> <li>Tebal: xviii + 512 hlm; 14 x 20,3 x 3 cm</li> <li>ISBN 978-602-0788-51-7</li> </ul> --- *) Ardhias Nauvaly Azzuhry, anggota Komunitas Radiobuku

Seperti roti lapis, John Roosa membuat pembaca dengan nikmat menyantap kisah (yang sama sekali tidak nikmat), lalu diberi alat bantu teori.

Nonfiksi Luwes yang Tak Sampai Memasung Misi Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/Biyanto-2871666725.jpg" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> Film dokumenter Pengkhianatan G 30S PKI rutin diputar setiap malam pada 30 September. Rutinitas itu seakan menjadi ritual pemerintah era Orde Baru. Agenda nonton bareng (nobar) film tersebut baru berhenti sejak era reformasi. Namun, pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, nobar film tersebut kembali digalakkan. Hingga kini, daya tarik film garapan Arifin C. Noer itu ternyata masih besar. Masyarakat tampak menikmati film dokumenter berdurasi lebih dari 4 jam tersebut. Pemutaran film Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut bertujuan mengingatkan masyarakat akan bahaya komunisme. Namun, harus diakui, tayangan itu sempat memicu perdebatan. Sebagian pihak memaknai acara nobar tersebut dengan perspektif politik. Pihak lain, yakni penyelenggara nobar, menyatakan bahwa acara itu murni ditujukan untuk mengingatkan generasi bangsa pada kekejaman PKI. Terlepas dari perdebatan itu, sebagai bangsa yang besar, seharusnya kita tidak mudah melupakan sejarah. Mengutip pernyataan Sukarno, &rsquo;&rsquo;Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (jasmerah).&rsquo;&rsquo; Semboyan itu diucapkan Sukarno dalam pidato terakhirnya saat perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 1966. Melalui sejarah, suatu bangsa bisa belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Pentingnya belajar dari masa lalu juga ditegaskan filsuf Yunani sekaligus bapak sejarah dunia, Thucydides (456&ndash;396 SM). Dia menyatakan, sejarah merupakan filsafat yang mengajar melalui contoh-contoh (history is philosophy teaching by examples). Melalui sejarah, kita belajar menata masa depan yang lebih baik. Pada konteks itulah seharusnya kita membaca peristiwa G 30S PKI. Pembacaan secara jujur sangat penting agar peristiwa sejarah tidak menjadi komoditas politik. Sejarah PKI Sejarah PKI bermula dari perkumpulan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Perkumpulan itu berubah menjadi PKI pada 23 Mei 1920. Para ideolog komunisme dan ISDV kemudian beralih menjadi aktivis politik. Dalam Pemilu Pertama 1955, perolehan suara PKI mencapai 16,36 persen. Mereka menempati posisi empat besar di bawah PNI (22,32 persen); Masyumi (20,92 persen); dan NU (18,41 persen). Dengan besarnya dukungan politik, PKI mulai menanamkan pengaruh di berbagai segi. Mereka juga menjanjikan kesejahteraan serta keadilan sosial. Faktanya, PKI justru menghadirkan keadaan yang mengerikan. Salah satu buktinya adalah pemberontakan mereka pada 1948 yang disertai pembunuhan terhadap banyak ulama dan santri. PKI juga melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G 30S PKI. Pemberontakan 30 September itu memakan banyak korban. Sejumlah jenderal TNI-AD dibunuh secara keji. Pengalaman sejarah memilukan tersebut tidak boleh terlupakan. Pada konteks inilah pemerintah Orde Baru selalu memperingati G 30S PKI. Pemerintah era reformasi juga berkomitmen menjadikan G 30S PKI sebagai pelajaran berharga. Ideologi Komunisme Sebagai organisasi atau partai politik, PKI memang telah dibubarkan pemerintah. Namun, sebagai ideologi, komunisme akan terus tumbuh dan berkembang. Kesadaran itu sangat penting karena memberangus ideologi bukanlah pekerjaan mudah. Karena berkaitan dengan nilai-nilai yang dipedomani, ideologi pasti bersifat laten. Jika kondisi memungkinkan, ideologi yang bersifat laten tersebut bermanifestasi dalam bentuk gerakan. Bahaya laten ideologi komunis itulah yang harus diwaspadai. Memang, ada sebagian komponen bangsa yang meragukan kebangkitan neokomunisme. Menurut kelompok itu, di negara kelahirannya, komunisme telah runtuh. Karena itu, tidak mungkin komunisme bangkit kembali. Namun, fakta menunjukkan adanya semangat anak-anak keturunan PKI untuk bangkit. Mereka menuntut hak dan perlakuan yang sama. Apalagi, realitas kesenjangan sosial ekonomi makin nyata terjadi di negeri tercinta. Kondisi itu berpotensi menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya ideologi komunisme. Pada era reformasi, kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin undang-undang juga memberikan semangat tersendiri. Karena itu, tidak mengherankan jika ada tuntutan pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menjadi dasar pelarangan kegiatan komunisme. Sekelompok eks tahanan politik juga pernah menggugat presiden melalui Pengadilan Negeri Jakarta pada Agustus 2005 silam. Mereka mengklaim ada 20 juta anggota PKI yang menjadi korban tragedi G 30S PKI. Dengan berani mereka menuntut ganti rugi. Cara Menyikapi Pertanyaannya, bagaimana menyikapi kebangkitan komunisme era baru (neokomunisme)? Juga, bagaimana bangsa ini harus memperlakukan anak-anak keturunan PKI? Sebagai bangsa yang besar, sangat penting bagi kita untuk membedakan antara anak-anak keturunan PKI dan orang tua mereka. Terasa tidak adil jika menimpakan kesalahan orang tua pada anak-anak. Jika hal itu dilakukan, pasti akan memicu dendam sejarah yang tak berkesudahan. Anak-anak keturunan PKI harus diperlakukan sebagai sesama anak bangsa sepanjang menunjukkan kesetiaan pada Pancasila dan NKRI. Rasanya, semua elemen bangsa menyadari bahaya komunisme. Apalagi jika komunisme bermanifestasi menjadi kekuatan politik. Jika itu terjadi, sejarah kekejaman PKI akan terulang. Karena itu, semua elemen bangsa harus meminimalkan faktor-faktor yang memicu bangkitnya komunisme. Yang terpenting, kewaspadaan terhadap komunisme tidak boleh disertai dendam supaya nilai-nilai kemanusiaan pada sesama anak bangsa tidak tercerabut.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;BIYANTO, Guru besar UIN Sunan Ampel; sekretaris PW Muhammadiyah Jatim

Film dokumenter Pengkhianatan G 30S PKI rutin diputar setiap malam pada 30 September. Rutinitas itu seakan jadi ritual pemerintah era Orba.

Mewaspadai Ideologi Komunisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/7b83f04cc58d82bbc60ffa88cc47a015-14384967.png" alt="Hari Kesaktian Pancasila adalah hari berkabung untuk mengenang peristiwa G30S PKI." width="100%">
<figcaption>Hari Kesaktian Pancasila adalah hari berkabung untuk mengenang peristiwa G30S PKI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Film propaganda Orde Baru yakni film G30S/PKI dicabut penayangan wajibnya di televisi nasional pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Pencabutan penayangan film G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan RI, Muhammad Yunus Yosfiah dengan alasan film tersebut bertolak belakang dengan semangat reformasi 1998, dikutip dari kontras.org, pada Minggu, (29/30). Ironisnya, film propaganda kekerasan rezim Orde Baru itu ditayangkan kembali di sejumlah televisi nasional pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Alasan utama yang berserakan di media sosial dan mesin pencari digital mengenai penayangan ulang film G30S/PKI bertujuan untuk mendekatkan sejarah bangsa dengan masyarakat umum. Alih-alih mendekatkan sejarah nasional kepada masyarakat umum, penayangan kembali film G30S/PKI adalah cara ampuh untuk melupakan sejarah bangsa Indonesia secara kompleks dan kritis. Ariel Heryanto dalam Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia (2018) mengatakan bahwa bangsa Indonesia mengalami amnesia sejarah yang serius. Penyebab bangsa Indonesia mengalami amnesia secara kronis adalah dihapusnya aspek-aspek rumit dan tak menyenangkan dari penulisan sejarah Indonesia. Film G30S/PKI adalah salah satu bukti lenyapnya kerumitan sosial dan politik baik secara lokal maupun global. Melalui film ini, Orde Baru mereduksi kompleksitas sejarah genosida 1965 menjadi sebatas dikotomis moral. Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2014) mengatakan bahwa sejak 1984-1997 Orde Baru mewajibkan penayangan film G30S/PKI sebagai ritual untuk mengingatkan rakyat atas tugas suci militer dan kejahatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Motif dari pereduksian sejarah genosida 1965 adalah guna memperoleh legitimasi kekuasaan represif dan eksploitatif rezim Orde Baru. Johan Galtung dalam Cultural Violence&nbsp;(1990) mengatakan kekerasan budaya adalah simbolisasi politik kekerasan lewat budaya guna mendapatkan legitimasi politik. Dengan demikian, film produksi PPFN adalah medium kekerasan budaya oleh rezim Orde Baru guna mendapatkan legitimasi politik dari publik dan menormalisasi kekerasan sebagai wujud dari kepahlawanan militer pasca genosida 1965. Dampak dari politik kekerasan budaya lewat film G30S/PKI adalah berkembangnya sikap kepicikan historis dalam benak masyarakat sipil karena sulit memahami kompleksitas dalam historisitas maupun aktualitas. Alhasil, penayangan kembali film propaganda ini termasuk sebagai kontribusi dalam perusakan demokrasi di Indonesia karena berperan memberangus penalaran publik secara kompleks. Sebagai contoh, seringkali masyarakat memandang konflik antara Israel dan Palestina sebagai konflik agama, bukan masalah penjajahan. Pandangan serupa juga diutarakan oleh Kontras bahwa penayangan kembali film produksi PPFN adalah tindakan kontraproduktif dengan semangat reformasi Indonesia yaitu mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantinya dengan sistem demokrasi dan mengedepankan Ham. Selain itu, Kontras mengingatkan KPI bahwa penayangan kembali film G30S/PKI&nbsp;melanggar peraturan KPI No. 2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Oleh sebab itu, Kontras mendesak KPI untuk menghimbau dan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh stasiun televisi di Indonesia agar tidak menayangkan kembali film propaganda yang cacat secara hukum, sejarah dan Ham. Kontras juga mendesak stasiun televisi untuk tidak menayangkan kembali film tersebut. Pada akhirnya, mempelajari sejarah melalui film, apalagi film propaganda adalah kekeliruan fatal, karena film sebagai produk budaya populer memotret peristiwa sejarah secara partikular, tidak bebas nilai politik, dan fiksi. Wijaya Herlambang mengutip Arifin C. Noer dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 bahwa film, khususnya film propaganda Orde Baru adalah fiksi belaka yang memanfaatkan sejarah sebagai latarnya dengan menekankan ekspresi artistik daripada data atau fakta sejarah secara kritis dan kompleks.

Film propaganda Orde Baru yakni film G30S/PKI dicabut penayangan wajibnya di televisi nasional pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Penayangan Kembali Film 'G30S/PKI' adalah Cara Ampuh Melupakan Sejarah Indonesia Sekaligus Merusak Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/shutterstock_2341587401.jpg" alt="Ilustrasi bioskop. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bioskop. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penumpasan pemberontakan PKI pada 1965 adalah peristiwa masa lalu kelam yang melekat dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 menjadi film populer sekitar 1980-an. Film G30S/PKI digarap sutradara Arifin C. Noer dengan sumber sejarah resmi karya Nugroho Notosusanto. Berikut rekomendasi film populer dan dokumenter dengan latar 1965. <ol> <li>Gie (2005)</li> </ol> Adalah film dokudrama tentang Soe Hok Gie besutan Riri Riza pada 2005. Digarap berdasar buku Catatan Harian Seorang Demonstran karya Soe Hok Gie. Gie secara khusus mengangkat asal-usul pemicu demonstrasi besar Angkatan 66 Universitas Indonesia (UI) pada 1966. Film Gie melibatkan banyak artis besar antara lain Nicholas Saputra, Wulan Guritno, Sita Nursanti, Lukman Sardi, Indra Birowo, Happy Salma, Robby Tumewu, dan lain-lain. <ol start="2"> <li>Jagal atau The Act of Killing (2012)</li> </ol> Film dokumenter besutan Josua Oppenheimer, Christine Cynn, dan sineas Indonesia (anonim). Berbeda dengan film tema 1965 pada umumnya, dokumenter ini menyoroti peristiwa 1965 secara partikular. Film ini mengambil konteks sejarah genosida 1965 di Kota Medan, Sumatera Utara. <ol start="3"> <li>Kambodja (2022)</li> </ol> Adalah film drama-roman dengan latar 1965 besutan Rako Prijanto. Film roman ini menceritakan dua pasang suami dan istri yakni Danti (Della Dartyan)-Sena (Revaldo), dan Lastri (Carmela van der Kruk)-Bayu (Adipati Dolken). <ol start="4"> <li>Lentera Merah (2006)</li> </ol> Adalah film horor besutan Hanung Bramantyo berlatar peristiwa genosida 1965. Film ini menceritakan majalah kampus Lentera Merah milik Universitas Negeri Indonesia (UNI). Film Lentera Merah diperankan Laudya Cynthia Bella, Dimas Beck, Indah Pelapory, Firrina Sinatrya, dan Teuku Wisnu. <ol start="5"> <li>Gadis Kretek (2023)</li> </ol> Adalah web serial asli Netflix besutan sutradara Kamila Andini dan Ifa Isfansyah mengambil latar peristiwa 1965. Serial web ini dibuat berdasar novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Serial web ini juga melibatkan artis papan atas lainnya seperti Ine Febriyanti, Putri Marino, Winky Wiryawan, Tutie Kirana, Nungki Kusumastuti, dan artis besar lainnya. <ol start="6"> <li>Sang Penari (2011)</li> </ol> Adalah film drama Indonesia dengan latar peristiwa 1965 besutan Ifa Isfansyah. Film diadaptasi dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sang Penari menceritakan romansa tragis antara pemuda desa dengan penari ronggeng baru di desa kecil yang dirundung kemiskinan, kelaparan dan kebodohan pada 1960-an. Film ini melibatkan artis besar antara lain Prisia Nasution, Oka Antara, Dewi Irawan, Slamet Rahardjo, Happy Salma, Landung Simatupang, dan artis besar lainnya. <ol start="7"> <li>Eksil (2022)</li> </ol> Adalah film dokumenter yang mewawancarai para eksil Indonesia di Eropa. Dokumenter ini besutan Lola Amaria. Film ini mengikuti cerita kehidupan para pelajar Indonesia yang dikirim Sukarno untuk belajar di luar negeri. Namun, perubahan politik dari Demokrasi Terpimpin kepada Orde Baru menyebabkan mereka tidak bisa pulang ke tanah air karena kewarganegaraannya dicabut oleh rezim Soeharto. Beberapa yang terlibat dalam film ini adalah Asahan Aidit, Sarmadji, Kuslan Budiman, Tom Iljas, Chalik Hamid, Hartoni Ubes, dan eksilis lainnya. <ol start="8"> <li>Surat dari Praha (2016)</li> </ol> Adalah film drama Indonesia besutan sutradara Angga Dwimas Sasongko. Film ini melibatkan artis Julie Estelle, Tio Pakusadewo, Widyawati, Rio Dewanto, dan Chicco Jerikho. Film mengambil latar konflik 1965. Surat dari Praha menceritakan kisah para pelajar Indonesia di Praha, Ceko yang tidak bisa pulang karena perubahan politik dari Sukarno ke Soeharto. Film ini mencoba mengangkat cerita soal berdamai dengan masa lalu yang kelam dengan basis pembongkaran fakta secara komprehensif dan kasih. Surat dari Praha juga melibatkan Glenn Fredly dalam penggarapan Original Soundtrack (ost). <ol start="9"> <li>Senyap atau Look of Silence (2014)</li> </ol> Adalah film dokumenter kedua besutan sutradara Josua Oppenheimer setelah Jagal (The Act of Killing). Senyap masih mengitari tema serupa dengan dokumenter pertama yaitu seputar pembunuhan massal di kota Medan, Sumatera Utara. Perbedaannya adalah pada dokumenter pertama Jagal (2012) cenderung menyoroti genosida 1965 dari perspektif pelaku genosida, sedangkan pada dokumenter kedua (2014) cenderung menyoroti peristiwa genosida dari perspektif korban 65. Suasana film ini cenderung mencekam. Film ini ditayangkan secara serentak pada hari Ham Internasional pada 10 Desember 2014. <ol start="10"> <li>Living Years Dangerously (1983)</li> </ol> Adalah film drama romantis dari Australia yang mengambil latar Indonesia pada tahun 1965. Film ini adalah besutan sutradara Peter Weir berdasar novel karya Christopher Koch dengan judul yang sama dengan film. Living Years Dangerously melibatkan artis papan atas seperti Mel Gibson, Linda Hunt, Mike Emperio, Sigourney Weaver dan lain-lain. Awalnya, film ini berencana mengambil Indonesia sebagai lokasi syuting, tetapi ditolak pemerintah sehingga lokasi syuting dipindahkan ke Filipina. Living Years Dangerously menceritakan perjalanan seorang wartawan Australia untuk meliput Jakarta pada 1965 dari sebelum hingga sesudah pembunuhan massal. Film ini dilarang tayang oleh Pemerintah RI karena banyak kejadian yang berbeda dengan sejarah resmi negara. Baru pada tahun 1999, larangan tersebut dicabut sebagai buntut dari lengsernya Soeharto. <ol start="11"> <li>Shadow Play (2002)</li> </ol> Adalah film dokumenter asing tentang genosida 1965 besutan Chris Hilton. Shadow Play memiliki fokus pada keterlibatan asing, khususnya blok Barat dalam memanipulasi tokoh-tokoh penting di Asia Tenggara, termasuk Indonesia agar tidak jatuh ke tangan blok Timur atau komunis. Dokumenter ini menekankan bahwa Sukarno adalah tokoh penting yang membawa Indonesia keluar dari kolonialisme Belanda menuju kemerdekaan. Pendekatan politik Sukarno lewat Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat blok Barat tidak tenang dengan dinamika politik Indonesia pada era 1960-an. Shadow Play mengangkat bagaimana propaganda Barat bekerja sama dengan Soeharto mengobarkan sentimen anti-Komunis dan mengangkat militer sebagai pahlawan. <ol start="12"> <li>40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy (2009)</li> </ol> Adalah film dokumenter asing tentang peristiwa pembunuhan massal 1965 besutan sutradara Robert Lemelson. Dokumenter ini mencoba mengangkat topik dampak personal dari genosida dan stigma anti-Komunis yang dikembangkan oleh rezim Soeharto kepada para penyintas 65. Lokasi syuting dokumenter ini di Jawa dan Bali dengan diiringi instrumen karya kolaboratif antara Malcolm Cross dan Nyoman Wenten.

Penumpasan pemberontakan PKI pada 1965 adalah peristiwa masa lalu kelam yang melekat dalam memori kolektif masyarakat Indonesia

12 Film Populer dan Dokumenter tentang Peristiwa Genosida 1965, dari Garapan Sineas Indonesia hingga Mancanegara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/07/80_eksil-2031116199.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Ada dua film dokumenter yang pada beberapa minggu terakhir ini menyita perhatian publik. Film pertama berjudul Eksil. Lola Amaria sebagai produser sekaligus sutradara bersama timnya telah melakukan riset sejak 2015. Pada 2022, film tersebut pada akhirnya rampung. FILM Eksil memotret mengenai kisah mantan mahasiswa di tahun 1965 yang dikirim kuliah ke luar negeri. Mereka adalah generasi emas yang diberi beasiswa dan sangat diharapkan oleh pemerintahan Soekarno saat itu untuk kembali membangun negerinya. Gejolak politik di Indonesia pada akhir 1965 rupanya &rdquo;memaksa&rdquo; mereka untuk tidak boleh pulang ke Indonesia. Keputusan sekaligus kesetiaan mereka yang berwujud untuk tidak ikut mengutuk Soekarno pasca-G 30 S membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Hilangnya kewarganegaraan membuat mereka tercerabut dari hubungan sosial pada keluarga dan sahabat di Indonesia. Lebih dari 30 tahun mereka tak pernah kembali ke kampung halaman. Saudara mereka yang ada di Indonesia pun enggan menerimanya kembali. Bayang-bayang ketakutan sebagai keluarga eks PKI atau di-PKI-kan karena kesetiaan pada Soekarno adalah penyebabnya. Film kedua yang juga selesai digarap dan diputar pada 2024 ini berjudul Yang (Tak Pernah) Hilang. Film produksi Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur dan Komunitas Herman-Bimo ini masih diputar secara terbatas di kampus-kampus, terutama di Surabaya, secara indie. Gaungnya kemudian menjadi perhatian di media sosial. Dalam beberapa bulan ke depan, permintaan agar film ini diputar dari kota ke kota di Indonesia semakin kencang. Seakan melengkapi film Eksil yang mengisahkan upaya negara dalam &rdquo;membuang&rdquo; mahasiswanya ke luar negeri, film Yang (Tak Pernah) Hilang juga menyimpan kesaksian-kesaksian dari keluarga dan kawan dua mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya yang &rdquo;dibuang&rdquo; entah ke mana oleh negara. Mereka hilang sejak tahun 1998 hingga sekarang. Menurut Dandik Katjasungkana, produser Yang (Tak Pernah) Hilang, film ini digagas oleh mendiang Hari Nugroho (HarNug). Prosesnya sudah dimulai sejak 2019. HarNug lebih dahulu meninggal dunia saat proses riset film ini sedang berlangsung. Pandemi &rdquo;memaksa&rdquo; proses film ini juga berhenti. Jalan terjal pun tak cukup di situ. Tiadanya kamerawan dan sutradara serta penggarapan naskah membuat proyek ini sempat terbengkalai. Pada 2021 proses pun kembali dimulai secara perlahan. Anton Subandrio (Cak Su) sebagai sutradara yang ditunjuk menangani film ini pada akhirnya berhasil menyelesaikan di awal 2024. Film ini berisi tentang kesaksian hilangnya dua mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, yaitu Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugrah. Keduanya hilang saat Indonesia mengalami chaos di tahun 1998. Kedua aktivis mahasiswa yang juga anggota PRD itu hilang di Jakarta seusai konferensi pers Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD) merespons dilantiknya kembali Soeharto menjadi presiden Indonesia pada 11 Maret 1998. Herman Hendrawan diduga hilang sejak 12 Maret 1998, sedangkan Petrus Bima Anugrah diduga hilang sejak 30 Maret 1998. Sekadar mengingatkan kembali, di luar konteks film ini, total ada 13 korban penghilangan paksa dalam periode 1997&ndash;1998. Mereka tanpa kabar hingga kini. Metafora Film Eksil dibuka dengan adegan beberapa kakek di suatu kota dan negara masing-masing melakukan aktivitas di pagi hari. Ada sekitar sepuluh narasumber yang ada di Rusia, Belanda, Ceko, Prancis, Swedia, dan lainnya. Merekalah kaum intelektual yang terjebak dan tak boleh pulang ke Indonesia. Terjebak di negara saat mereka menempuh kuliah. Mereka inilah yang disebut sebagai eksil. Sosok yang dipinggirkan ke luar. Tak boleh kembali. Pembuka film ini begitu menarik saat di layar dipertunjukkan bagaimana kakek-kakek tersebut bergerak dari kiri ke kanan. Berjalan menuju ke suatu tempat pada pagi-pagi hari. Mereka beraktivitas seperti biasanya. Menjelang penutup, pergerakan kakek-kakek tersebut berkebalikan. Kini dari kanan ke kiri. Mereka bergerak pulang ke rumah masing-masing di negara yang kini mereka tempati. Di bagian akhir, salah seorang kakek itu melambaikan tangan seraya menyampaikan salam perpisahan sebelum menutup pintu rumahnya. Kemudian senyap. Sementara itu, pada film Yang (Tak Pernah) Hilang diperlihatkan bagaimana kakak Herman di Pangkalpinang sedang duduk di kursi yang biasa diduduki mendiang ibunya. Ia menatap ke luar jendela dengan tatapan kosong, seperti kebiasaan yang dilakukan ibu Herman yang menatap jendela menunggu anaknya pulang. Hingga ibunya meninggal di tahun 2015, Herman tak ada kabar beritanya. Demikian pula dengan ayah Bimo di Malang. Pak Utomo yang berusia 80 tahun itu sendirian membuat kopi sambil duduk berselonjor kaki di kursi mendengarkan radio yang memperdengarkan sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Tatapannya kosong. Pada bagian lain, ia berdoa di depan salib. Ibu Bimo lebih dulu tiada di tahun 2018, juga saat menunggu kapan anaknya pulang. Pulang Film-film tersebut seakan-akan kompak ingin menyampaikan pesan mengenai &rdquo;pulang&rdquo;. Inpres No 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat seakan-akan menjadi formalitas di ujung pemerintahan. Sekian waktu berkuasa, upaya negara dalam mewujudkan rasa &rdquo;pulang&rdquo; seperti dalam kasus 1965 dan 1997/1998 seperti tidak ada kesungguhan. Film-film itu pada akhirnya menjadi upaya untuk mengingatkan bahwa negara harus mewujudkan rasa &rdquo;pulang&rdquo; itu dengan klir. Jangan sampai penerbitan inpres tersebut justru menjadi usaha impunitas atas kejahatan yang dilakukan oleh negara. Sebagaimana juga Surat dari Praha (2016), Eksil dan Yang (Tak Pernah) Hilang telah melakukan bagiannya. Di tengah ancaman adanya manipulasi ingatan untuk melegitimasi kekuasaan otoritarian masa lalu, film-film itu hadir sebagai jalan kemanusiaan. Dengan melihat dua film tersebut, ada alasan bagi saya untuk bersyukur pada Tuhan. Air mata telah diciptakan-Nya untuk menggantikan kata-kata yang tak bisa terucapkan. (*) --- OBED BIMA WICANDRA, Dosen UK Petra Surabaya. Kandidat doktor di Kajian Seni dan Masyarakat Universitas Sanata Dharma Jogjakarta.

Ada dua film dokumenter yang pada beberapa minggu terakhir ini menyita perhatian publik. Film pertama berjudul Eksil.

Eksil yang (Tak Pernah) Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/madiun-1966599240.png" alt="KHIDMAT: Jajaran ASN, Polri, TNI, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Madiun mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monimen Kresek, Desa Kresek, Wungu, Minggu (1/10)." width="100%">
<figcaption>KHIDMAT: Jajaran ASN, Polri, TNI, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Madiun mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monimen Kresek, Desa Kresek, Wungu, Minggu (1/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mengacu berbagai literatur sejarah, Madiun kerap disebut-sebut sebagai salah satu daerah pusat pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Stigma negatif itu berusaha dihapus pemkab setempat. Kemarin (1/10) Penjabat (Pj) Bupati Tontro Pahlawanto bersama jajarannya dan masyarakat mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kresek yang merupakan saksi keganasan PKI Madiun pada 1948. &rdquo;Ini sebagai bentuk mengingatkan kembali kejadian pemberontakan G 30 S/PKI itu merupakan sebuah sejarah pahit di lingkungan kita,&rdquo; kata Tontro saat memimpin upacara. Tontro menjelaskan, sejatinya Kabupaten Madiun bukan pelaku pemberontakan atau pusat komando PKI. Madiun hanya ketempatan saat PKI melakukan pemberontakan. Karena itu, pemkab berusaha mengedukasi masyarakat terkait dengan sejarah yang sebenarnya. Salah satunya melalui pemberian muatan lokal (mulok) sejarah. &rdquo;Kami berikan mulok di sekolah-sekolah, baik di SD maupun SMP, khususnya sejarah Madiun terkait dengan kejadian PKI,&rdquo; paparnya. Monumen Kresek menjadi saksi bisu keganasan PKI yang membunuh sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh agama, tentara, hingga aparat. Operasi itu dipimpin Musso bersama Amir Syarifuddin pada 18&ndash;26 September 1948. &rdquo;Pada 30 September, Tentara Nasional mengepung Madiun untuk menghentikan keganasan PKI,&rdquo; jelas juru sejarawan Monumen Kresek Heri Purwadi.&nbsp;(ryu/aan/c14/ris)

Mengacu berbagai literatur sejarah, Madiun kerap disebut-sebut sebagai salah satu daerah pusat pemberontakan PKI.

Pj Bupati Tontro Pahlawanto Sebut Madiun Bukan Pusatnya PKI, Hanya Ketempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/Mantan-Panglima-TNI-Jenderal-Purn-Andika-Perkasa-Dery-Ridwansah-1-1582853147.jpg" alt="Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa saat menghadiri pelatihan juru kampanye pemenangan Bacapres Ganjar Pranowo di Jakarta. (18/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa saat menghadiri pelatihan juru kampanye pemenangan Bacapres Ganjar Pranowo di Jakarta. (18/7/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketegasan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam memberantas diskriminasi di tubuh militer dengan menggunakan dasar hukum yang kuat, dinilai layak masuk ke dalam kandidat bakal calon wakil presiden (capres) pendamping Ganjar Pranowo. Terlebih, Andika Perkasa juga telah berhasil menghilangkan stigma Partai Komunis Indonesia (PKI) di tubuh militer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jasa utama Andika Perkasa dalam reformasi militer antara lain dengan menghargai dan menempatkan prinsip HAM dalam SOP dan sistem kerja militer sehingga menjadi lebih demokratis dan manusiawi,&rdquo; kata Pengamat politik Universitas Bhayangkara Djuni Thamrin dalam keterangannya, Minggu (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghilangkan stigma PKI dalam proses penerimaan anggota militer, menghilangkan batasan perawan untuk anggota militer perempuan pada saat perektrutan, termasuk untuk calon istri tentara," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013034021/perjalanan-herman-membangun-rantai-pasok-perikanan-berkualitas-internasional">Perjalanan Herman Membangun Rantai Pasok Perikanan Berkualitas Internasional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Djuni Thamrin berpendapat, Andika Perkasa dapat dijadikan sebagai sosok kuda hitam dalam konstelasi Pilpres 2024 mendatang. Khususnya pada musim pencalonan kandidat capres-cawapres saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ia merupakan kuda hitam yang tidak banyak dilirik dan digadang-gadang oleh kelompok tertentu maupun kalangan politik. Andika merupakan sosok strategis yang nyaris dilupakan oleh publik, untuk menjadi kandidat penting dalam pencarian dan penelusuran sebagai cawapres Ganjar Pranowo,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat menjabat Panglima TNI, Andika Perkasa saat itu memutuskan untuk mengizinkan keturunan PKI boleh mendaftarkan diri dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Adapun penerimaan prajurit TNI itu terdiri atas Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013034006/mahfud-md-khofifah-berpeluang-jadi-cawapres-ganjar">Mahfud MD-Khofifah Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya mengungkapkan bahwa Andika Perkasa memang masuk ke dalam salah satu bursa bakal cawapres yang jadi pertimbangan. Selain Andika, ada juga nama Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri BUMN Erick Thohir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih seperti nama-nama yang ada Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, dan Pak Mahfud," ungkap Puan beberapa waktu lalu.</div> </div>

Andika Perkasa juga telah berhasil menghilangkan stigma Partai Komunis Indonesia (PKI) di tubuh militer.

Hilangkan Stigma PKI di Militer, Andika Perkasa Dinilai Layak Jadi Bakal Cawapres Ganjar Pranowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tepat-di-hari-g30s-pki-museum-jenderal-ah-nasution-ramai-pengunjung_m_160171.jpeg" alt="Museum Diaroma Jenderal AH Nasution" width="100%">
<figcaption>Museum Diaroma Jenderal AH Nasution</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Hari ini, 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G30S PKI menyisakan duka yang begitu mendalam bagi rakyat Indonesia 58 tahun yang lalu. Dikutip JawaPos.com dari radar kudus, malam itu terjadi pembantaian yang menggugurkan enam orang jenderal dan satu orang perwira. Kini, Ketujuh orang tersebut dikenal sebagai pahlawan revolusi. Pembantaian yang dipelopori Letkol Untung itu membuat tak seorangpun luput dari maut. Tetapi ada seorang Jendral yang menjadi target pembantaian lolos dari peristiwa G30S PKI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013031042/mengenal-7-pahlawan-revolusi-yang-gugur-dalam-peristiwa-g30s-pki-58-tahun-lalu">Mengenal 7 Pahlawan Revolusi yang Gugur dalam Peristiwa G30S PKI 58 Tahun Lalu</a> Jenderal Abdul Haris Nasution adalah sasaran utama kudeta yang selamat pada malam kelam pembantaian 30 September 1965. Dikutip dari buku Dendam &amp; Cinta Keluarga Marxis karya Edy van Keling, selamatnya Abdul Haris Nasution tidak terlepas dari keberadaan sang istri, Johanna Sunarti. Pada dini hari jam 04.00 WIB 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa yang bergerak atas hasutan PKI tiba dan menyerbu kediaman mereka. Sang istri memaksa A.H. Nasution untuk kabur dari rumah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012942211/bukan-hanya-g30s-pki-simak-7-peristiwa-bersejarah-di-indonesia-sepanjang-september">Bukan Hanya G30S PKI, Simak 7 Peristiwa Bersejarah di Indonesia Sepanjang September</a> Akhirnya, A.H. Nasution berhasil menyelamatkan diri dari penculikan dan pembunuhan yang hampir menimpanya. Sayangnya, putri bungsunya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution harus gugur tertembak tiga peluru dari Pasukan Cakrabirawa. Kala itu, Ade Irma yang pada akhirnya menjadi tameng peluru bagi ayahnya. Tak hanya Ade Irma yang menjadi korban di rumah itu, Perwira Pierre Tendean yang saat itu menjadi ajudan A.H. Nasution pun menjadi korban dan masuk menjadi pahlawan revolusi yang dibantai oleh PKI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ternyata-hoax/01664539/geram-diviralkan-jadi-partainya-pki-gede-pasek-kami-parpol-termuda-apa-yang-ditakutkan">Geram Diviralkan Jadi Partainya PKI, Gede Pasek: Kami Parpol Termuda, Apa yang Ditakutkan?</a> Saat itu, Pierre mendengar keributan dan mengetahui kejadian pasukan Cakrabirawa yang tengah menembak ke arah Nasution yang sedang berlari, Pierre pun berusaha menolong sang Jenderal. Akhirnya Pierre Tendean pun ditangkap oleh pasukan tersebut karena mereka mengira Pierre adalah Jenderal Nasution.Bersama dengan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lainnya, Pierre Tendean diculik dan kemudian dibunuh oleh PKI. Selamatnya Jenderal A.H. Nasution pada akhirnya menjadi malapetaka bagi PKI. Pengkhianatan mereka terbongkar dan akhirnya berhasil ditumpas oleh TNI. Dikutip dari buku Mengenal Pahlawan Indonesia karya Arya Ajisaka, Abdul Haris Nasution atau yang kerap disapa A.H. Nasution adalah seorang Jenderal Besar (bintang lima) yang lahir di Kotanopan, Tapanuli Selatan pada 3 Desember 1918. Ia dibesarkan dalam keluarga petani yang taat beribadah. Ayahnya adalah seorang anggota Sarekat Islam di Kotanopan, Tapanuli Selatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570272/gibran-serang-balik-netizen-yang-sebut-dia-pki-keturunan-cina">Gibran Serang Balik Netizen yang Sebut Dia PKI Keturunan Cina &nbsp;</a> Saat dirinya lulus SMA yang pada saat itu AMS bagian B pada tahun 1938, A.H. Nasution kemudian masuk Akademi Militer namun berhenti di tahun 1942 karena masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Abdul Haris Nasution akrab dengan sapaan Pak Nas pernah memimpin Divisi Siliwangi pada Perang Kemerdekaan I pada tahun 1946-1948. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Wakil Panglima Besar/Kepala Staf Operasi MBAP di Yogyakarta. Semasa menjadi Panglima Komando Jawa pada masa Perang Kemerdekaan II pada tahun 1948-1949, Pak Nas mulai mengembangkan metode perang gerilya sebagai perang rakyat. Bahkan di kemudian hari, bukunya yang berjudul Strategy of Guerilla Warfare menjadi buku bacaan wajib militer elit dunia West Point (Amerika Serikat). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01378582/setop-pelabelan-pki-tanpa-bukti-dan-proses-pengadilan">Setop Pelabelan PKI Tanpa Bukti dan Proses Pengadilan</a> A.H. Nasution pernah dua kali menjadi KSAD semasa pemerintahan Bung Karno. Pertama pada tahun 1949-1952 dan tahun 1955-1962 selain sebagai Ketua Gabungan Kepala Staf pada tahun 1955-1959. Kariernya terus bergulir dengan menjadi Menteri Keamanan Nasional/Menko Polkam pada tahun 1959-1966. Selain sebagai menteri, beliau juga menjadi Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi di bawah Presiden Soekarno. Di masa tuanya, A.H. Nasution dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik Orde Baru hingga akhir hayatnya. Jenderal besar yang idealis dan bersahaja ini tidak mewariskan harta kekayaan kepada keluarga, kecuali harta pengalaman perjuangan dan idealisme. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01378414/keturunan-pki-boleh-daftar-jangan-ragukan-tni-mendoktrin-cinta-nkri">Keturunan PKI Boleh Daftar, Jangan Ragukan TNI Mendoktrin Cinta NKRI</a> Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta pada 6 Desember 2000 pada usianya yang ke-82 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beliau kemudian diangkat oleh Presiden Megawati Soekarno Putri yang menjabat kala itu menjadi pahlawan nasional berdasarkan Keppres No. 073/TK/2002 atas jasa-jasanya bagi negeri ini.

Jenderal Abdul Haris Nasution adalah sasaran utama kudeta yang selamat pada malam kelam pembantaian 30 September 1965.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pki

Berita Terkini