<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komunitas Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) menyatakan keprihatinan, atas konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Perseteruan itu dinilai telah menimbulkan keresahan para ulama dan membingungkan nahdliyin di daerah. JPNK-NU yang terdiri dari 40 ulama dan nahdliyin menyoroti beberapa persoalan PBNU saat ini. Mulai dari pembekuan, pemecatan dan likuidasi struktur pengurus NU di bawah, hingga pendiaman dalam menyikapi dan menangani isu-isu krusial nasional. Ditambah lagi pernyataan elite PBNU yang kerap memancing kegaduhan dan konflik horizontal. Juga kontroversi penerimaan konsesi tambang, penolakan terhadap Pansus Haji oleh DPR RI, serta konflik dengan PKB yang menimbulkan perselisihan. Dlaam pernyataan sikapnya, Senin (12/8), JNPK-NU mengingatkan soal nilai-nilai dasar Qanun Asasi, Khitthah Nahdliyah dan AD/ART yang menjadi konstitusi Nahdlatul Ulama. &rdquo;Sebagai Ormas diniyah-ijtima'iyyah, NU seharusnya fokus dan khidmah untuk kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan terutama agama,&rdquo; bunyi pernyataan itu. Selain itu, PBNU juga diingatkan untuk tidak bermain di ranah politik praktis. &rdquo;Politik praktis adalah ranah partai politik yang seharusnya tidak dimasuki oleh PBNU, sebagaimana mandat Khittah NU hasil Muktamar 1984,&rdquo; lanjut pernyataan sikap tersebut. Sejumlah tokoh besar ikut bergabung dalam komunitas tersebut. Antara lain Syuriah PBNU yang juga Ketua Nasional FKUB Abdul Muhaimin, juga mantan Ketua PBNU dan Sekjen Forum Pesantren Baihaqi, Ada pula mantan ketua PBNU sekaligus pendiri LKIS dan Ketua OC Muktamar NU Jombang dan Lampung Imam Aziz. Kemudian, mantan Ketua Lakpesdam era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga ketua PBNU dan SC Muktamar Marzuki Kurdi. Serta Ketua Lakpesdam DIJ dan pengasuh Pesantren Bumi Cendekia Nur Kholik Ridwan dan sejumlah tokoh lainnya. &nbsp; Berikut 9 pernyataan sikap JNPK-NU: &nbsp; <ol> <li>Mengimbau semua pihak, terutama PBNU, menjaga ukhuwah nahdliyyah dan ukhuwah wathaniyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.</li> <li>⁠Meminta PBNU kembali meneguhkan khitthah dan menguatkan kembali posisinya sebagai kekuatan civil society yang independen.</li> <li>⁠Meminta PBNU segera menghentikan tindakan penyulut konflik di antara sesama warga Nahdliyin.</li> <li>⁠Mendorong PBNU mengevaluasi arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi sehingga bisa sejalan mandat konstitusi organisasi (Qanun Asasi dan AD/ART).</li> <li>⁠Memohon PBNU meluruskan penyimpangan sejarah dan merawat makam-makam pendiri NU.</li> <li>⁠Mempertanyakan kebijakan larangan menarik iuran warga (ianah syahriah), karena telah diatur dalam AD/ART.</li> <li>⁠Mendorong PBNU membangun ekonomi kerakyatan demi kemandirian ekonomi tanpa bergantung pada politik ekonomi kekuasaan. Termasuk menerima konsesi tambang batu bara.</li> <li>⁠Memohon kepada PBNU untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dengan mendukung Pansus Haji DPR RI, sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> Berharap PBNU lebih memperhatikan masalah-masalah keumatan daripada politik kekuasaan. Agar marwah ke-NU-an kembali terjaga sebagai ormas sosial keagamaan.

Komunitas Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) mengeluarkan 9 rekomendasi menyikapi konflik antara PKB dan PBNU.

Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum mereda. Kedua belah pihak masih sibuk saling serang dengan argumentasi masing-masing. Pengamat politik KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, sebagai organisasi masyarakat (ormas), PBNU seharusnya fokus mengurus umat. PBNU garus dijauhkan dari politik praktis. "Harusnya stay di jalur umat, mengurus umat, tidak berpolitik. Biarkan PKB berpolitik," kata Hendri kepada wartawan, Jumat (9/8). Menurut Hendri, PKB bisa sukses menjadi partai besar seperti sekarang ini tidak lain karena hasil dari pengelolaan yang baik. Sedangkan PBNU, idealnya mendukung serta bekerja sama dengan PKB untuk menyampaikan aspirasi rakyat. "Karena jalurnya PBNU untuk masuk politik itu lewat PKB. Tapi, untuk berpolitik praktis itu tidak ada," jelasnya. Hendri juga menyoroti respons PBNU melalui GP Ansor yang terkesan resisten ketika menghadapi demonstrasi di depan Kantor PBNU, Salemba, Jakarta Pusat. Dia menyebut respons itu melewati batas. "Ada pengerahan Banser, Ansor, kalau datang mau digebuk. Polisi aja enggak main gebuk begitu. Sebaiknya, lebih bijaknya PBNU dalam mengurus umat. Kalau sekarang dapat konsesi tambang, mengurus tambangnya untuk umat," imbuh Hendri. Perseteruan antara PKB dan PBNU berawal dari pembentukan Pansus Angket Haji di DPR RI. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai pembentukan pansus itu diiringi dengan motif pribadi. Pernyataan tersebut dibantah oleh banyak pihak, terutama PKB.

Pengamat mengingatkan PBNU untuk fokus mengurus umat dan tidak berpolitik. Itu seiring dengan konflik antara PKB dan PBNU yang tak mereda.

Konflik PKB dan PBNU Belum Juga Reda, Pengamat Ingatkan PBNU Urus Umat, jangan Berpolitik   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/IMG_20240802_142507-4053476736.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PKB jazilul Fawaid di kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PKB jazilul Fawaid di kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid Angkat bicara soal konflik yang terjadi antara partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Dia menyatakan bahwa PKB dan PBNU tidak punya hubungan sama sekali. "Sebenarnya bukan pertikaian, hanya ingin mendudukkan masalah saja bahwa PKB dan PBNU itu tidak ada hubungan sama sekali," kata Gus Jazil, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8), sebagaimana dilansir dari Antara. Menurut dia, PKB berdaulat dengan menjalankan Undang-Undang Partai Politik. Sementara, PBNU menjalankan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Karena itu, ketika Ormas membentuk tim yang menurut dia mengintervensi kewenangan suatu partai politik, artinya adalah upaya penyerobotan. "Itu artinya tindakan melawan hukum, itu artinya tindakan melawan konstitusi gitu. Dan itu yang memang harus dijelaskan kepada publik supaya masing-masing saling menghormati," terangnya. Sebelumnya, Rais Syuriah PBNU sekaligus Anggota Tim Panel Pansus PBNU, Cholil Nafis, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengumumkan hasil sementara dari pansus yang mengurusi hubungan antara PBNU dengan PKB. &ldquo;Ya kami baru mengumpulkan. Kan yang bercerita seperti Lukman Edy, cuma satu orang kan. Saya pikir tidak pas untuk menjadi temuan ya,&rdquo; katanya di Kantor PBNU, Jakarta, senin (5/8). Dia memastikan &nbsp;bahwa Pansus PBNU baru akan mengumumkan hasil rekomendasi untuk mengharmoniskan hubungan dengan PKB setelah berdiskusi dengan banyak pihak.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa antara PKB dan PBNU tidak ada hubungan sama sekali.

Soal Konflik PKB vs PBNU, Jazilul Fawaid: PKB dan PBNU Tidak Ada Hubungan Sama Sekali   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/IMG-20240506-WA0008-197186067.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wakil Presiden (Wapres) Ma&rsquo;ruf Amin menyatakan dirinya bersedia menjadi penengah atau juru damai atas konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Saat ini, elite PBNU dan PKB tengah didera konflik usai pelaksanaan Haji 2024. &ldquo;Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,&rdquo; kata Ma'ruf di Jogjakarta, Rabu (7/8). Ma'ruf menyebut, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan juga pernah aktif di PBNU.&nbsp; &ldquo;Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian (PKB). Bahkan Ketua Dewan Syuro (PKB) pertama itu saya, sebelum Gus Dur. Tentu saya punya (kedekatan),&rdquo; ucap Ma'ruf.&nbsp; Meski demikian, Ma'ruf juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekati dia sekadar untuk mencari peluru untuk menyerang satu sama lain.&nbsp; &ldquo;Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014942959/dituding-ajak-istri-ke-tanah-suci-saat-jadi-ketua-timwas-haji-cak-imin-dilaporkan-ke-mkd">Dituding Ajak Istri ke Tanah Suci saat Jadi Ketua Timwas Haji, Cak Imin Dilaporkan ke MKD</a>&nbsp; Karena dengan begitu, lanjut Ma'ruf, sama saja dirinya dimanfaatkan dan justru memicu konflik yang ada menjadi semakin besar.&nbsp; &ldquo;Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Wapres Ma'ruf Amin bersedia menjadi juru damai konflik PKB dan PBNU, namun menolak bila hanya dimanfaatkan untuk saling serang.

Wapres Ma'ruf Amin Siap jadi Juru Damai Konflik PKB vs PBNU, Ogah Jadi Peluru untuk saling Serang   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Jazilul-Santri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menampik adanya perang dingin antara partai yang digaunginya dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Terlebih, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Gus Yahya berhubungan baik.  "Orang yang membaca dari luar akan berkata itu. Kalau di dalam enggak. Pak Muhaimin dengan Gus Yahya itu kan teman baik, seangkatan, enggak ada demam, justru saya senang karena orang melihatnya ada dinamika, jadi perbincangan, enggak ada soal," kata pria yang karib disapa Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).  Gus Jazil juga menegaskan, marwah PKB tidak bisa terlepas dari NU. Dia menyebut, tidak mungkin partai lain bisa mengklaim dirinya sebagai warga nahdliyin.  "Karena kan pasti kaum nahdliyin melihat sejarah partai itu, itu enggak bisa dipungkiri. Seperti apapun Ketua PBNU mengatakan misalkan PDIP itu NU, enggak mungkin warganya percaya, Golkar itu NU, PKS itu NU, enggak mungkin warganya percaya," tegas Gus Jazil.  "Karena semua itu dilihat dari sejarahnya, kelahirannya, pemimpin-pemimpinnya, yang paling penting adalah visinya, PKB itu menjalankan visi politik NU," sambungnya.  Dia tidak menampik NU merupakan kendaraan politik. Namun, lanjut Gus Jazil, PKB merupakan kendaraan politik bagi NU dan warga nahdliyin.  "Semua pemimpin PBNU ngomong begitu dari dulu, emang NU itu bukan parpol tapi melahirkan parpol namanya PKB. Jadi, PKB pasti dukunglah, seperti dengan ketum PBNU sebelumnya," ucap Gus Jazil.  Terkait persoalan suara PBNU akan terpecah pada Pemilu 2024, kata Gus Jazil, merupakan hal yang wajar. Karena setiap perhelatan pesta demokrasi suara warga nahdliyin memang tersebar ke banyak partai.  "Dari dulu suara NU itu terpecah. Kalau suara NU terpecah itu dari dulu, ingat enggak tahun 2014, itu ada tiga pasangan itu NU semua. Ada Pak Hasyim Muzadi, ada Gus Sholah, ada Jusuf Kalla, justru yang menang yang kultural tuh yang Jusuf Kalla," pungkasnya.

Gus Jazil Tegaskan Tak ada Perang Dingin Antara PKB dan NU

PKB vs PBNU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PKB vs PBNU

Berita Terkini

Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi

Konflik PKB dan PBNU Belum Juga Reda, Pengamat Ingatkan PBNU Urus Umat, jangan Berpolitik

Soal Konflik PKB vs PBNU, Jazilul Fawaid: PKB dan PBNU Tidak Ada Hubungan Sama Sekali

Wapres Ma'ruf Amin Siap jadi Juru Damai Konflik PKB vs PBNU, Ogah Jadi Peluru untuk saling Serang

Gus Jazil Tegaskan Tak ada Perang Dingin Antara PKB dan NU

Download Aplikasi JawaPos.com